Menggugat Logika Berpikir Perhutanan Sosial Jokowi

0
883
Presiden Joko Widodo berbincang dengan petani di kawasan hutan Desa Dungus, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin (6/11/2017). Presiden Jokowi juga menyerahkan Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial, Surat Keputusan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan ke masyarakat Madiun. Foto: antara

Nusantara.news, Madiun – Presiden Joko Widodo kembali blusukan ke daerah untuk meresmikan program Perhutanan Sosial. Setelah dari Probolinggo, kali ini Jokowi bergeser ke Madiun, Tulungagung dan Tuban, Senin (6/11/2017).

Di hutan kawasan Dungus Forest Park ini, Presiden menyerahkan Surat Keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) kepada masyarakat seluas 2.890,65 hektar.

Ribuan SK IPHPS dan SK Kulin KK yang dibagikan tercakup ke dalam 5 gabungan kelompok tani yaitu kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Lestari Tulungagung seluas 663 hektar bagi 928 KK, LMPSDH Wonoreso Madiun seluas 520 hektar untuk 58 KK, dan LMPSDH Ngudiwaluyo Dungus seluas 1.300 hektar untuk 354 KK. Selain itu Presiden memberikan kepada LMDH Rizki Abadi Madiun seluas 297 hektar untuk 185KK dan LMDH Ngimbang Makmur Tuban 77,25 hektar untuk 147 KK.

“Sekarang ini sudah 35 tahun, tenang (jangka waktu izin). Tugas saudara-saudara sekarang adalah bekerja keras agar lahan-lahan yang sudah diberikan itu bermanfaat mensejahterakan bagi kita semuanya,” kata Presiden Jokowi di Dungus Forest Park, Kecamatan Dungus, Kabupaten Madiun.

Menurut Presiden, pemerintah akan mengawasi secara berkala 6 bulan-1 tahun pemanfaatan lahan hutan sosial tersebut. Presiden yang didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, dalam pengelolaan Perhutanan Sosial masyarakat bisa menanam jenis tanaman yang disarankan sesuai Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P39/MenLHK/Setjen/Kum 1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial.

Adapun tanaman yang disarankan untuk ditanam adalah kopi, kayu putih, alpukat, coklat, dan kacang. Dalam hal ini, masyarakat diharuskan untuk menanam tumbuhan berkayu yang dapat menjaga fungsi lahan sebagai pengatur tata air dan pencegah longsor.

Pengelolaan bersama hutan ini nantinya akan menambah penghasilan masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah juga akan melakukan pengawasan pengelolaan perhutanan sosial dengan ketat.

“Jadi silakan mau ditanami coklat, ada yang disampaikan Pak Gubernur tanam iles-iles. Kalau cocok silakan, itu bagus untuk ekspor tapi harus dirawat,” ujar Presiden.

Baca juga: Perhutanan Sosial, Jokowi Minta Tiru Finlandia

Presiden juga mengingatkan jika masyarakat mau mengagunkan SK ke bank untuk modal usaha pertanian agar dihitung dengan akurat sehingga dapat mengembalikan angsuran. Karena itu jika pengelolaan Perhutanan Sosial menghasilkan komoditas dengan baik dan meningkatkan ekonomi masyarakat, bukan tidak mungkin luas lahan akan ditambah.

“Nanti saat kita cek tanah yang sudah diberikan ini produktif dan ditanami, menghasilkan, semakin itu produktif, semakin itu menghasilkan, bapak ibu akan kita siapkan lagi untuk diberikan tambahan lagi. Tapi tadi di depan janjian kalau tidak produktif, ditelantarkan, maka akan dicabut,” kata Presiden.

Saat ini pemerintah sudah menyiapkan 24 lokasi hutan sosial yang siap dikelola setelah memperoleh izin atau hak pengelolaan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lokasi-lokasi tersebut tersebar di Pulau Jawa. 24 lokasi tersebut terdiri atas 7 lokasi di Jawa Barat, 7 lokasi di Jawa Tengah, serta 10 lokasi di Jawa Timur. Adapun jumlah petani yang menggarap di lokasi-lokasi itu diperkirakan mencapai 7.500 orang.

