Mengejar Kesejahteraan Semu dengan Utang

0
133
Membangun infrastruktur adalah salah satu alasan mengapa pemerintah harus menghimpun utang begitu banyak. Belum tergambar secara nyata bagaimana pelunasan atas utang-utang tersebut.

Nusantara.news, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa utang pemerintah saat ini masih aman, terkendali dan bisa dikelola dengan baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Bahkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dikatakan anggaran menjanjikan program berkeadilan. Benarkah?

Masih segar dalam ingatan ketika Indonesia diterpa krisis moneter pada 1997-1998. Semua bermula dari sebaran utang pemerintah dan swasta yang tidak terdeteksi, hal ini dlihat sebagai sumber dari segala sumber krisis di tanah air.

Menurut data Bank Indonesia, Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun meninggalkan utang luar negeri sebesar USD136,08 miliar (1997). Itu terdiri dari utang luar negeri pemerintah US$53.86 miliar dan utang luar negeri swasta US$82,22 miliar.

Jika dirupiahkan dengan kurs Rp13.300, utang luar negeri pemerintah Rp716,34 triliun, dan utang luar negeri swasta Rp1.093,53 triliun. Sehingga total utang luar negeri saat itu setara dengan Rp1.809,86 triliun.

Angka ini ditengok oleh fund manager George Soros sebagai titik lemah Indonesia, sehingga ia dan teman-temannya menyerang nilai tukar rupiah lewat strategi melingkar. Awalnya yang dihantam bath Thailand, won Korea, yen Jepang, ringgit Malaysia, hingga dolar Singapura. Akhirnya rupiah dihantam paling dalam dan paling panjang durasi krisisnya. Rupiah terjungkal dari Rp2.300 menjadi Rp17.000 per dolar AS saat itu.

Hal serupa terjadi di Amerika pada 2008 dimana lewat rekayasa keuangan menyebabkan krisis Subprime Mortgage. Yakni sebuah pinjaman untuk rumah murah tak berkualitas, dikatakan tak berkualitas pinjaman tanpa dikenakan down payment (DP). Bahkan beberapa bank menjual tanpa bunga. Jadi nasabah tinggal membayar pokoknya saja, asumsinya pertumbuhan sektor perumahan ini mencapai 20%, sehingga secara teknis tetap menguntungkan.

Mulai lah terjadi penyimpangan. Kalau yang dibolehkan menjual sekuritisasi Subprime Mortgage saat itu hanya lembaga khusus yang dibentuk seperti Freddy Mac dan Fannie Mae, dalam perjalannya bank-bank investasi dan bank lokal ikut bermain. Sebut saja Citi Group, UBS, Bear Sterns, Merryl Lynch, AIG, Goldman Sachs, Morgan Stanley dan Lehman Brothers.

Saking gurihnya marjin sekuritisasi Subprime Mortgage, maka muncul turunannya Mortgage Back Securities (MBS), yakni back up atas sekuritasasi Subprime Mortgage jika sewaktu-waktu gagal bayar. Bahkan muncul turunan berikutnya Collateralize Debt Obligation (CDO), semacam jaminan atas utang Subprime Mortgage jika telah jatuh tempo.

Puncaknya muncul turunan paling spekulatif Credit Default Swap (CDS), yakni jaminan jika kredit Subprime Mortgage sewaktu-waktu mengalami gagal bayar. Semua sekuritisasi, anak, cucu, dan cicitnya diperdagangkan secara liar di pasar modal Amerika sehingga harganya melambung menjadi bubble (tidak orisinil) dan meletus lah balon krisis itu.

Maka pecah lah krisis. Pasar modal Amerika guncang, dalam sehari pelaku pasar mengalami kerugian mencapai US$19,2 triliun, sementara pemerintah hanya bisa mem-bail out senilai US$700 miliar. Caranya, dengan menerbitkan Treasury Bills (T-Bills) baru senilai US$700 miliar untuk membeli T-Bills lama yang akan jatuh tempo senilai US$500 miliar.

Hingga kini utang Amerika sebagai ekor dari masalah ini sudah mencapai US$19,96 triliun sebagaimana dapat dilihat secara live di nationaldebtclock.org. Amerika yang megah mentereng ternyata dibangun di atas utang, dan runtuh ketika gagal mengelola utang dengan baik.

Hal serupa terjadi di Eropa, dimana negara-negara yang tergabung dalam PIGS (Portugal, Irlandia, Greece, dan Spanyol) terperangkap gagal bayar (default). Keempat negara itu keasikan membangun infrastruktur dan perumahan di negerinya dengan utang. Portugal yang mengalami gagal bayar sebesar 80 miliar euro pada 2009 harus menerbitkan surat utang untuk membayarnya.

