Mengawal Nusa Utara dari ISIS dengan Kapal Selam Uzur

0
395

Nusantara.news, Jakarta – Dua bulan ke depan, Indonesia terpaksa siap siaga di sepanjang Laut Sulawesi, di Sulawesi Utara. Ini akibat perang yang dilancarkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte terhadap kelompok Maute, yang berafiliasi dengan ISIS, di Kota Marawi, Mindanao, Filipina Selatan.

DU30, sebutan Duterte, memberlakukan status darurat militer, mulai Selasa malam 24 Mei 2017 pukul 20.00 waktu Manila. Juru bicara kepresidenan Filipina, Ernesto Abella, menyatakan darurat militer ini akan berlangsung selama 60 hari dan meliputi seluruh Pulau Mindanao dan kepulauan di sekitarnya.

Bagi pemerintah Filipina, aksi kelompok bersenjata Maute ini bukan lagi sekadar pemberontakan orang lokal, tapi sudah merupakan campur tangan asing. “Banyak orang asing yang terlibat, dari Indonesia, Malaysia, Singapura dan negara lain,” ujar Jaksa Agung Jose Calida di Davao City.  Orang-orang asing itu, ujar Calida, diserukan oleh ISIS untuk mendirikan provinsi ISIS di Mindanao apabila mereka tak bisa ikut berperang di Irak atau Suriah.

Bagi Duterte, memerangi Maute di Marawi ini bisa jadi punya sisi psikologis. Sebab, sebelum jadi presiden, Duterte adalah walikota Davao City selama 7 periode. Jarak Davao City ke Marawi terbilang dekat, hanya sekitar 250-an kilometer saja.

Filipina mengerahkan pasukan khusus dan helikopter serbu untuk menyerbu Marawi yang dikuasai gerombolan Maute. Gencarnya serangan itu dapat membuat  kelompok militan yang berbaiat pada ISIS itu bertemperasan lari ke luar Mindanao.

Tujuan melarikan diri yang paling dekat, tentu saja ke Sulawesi Utara. Selain itu mereka juga bisa kabur ke Sabah, Malaysia. Jalur terdekat untuk keluar dari Marawi yang terletak di  Lanao del Sur itu menuju ke Sulawesi Utara bisa melalui Balindong, Tugaya, Tubaran dan Malabang atau Cotabato. Lalu naik kapal ke laut lepas.

Sedangkan yang hendak lari ke Sabah, juga bisa melalui jalur yang sama, atau menyusuri jalan darat ke Zamboanga, lalu berlayar ke Lahad Datu, Sandakan atau Kuala Tambisan di Sabah melalui rangkaian pulau-pulau antara Mindanao dan Kalimantan, seperti Basilan, Bayan Jolo, Languyan dan banyak pulau kecil lainnya.

Di sepanjang pantai di tiga negara berbatasan laut itu, memang terdapat banyak pelabuhan tikus. Pelabuhan ini sudah sejak lama menjadi jalur pelayaran tradisional. Masyarakat Pulau Miangas di Sulawesi Utara bahkan sering mendapatkan barang kebutuhan pokok yang dibeli dari Santa Agustien dan General Santos. Kawin-mawin antara penduduk kedua negara pun sudah terjadi sejak dulu di Miangas.

Sebab, jarak Miangas dengan Mindanao hanya 48 mil laut saja. Sementara jarak ke Melonguane, ibukota Kabupaten Kepulauan Talaud sekitar 100 mil laut. Wilayah ini adalah kawasan paling utara di Indonesia timur, berbatasan dengan Provinsi Davao del Sur, wilayah paling selatan Filipina.

Ada sekitar 130 pulau di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud, dan sekitar 100 pulau tak berpenghuni menjadi tempat lalu lintas penduduk di perbatasan dan jalur perdagangan.

Sekarang, jalur tradisional itulah yang dikhawatirkan akan menjadi jalur pelarian militan ISIS ke Indonesia. TNI mengerahkan kekuatan darat, laut dan udara untuk menjaga perbatasan.

Menurut catatan Komando Resor Militer (Korem) 131 Santiago, personel TNI-AD yang ditempatkan di perbatasan hanya sekitar 112 orang yang menempati enam pos, mulai dari Miangas, Marore, hingga Sangir. Padahal, dari gugusan tiga pulau itu terdapat ratusan pulau kosong yang semestinya dijaga. Kendati mereka bersenjata api, tetapi tidak memiliki kapal laut. TNI AL juga jarang beroperasi di laut perbatasan karena keterbatasan armada dan anggaran.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan,  telah menggelar pasukan TNI untuk melakukan penjagaan di perbatasan Filipina agar tak ada kelompok ISIS dari Filipina yang masuk ke Indonesia. “Perbatasan kami jaga supaya ISIS tidak masuk,” kata Gatot di Jakarta, (28/5/2017). Sedangkan di wilayah darat, Panglima TNI menambahkan, TNI melakukan patroli berjaga bersama kepolisian.

Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Ganip Warsito menegaskan, TNI AD di Sulut juga siaga menangkal masuknya teroris. “Intelijen juga sudah disebar hingga ke perbatasan. Hingga kini wilayah kita masih aman,” ujarnya.

Kodim 1301/Satal di Tahuna, ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe, juga rajin berkoordinasi dengan imigrasi, polsek, dan Pos TNI-AL. Sebab, kodim yang terdiri dari  15 Koramil ini memang bertanggungjawab untuk daerah pulau terluar, terutama Miangas, Marore dan Marampit, yang berdekatan dengan Filipina. “Karena wilayah laut Sangihe dan Talaud  sering jadi tempat perlintasan orang Filipina yang masuk ke wilayah Sulut,” ujar Dandim Satal Letkol Inf Saiful Parenrengi.

