Mengapa Utang Jor-Joran Tak Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi?

1
213
Menkeu Sri Mulyani Indrawati perlu lebih transparan dalam memaparkan dampak utang yang jor-joran terhadap pertumbuhan ekonomi.

Nusantara.news, Jakarta – Pemerintah dinilai kurang transparan soal beban utang pemerintah, terutama terkait jumlah utang yang sebenarnya dan untuk apa saja utang itu diterbitkan. Karena ternyata efek utang yang jor-joran itu tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Paling tidak, itulah rangkuman komentar Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan para ekonom yang mengusik pertanyaan publik soal utang pemerintah. Termasuk soal beban utang atas utang-utang yang telah diterbitkan.

Menkeu Sri mencatat hingga 31 Januari 2018, posisi utang pemerintah Indonesia sebesar Rp3.958,66 triliun. Dengan begitu, rasio utang pemerintah tercatat 29,1% terhadap produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17/2003, level tersebut masih berada pada kondisi aman.

Berdasarkan jenisnya, total utang pemerintah masih didominasi Surat Berharga Negara (SBN). Dalam penerbitan SBN, pemerintah lebih mengutamakan denominasi rupiah dan bersuku bunga tetap sehingga akan mengurangi risiko nilai tukar dan perubahan suku bunga.

Demikian halnya dengan utang berjenis Pinjaman Luar Negeri yang persentase pertumbuhan terhadap PDB-nya berkurang sehingga risiko nilai tukar pada portofolio utang pemerintah berkurang.

“Dengan berkurangnya risiko keuangan tersebut, tentunya akan menurunkan biaya pengelolaan utang pemerintah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” ujarnya.

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia pada akhir Januari 2018 meningkat 10,3% (yoy) menjadi US$357,5 miliar atau sekitar Rp4.915 triliun (kurs Rp 13.750 per dollar AS). Adapun rinciannya adalah US$183,4 miliar atau setara Rp2.521 triliun utang pemerintah dan US$174,2 miliar atau setara Rp2.394 triliun utang swasta.

Direktur Departemen Statistik BI, Tutuk S.H. Cahyono menyebutkan, pertumbuhan utang luar negeri itu sejalan dengan banyaknya proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan, serta berbagai kegiatan lainnya. Pertumbuhan ULN Indonesia per akhir Januari 2018 bersumber dari pertumbuhan ULN sektor swasta sebesar 6,8% (yoy) serta sektor pemerintah dan bank sentral sebesar 13,7% (yoy).

Tutuk mengatakan, struktur ULN sektor pemerintah dan bank sentral tetap sehat. Hal ini terlihat dari jangka waktu asal yang didominasi oleh ULN jangka panjang, yaitu 98,1% dari total.

Kenaikan ULN sektor pemerintah dan bank sentral dibandingkan bulan sebelumnya, yakni 2,8 miliar dollar AS, didorong oleh naiknya ULN jangka panjang sebesar US$1,8 miliar. Lalu dari sisi instrumennya, kenaikan LN tersebut dipicu oleh arus masuk dana asing pada SBN serta peningkatan pinjaman. Di sektor pemerintah, pinjaman luar negeri didominasi oleh project loan yang naik US$1,2 miliar dibanding bulan sebelumnya.

Sementara ULN sektor swasta pada Januari 2018 tercatat sebesar US$174,2 miliar, dipicu oleh peningkatan ULN jangka panjang dan jangka pendek. Sebelumnya, pada Desember 2017 ULN sektor swasta berada di angka US$172,3 miliar. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan pertumbuhan ULN jangka panjang menjadi 3,9% (yoy), sementara pertumbuhan ULN jangka pendek melambat menjadi 15,8% (yoy).

Sementara Institute for Development of  Economics and Finance (Indef) lebih mengejutkan. Indef mencatat total utang Indonesia hingga saat ini sudah mencapai lebih dari Rp7.000 triliun. Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah dan swasta.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, utang pemerintah dilakukan untuk membiayai defisit anggaran, sedangkan utang swasta oleh korporasi swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia menjelaskan, Kemenkeu dalam APBN 2018 menyatakan total utang Pemerintah hanya mencapai Rp4.772 triliun. Namun jika menelisik data out-standing Surat Berharga Negara (SBN) posisi September 2017 sudah mencapai Rp3.128 triliun dan posisi ULN pemerintah 2017 telah mencapai US$177 miliar atau Rp2.389 triliun (kurs Rp13.500).

Selanjutnya, untuk utang luar negeri swasta tahun 2017 telah tembus sebesar US$172 miliar atau sekitar Rp2.322 triliun (kurs Rp13.500).

“Besar kemungkinan belum termasuk semua utang BUMN,” ungkap Enny beberapa waktu lalu.

