Mengendalikan Kepala Daerah

0
137

PILKADA Serentak di 171 daerah kemarin melahirkan sudah 17 gubernur, 39 walikota dan 115 bupati baru. Walaupun belum disahkan oleh KPU, tapi pemenangnya sudah jelas dari hasil penghitungan cepat sejumlah lembaga survei. Memang masih ada tahapan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi dari beberapa daerah, namun secara umum tidak banyak mengubah konfigurasi hasil pilkada tersebut.

Para pemimpin daerah baru itulah yang akan memimpin daerahnya untuk lima tahun ke depan. Rakyat tentunya berharap ke 171 orang itu akan melaksanakan kewajibannya dengan benar. Tak usahlah mengimpikan mereka mewujudkan semua janji muluk selama kampanye kemarin. Jika mereka mampu menjalankan perintah Undang-Undang saja, itu saja sudah sangat menggembirakan.

Bukan kita memandang rendah, tetapi berkaca kepada kepala-kepala daerah hasil pilkada sebelumnya. Sebab, jangankan memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang, mereka justru banyak yang melanggar hukum. Lihat saja, dalam tempo enam bulan ini saja, sudah 13 kepala daerah yang ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi.

Sebelumnya, menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, dalam kurun waktu 2004-2017 ada 392 kepala daerah tersangkut hukum, dan 313 di antaranya terkena kasus korupsi. Jumlah itu bisa dikatakan hanyalah puncak gunung es. Karena keterbatasan aparat penegak hukum, tentu masih banyak yang tidak terungkap.

Pemerintahan di daerah yang ugal-ugalan inilah yang menjadi bahaya terbesar dalam praktek otonomi saat ini. Jika kepala daerahnya terjebak dalam pelanggaran hukum secara massal, yang sudah pasti terjadi adalah terabaikannya perlindungan masyarakat.

Padahal Dalam Pasal 22 UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang  kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah, kalimat pertama yang dicantumkan adalah “melindungi masyarakat”.  Jelas bukan tanpa maksud jika perumus UU ini menempatkan kalimat itu di posisi terdepan. Maksudnya tentu sebagai aksentuasi agar perlindungan masyarakat benar-benar diperhatikan dalam penyelenggaran otonomi daerah.

Memang UU ini tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud “melindungi masyarakat”. Tetapi, kalimat setegas itu sebetulnya tidak memerlukan lagi penjelasan tambahan.

Setiap tindakan pemerintah daerah harus berada dalam konteks melindungi masyarakat. Misalnya, dalam pasal 27 UU itu disebutkan, salah satu kewajiban kepala daerah adalah menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. Jika dia melakukan kewajibannya menegakkan hukum di bidang narkoba, itu adalah bentuk perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba. Menegakkan hukum di bidang ketenagakerjaan, mestinya juga dibaca sebagai melindungi para buruh dari sesuatu yang membahayakan diri mereka. Sebab, hukum memang ditujukan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan interaksi masyarakat.

Masalahnya, sudahlah mereka beramai-ramai melakukan pelanggaran hukum dan membuat perlindungan masyarakat ternegasikan, tidak ada mekanisme yang efektif untuk melakukan koreksi.

Pasal 29 ayat 2 UU di atas menyatakan, kepala daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya, dapat dikenai hukuman berupa pemberhentian. Tetapi, menurut Pasal 29 ayat 4, hukuman itu diputuskan melalui proses politik di DPRD. Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD yang diputuskan dalam sidang paripurna.

Dengan prosedur demikian, mekanisme penjatuhan sanksi bagi kepala daerah yang mengabaikan kewajibannya menjadi tidak efektif. Karena dalam proses politik di DPRD, ukurannya bukan benar atau salah, tapi kuat atau lemah. Jika kepala daerah yang sudah nyata-nyata bersalah didukung oleh mayoritas fraksi di DPRD, maka kesalahannya bisa menjadi benar. Atau demikian pula sebaliknya. Hanya di lembaga legislatiflah kebenaran bisa ditentukan dengan voting.

Apa pun, Pilkada Serentak 2018 yang menyerang anggaran negara sebesar 15,2 triliun rupiah ini harus diberi makna yang lebih mendasar, yang lebih dari sekadar sukses penyelenggaran belaka. Salah satu makna mendasar itu adalah hadirnya kepala daerah yang benar-benar melindungi rakyatnya.

Jika selama ini satu-satunya mekanisme efektif untuk menghentikan kepala daerah yang lancung hanya jika melanggar UU pemberantasan korupsi, perlu dirumuskan mekanisme yang lebih efektif jika mereka melanggar UU pemerintahan daerah. Pemerintah Joko Widodo –jika hendak meninggalkan warisan berharga bagi penyelenggaran pemerintahan daerah—harus segera merumuskannya. Kalau tidak, penyelenggaran pilkada yang teramat mahal ini, tidak akan menghasilkan apa-apa.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here