Tantangan Wilayah Perbatasan (1)

Menggali Potensi Ekonomi

0
146
Pos Lintas Batas Negara, Entikong, Kalimantan Barat

Nusantara.news, Jakarta – Baru-baru ini, gaung pemberdayaan ekonomi perbatasan mulai ramai lagi. Di sepanjang 2014 – 2016, banyak pejabat pemerintahan terkait masalah perbatasan berkunjung ke pulau-pulau terpencil yang berbatasan laut maupun perbatasan daratan negara tetangga seperti Kalimantan dan Papua.

Jika pejabat negara datang ke perbatasan dan melihat situasi dan kondisi yang memprihatinkan itu biasanya diiringi dengan berjanji akan segera memperbaiki keadaan ini dan itu. Tetapi, setelah pulang, janji itu seperti tak meninggalkan jejak. Inilah yang oleh penduduk perbatasan sering menjadi keluhan. Saat ini, masyarakat perbatasan pada umumnya bersikap biasa saja jika kedatangan pejabat dari pemerintah pusat, apapun instansinya.

Keadaan perekonomian masyarakat perbatasan seperti Menpawah dan Entikong di Kalimantan Barat, misalnya, selama ini memang berjalan seperti tak ada masalah. Namun, jika ditinjau dari kedaulatan negara, apa yang terjadi di wilayah itu sebenarnya sudah tergolong memprihatinkan. Harus diakui bahwa baik pemerintah pusat maupun daerah memang kurang memperhatikan kondisi lalu lintas perekonomian masyarakat perbatasan.

Di perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan, ekonomi masyarakat di wilayah itu justru lebih banyak menggantungkan distribusi barang-barang kebutuhan sehari-hari mereka justru dari negara tetangganya. Bahkan, hingga pasokan listrik pun mereka dapat dari negeri Jiran. Yang paling ironis, masyarakat perbatasan Indonesia melakukan transaksi memakai uang ringgit, bukan rupiah.

Lebih dari itu, penyelundupan barang yang melintasi daerah perbatasan juga semakin marak. Belum lagi soal patok perbatasan negara akan mudah bergeser sedikit demi sedikit masuk ke dalam yurisdiksi RI. Masyarakat perbatasan Indonesia secara tidak langsung justru “membantu” ulah segelintir oknum aparat negara tetangga.

Bagi mereka yang tidak berdomisili atau melihat langsung kondisi di sana agaknya sulit membayangkan ada ruang tidur dan ruang tamu di rumah penduduk setempat yang berada di dalam wilayah NKRI, sementara bagian dapurnya masuk wilayah Malaysia. Inilah kejadian yang ada di Desa AJi Kuning, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, yang tak jauh dari Pos Penjagaan Satuan Tugas Pengamanan Wilayah Perbatasan Satgas Pamtas.

Rumah yang dimaksud merupakan milik Hasida, perempuan berusia 53 tahun, seorang penjahit pakaian di desa itu. Di menjahit baju di dapur yang difungsikan sebagai tempat bekerja menerima jahitan baru dari tetangganya. Ironisnya, dapurnya berada di atas tanah milik Malaysia. Jika setiap kali Hasida ingin mengambil benang atau keperluan menjahitnya, dia harus melangkah ke ruang depan yang berada di atas tanah Indonesia.

Sudah 16 tahun rumah Hasida yang tinggal bersama keluarganya di rumah yang terbelah karena berada di tapal batas antar-negara. Kurang dari 10 meter dari rumah Hasida tertanam patok batas antar-ngara. Patok itu terkenal dengan sebutan patok 3 yang di sampingnya terdapat pos penjagaan Satgas Pamtas.

Tak sampai 10 meter dari rumah Hasida tertanam patok batas antar negara. Biasanya warga Kecamatan Sebatik menyebutnya Patok 3. Sebab, tepat di samping Patok 3, terdapat pos penjagaan Satgas Pamtas. Pemerintah dapat dikatakan seakan tutup mata. Padahal, dari segi kepentingan strategis hal ini akan merugikan perekonomian negara.

Dengan demikian, upaya menyejahterakan masyarakat perdesaan di perbatasan adalah tugas pemerintah, dalam hal ini adalah kementeriaan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Namun, uniknya, tugas mensejahterakan rakyat perbatasan kurang berjalan dengan efektif. Perekonomian macam apa yang akan bergulir secara optimal jika sarana dan prasana pendukung masih jauh untuk dikatakan memadai.

