Mengatasi APBN Buruk dengan Jurus “Mabuk”

9
13811

Nusantara.news, Jakarta – Menjelang tiga tahun masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo terbelit masalah likuiditas yang serius. Penyebab utama kekeringan likuiditas adalah karena program Jokowi yang sangat ambisius soal pembangunan infrastruktur. Pada saat yang sama kas negara sangat cekak, sehingga diharapkan dapat ditutup dari investasi langsung dari negara-negara sahabat, pelibatan BUMN, dan swasta.

Sementara itu, posisi utang pun sudah di tahap darurat. Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, utang Pemerintah Pusat hingga bulan Mei 2017 mencapai Rp3.672,33 triliun. Utang itu terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.943,73 triliun (80,2%) dan pinjaman sebesar Rp728,60 triliun (19,8%).

Adapun pembayaran kewajiban utang di bulan Mei 2017 mencapai sebesar Rp62,98 triliun, terdiri dari pembayaran pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp39,89 triliun dan pembayaran bunga utang sebesar Rp23,09 triliun. Indikator risiko utang bulan Mei 2017 menunjukkan sedikit perubahan untuk risiko tingkat bunga di mana variable rate ratio berada level 11,3 dan refixing rate di level 19,3.

(Baca: https://nusantara.news/indonesia-terancam-gagal-bayar-utang/)

Pemerintah saat ini memang dililit masalah keterbatasan sumber dana. Proyek ambisius infrastruktur yang direncanakan pemerintah membutuhkan dana yang luar biasa. Menurut data Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur Prioritas (KPPIP), sepanjang tahun 2016-2018, dibutuhkan dana Rp 851 triliun untuk 30 proyek infrastruktur prioritas.

Sementara Presiden Joko Widodo sudah menargetkan semua proyek prioritas tersebut harus selesai tepat waktu. “Saya tekankan, tahun 2018 merupakan tahun yang sangat penting bagi penyelesaian program pemerintah sesuai dengan Nawacita,” kata Jokowi, dalam Sidang Kabinet Paripurna, 4 April silam.

Untuk mengatasi krisis dana itu, Pemerintah melakukan berbagai cara. Sejak program pengampunan pajak (tax amnesty) tak sesuai harapan, Presiden Jokowi mengeluarkan banyak ide kreatif. Tapi ide tersebut tidak serta merta bisa diterima publik, bahkan sebagian ditolak sehingga pada akhirnya menimbulkan kegaduhan.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016, walaupun aman dengan defisit dan shortfall (selisih antara rencana dan penerimaan pajak) yang meningkat, namun masih terbilang aman. Hal ini karena adanya program tax amnesty.

Tapi setelah program tax amnesty selesai, dengan cara apakah pemerintah menutup defisit untuk 2017? Maka pembantunya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggalakkan program law enforcement, yakni penegakan hukum terhadap para wajib pajak yang mbalelo. Namun tak kedengaran lagi bagaimana kelanjutan program itu.

Tidak begitu lama, Menkeu menggagas wajib lapor pajak bagi nasabah yang memiliki tabungan minimal Rp200 juta. Dengan demikian potensi dana masuk dari deposan dan pemilik tabungan cukup banyak. Namun pengamat pajak maupun masyarakat mengkritik bahwa Pemerintah terkesan tak punya duit sehingga upaya itu pun dilakukan.

Karena desakan berbagai pihak akhirnya atas perintah Presiden Jokowi, maka batas maksimum wajib lapor pajak naik dari Rp200 juta menjadi Rp1 miliar. Dengan risiko jumlah dana pajak dari bunga simpanan yang bisa dikumpulkan nasabah berkurang signifikan.

Tapi pemerintah tak berhenti  sampai di situ. Menteri Keuangan mengeluarkan pula kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% bagi petani tebu. Lagi-lagi ide ini ditentang keras oleh DPR, ekonom dan terutama petani tebu itu sendiri.

Padahal, menurut Ketua Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara, pengenaan PPN 10% itu atas barang produk pertanian dan perkebunan, bukan barang strategis. Ia mengakui pengenaan PPN 10% itu sangat merugikan banyak orang, terutama petani dan pelaku bisnis kelas menengah bawah.

Karena diprotes banyak kalangan, akhirnya pengenaan PPN 10% itu dibatasi hanya kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang membukukan laba saja. Buat PKP yang rugi dibebaskan. Sampai kini penolakan itu masih berlangsung.

Namun, di sisi lain, ada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2017  yang jumlahnya mencapai Rp85 triliun pada 2016 dan kabarnya mencapai Rp200 triliun pada 2017. Anggaran itu seharusnya bisa terserap untuk pembiayaan pembangunan.

