Menggebuk Importir Nakal, Menggenjot Cukai

0
131
Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Ketua PPATK Kibagus Achmad Badaruddin, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kepala Staf Kepresidenan Tetan Masduki, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Wakil Kepala KPK Saut Situmorang usai memberikan keterangan pers bersama pembantukan Satgas Penertiban Impor Berisiko Tinggi di Jakarta, Rabu (12/7)

Nusantara.news, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Impor Berisiko Tinggi yang melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, PPATK hingga KPK.

Fokus kerja Satgas ini akan menyasar pelabuhan-pelabuhan yang menjadi pintu masuk dan keluar barang-barang dan menjadi denyut perekonomian Indonesia. Terutama di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan dan seluruh perairan timur dari Sumatera.

“Pesan penting dari Satgas ini adalah agar para importir nakal dan aparat Bea Cukai nakal tidak berani bermain-main lagi,” ujar Menkeu kepada pers Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai, Jakarta, Rabu (12/7).

Hadir pula dalam acara tersebut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Wakil Kepala KPK Saut Situmorang, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin.

Sri menyebut sejauh ini pemerintah telah menertibkan sekitar 1.300 hingga 1.500 importir yang melakukan kecurangan atau berisiko tinggi. Jumlah tersebut sebesar 4,7% dari total volume impor di Indonesia. Berdasarkan sektor perpajakan, ada sekitar 679 dari 1.500 importir nakal yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Jumlahnya kecil, tapi daya tembus dan daya rusaknya sangat dalam. Ini harus kita sudahi,” demikian Sri.

Menkeu mengatakan, jenis barang impor yang diselundupkan beragam, mulai dari barang elektronik hingga barang konsumsi. Modus yang dilakukan juga beragam, yang paling banyak dilakukan adalah dengan menyogok oknum aparat.

“Importir berisiko tinggi mereka nggak punya track record, mereka mampu mengambil risiko tinggi, entah dalam penyelundupan sebagian barangnya sudah masuk, tapi isinya bisa macam-macam. Mereka bisa menyogok menyuap dari aparat kita,” jelasnya.

Selama ini, impor berisiko tinggi memiliki peluang penyelewengan yang besar. Praktik ini selalu merugikan negara lantaran penerimaan bea cukai jadi tidak optimal.

Keterlibatan TNI dan Polri dinilai penting lantaran selama ini Sri Mulyani kerap mendapatkan laporan adanya oknum TNI atau Polri yang ikut membekingi para importir nakal. Akibatnya, petugas bea cukai segan menertibkan importir tersebut.

“Agar jajaran saya bersih dan tidak ada lagi alasan, begitu pula TNI dan Polri bersih, maka dibutuhkan kerja sama,” kata Sri Mulyani.

Ia menuturkan, pembentukan Satgas dan komitmen TNI-Polri mendukung penuh penertiban importir nakal, merupakan sinyal kepada jajaran Ditjen Bea Cukai untuk tidak lagi menggunakan pembekingan sebagai alasan ketidakmampuan menindak importir nakal.

Pada saat yang sama, kata Sri, ending dari kerja Satgas ini adalah membuat penerimaan bea dan cukai meningkat. Pendek kata, sekali gebuk, Satgas bisa membenahi importir nakal, membuat kapok beking-bekingan oknum TNI dan Polri, dan meningkatkan penerimaan negara.

Genjot penerimaan

Kepada awak media, Menkeu mengatakan tujuan pertemuan itu yakni untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan, khusus nya dari sisi penerimaan bea dan cukai.

“Untuk dapat hasil yang optimal kita perlu kerja sama dengan semua,” ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya tidak bisa jalan sendiri untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Sebab banyak kendala yang terjadi dilapangan termasuk keluhan adanya oknum aparat keamanan yang membekingi praktik curang ekspor impor.

Oleh karena itu, ia mengumpulkan Panglima TNI, Kapolri, hingga Pimpinan KPK untuk berkoordinasi sekaligus meminta dukungan untuk menertibkan impor berisiko tinggi.

Selama ini, impor berisiko tinggi memiliki peluang penyelewengan yang besar. Praktik ini selalu merugikan negara lantaran penerimaan bea cukai jadi tidak optimal.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menilai rapat koordinasi lintas lembaga dan kementerian ini sangat strategis untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Ia memastikan, pihaknya akan mendukung upaya yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Keuangan.

Sementara itu Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, ada dua masalah di dalam tata kelola ekspor impor yakni masalah sistem dan masalah oknum.

Ia memastikan, Polri akan mendukung penuh upaya Menteri Keuangan. Namun di sisi lain, ia juga berharap agar Kemenkeu bisa memperbaiki sistem ekspor impor sehingga tidak menimbulkan persaingan tidak sehat untuk importir.

Permalukan pejabat BC

Menkeu sendiri tak mau lagi mendengar ada pejabat Bea Cukai tak bisa menindak importir nakal lantaran dibekingi oknum TNI atau Polri. Ia bahkan mengancam tak akan segan-segan menindak tegas pejabat Bea Cukai yang menjadikan hal itu sebagai alasan tidak bisa bekerja secara optimal.

“Mulai detik ini, saya akan mengatakan kalau (pejabat) Ditjen Bea Cukai jawabannya au au, saya akan copot,” ujarnya. “Kalau perlu kita bawa ke depan lapangan, kita sorakin ramai-ramai, sebelum dipecat,” sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Pertemuan itu kata dia, memberikan pesan kepada jajaran intansi lembaga tersebut untuk tidak lagi mencari alasan tidak bisa bekerja karena ada pihak lain yang membekingi.

Selama ini tutur Sri Mulyani, ia kerap menerima laporan pegawainya tidak bisa bekerja optimal menindak importir nakal lantaran adanya beking aparat keamanan.

Akibat kerja yang tidak optimal itu, target penerimaan perpajakan, terutama dari bea dan cukai jadi tidak optimal. Padahal penerimaan negara begitu penting untuk membiayai pembangunan.

Harus konsisten

Masih segar dalam ingatan ketika dimasa akhir Presiden Soeharto membentuk Dewan Moneter. Dewan ini memiliki Ketua Menteri Keuangan dan jajarannya, anggota Gubernur Bank Indonesia beserta jajarannya dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan berikut jajarannya. Tujuannya agar mempermudah kerjasama interdep.

Pada awalnya kerjasama memang bagus dan terinci, bahkan sudah mulai ada upaya sinergi yang kuat. Namun karena durasi krisis begitu panjang dan biayanya semakin dalam, akhirnya kerja Dewan Moneter akhirnya tak optimal.

Begitu juga Satgas Penertiban Impor Berisiko Tinggi akan menghadapi godaan stamina sebagaimana dialami Dewan Moneter dulu. Itu sebabnya, konsistensi dan optimalisasi kerjasama interdep menjadi kata kunci keberhasilan Satgas tersebut.

Kuncinya, konsistensi kerja, sinergi dan fairness.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here