Menggugat Aktivis yang Tak Lagi Kritis

0
235

Nusantara.news, Surabaya – Fakta ketimpangan antara golongan kaya dan miskin di seluruh penjuru dunia kian mencolok. Sebagai ilustrasinya adalah hasil dari penelitian Oxfam pada tahun 2014. Lembaga nirlaba asal Inggris yang berdedikasi memerangi kemiskinan itu menyebutkan bahwa sebanyak 2% konglomerat mampu menguasai 48,5% kekayaan dunia, 24% kelompok menengah menguasai 43,5% kekayaan, sedangkan 74% kelompok bawah hanya memiliki 8% kekayaan. Data ketimpangan di Indonesia tidak jauh berbeda. Bahkan dinyatakan, harta total 4 orang terkaya setara dengan gabungan kekayaan 100 juta penduduk miskin.

Terlepas dari akurasi data-data itu, yang jelas hingga sekarang belum ada bantahan mendasar atas fakta ketimpangan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme neoliberal ini. Sudah banyak aksi protes dan kritik tajam dilontarkan, entah itu dari kaum terdidik maupun aktivis gerakan sosial. Namun, sistem yang dituduh jahat dan tidak manusiawi itu rupanya masih mencengkeram. Serangkaian kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah masih berporos pada privatisasi dan liberalisasi. Persekongkolan antara penguasa dengan pengusaha, atau pemerintah yang melibatkan korporasi besar sebagai pemangku kebijakan dan kuasa modal (kapital) tetap langgeng dan menyuburkan praktik oligarki.

Di sisi lain, nilai-nilai yang ditanamkan dan dipromosikan sistem kapitalisme telah berhasil merusak mentalitas dan merasuk ke dalam sanubari banyak orang. Akibatnya, tanpa disadari, nilai-nilai itu juga tercermin dalam perilaku keseharian. Dengan demikian, kapitalisme tidak hanya “dihidupkan” oleh kalangan atas yang berkepentingan di atasnya. Kita semualah yang menghidupi sistem kapitalisme itu lewat pilihan-pilihan konkret yang kita ambil. Dengan kata lain, pelaku-pelaku kapitalisme itu ternyata adalah kita.

Terungkapnya fakta ketimpangan merupakan manisfestasi dari bekerjanya mesin ekstraksi surplus dan akumulasi kekayaan (kuasa) yang sangat menguntungkan kalangan elit. Mesin akumulasi ini bekerja di bawah sistem kapitalisme yang ditopang oleh tiga instrumen penting sebagai pilarnya, yakni; uang, hak milik pribadi dan sistem pasar bebas. Bekerjanya tiga pelembagaan itu membangun kohesi tata hidup sosial yang begitu kuat, sehingga diterima begitu saja sebagai kewajaran.

Sementara, pemerintah tampak tertatih-tatih mempertahankan legitimasinya di hadapan rakyat, meski sudah berupaya  menyelenggarakan berbagai program pengaman sosial dan bantuan bagi orang miskin. Sebagai contoh di sektor bisnis, pemerintah dengan dalih menolong telah melahirkan kebijakan semacam ‘bakti’ lewat program CSR (Corporate Social Responsibility). Tetapi, itu semua adalah bentuk dan tindakan pelunakan (moderasi). Sungguh, di dalamnya tidak ada upaya untuk benar-benar mengantarkan rakyat sampai pada kesadaran kritis tentang apa yang sesungguhnya terjadi.

Menyikapi persoalan pelik ini, tampaknya harapan untuk mentransformasi sistem kapitalisme ada pada gerakan rakyat, terutamanya dari aktivis-aktivis non Government Organization (NGO). Akan tetapi, gerakan rakyat saat ini seringkali mengidap banyak kelemahan dan sesat pikir. Salah satu kelemahannya adalah cara pandang yang melulu eksternal dalam melihat kapitalisme (agen-agennya seperti korporasi dan pemerintah).

Salah satu asumsi dasar yang kokoh tak tergoyahkan dibalik kerja-kerja aktivis NGO dan gerakan rakyat adalah negara (pemerintah) harus direbut, dimasuki untuk diarahkan ke “jalan yang benar”. Asumsi ini mewarnai hampir semua pilihan-pilihan strategi perjuangan NGO dan gerakan rakyat, misalnya dalam pengorganisasian dan pendidikan-pendidikan kritis.

Sudah waktunya menggugat asumsi itu di hadapan fakta ketimpangan dan makin tidak berdayanya pemerintah dalam cengkeraman ‘para pemodal’ yang sesungguhnya ditopang oleh dana-dana hibah dan hutang. Patut dipertanyakan, terobosan apa yang mesti dilakukan oleh NGO dan gerakan rakyat agar terjadi transformasi mendasar terhadap sistem kapitalisme?

Apakah merebut atau mengubah negara yang sesungguhnya semakin menjadi satu entitas (bagian) dari jejaring relasi-relasi sosial yang kapitalistik (the web of capitalist social relations)? Mungkinkah kita mampu melawan dan menumbangkan kapitalisme di era pasar bebas seperti sekarang ini?

Untuk menjawabnya, datang dan ikuti saja topik bahasan lebih jauh dalam acara diskusi dan bedah buku Pengorganisasian Rakyat & Hal-Hal yang Belum Selesai yang diselenggarakan Arkom Institute pada hari Sabtu, 8 April 2017 bertempat di Skale Creative Space, Jalan Sonokembang nomor 2, Surabaya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here