Ternyata keinginan Presiden Jokowi tak semudah membalik telapak tangan. Karena kalau pemerintah pusat menarik begitu saja Silpa sebesar Rp200 triliun tersebut, maka hal itu menabrak Undang-Undang APBN yang ada dan telah disahkan DPR.

(Baca: https://nusantara.news/utang-vs-silpa-ironi-manajemen-keuangan-pemerintah//)

Setelah semua upaya tersebut belum membuahkan hasil yang diinginkan, muncul lagi gagasan baru sang presiden, yakni menggunakan dana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp80 triliun (dari Rp95,2 triliun) untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur.

Saat Presiden Jokowi melantik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan pengawas, pada Rabu (26/7) di Istana Negara, ia mengusulkan agar dana haji sebagian bisa digunakan untuk membangun infrastruktur. Keinginan itu pun disambut anggota BPKH Anggito Abimanyu yang menyanggupi keinginan Presiden tersebut.

Namun DPR, para ulama, bahkan rakyat, menolak mentah-mentah ide Presiden Jokowi tersebut.

Alasannya, dana BPKH itu dinisbatkan untuk membangun infrastruktur dan segala sesuatu yang terkait dengan peningkatan pelayanan haji. Sehingga diharapkan dengan dana tersebut dapat membuat harga tiket pesawat, biaya penginapan dan biaya katering bisa lebih murah.

Karena penolakan semakin luas, bahkan DPR berjanji akan menolak, Jokowi dengan ringan mengelak. “Saya hanya memberikan contoh lho. Silakan dipakai untuk sukuk (atau surat berharga syariah negara/SBSN), silakan ditaruh di bank syariah. Macam-macam banyak sekali. Silakan ditaruh di bisnis-bisnis syariah,” katanya, Minggu (30/7/2017).

Jokowi pernah pula mengusulkan agar dana wakaf dan zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) digunakan untuk program pengentasan kemiskinan dan menekan ketimpangan. “Kita harus bisa memanfaatkan dana-dana sosial keagamaan seperti dana zakat yang juga potensinya masih sangat besar sekali,” kata Jokowi saat Peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Peresmian Pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAE) di Istana Negara, beberapa waktu lalu.

Di acara yang sama Presiden juga melirik potensi tanah wakaf. “Indonesia memiliki tanah wakaf dengan total luas yang sangat besar sekali,” ujarnya.

Tak pelak lagi, respon publik kontan negatif. Alasannya, tugas mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan adalah tugas negara, sehingga harus menggunakan dana APBN. Memang, keberatan publik terhadap gagasan ini tidak segencar penolakan khalayak terhadap rencana pemanfaatan dana haji.

Jurus “mabuk” pemerintah ini telah mempertontonkan bahwa sebenarnya Pemerintahan Jokowi memang sedang kekeringan likuiditas. Secara teknis APBN,  memang mempunyai ruang gerak fiskal yang terbatas. Dengan tambahan utang pemerintah menjadi Rp461,34 triliun dan shortfall pajak bisa tembus di atas Rp300 triliun, dan maka defisit APBN dinaikan dari 2,4% menjadi 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Mendekati ambang batas minimal 3% yang diperkenankan.

Padahal masih ada jalan lain yang lebih masuk akal, misalnya menghimpun dana konglomerat. Cara seperti ini pernah dilakukan di zaman Presiden Soeharto, yang terkenal dengan istilah Kelompok Jimbaran. Waktu itu, 1995, Soeharto mengumpulkan konglomerat di Tapos, Bogor dan meminta para pengusaha nonpribumi itu untuk menyumbangkan keuntungannya sebesar 2,5 persen.

Desakan Soeharto waktu itu memang tidak sepenuhnya sukses. Beberapa taipan justru menentang. Tetapi, dengan pendekatan berbeda, Jokowi tak ada salahnya mencoba hal yang sama. Apalagi, juru bicara konglomerat Jimbaran waktu itu, Sofyan Wanandi, kini berada di lingkungan pemerintahan sebagai Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Selain itu, Pemerintah juga harus mencari terobosan agar ada celah yang sah untuk menggunakan dana Silpa 2017 yang  mencapai ratusan triliun itu

Jika semua jalan sudah ditempuh, dan krisis likuiditas semakin menyeret Indonesia ke dalam situasi darurat utang yang kian kronis, Jokowi harus memilih bersikap realistis, yakni meninjau ulang dan menyusun kembali skala prioritas target pembangunan infrastruktur yang ambisius itu. Karena jika memang situasinya tidak bersahabat, dan target terus dipaksakan, jurus “mabuk” ini dapat benar-benar membuat negara terpuruk.[]

