Mengenal Kelompok ARSA di Konflik Rohingya

0
1314

Nusantara.news – Sesaat setelah mantan Sekjen PBB Kofi Annan (Ketua Komisi Penasihat Negara Bagian Rakine) mengumumkan laporan akhirnya pada Jumat (25/8) lalu, puluhan kantor polisi di Rakhine State diserang oleh kelompok militan bersenjata yang menamakan diri sebagai Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Penyerangan kemudian memicu tentara Myanmar bertindak sehingga menyebabkan puluhan warga sipil tewas. Tak mau menjadi korban berikutnya, ribuan etnis Rohingnya di Rakhine berramai-ramai mengungsi ke Bangladesh.

Siapa sebenarnya kelompok ARSA? Benarkah mereka mewakili perlawanan rakyat Rohingnya di Rakhine yang selama ini merasa didiskriminasi oleh pemerintah Myanmar?

Pemerintah Myanmar mengklaim ARSA adalah kelompok teroris yang ingin mendirikan negara Islam di Rakhine. Sebagaimana dilansir media lokal Rakhine The Irrawady, juru bicara Angkatan Darat Myanmar Mayjen Aung Ye Win menuding ARSA telah memobilisasi etnis Rohingnya di kota Buthidaung dan Maungdaw untuk mendirikan “sebuah negara merdeka khusus Rohingya” di Distrik Maungdaw, negara bagian Rakhine bagian utara.

“Tujuan utama mereka adalah melawan, membangun benteng, dan menyatakan seluruh wilayah sebagai daerah merdeka,” kata Mayor Jenderal Aung Ye Win dalam sebuah konferensi pers di Naypyitaw Myanmar pekan lalu, untuk menjelaskan kepada sejumlah media, termasuk media asing, kenapa tentara Myanmar melakukan penyerangan.

Menurut pemerintah Myanmar, kelompok militan ARSA berhasil memobilisasi sekitar 50 persen orang Rohingya di Buthidaung dan Maungdaw. Untuk setiap KK atau rumah tangga diwajibkan mengirimkan seseorang untuk berpartisipasi dalam serangan tersebut.

ARSA memang mengaku bertanggung jawab atas serangan pada Jumat pekan lalu terhadap 30 pos  polisi dan sebuah pangkalan militer di Negara Bagian Rakhine. Kelompok ini pernah mengirim sepucuk surat kepada pemerintah Myanmar pada tanggal 29 Maret lalu yang mencantumkan 20 tuntutan mereka.

Pemerintah Myanmar telah menetapkan ARSA sebagai kelompok teroris sehingga memerintahkan tentara pemerintah untuk menumpasnya.

Selasa (29/8) lalu, menteri dalam negeri Myanmar Lt-Gen Kyaw Swe mengumumkan bahwa serangan baru-baru ini merupakan tindakan dari kelompok ARSA untuk mendirikan “Negara Islam” di Rakhine.

“Orang Benggala (sebutan pemerintah Myanmar untuk etnis Rohingya) menginginkan wilayah untuk mereka sendiri. Jadi, mereka mengusir orang Arakan ke luar dari (Rakhine) dan ini mengakibatkan konflik. Mereka membuat gerakan politik dan militer untuk menuntut wilayah mereka sendiri,” kata Mayjen Aung Ye Win, yang merupakan wakil ketua Tim Media dan Informasi Angkatan Darat Myanmar.

Muslim merupakan 34 persen dari total populasi di Negara Bagian Rakhine dan ada sekitar 1.272 masjid di Buthidaung dan Maungdaw.

Sementara itu, pekan ini kelompok ARSA menayangkan pesan melalu video di media sosial mirip seperti yang kerap dilakukan kelompok ISIS. Mereka dalam video itu mengklaim “Arakan atau Rakhine milik Rohingya,” dan mereka memperingatkan Angkatan Darat Myanmar untuk segera menarik pasukannya dari Rakhine.

