Mengapa Presidential Threshold Harus Digugat?

0
152
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Nusantara.news, Jakarta – Sudah beberapa kali presidential threshold (syarat ambang batas pengajuan calon presiden) 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan dilayangkan sejumlah aktivis politik dan akademisi agar aturan presidential threshold tidak diterapkan untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Pasal presidential threshold dalam Undang-Undang Pemilihan Umum memang membatasi jumlah kandidat yang bisa berlaga di pemilihan presiden 2019. Gugatan ini diharapkan membuka ruang bagi munculnya lebih dari dua calon presiden.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra pernah menggugat Pasal 222 UU Pemilu ke MK pada 2017. Yusril saat itu berargumen pasal tersebut inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22e UUD 1945. Selain Yusril, Partai Idaman bentukan Rhoma Irama juga pernah mengajukan gugatan terhadap pasal ini. Namun MK menolak kedua gugatan tersebut.

Penggugat presidential threshold ini sendiri adalah 12 tokoh publik, di antaranya mantan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqqodas dan Bambang Widjojanto; mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri; serta mantan pemimpin Komisi Pemilihan Umum Hadar M. Gumay. Ada pula sejumlah akademisi, seperti Rocky Gerung, Faisal Basri, dan Robertus Robert. Tak hanya itu, ada Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari, Direktur Perludem Titi Anggraini, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, sutradara Angga Dwimas Sasongko, dan pekerja profesional, Hasan Yahya.

Dalam uji materi tersebut, para pemohon menguji Pasal 222 UU Pemilu dengan pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar yang mengatur syarat pengusulan capres dan cawapres.

Namun oleh Hakim MK pemohon uji materi ambang batas pencalonan presiden diminta mengajukan argumen baru. Sebab, pasal 222 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur mengenai presidential threshold sebelumnya juga sudah pernah diuji materi, namun ditolak oleh MK.

Pemohon berikutnya diajukan oleh Effendi Gazali, Reza Indragiri Amriel, Ahmad Wali Radhi, Khoe Seng Seng, dan Usman. Pemohon mengajukan Pasal 222 UU Pemilu untuk diuji dan dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara, Pancasila, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945. Belum pernah dilakukan oleh pemohon mana pun kepada MK. Dengan demikian, ini jelas merupakan penggunaan batu uji baru dengan alasan baru. Namun MK menolak. Hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna menyebut tidak ada ketentuan baru terkait penggunaan batu uji. Ia menegaskan satu-satunya hal yang bisa dijadikan batu uji hanyalah Pancasila.

“Batu uji tetap sama, mengenai Pancasila, tidak ada ketentuan lain dari UU. Yang dijadikan bahan batu uji hanya Pancasila sebagai batu ujinya. Bukan hal yang baru, tapi yang baru menjadikan Pancasila tanpa dikaitkan dengan UU itu yang baru,” tegas Gede. 

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, juga mendaftarkan gugatan terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Denny beralasan mengajukan gugatan ini untuk mengembalikan pemilihan umum langsung ke tangan rakyat. Denny mengatakan telah menyiapkan sekitar enam argumen baru dalam gugatannya ini. Salah satu argumen yang akan dia pakai adalah peraturan ini membuka peluang munculnya calon presiden tunggal. Adapun batu uji yang akan dia pakai dalam gugatannya adalah Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur soal pemilihan calon presiden dan wakil presiden.

Terbaru, gugatan diajukan Muhammad Dandy, seorang mahasiswa yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat pasal tersebut. Kuasa hukum Dandy, Unoto Dwi Yulianto, menuturkan salah satu kerugian yang dialami kliennya adalah munculnya potensi calon tunggal dalam Pilpres 2019. Sebagai pemilih Dandy merasa berhak mendapat alternatif dengan sebanyak-banyaknya calon presiden.

Dandy merasa dirugikan karena hasil pemilihan legislatif 2014 menentukan Pilpres 2019. Padahal dia belum memiliki hak pilih pada lima tahun lalu. Presidential threshold jelas merugikan dan mengebiri hak konsitusional karena dia tidak pernah memberikan mandat kepada parpol manapun. Menurut Dandy, hasil pemilu 2014 juga tak bisa digunakan lagi lima tahun berikutnya. Saat itu tak ada pemberitahuan sebelumnya bahwa keputusan masyarakat akan berdampak pada Pilpres 2019. Partai politik hasil pemilu 2014 juga dinilai tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan calon. Jika Pasal 222 tetap berlaku, maka hak partai politik untuk mendapat perlakuan sama menjadi raib.

Legal Policy Bersifat Messo

Banyaknya pemohon menguji pasal 222 UU Pemilu dengan pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah hal yang wajar. Sebab di sana ada produk tumpul yang perlu diuji dan diperbaiki. Apalagi dalam politik hukum ada legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia,  meliputi: 1) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten; 2) pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; 3) penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya; 4) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elite pengambil kebijakan.