9 KOMENTAR

  1. […] Jika semua jalan sudah ditempuh, dan krisis likuiditas semakin menyeret Indonesia ke dalam situasi darurat utang yang kian kronis, Jokowi harus memilih bersikap realistis, yakni meninjau ulang dan menyusun kembali skala prioritas target pembangunan infrastruktur yang ambisius itu. Karena jika memang situasinya tidak bersahabat, dan target terus dipaksakan, jurus “mabuk” ini dapat benar-benar membuat negara terpuruk.[NN] […]

  2. […] Sementara itu, posisi utang pun sudah di tahap darurat. Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, utang Pemerintah Pusat hingga bulan Mei 2017 mencapai Rp3.672,33 triliun. Utang itu terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.943,73 triliun (80,2%) dan pinjaman sebesar Rp728,60 triliun (19,8%). Adapun pembayaran kewajiban utang di bulan Mei 2017 mencapai sebesar Rp62,98 triliun, terdiri dari pembayaran pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp39,89 triliun dan pembayaran bunga utang sebesar Rp23,09 triliun. Indikator risiko utang bulan Mei 2017 menunjukkan sedikit perubahan untuk risiko tingkat bunga di mana variable rate ratio berada level 11,3 dan refixing rate di level 19,3. Pemerintah saat ini memang dililit masalah keterbatasan sumber dana. Proyek ambisius infrastruktur yang direncanakan pemerintah membutuhkan dana yang luar biasa. Menurut data Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur Prioritas (KPPIP), sepanjang tahun 2016-2018, dibutuhkan dana Rp 851 triliun untuk 30 proyek infrastruktur prioritas. Sementara Presiden Joko Widodo sudah menargetkan semua proyek prioritas tersebut harus selesai tepat waktu. “Saya tekankan, tahun 2018 merupakan tahun yang sangat penting bagi penyelesaian program pemerintah sesuai dengan Nawacita,” kata Jokowi, dalam Sidang Kabinet Paripurna, 4 April silam. Untuk mengatasi krisis dana itu, Pemerintah melakukan berbagai cara. Sejak program pengampunan pajak (tax amnesty) tak sesuai harapan, Presiden Jokowi mengeluarkan banyak ide kreatif. Tapi ide tersebut tidak serta merta bisa diterima publik, bahkan sebagian ditolak sehingga pada akhirnya menimbulkan kegaduhan. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016, walaupun aman dengan defisit dan shortfall (selisih antara rencana dan penerimaan pajak) yang meningkat, namun masih terbilang aman. Hal ini karena adanya program tax amnesty. Tapi setelah program tax amnesty selesai, dengan cara apakah pemerintah menutup defisit untuk 2017? Maka pembantunya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggalakkan program law enforcement, yakni penegakan hukum terhadap para wajib pajak yang mbalelo. Namun tak kedengaran lagi bagaimana kelanjutan program itu. Tidak begitu lama, Menkeu menggagas wajib lapor pajak bagi nasabah yang memiliki tabungan minimal Rp200 juta. Dengan demikian potensi dana masuk dari deposan dan pemilik tabungan cukup banyak. Namun pengamat pajak maupun masyarakat mengkritik bahwa Pemerintah terkesan tak punya duit sehingga upaya itu pun dilakukan. Karena desakan berbagai pihak akhirnya atas perintah Presiden Jokowi, maka batas maksimum wajib lapor pajak naik dari Rp200 juta menjadi Rp1 miliar. Dengan risiko jumlah dana pajak dari bunga simpanan yang bisa dikumpulkan nasabah berkurang signifikan. Tapi pemerintah tak berhenti  sampai di situ. Menteri Keuangan mengeluarkan pula kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% bagi petani tebu. Lagi-lagi ide ini ditentang keras oleh DPR, ekonom dan terutama petani tebu itu sendiri. Padahal, menurut Ketua Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara, pengenaan PPN 10% itu atas barang produk pertanian dan perkebunan, bukan barang strategis. Ia mengakui pengenaan PPN 10% itu sangat merugikan banyak orang, terutama petani dan pelaku bisnis kelas menengah bawah. Karena diprotes banyak kalangan, akhirnya pengenaan PPN 10% itu dibatasi hanya kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang membukukan laba saja. Buat PKP yang rugi dibebaskan. Sampai kini penolakan itu masih berlangsung. Namun, di sisi lain, ada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2017  yang jumlahnya mencapai Rp85 triliun pada 2016 dan kabarnya mencapai Rp200 triliun pada 2017. Anggaran itu seharusnya bisa terserap untuk pembiayaan pembangunan. Ternyata keinginan Presiden Jokowi tak semudah membalik telapak tangan. Karena kalau pemerintah pusat menarik begitu saja Silpa sebesar Rp200 triliun tersebut, maka hal itu menabrak Undang-Undang APBN yang ada dan telah disahkan DPR. Setelah semua upaya tersebut belum