Kelompok ARSA juga pernah mengklaim melakukan serangan terhadap polisi penjaga perbatasan di negara bagian Rakhine utara pada bulan Oktober tahun 2016 silam, atau satu bulan setelah komisi Annan dibentuk.

Bukan jaringan teroris global

ARSA atau yang dikenal sebagai Tentara Penyelamat Rakyat Rohingya yang sebelumnya dikenal dengan nama Harakah al-Yaqin alias Gerakan Iman adalah sebuah nama kelompok pemberontak yang melakukan aksi di hutan belantara negara bagian Rakhine, Myanmar.

Kelompok ini dipimpin seorang bernama Ata Ullah Abu Amar Aljununi, seorang warga Rohingya kelahiran Karachi, Pakistan, dan besar di Mekkah, Arab Saudi. Ata Ullah mendirikan kelompok bersenjata ini sebagai alat perjuangan ketika kaum Rohingya teraniaya di Myanmar pada tahun 2012. Anggota militan ARSA diperkirakan berjumlah antara 300-500 orang.

Tidak ada bukti yang kuat bahwa mereka memiliki jaringan asing dan mendapatkan bantuan finansial dari gerakan Islam asing, meskipun pemerintah Myanmar menduga kelompok ini terkait dan mendapat  bantuan kelompok Islam dari luar.

Pemerintah Myanmar menuding ARSA telah membunuh 34 hingga 44 warga sipil Rakhine serta menculik 22 korban lain yang mereka tuduh berkolaborasi dengan pihak pemerintah.

Namun semua tudingan pemerintah Myanmar dibantah kelompok tersebut, dan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kaitan dengan kelompk teroris manapun. Target mereka hanya satu, yakni melawan rezim pemerintah Myanmar yang menindas.

Simpang siur informasi

Sulit untuk memastikan kelompok ARSA adalah kelompok teroris terorganisir seperti halnya ISIS atau kelompok Maute di Marawi Filipina. Informasi yang tersebar juga simpang-siur. Ada yang mengatakan, kelompok ini tidak dilengkapi dengan persenjataan layaknya organisasi terorisme berjaringan internasional, tetapi hanya menggunakan pedang dan senjata api rakitan atau senjata api curian.

Sulitnya memastikan hal itu, sama halnya dengan sulitnya mencari kebenaran tentang saling tuding kedua belah pihak, antara kelompok ARSA maupun militer Myanmar, tentang siapa yang sebetulnya melakukan kekejaman. Tuduhan-tuduhan tersebut sulit dipastikan karena pertempuran terjadi di desa-desa yang sulit diakses oleh dunia luar, dan memang pemerintah Myanmar sengaja membatasi akses tersebut.

Misalnya saja, pihak kantor Aung San Suu Kyi mengunggah foto-foto sebagian korban melalui akun Facebook mereka dan menuliskan bahwa “dua perempuan dan empat anak selamat dari serangan dan memberi tahu pemerintah.”

Setelah itu ditulis juga keterangan, “Teroris bertempur melawan pihak keamanan dengan menggunakan anak-anak di garis depan dan membakar desa-desa kelompok minoritas.”

Tapi sejumlah pengungsi yang diwawancara media bercerita tentang desanya yang dibakar oleh milisi Buddha.

“Kami besar bersama mereka. Saya tidak tahu mengapa mereka menjadi tanpa ampun begitu,” kata Rahima Khatun kepada AFP saat itu. Rahima juga mengatakan ia bersembunyi di bukit-bukit setelah milisi Buddha membakar rumah-rumah orang Rohingya dan menusuk pria dengan pedang.

Pengungsi lain bercerita pernah diminta pergi oleh para suami dan saudara laki-laki mereka yang tetap tinggal untuk melawan tentara dan milisi Buddha.