Menurut Pakar Hukum Konstitusi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya,  Prof. Dr. Soetanto Soepiadhy, SH., MH., yang namanya legal policy mengetengahkan, bagaimana hukum harus mengakomodasi suatu tujuan masyarakat yang dirumuskan secara politik. Hukum dalam arti peraturan perundang-undangan memerlukan politik (kebijakan) dalam arti positif. Kebijakan dalam arti positif sebagai penjamin adanya kepastian hukum (rechtsmatigheid), maupun keadilan hukum (doelmatigheid).

Soetanto menyebut banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, termasuk Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang UU Pemilu. Pasal itu tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya dijawab oleh hukum. Bahkan produk hukum itu lebih banyak diwarnai kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.

“Itulah sebabnya banyak pendapat yang mengatakan, bahwa hukum itu bagaikan bandul (pendulum). Apabila kepastian hukum tercapai, maka keadilan hukum akan tercampakkan; begutu pula sebaliknya, apabila keadilan hukum didapat, maka kepastian hukum akan ditinggalkan,” sebut Guru Besar di Bidang Hukum ini.

Dalam menentukan legal policy harus bertolak pada suatu tujuan yang dirumuskan bersama, dan tujuan itu menjadi sasaran yang akan dicapai setiap pembentukan hukum. Kebersamaan merumuskan suatu kebijakan itu sebagai konsekuensi dari pemerintahan yang bersistem politik demokrasi. Merumuskan tujuan hukum adalah suatu politik. Dengan rumusan itu kebijakan dibentuk oleh badan yang mempunyai kekuasaan. Dalam mencapai tujuan hukum diperlukan legal policy. Dengan demikian, legal policy berfungsi mengarahkan pembuat peraturan perundang-undangan dalam proses pembuatan hukum.

Pertama-tama, marilah dicermati dengan seksama ketentuan Pasal 222 UU Pemilu. Pasal tersebut menjelaskan: “Pasangan Calon (Presiden dan Wakil Presiden) diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh prosen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima prosen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Untuk membahas apakah Pasal 222 UU Pemilu merupakan legal policy bersifat messo, perlu dijabarkan terlebih dulu sifat legal policy. Legal policy adalah bagian dari bidang studi hukum, mengandung makna, bahwa hukum bukan sesuatu yang steril dari pemikiran politik. Hukum dalam arti peraturan perundang-undangan adalah suatu wadah untuk memberikan legitimasi dan legalitas terhadap suatu kebijakan yang dihasilkan melalui proses politik.

Legal policy dibedakan atas tiga sifat, yakni makro, messo, dan mikro. Legal policy bersifat makro dirumuskan dalam suatu norma dasar (dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/UUD 1945), yang dalam susunan peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai peraturan yang tertinggi. Tujuan makro itu dilaksanakan dalam berbagai legal policy bersifat messo (menengah) melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Legal policy bersifat mikro dilaksanakan melalui berbagai peraturan yang lebih rendah lagi tingkatnya. Dengan cara demikian akan tercipta peraturan perundang-undangan (sebagai hukum nasional) yang taat asas, yaitu dibenarkan pada tataran legal policy yang makro.

“Dalam hal ini, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, merupakan legal policy bersifat messo, dengan konsep norma yang isinya tidak dapat ditetapkan secara persis, sehingga lingkupnya tidak jelas terhadap ketentuan-ketentuan legal policy bersifat makro. Maka, secara sosiologis dapat dikatakan, bahwa ketentuan Pasal 222 tersebut sebagai produk hukum yang bersifat konflik, yakni proses yang penuh muatan aspirasi dan titipan kepentingan politik sesaat. Dapat juga dikatakan, bahwa pasal tersebut sebagai produk hukum yang represif, elitis, tidak responsif, populis, memihak kepada daulat rakyat,” terang Pendiri “Rumah Dedikasi” Soetanto Soepiadhy ini.

Sebaliknya dikatakan Soetanto, secara gramatikal dan tekstual, materi muatan dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dengan tegas memberikan hak yang sama pada partai politik peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk mengajukan Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. Tidak ada proposisi – kata-kata atau kalimat – yang mengindikasikan perintah konstitusi untuk membeda-bedakan partai politik berdasarkan perolehan kursi atau suara.

“Dari sini dapat dilihat, apakah kebijakan dalam membuat peraturan perundang-undangan sebagai legal policy memperbolehkan keluar dari atau melanggar apa yang telah ditetapkan dalam ketentuan konstitusi? Jawabnya singkat, jelas tidak bisa keluar dari norma-norma hukum yang ada di dalam konstitusi,” imbuhnya.

Kalau legal policy dalam ketentuan Pasal 222 tersebut dijadikan patokan untuk menghadirkan “Calon Presiden” yang dapat melaksanakan mandat dan amanat rakyat pemilih, maka kata Tanto, bukan dengan syarat prosentase. Bukan pula pada rendah maupun tingginya syarat; bukan pada presidential treshhold, tetapi sekali lagi dilakukan agar dapat melaksanakan mandat dan amanat rakyat pemilih.