Komandan Pangkalan Udara Sam Ratulangi (Lanudsri) Manado, Kolonel Pnb. Arifaini Dwiyanto, juga menegaskan pesawat tempur dari skadron Lanudsri sering melakukan patroli pengamanan. “Untuk mengantisipasi yang tidak kita inginkan,” kata Arifaini.

Sementara dari kepolisian, Kapolda Sulut Irjen Pol. Bambang Waskito juga sudah menyebar intelijennya ke  perbatasan untuk mencegah masuknya teroris ke Sulut. “Kami terus mengawasi perkembangan kelompok radikal ini. Mengingat Sulut berbatasan langsung dengan Filipina,” ujar Kapolda.

Senin (29/5) kemarin, Kapolda Sulut menggelar Operasi Aman Nusa III 2017. Ratusan personel  dikirim ke perbatasan di Polres Sangihe dan Polres Talaud. Semua peralatan lengkap, persenjataan, kapal patroli dikerahkan. Operasi Aman Nusa III yang akan berlangsung selama 90 hari ke depan ini dipimpin langsung Wakapolda Sulut Brigjen Pol. Refdi Andri.

Tugas ekstra berat memang berada di tangan TNI-AL. Karena pulau-pulau di Sulawesi Utara yang berdekatan dengan Filipina. Komandan Pangkalan Utama TNI-AL (Lantamal) VIII/Manado Laksma TNI Suselo mengatakan, terus menyiagakan prajurit dan kapal perangnya di Pos TNI AL di Nusa Utara. “Setiap ada kapal diperiksa kelengkapan serta dipastikan keperluannya,” kata Suselo.

Semua Pangkalan TNI-AL (Lanal) di wilayahnya juga bersiaga penuh. Di bawah Lantamal VIII/Manado ada  ada empat Lanal yakni di Pulau Marore, Gorontalo, Palu, Balikpapan. “Semua siaga untuk menangkal adanya ancaman,” kata Suselo.

Salah satu kekuatan yang diturunkan adalah  KRI Cakra-401. Kapal selam ini sudah “parkir” di Dermaga Samuel Languyu (Samla) Bitung sejak Jumat (26/5/2017) kemarin.  Kapal Selam KRI Cakra – 401 di bawah komandan Mayor Laut (P) Yulius Asjenal bersandar di Dermaga Samla  dalam rangka tugas operasi.

“Untuk melakukan penguatan patroli di wilayah perbatasan laut Indonesia-Filipina berkaitan bentrok militer kelompok militan Maute,” ujar Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi (30/5/2017). Kasal menambahkan penjagaan dilakukan Komando Pengendalian (Kodal) Armada RI Indonesia Timur (Armatim). Di wilayah perairan dekat perbatasan penjagaan dilaksanakan oleh Lantamal XIII/ Tarakan dan Lantamal VIII/Menado.

Sebagai kekuatan terdepan, berat memang beban tugas KRI Cakra-401. Sebab, ada 1.837 kilometer panjang garis pantai Sulawesi Utara yang harus dikawalnya. Secara teknis, kapal selam tipe 209/1300 yang banyak digunakan angkatan laut dunia ini, lumayan canggih. Kecepatan maksimalnya 21,5 knot per jam. Senjatanya ada 14 buah torpedo surface and underwater 21 inci buatan Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft AG (AEG) Jerman dalam 8 tabung. Periskopnya menggunakan lensa buatan Carl Zeiss AG, perusahaan Jerman yang memproduksi sistem optik. Sonar jenis CSU-3-2 Suite, dan snorkel dibuat Maschinenbau Gabler, Jerman.

Masalahnya, kapal ini sudah berusia lanjut. KRI Cakra dibuat oleh Howaldtswerke, Kiel, Jerman pada 1981, setelah dipesan Indonesia tahun 1977. General Overhoul atau servis besar terakhir kapal itu dilakukan 11 tahun lalu. Servis total ini meliputi pembongkaran dan perakitan kembali serta penggantian hampir semua komponen dengan yang  baru.

Overhaul dilakukan di galangan kapal Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), di kota Ockpo, Korea Selatan. Perusahaan ini sangat layak melakukan overhaul kapal. Bahkan tidak hanya untuk servis, perusahaan ini juga mampu membuat kapal selam kelas U-209/1200, yang satu tipe dengan KRI Cakra,  dengan lisensi dari Howaldtswerke-Deutsche Werft AG (HDW) Jerman.

Perbaikan total KRI Cakra ini menelan biaya US$60 juta.Mulai dikerjakan  pada bulan Mei 2004 selama 22 bulan. Selain memperbaiki badan kapal, komponen yang diganti baru antara lain peralatan navigasi, sistem kendali senjata, peralatan komunikasi, generator, dan peralatan sensor (radar dan sonar). Perbaikan selesai awal Februari 2006, dan diuji coba tanggal 13 Februari 2006.

Namun, galibnya perbaikan, tentunya kondisinya tidak sama seperti kapal baru. Menurut Kasal (waktu itu) Laksamana TNI Slamet Soebijanto, perbaikan itu mengembalikan performa KRI Cakra 80 persen dari kemampuan tertingginya. Artinya, kemampuan 80 persen itu adalah kondisi tahun 2006. Kini, 16 tahun kemudian, performa itu tentu sudah menyusut.

Kapal tua yang menggunakan semboyan “Tabah Sampai Akhir” itulah yang kini berada di garis depan, dibantu sejumlah kapal polisi dari Polda Sulut.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here