Dibutuhkan keterlibatan internasional

Kehadiran ARSA membuat konflik berlatar etnis dan agama di negara bagian Rakhine Myanmar menjadi semakin rumit dan merupakan tantangan berat untuk menyelesaikannya. Menjadi pertanyaan, apakah pemerintah Myanmar sanggup mengatasi hal itu? Jika melihat konflik yang sebelum-sebelumnya pemerintah Myanmar terbukti gagal, maka sekarang pun, di saat kelompok milisi telah semakin kuat dan lebih berani, kemungkinan pemerintah akan mengalami kesulitan. Sebab itu, keterlibatan internasional, baik PBB maupun perhimpunan negara-negara ASEAN sangat dibutuhkan.

Sejak awal, Komisi Penasehat Negara Rakhine, yang dipimpin mantan sekjen PBB itu, ditolak secara luas oleh etnis Arakan dan Muslim Rohingya.

Meskipun mandat komisi tersebut adalah untuk menemukan solusi permanen Rakhine, namun banyak orang, termasuk politisi Arakan dan kelompok militan Rohingya mengabaikannya.

Hal pertama yang ditangani Komisi dalam laporannya adalah nomenklatur, salah satunya memilih untuk tidak menggunakan istilah “Bengali” atau “Rohingya” yang merujuk pada populasi Rohingya. Tapi menggunakan “Muslim” atau “komunitas Muslim di Rakhine”, ini atas saran Daw Aung San Suu Kyi.

Rohingya, etnis yang tinggal di sepanjang perbatasan Myanmar-Bangladesh, disebut sebagai Bengali  oleh banyak orang di Myanmar, termasuk oleh pemerintah, untuk menyimpulkan bahwa mereka berasal dari Bangladesh, bukan orang asli Myanmar.

Komisi juga menemukan keterkaitan antara kewarganegaraan dan etnisitas telah menyebabkan masalah di Rakhine, sehingga merekomendasikan untuk mengkaji ulang masalah tersebut. Komisi akhirnya merekomendasikan penghapusan pengklasifikasian warga negara dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982, untuk menyesuaikan diri dengan standar dan perjanjian internasional.

Etnis Arakanese (mereka mengklaim sebagai penduduk asli Rakhine) menyatakan ketidaksetujuan dengan pemberian status kewarganegaraan yang setara kepada Rohingya dan telah memicu protes di Rakhine. Mereka takut, jika komunitas Muslim itu mulai berpopulasi, mereka  akan menguasai wilayah Rakhine di masa depan.

Di sisi lain, komunitas Muslim Rohingya juga enggan menjalani proses verifikasi kewarganegaraan di Rakhine karena mereka kurang percaya pada pemerintah dan tidak mengerti apa manfaatnya bagi mereka.

Myanmar termasuk di antara 48 negara pertama yang menandatangani Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB yang mengakui hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, dimana hak asasi manusia tidak boleh terbatas pada satu kelompok, ras, atau agama tertentu.

Namun kekerasan di Rakhine tahun 2012 yang mengakibatkan sekitar 120 ribu orang Rohingya Muslim mengungsi dan hingga saat ini mereka masih banyak tinggal di kamp-kamp pengungsian di seluruh dunia. Ini membuktikan, Myanmar melanggar kesepakatan internasional.

Kelompok militan ARSA mungkin pada awalnya hanyalah gerakan pemberontak kecil untuk menyikapi  penindasan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya, tapi pada akhirnya kelompok ini menjadi “duri” yang bisa melukai upaya perdamaian di Rakhine. Sudah seharusnya organisasi internasional maupun Kawasan, lebih terlibat lebih aktif mencegah korban kemanusiaan yang lebih besar lagi.

Apalagi, Bangladesh sebagai negara tujuan pengungsi Rohingnya separuh hati menerima pengungsi. Belakangan Bangladesh menawarkan bantuan operasi militer ke Myanmar. Ini tentu harus dicermati. Sebab apapun, munculnya perlawanan kelompok ARSA merupakan akibat dari ketidakadilan politik maupun ekonomi oleh pemerintah atas warga negara. Penyelesaian secara militer tentu tidak menyelesaikan masalah. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here