Dijelaskan, secara historis dan sosiologis, spirit dasar Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memberi ruang luas kepada rakyat untuk memilih calon potensial yang ada di masyarakat. Itulah hasil terbaik yang akan dicapai. Hasil terbaik dalam peningkatan kualitas demokrasi, dan peningkatan kualitas pemimpin yang mampu menegakkan daulat rakyat. Sebab ketentuan Pasal 222 tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, seperti diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menjelaskan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Karena itu untuk dapat melaksanakan mandat dan amanat rakyat pemilih, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus meningkatkan kualitas demokrasi, dari hanya “prosedural” menjadi “substansial”, dari hanya “representatif” menjadi semakin “partisipatoris”. Suara rakyat tidak hanya dihargai saat pemilihan, tetapi juga diikutsertakan dalam govenrning, dalam proses penentuan kebijakan (legal policy).

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus meningkatkan “kualitas” pemimpin. Maka, pemilihan (election) harus didahului dengan selection. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah kesempatan untuk menguji dan membantu meningkatkan kualitas calon pemimpin, agar lebih tinggi dari persoalan-persoalan sekarang.

Legal Policy Pasal 222 Ambiguity

Ketentuan Pasal 222 disebut multi-tafsir (ambiguity), mengapa?  Karena terdapat lebih dari satu norma yang ada di dalamnya. Padahal teori hukum menegaskan, bahwa setiap pasal atau ayat harus mempunyai satu norma, agar tidak multi-tafsir.

“Apabila dalam pasal tersebut terdapat lebih dari satu norma, berarti multi-tafsir. Bahwa ketentuan Pasal 222 tersebut mengusung “norma dispensasi” (vrijstelling) dan “norma perintah” (gebod),” ujar Soetanto.

Norma dispensasi (pembebasan) dituangkan dalam proposisi induk kalimat: “pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu”.

Sebaliknya norma perintah tertuang dalam proposisi anak kalimat: “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh prosen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima prosen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR”.

Sedangkan, “sebelumnya” adalah keterangan waktu. Dalam hal ini menunjukkan, bahwa antara norma dispensasi dan norma perintah terjadi kontradiksi. Dapat dijelaskan, bahwa dispensasi atau pembebasan (sebagai suatu kewenangan) terhadap partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon, tetapi sebaliknya partai politik atau gabungan partai politik diperintahkan (sebagai suatu kewajiban) untuk memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR. Apakah ini tidak kontradiksi?

“Dalam teori hukum dapat dikatakan, sebuah perintah dan sebuah dispensasi (pembebasan), tidak dapat berlaku bersama-sama. Jadi, secara respektif antara suatu perintah dan suatu dispensasi terdapat perlawanan (tegenspraak). Hubungan antar kedua norma tersebut, dalam logika disebut hubungan kontradiksi,” katanya.

Sehingga dapat dikatakan, jika ketentuan Pasal 222 UU Pemilu mempunyai lebih dari satu norma, dan terjadi konflik norma hukum (antinomi) – yang tidak dapat berlaku bersama-sama – maka pasal tersebut menjadi multi-tafsir.

Pada persoalan semacam ini, Soetanto menilai hakim MK ketika memutus uji materi dapat menggunakan asas preferensi, yakni lex specialis derogat legi generali; lex superior derogat legi inferiori; dan lex posterior derogat legi priori. Nah, dalam hal uji materi Pasal 222 UU Pemilu, asas hukum yang paling tepat digunakan adalah lex superior derogat legi inferiori, yaitu apabila terdapat dua aturan hukum mengatur hal yang sama, maka aturan hukum yang tinggi mengalahkan aturan hukum yang rendah.

Dalam kasus ini, ada dua aturan hukum yakni ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan: “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, yang kemudian disebut aturan hukum paling tinggi. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengalahkan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu sebagai aturan hukum yang rendah atau di bawahnya yang menjelaskan: “pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik perserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh prosen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima prosen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Sampailah kita pada sebuah pemikiran. Pertama, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu merupakan legal policy bersifat messo dengan konsep norma yang isinya tidak dapat ditetapkan secara persis, sehingga lingkupnya tidak jelas terhadap ketentuan-ketentuan legal policy bersifat makro.

Kedua, legal policy ketentuan Pasal 222 UU Pemilu ambiguity karena dalam ketentuan pasal tersebut terdapat dua norma (perintah dan dispensasi) yang saling berlawanan; di dalam logika disebut hubungan kontradiksi.

Ketiga, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu merupakan legal policy bersifat messo dijadikan patokan untuk menghadirkan Calon Presiden yang dapat melaksanakan mandat dan amanat rakyat pemilih, seharusnya tidak mencantumkan syarat prosentase. Bukan pada prosentase, bukan pada rendah maupun tingginya syarat; bukan pada presidential treshhold, tetapi sekali lagi agar dapat melaksanakan mandat dan amanat rakyat pemilih.

Keempat, legal policy ketentuan Pasal 222 UU Pemilu agar tidak ambiguity, seharusnya ketentuan pasal tersebut tanpa menggunakan norma perintah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here