Jika kasus Freeport Bermuara di Arbitrase (3)

Mengenal Medan Perang di Pengadilan Arbitrase

0
174

Nusantara.news, Jakarta – Penyelesaian sengketa pada kontrak komersial umumnya ialah ke lembaga arbitrase. Forum arbitrase dianggap lebih unggul jika dibandingkan dengan pengadilan/litigasi karena beberapa hal. Seperti agenda persidangan yang lebih fleksibel, ada kepastian tenggat penyelesaian, diperiksa dan ditangani majelis arbitrase yang memiliki latar belakang pengetahuan dan pengalaman di bidangnya, berdasarkan nominasi masing-masing pihak, serta sidang-sidangnya bersifat tertutup.

Dengan demikian, selama, setelah, dan pascaputusan arbitrase yang mengikat para pihak, putusan diharapkan dilaksanakan secara sukarela dan hubungan bisnis tetap berjalan tanpa heart feeling. Itu teorinya. Dalam kasus Freeport, yang mengemuka ialah semacam mengaphone tone—teriakan fals dan mencekam—semacam intimidasi dan kontra intimidasi dari kedua belah pihak.

Dalam kontrak karya Freeport alternative penyelesaian sengketa ada dua pilihan, yaitu konsiliasi atau arbitrase. Konsiliasi mengacu ke UNCITRAL Conciliation Rules 1980, sedangkan Arbitrase mengacu ke UNCITRAL Rules 1976, yang telah diadopsi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konsiliasi pada umumnya ialah penyelesaian sengketa secara bersahabat dengan membangun dan saling pengertian yang positif, tidak bersifat adversarial (saling ngotot dengan bukti masing-masing pihak), serta berusaha mendapatkan kesepahaman dan penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak.

Sesuai dengan pasal 16 UNCITRAL Rules, selama proses konsiliasi, tidak boleh satu pihak pun mengajukan perkara ke arbitrase atau pengadilan kecuali dianggap perlu untuk mempertahankan hak-hak masing-masing. Apabila pilihannya ialah arbitrase, dalam UNCITRAL Arbitrase Rules (ada 41 pasal), berdasarkan model arbitration clause proceedings, penyelesaian sengketanya akan melalui empat tahap yang panjang dan melelahkan.

Pertama, introductory Rules. Dalam tahapan ini, para pihak perlu menyepakati otoritas yang memberi mandat, jumlah arbitrator, tempat melaksanakan arbitrase, dan bahasa yang disepakati. Arbitration rules juga tunduk kepada hukum domestik. Misalnya, pembatasan dan ketentuan kualifikasi arbiter dan lain-lain. Dalam kontrak karya Freeport, dinyatakan bahwa tempat pelaksanaan persidangan ialah Jakarta, atau tempat lain yang disepakati. Sementara itu, arbitration rules menyerahkan kesepakatannya kepada kedua belah pihak.

Kedua, komposisi Arbitrase di persidangan/tribunal. Arbiter dapat disepakati hanya satu orang, atau masing-masing pihak akan menunjuk satu orang, dan keduanya menunjuk satu orang lagi. Dalam hal tidak sepakat, akan diserahkan kepada otoritas yang disepakati untuk menunjuk.

Dalam hal tidak ada otoritas tersebut, akan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Permanent Court of Arbitration untuk menunjuk hanya satu arbiter. Namun, setiap waktu apabila menurut pendapat satu pihak, ada arbiter kelihatan memihak dan tidak independen (asas impartiality and independence), dapat diminta untuk diganti. Ini dapat menjadi taktik untuk mengganggu dan memperlambat proses.

Ketiga, proses pemeriksaan/persidangan/proceedings. Ini pun tidak mudah. Dalam persidangan dapat saja satu pihak mempertanyakan validitas dan cakupan arbitrase. Dalam kasus Freeport misalnya, dapat saja pihak Indonesia menyatakan bahwa yang menjadi subject dispute ialah peraturan perundang-undangan yang merupakan cerminan kedaulatan Indonesia dan harus dihormati pihak mana pun, termasuk Freeport, karena hal itu berada di luar hukum kontrak.

Keempat, award atau putusan. Implementasi award atau putusan di dalam yuridiksi negara dengan obyek sengketa ada, tidak mudah. Sesuai dengan article V Konvensi New York 1958 (New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards), apabila putusan arbitrase bertentangan dengan kepentingan umum negara pihak, tidak akan diakui atau enforceable (dapat dilaksanakan).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 65 dinyatakan yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional ialah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan uraian itu dan dengan sejarah dan kepentingan kedua belah pihak, lebih baik apabila persoalan tersebut diselesaikan dengan perundingan daripada dibawa ke arbitrase.

Menurut pengamat hukum energi yang juga pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi, rencana Freeport menggugat pemerintah dengan memberikan waktu 120 hari melakukan negosiasi dilatarbelakangi setidaknya oleh dua tujuan. Pertama, Freeport ingin menjadikan ancaman gugatan arbitrase ini sebagai upaya menaikkan posisi tawar kepada pemerintah sebagaimana dilakukan PT  Newmount Nusa Tenggara pada 2014. Kedua, Freeport bisa mendapatkan putusan sela dari majelis hakim arbitrase berupa pemberian izin untuk tetap melakukan ekspor konsentrat. Dalam putusan akhir, Freeport sepertinya berharap agar majelis hakim memutus pemerintah untuk memulihkan hak-hak Freeport sesuai dengan kontrak karya, termasuk ganti rugi.

Bila Freeport kalah, kata Redi, kebijakan pemerintah agar status Freeport menjadi IUPK tetap berlaku selama belum dicabut oleh pemerintah. Artinya, bila kalah, Freeport tetap mendapatkan kemewahan IUPK berupa izin ekspor konsentrat selama lima tahun ke depan, plus perpanjangan 2×10 tahun.

Namun, bagi Freeport, ancaman arbitrase juga mempunyai dampak negatif. Publik bisa menganggap langkah Freeport menggugat pemerintah merupakan upaya anti-kepentingan nasional dan bentuk arogansi perusahaan asing. Situasi ini jelas menguatkan posisi pemerintah. Sebaliknya, pemerintah akan berada dalam situasi sulit bila mundur atau takut terhadap ancaman Freeport karena hal ini akan melawan kehendak publik yang terlanjur terbakar semangat kebangsaannya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here