Mengapa Raksasa GIC Bisa Mencatat Kerugian Rp420 Triliun?

0
156
PM Singapura sekaligus Chairman GIC Lee Hsien Loong harus menanggung malu karena perusahaan pengelola kekayaan negara mencatat kerugian hingga Sin $43 miliar.

Nusantara.news, Jakarta – Government of Singapore Investment Corporation (GIC) secara mengejutkan mengumumkan kerugian pada tahun buku 2016/2017 sebesar Sin $43 miliar atau Rp420,73 triliun (dengan kurs Rp9.947,14 per dolar Singapura).

Menurut laporan resmi yang dikutip Straits Times Review, GIC menutup aset riilnya akibat kerugian tersebut, namun diungkapkan rerata tahunan dalam 20 tahun terkahir aset itu telah turun sebesar 0,3% dari 4% menjadi 3,7%.

Menurut laporan Reuters, GIC memiliki total aset US$344 miliar (ekuivalen dengan Rp4.644 triliun dengan kurs Rp13.500 per dolar AS) pada 2017. Perhitungan mundur pada rerata 20 tahun dan jika menggunaka mata uang dolar AS berhasil memecahkan kerugian menjadi setidaknya Sin $43 miliar pada tahun 2017.

Ini juga merupakan tahun kedua GIC secara berturut-turut membukukan kerugian dengan rerata 20 tahun turun dari 4,9% menjadi 4% pada tahun buku 2015/2016.

GIC dan Temasek Holding menderita kerugian yang hebat sejak 2008 akibat investasi sialnya di perusahaan dana investasi Amerika seperti Merryll Lynch, UBS, Citi Group. Belakangan ini diterpa kerugian lanjutan akibat ketidakstabilan ekonomi AS, China, Eropa dan di Asia.

Di Indonesia dana investasi GIC masuk di Telkom (infrastruktur telekomunikasi), Lippo (properti), Intiland (properti), CT Corp (ritel), PT Nusantara Sejahtera Raya (Cinema XXI), Rajawali (properti), Mega Manunggal (logistik pergudangan modern), Danamon (bank), dan beberapa proyek infrastruktur yang digarap Pemerintah RI.

GIC mengumumkan kerugian multi-miliar yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan terakhir. Angka Sin $43 miliar hanyalah perkiraan minimal, riilnya bisa jadi lebih besar dari jumlah tersebut.

GIC menutupi kerugian yang sebenarnya dan menolak untuk mengungkapkan berapa banyak yang sebenarnya hilang.

Chairman GIC diketahui adalah Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan istrinya Ho Ching duduk sebagai chief executive officer (CEO) Temasek Hodlings, yang juga membukukan kerugian besar sebesar Sin $24 miliar (ekuivalen Rp238,73 triliun) tahun buku terakhir.

GIC sebuah perusahaan dana investasi pemerintah yang didirikan Pemeringah Singapura pada 1981 untuk mengelola cadangan deisa Singapura. GIC berinvestasi dalam ekuitas, fix income, instrumen pasar uang, real estate, dan investasi khusus.

Portofolio investasi GIC dikelola tiga anak perusahaannya: GIC Asset Management Pte Ltd (pasar publik), GIC Real Estate Pte Ltd, dan GIC Special Investments Pte Ltd (investasi ekuitas terbatas, private-equity investment).

Pada 2008, The Economist melaporkan bahwa Morgan Stanley memperkirakan bahwa aset GIC sekitar US$330 miliar (Rp4.455 triliun), sehingga GIC merupakan dana investasi pemerintah terbesar ketiga di dunia. Pada 2017, aset GIC sudah mencapai US$344 miliar.

Hikmah bagi Indoensia

Lantas apa hubungannya dengan Indoensia? Sebagaimana GIC, Indonesia memiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak 119 perusahaan pelat merah dengan aset kelolaan mencapai Rp7.035 triliun, jauh lebih besar dari GIC.