membuahkan hasil yang diinginkan, muncul lagi gagasan baru sang presiden, yakni menggunakan dana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp80 triliun (dari Rp95,2 triliun) untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur. Saat Presiden Jokowi melantik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan pengawas, pada Rabu (26/7) di Istana Negara, ia mengusulkan agar dana haji sebagian bisa digunakan untuk membangun infrastruktur. Keinginan itu pun disambut anggota BPKH Anggito Abimanyu yang menyanggupi keinginan Presiden tersebut. Namun DPR, para ulama, bahkan rakyat, menolak mentah-mentah ide Presiden Jokowi tersebut. Alasannya, dana BPKH itu dinisbatkan untuk membangun infrastruktur dan segala sesuatu yang terkait dengan peningkatan pelayanan haji. Sehingga diharapkan dengan dana tersebut dapat membuat harga tiket pesawat, biaya penginapan dan biaya katering bisa lebih murah. Karena penolakan semakin luas, bahkan DPR berjanji akan menolak, Jokowi dengan ringan mengelak. “Saya hanya memberikan contoh lho. Silakan dipakai untuk sukuk (atau surat berharga syariah negara/SBSN), silakan ditaruh di bank syariah. Macam-macam banyak sekali. Silakan ditaruh di bisnis-bisnis syariah,” katanya, Minggu (30/7/2017). Jokowi pernah pula mengusulkan agar dana wakaf dan zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) digunakan untuk program pengentasan kemiskinan dan menekan ketimpangan. “Kita harus bisa memanfaatkan dana-dana sosial keagamaan seperti dana zakat yang juga potensinya masih sangat besar sekali,” kata Jokowi saat Peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Peresmian Pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAE) di Istana Negara, beberapa waktu lalu. Di acara yang sama Presiden juga melirik potensi tanah wakaf. “Indonesia memiliki tanah wakaf dengan total luas yang sangat besar sekali,” ujarnya. Tak pelak lagi, respon publik kontan negatif. Alasannya, tugas mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan adalah tugas negara, sehingga harus menggunakan dana APBN. Memang, keberatan publik terhadap gagasan ini tidak segencar penolakan khalayak terhadap rencana pemanfaatan dana haji. Jurus “mabuk” pemerintah ini telah mempertontonkan bahwa sebenarnya Pemerintahan Jokowi memang sedang kekeringan likuiditas. Secara teknis APBN,  memang mempunyai ruang gerak fiskal yang terbatas. Dengan tambahan utang pemerintah menjadi Rp461,34 triliun dan shortfall pajak bisa tembus di atas Rp300 triliun, dan maka defisit APBN dinaikan dari 2,4% menjadi 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Mendekati ambang batas minimal 3% yang diperkenankan. Padahal masih ada jalan lain yang lebih masuk akal, misalnya menghimpun dana konglomerat. Cara seperti ini pernah dilakukan di zaman Presiden Soeharto, yang terkenal dengan istilah Kelompok Jimbaran. Waktu itu, 1995, Soeharto mengumpulkan konglomerat di Tapos, Bogor dan meminta para pengusaha nonpribumi itu untuk menyumbangkan keuntungannya sebesar 2,5 persen. Desakan Soeharto waktu itu memang tidak sepenuhnya sukses. Beberapa taipan justru menentang. Tetapi, dengan pendekatan berbeda, Jokowi tak ada salahnya mencoba hal yang sama. Apalagi, juru bicara konglomerat Jimbaran waktu itu, Sofyan Wanandi, kini berada di lingkungan pemerintahan sebagai Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selain itu, Pemerintah juga harus mencari terobosan agar ada celah yang sah untuk menggunakan dana Silpa 2017 yang  mencapai ratusan triliun itu Jika semua jalan sudah ditempuh, dan krisis likuiditas semakin menyeret Indonesia ke dalam situasi darurat utang yang kian kronis, Jokowi harus memilih bersikap realistis, yakni meninjau ulang dan menyusun kembali skala prioritas target pembangunan infrastruktur yang ambisius itu. Karena jika memang situasinya tidak bersahabat, dan target terus dipaksakan, jurus “mabuk” ini dapat benar-benar membuat negara terpuruknn […]

  3. Komentar:ngga mabuk ga apa Pak Jokowi,dia bekerja keras untuk memperbaiki kondisi terpuruk dari kepemimpinan terdahulu,jegal menjegal,tidak setuju,dalam politik itu biasa,anjing menggonggong kafilah berlalu,kerja,kerja,kerja,maju,makmur,sejahtera bangsa indonesia.

  4. yg terpenting kelihatan buah kerjanya untuk bangsa ini.dan transparansi dalam penggunaan dana.perketat pengawasan proyek,jgn sampek dimaling mafia proyek

  5. Moga moga begitu Bang Be

    tapi kayaknya di kemplang juga sama orang sekitarnya… hanya tuhan dan KPK serta kejaksaan atau polisi yang tahu

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here