Begitu juga Irlandia harus di-bailout sampai 85 miliar euro karena gagal bayar pada 2009. Dilanjutkan Yunani yang gagal bayar sebesar 110 miliar euro harus di-bailout sehingga bisa sedikit pulih, namun krisis lagi dan di-bailout lagi.

Terkahir Spanyol yang belum sempat di-bailout membuat rasio utangnya naik dari 44% hingga 84% dari PDB. Bundesh Bank harus menopang dana bailout juga sempat limbung walau akhirnya pulih kembali. Pendek kata, utang negara-negara PIGS telah mengguncang perekonomian Uni Eropa.

Kini baik Amerika dan Uni Eropa mulai bangkit namun sangat perlahan, sehingga masih harus berkejaran dengan kesibukan membayar utang pokok dan bunga atas utang itu sendiri.

Sri Lanka terpaksa harus merelakan melepas 70% sahamnya di pelabuhan Hambantota lantaran tak bisa membayar utangnya kepada China sebesar US$1,1 triliun. Bahkan Zimbabwe dan Angola harus merelakan mata uangnya diganti dengan yuan gegara tak sanggup membayar utang sebesar US$40 juta dan US$4,5 miliar.

China memang belakangan sedang memainkan peran penting di sejumlah negara di Afrika dalam upaya memasarkan utangnya. Beleid berikutnya China mengonversi utangnya menjadi saham atau kepemilikan infrastruktur di negara tujuan lewat mekanisme debt to equity swap (menukar utang dengan saham).

Indonesia sendiri meski sudah terlepas dari krisis 1998, namun beban utang akibat krisis itu baru akan tuntas pada 2032. Di 2015 hingga 2017 saat ini, Indonesia sedang asik ma’syuk menciptakan utang-utang baru. Sampai Juni 2017 total utang Indonesia mencapai Rp3.779 triliun, sebuah angka yang tidak kecil lagi dengan defisit keseimbangan primer mencapai Rp144,3 triliun.

Dimana China juga termasuk aktif memberikan pinjaman baik kepada pemeirntah maupun lewat BUMN. Saat ini sedikitnya PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank Negara Indonesia Tbk, masing-masing berutang US$1 miliar kepada China Developmet Bank (CDB).

Selain itu lewat bank yang sama meminjamkan kepada PT Adhi Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Kereta Api Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara VIII untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai US$5,5 miliar. Modus-modus di Sri Lanka, Angola dan Zimbabwe sudah mulai berlangsung di Indonesia.

Apakah 3 aset bank BUMN dan 4 aset BUMN strategis di sektor riil akan mengikuti jejak untuk menjalani apa yang dinamakan debt to equity swap? Langkah-langkah pendahuluan dan argumentasi yang dibangun sudah mengarah ke sana. Tinggal waktu dan tempat yang tepat apakah pertukaran utang menjadi kepemilikan saham di BUMN itu jadi kenyataan.

Bahkan untuk menambah rangsangan utang, lembaga rating seperti Standard & Poors, Fitch Rating dan Moody’s mengiming-iming peringkat utang kita dengan peringkat investment grade. Mirip-mirip ketika kita dipuji oleh Dana Moneter International (International Monetary Fund—IMF) pada 1997 hingga akhirnya masuk perangkap utang IMF.

Dalih pembangunan infrastruktur membuat pemerintah begitu getol berutang. Pasalnya dari total kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur senilai Rp5.500 triliun dalam lima tahun, pemerintah hanya mampu menyediakan anggaran lewat APBN, APBD, BUMN, dan swasta. Pembiayaan APBN diproyeksikan sebesar Rp2.215,6 triliun (40,14%). Sedangkan dari APBD dan BUMN masing-masing sebesar Rp545,3 triliun dan BUMN Rp1.066,2 triliun (19,32%). Adapun sektor swasta diharapkan menyumbang Rp1.692,3 triliun (30,66%).

Memang, utang terkadang memberi sinyal yang menyilaukan di awal, tapi pada akhirnya menjebak kita dalam belitan utang yang tak terkendali. Terkadang utang juga menjanjikan kemakmuran dan kesejahteraan semu, sebagaimana yang terjadi di Amerika, Uni Eropa dan beberapa negara di Afrika.

Indonesia harus segera keluar dari jebakan kesejahteraan semu tersebut.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here