Sebagaimana GIC, BUMN Indonesia terbagi dalam tujuh holding, seperti Holding Logistik dan Perdagangan, Holding Perkebunan, Holding Farmasi, Holding Perkapalan, Holding Konstruksi, dan Infrastruktur, Holding Tambang, dan Holding Pertahanan Strategis.

Disamping itu juga telah terbentuk Holding Semen, dan segera menyusul Holding Perbankan, dan beberapa holding lainnya.

Dari 119 BUMN yang ada, rencananya akan dilakukan righsizing atau menurunkan jumlah menjadi 85 BUMN namun dengan ukuran yang semakin besar. Sayangnya sampai Semester I 2017, ada 24 BUMN yang masih merugi akibat salah kelola.

Diantaranya yang besar-besar seperti Perum Bulog, Rajawali Nusantara Indonesia, Indofarma, Aneka Tambang, Krakatau Steel, Perum Damri, Garuda Indonesia, dan Danareksa.

Selain itu Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) diduga bakal menderita kerugian yang cukup signifikan akibat penugasan pemerintah. Pertamina ditugasi menjual BBM bersubsidi dan subsidinya tidak diberikan pemerintah, akibatnya kerugian ditanggung Pertamina pada Semester I 2017 sebesar Rp12 triliun.

Begitu juga PLN ditugasi mendistribusikan subsidi listrik dan penugasan pembangunan pembangkit dengan modal utang. Utang PLN kian dari tahun ke tahun terus membengkak. D dalam laporan keuangan triwulan II-2017 (unaudited), jumlah utang jangka panjang PLN sebesar Rp299,364 triliun. Jumlah utang jangka panjang di triwulan II-2017 itu naik Rp40,025 triliun dibandingkan triwulan II-2016 (audited) yang sebesar Rp259,339 triliun.

Rinciannya, liabilitas pajak tangguhan-bersih Rp488,856 miliar, utang jangka panjang (setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun penerusan pinjaman) Rp30,502 triliun, utang kepada pemerintah dan lembaga keuangan pemerintah nonbank 7Rp,766 triliun.

Kemudian, utang sewa pembiayaan Rp22,091 triliun, utang bank Rp79,049 triliun, utang obligasi dan sukuk ijarah Rp69,395 triliun, utang listrik swasta Rp7,339 triliun.

Selanjutnya, utang pihak berelasi Rp502 juta, kewajiban imbalan kerja Rp42,555 triliun, dan utang lain-lain sebesar Rp149,380 miliar. Jika utang-utang tersebut di atas tidak diservis dengan baik, maka cepat atau lambat akan berubah menjadi kerugian.

Artinya, fenomena kerugian yang melanda GIC, tak tertutup kemungkinan melanda BUMN di Indonesia. Hanya saja kerugian yang ditanggung GIC lebih karena menghadapi risiko pasar yang memburuk di belahan dunia dimana lembaga keuangan Singapura itu berinvestasi.

Sementara kerugian yang diderita BUMN kita, kebanyakan karena salah kelola. Sehingga potensi kerugian yang dihadapi juga tidak kecil, bahkan BUMN sering mendapat julukan sebagai sapi perahan para pejabat pemerintah. Dugaan ini juga sebenarnya terjadi pada GIC, hanya para pengkritik Pemerintah Singapura tidak menyatakannya secara terang-terangan.

Sedangkan di Indonesia, para pejabat, analis, anggota dewan, bahkan mantan pejabat dengan secara terbuka mengkritik manajemen BUMN Indonesia yang masih jauh dari good governance.

Hikmah besar yang perlu diambil, dengan jumlah pengelolaan BUMN yang begitu besar, maka diperlukan transformasi cara mengelola BUMN secara profesional. Jika ada semacam penugasan pemerintah, maka tak ada salahnya dibentuk seperti BP Migas di Pertamina, sekarang bernama SKK Migas.

Dengan demikian ada pemisahan yang jelas antara peran BUMN sebagai korporasi yang harus mencari untung, dengan beban penugasan yang berisiko pada kerugian.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here