Selain itu, untuk utang pemerintah saja, Enny mengatakan memang terus meningkat tajam sejak 2015 lalu. Di mana, peningkatan utang di klaim untuk membiayai kebutuhan belanja pembangunan infrastruktur yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah.

“Utang pemerintah melonjak dari Rp3.165,13 triliun (2015) menjadi Rp3.466,96 triliun (2017). Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018 pada Februari menembus angka Rp4.034,8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai Rp4.772 triliun,” ujarnya.

Tak pengaruhi pertumbuhan

Lantas, apakah utang-utang yang diterbitkan itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi? Di sinilah masalahnya.

Pada penerbitan SBN, menurut Menkeu, pemerintah mulai meningkatkan penerbitan Sukuk dengan dasar transaksi proyek, terutama infrastruktur. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, telah banyak proyek infrastruktur yang dibiayai oleh pemerintah menggunakan project financing sukuk.

“Dengan demikian, utang yang dibuat oleh pemerintah menunjukkan hasil nyata yang dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat dalam jangka panjang,” kata Sri Mulyani.

Dalam pengadaan pinjaman luar negeri yang relatif langsung digunakan untuk membiayai proyek khususnya infrastruktur, pemerintah mengutamakan untuk memperolehnya dari lembaga multilateral. Dalam posisi utang akhir Januari 2018, pinjaman dari lembaga multilateral mencapai 9,7% terhadap PDB.

Pinjaman dari lembaga multilateral cenderung memiliki suku bunga yang relatif rendah. “Meskipun Indonesia sudah naik kelas menjadi middle income country, kita tetap dapat merasakan suku bunga murah dari pinjaman multilateral,” ucapnya.

Lembaga multilateral dapat menghimpun dana dengan lebih murah mengingat credit ratingnya yang sangat bagus. “Selain itu, terdapat adanya transfer pengetahuan dan teknologi dari lembaga multilateral tersebut, karena mereka juga memiliki tujuan untuk pembangunan global, salah satunya melalui program Sustainable Development Goals (SDG),” ujarnya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menilai terdapat ketidaksesuaian antara pembangunan infrastruktur dengan produktivitas industri di Indonesia. Menurutnya, peningkatan utang yang digunakan untuk pembiayaan infrastruktur tidak menunjukkan peningkatan produktivitas sektoral.

Hal itu, ujarnya, terkonfirmasi melalui data pertumbuhan sektor padat tenaga kerja seperti industri, pertanian, dan perdagangan. Tiga sektor yang menguasai 68% tenaga kerja itu pertumbuhan ekonomi  di bawah 5%. “Ada mismatch dengan industri-industri yang mestinya bisa meningkatkan produktivitas,” ujar Rizal kemarin.

Menurut Rizal, sektor-sektor yang terkena dampak positif hanya sektor yang secara langsung terkait dengan infrastruktur. Sektor itu seperti baja, semen, perumahan, konstruksi, dan jalan. “Multiplier effect dari pembangunan infrastruktur terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi ternyata belum terlihat secara signifikan,” ujar Rizal.

Heri mengatakan, dalam tiga tahun terakhir, utang pemerintah meningkat secara signifikan. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru relatif stagnan di kisaran 5%.

Dengan perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal, ekonomi Indonesia dalam rentang 2015 hingga 2017 rata-rata naik 8,74% per tahun. Sementara, total utang pemerintah pada periode yang sama rata-rata naik 14,81% per tahun.

Infrastruktur memang diperlukan karena Indonesia relatif tertinggal bahkan di antara negara Asia Tenggara. Meski begitu, ia menilai, pembangunan infrastruktur harus sesuai prioritas dan dapat meningkatkan nilai tambah dari sektor-sektor produktif.

Ia mencontohkan, pemerintah banyak membangun infrastruktur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Akan tetapi, menurutnya pembangunan itu belum meningkatkan produktivitas.

Memang penting untuk ada pemerataan. Tapi sekarang masalahnya infrastruktur yang sudah dibangun itu tidak menghasilkan nilai tambah. Efisiensi tidak terjadi.

Pemerintah harus mengoptimalkan fungsi infrastruktur yang dibangun dan memikat para investor untuk membangun industri di sekitarnya. Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk terus menjaga iklim investasi dan memberikan sejumlah insentif.

Jika demikian halnya, perlu dilakukan audit atas utang-utang yang telah diterbitkan, terutama untuk menjawab ketidaksesuaian pertumbuhan utang yang jor-joran dengan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tentu pertanyaan ini tidak ada niat memprovokasi, kritik, apalagi hoax. Ini adalah pertanyaan standar seorang wartawan untuk mendapat penjelasan yang transparan, jujur dan apa adanya.

Sudah saatnya pemerintah terbuka.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here