Mengembalikan Reformasi yang Kita Mau (Refleksi Peringatan Malari)

0
306

Nusantara.news, Jakarta – Hari ini, 15 Januari 2018, 44 tahun lalu, peristiwa gerakan mahasiswa menentang modal asing (lebih luasnya ketidakadilan pembangunan), meletus. Gerakan perlawanan yang dipimpin Hariman Siregar itu dikenal dengan istilah Malari (Malapetaka 15 Januari 1974). Spirit perlawanannya kini menemukan titik didih kembali di acara peringatan 44 tahun Malari sekaligus 18 tahun berdirinya Indonesia Democracy Monitoring (Indemo), yang digelar di kampus UGM Yogyakarta. Acara yang mengusung tema “Reformasi yang Kita Mau” tersebut, dihadiri ratusan aktivis lintas zaman.

Hampir dua dasawarsa yang lalu, ketika bangsa ini memilih jalan reformasi pada 1998, harapan dan keyakinan terciptanya kehidupan yang lebih baik dan lebih berkualitas menjulang tinggi. Namun, meski dua dasawarsa reformasi berjalan, optimisme itu perlahan-lahan redup. Reformasi yang kita mau sepertinya malah makin jauh dari angan-angan.

Reformasi ternyata pada perjalanannya tak membawa perubahan berarti: kesenjangan dan kerusakan tatanan sosial yang dulu ditentang kini muncul lagi dengan daya rusak yang lebih telanjang. Korupsi merajalela. Para elite, termasuk pemangku kuasa, kerap menampilkan malfungsi kekuasaan. Akibat dari itu, gejolak politik dan ketidakadilan sosial-ekonomi tak terhindarkan.

Dan yang lebih mengerikan, reformasi rupanya telah dibajak oleh mereka yang membawanya pada pembusukan politik dan ekonomi. Pembusukan politik merupakan persoalan kompleks bernuansa patologis dalam dinamika kehidupan bernegara akibat merapuhnya institusi-institusi demokrasi oleh banalitas politisi. Realitas sosial yang centang-perenang dan krisis moral di ruang publik adalah penyebab paling menentukan timbulnya pembusukan politik.

Sedangkan pembusukan ekonomi berjalan manakala pertumbuhan stagnan, daya beli masyarakat jatuh, hutang menumpuk, macetnya sumber-sumber pemasukan, hingga gejala “gagal bayar”.

Reformasi telah dibajak oleh para bandit dan bandar politik

Di era reformasi ini, partai politik juga mengalami stagnansi dan pragmatisme yang luar biasa. Penanda semua itu di antaranya partai tak lagi menjadi sumber pembibitan pemimpin (leader) dan jembatan aspirasi rakyat. Sebaliknya, partai serupa agen (dealer) yang kental aroma transaksional (perburuan rente). Kemunculan pemimpin dan bakal calon kepala daerah dari kalangan non-partai juga mengindikasikan rusaknya mesin kaderisasi dan pelembagaan ideologi kepartaian.

Partai politik seperti ada dan tiada, timbul tenggelam. Mereka abai pada persoalan-persoalan wong cilik. Rakyat seperti ditinggalkan begitu saja, telantar tak terurus, dibiarkan hidup dengan masalahnya, dan menyelesaikannya sendiri. Namun jelang demokrasi elektoral, parpol seenaknya mendekat kembali ke rakyat. Pendek kata, partai bukan lembaga demokrasi yang semestinya, terlebih sebagai alat perjuangan rakyat.

Pun begitu, meski berbagai lembaga-lembaga riset dan survei nasional menempatkan partai politik pada posisi yang sangat buruk, partai politik tak bersegera mematut diri. Kondisi ini membuat kepercayaan rakyat terhadap partai politik berada di titik terendah. Tentu saja selain dipicu kinerja partai yang melorot, juga didominasi perilaku politisi yang korup, kualitas rendah, dan tak menunjukkan kelas negarawan.

Dampaknya, sirkulasi kekuasaan dan masa depan partai politik amat mencemaskan. Sebab di era reformasi saat ini, fenomena yang banyak meramaikan panggung politik tak jauh dari skandal, pertarungan tak berbobot di ruang publik, serta beragam kegaduhan.

Rasanya, laju reformasi hanya terihat pada banyaknya perundangan yang dihasilkan serta pelembagaan politik yamg dibentuk. Selebihnya, negara mengalami defisit nilai dan substansi. Pelembagaan dan distribusi kekuasaan memang lebih merata. Namun, pada praktiknya tak menjamin kelangsungan bernegara ini ajek dan bebas penyimpangan. Pemerataan kekuasaan justru setali tiga uang dengan pemerataan tindakan korupsi. Akhirya, trias politika (legislatif, yudikatif, dan eksekutif), bergeser maknanya menjadi trias koruptika

Jika di zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terjaring korupsi didominasi para menteri dan ketua partai politik, maka di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) “pasiennya” lebih banyak para kepala daerah dan ketua lembaga tinggi negara. Belum cukup, sejumlah hakim, jaksa, dan polisi, sialnya turut melakukan praktik tercela itu. Sempurna: alangkah rapuhnya pilar-pilar penting dalam organ negara. Oknum-oknum inilah yang telah meruntuhkan kepercayaan publik pada lembaga negara.

Akhirnya, sejarah reformasi yang menjadi penerobos kebuntuan dan antitesis dari segala kerusakan di masa sebelumnya, memakan dirinya sendiri: dilumat kembali oleh krisis politik dan moral. Tak berjalannya kanal-kanal demokrasi dan terciduknya pemimpin lembaga tinggi negara dan para kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta hukum yang kerap tajam pada pihak di seberang penguasa tetapi tumpul ke pihak di lingkaran kuasa, menandai jatuhnya marwah politik dan rusaknya sistem kenegaraan. Dan, itu bukan reformasi yang kita mau.

Reformasi yang kita mau adalah reformasi yang menghasilkan demokarsi tak sekadar elektoral lima tahunan, tetapi berfungsinya pilar-pilar penyangganya. Reformasi yang kita inginkan tentu yang membawa terkonsolidasinya demokrasi. Penegakan hukum yang adil, partai politik yang modern, pers yang sehat, dan civil society yang kosnsisten. Lebih dari itu, reformasi yang membawa pada perbaikan taraf hidup rakyat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here