Padahal, seperti penilaian dari kalangan akademisi baru-baru ini yang melihat kawasan di Kalimantan Barat bisa menyumbang 1,6%-12% pertumbuhan ekonomi provinsi mengingat potensi besar ekonomi di wilayah tersebut.

Menurut Eddy Suratman, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjugpura Pontianak, jika negara sekitar wilayah ini memiliki memiliki akses langsung dengan negara tetangga dioptimalkan sejak dulu, maka setidaknya pada 2016 pertumbuhan ekonomi Kalbar akan menyentuh angka sekitar 6,5% atau 7%. Diakui Eddy, ini adalah hitung-hitungan selama 10 tahun lalu berdasarkan penelitian tentang masa depan wilayah perbatasan.

Menurut Eddy, pada akhir 2016, pertumbuhan ekonomi Kalbar mencapai angka 5,22% atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%. Penyumbang terbesar ekonomi Kalimantan Barat dari sektor pertanian sebesar 0,9% dan industri pengolahan sebesar 0,74%.

Presiden Jokowi ketika peresmian dan kunjungannya ke Entikong, akhir tahun lalu menegaskan pentingnya membangun daya saing wilayah perbatasan agar menjadi lebih kompetitif. Dengan kompetitif, pasar di wilayah itu akan ramai, dan terbukanya peluang ekspor impor.

Pintu Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong adalah salah satu PLBN potensial dan kini telah dimodernisasi. Sebelum dimodernisasi, PLBN ini hanya memiliki satu jalur kedatangan dans atu jalur keberangkatan, tanpa area parkir dan jalur kargo.

Entikong saat ini memiliki tiga jalur kedatangan dan tiga jalur keberangkatan, area parkir dan jalur kargo. PLBN ini juga difasilitasi dengan ruangan lebih bersih dan rapi dengan alur yang jelas. PLBN Entikong merupakan andalan salah satu tumpuan pemasukan kas negara dengan dibukannya pelabuhan darat eskpor-impor.

Masih soal potensi ekonomi di Kalbar, potensi perikanan laut di Kabupaten Sambas lokasi PLBN Aruk pun sangat besar. Apalagi mengingat area pesisir di kabupaten ini langsung terhubung dengan Laut China Selatan yang merupakan sumber tangkapan nelayan-nelayan Tanah Air dan beberapa negara tetangga. Belum lagi potensi lainnya, seperti di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Jasa di Kabupaten Sintang. Entikong sendiri memiliki potensi peternakan, karet, padi, kerajinan tikar bidai, perkebunan kelapa sawit, dan kakao.

Menurut Eddy, potensi lainnya adalah pemanfaatan sumber daya pertambangan, seperti batubara, bauksit, biji besi, emas, galena, mangaan, tembaga dan zirkon. Dalam hal ini, pemerintah perlu melengkapi infrastruktur pendukung untuk mempercepat pembangunan perbatasan dengan menambah dana alokasi khusus (DAK).

Inilah salah satu potensi kawasan perbatasan NKRI yang sebenarnya banyak yang belum tergarap secara apik. Menurut Menteri Desa Marwan, potensi investasi di kawasan perbatasan Indonesia bisa mencapai angka Rp130 triliun pada 2019 mendatang. Untuk memaksimalkan potensi itu dibutuhkan regulasi khusus untuk mendorong kehadiran investor di wilayah perbatasan.

Membangun perbatasan seharusnya sama seperti pengembangan kawasan strategis lainnya, seperti Kawasan Ekonomi Khusus yang memungkinkan investasi memperoleh fasilitas, kemudahan fiscal serta jaminan legalitas. Aturan khusus itu bisa diintegrasikan ke dalam  paket kebijakan ekonomi.

Menurut catatan Kementerian Desa, sampai saat ini ada 14,2 juta hektare lahan yang belum dimanfaatkan di daerah-daerah tertinggal. Ada pula 2,9 juta juga hektare lahan menganggur juga ditemui berada di daerah perbatasan. Padahal, jumlah lahan tidur di perbatasan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan investasi.

Potensi perbatasan itu diharapkan menjadi rekomendasi untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut tidak saja dalam mengupayakan peningkatan investasi di perbatasan, tetapi juga dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah NKRI. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here