Masa konsesi lahan-lahan di lokasi tersebut, mencapai 35 tahun. Dengan masa akses yang panjang, penggarap lahan bisa melakukan budi daya dengan maksimal.

Muara Gembong, misalnya, dalam 35 tahun bisa dimaksimalkan menjadi lokasi budi daya tambak dan hutan mangrove dengan persentase 50:50. Melalui perusahaan pelat merah, pemerintah akan membantu proses budi daya lahan hutan sosial di sana, yang luasnya 800 hektare.

Dalam program hutan sosial, pemerintah meminjamkan lahan-lahan milik negara untuk dikelola masyarakat. Dengan begitu, lahan-lahan yang hak kelolanya diberikan diharapkan bisa produktif dan rakyat pun akan merasakan pemerataan ekonomi. Lahan-lahan yang hak kelolanya diberikan ke masyarakat itu pun bisa dikembangkan sesuai dengan kemampuan setiap daerah. Sebagai contoh, di Muara Gembong, pemerintah memperbolehkan lahan di sana untuk dikembangkan menjadi tambak.

Untuk mendorong pengembangan program hutan sosial, pemerintah melalui Bank Mandiri akan memberikan fasilitas kredit usaha rakyat. Sementara itu, Perikanan Indonesia juga sudah menyiapkan benih melalui pendampingan dan pembelian hasil panen (off taking).

Sementara itu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya menyatakan bahwa menyediakan lahan untuk hutan sosial bukan perkara gampang. Status-status lahan yang tak jelas menjadi tantangan tersendiri. Dari target Nawacita sekitar 12 juta hektare, Siti optimistis bisa memenuhi sekitar separuhnya pada akhir periode pertama ini. Sejauh ini, belum ada rencana merevisi target Nawacita.

Menteri Siti menambahkan di tahap pertama ada 10 kabupaten yang akan menerima SK pemanfaatan hutan kawasan. Setelah Boyolali, Bekasi, dan Karawang, ada Probolinggo, Jember, Lumajang, Tuban, Tulungagung. Lalu ada Pemalang, Boyolali, dan Madiun. Khususnya Madiun, ucapnya, total area yang diberikan rencananya seluas 9.550 hektare lahan. Lahan itu akan diserahkan ke 5.915 kepala keluarga.

Baca juga: Presiden Jokowi Beri SK Kemudahan Pemanfaatan Hutan di Jatim

Realisasi dari pemanfaatan hutan kawasan, lanjut Siti, menunjukkan variasi penggunaan lahan oleh petani. Mereka mengkombinasikan mangrove dengan tambak, jati dengan kopi. Ada juga yang menggabungkan jati atau sengon dengan tembakau, kayu putih dengan jagung, buah-buahan dan pakan ternak. ”Pemanfaatan lahan diharapkan dapat menghasilkan gross product negara,” kata Siti.

Selain 10 kabupaten yang sudah dan akan menerima SK pemanfaatan hutan, masih ada sejumlah daerah lainnya yang dijadwalkan akan mendapatkan SK. Mereka adalah Sumedang, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Cianjur, Indramayu. Kemudian Sukabumi, Blora, Pati, dan Banjarnegara. Lalu Brebes, Tegal, kendal, Grobogan, Blitar, Banyuwangi. Berikutnya Bojonegoro, Malang, dan Bondowoso. “Rencananya hingga akhir tahun ini akan mencapai 30 kabupaten yang akan ditinjau Presiden Jokowi,” ucap Menteri Siti.

Kok Bisa Hutan jadi Sawah dan Tambak

Pakar Hukum Lingkungan, Dr. Suparto Wijoyo, SH, MH, mengatakan antara mendukung program Perhutanan Sosial dan tidak mendukung. Mendukung, karena struktur birokrasi pemerintahan dari bupati, walikota hingga gubernur, sudah satu kata bahwa kebijakan tersebut bagus.

“Bagi penerima sertifikat SK IPHPS dan SK Kulin KK, ini tentu rejeki nomplok. Karena setelah 72 tahun mereka tidak mendapat apa-apa. Dan sekarang mereka mendapatkan sertifikasi dari Perhutanan Sosial. Namun sebagai akademisi, kami tidak bisa cuma menjadi hulubalang kekuasaan dan mengamini kebijakan presiden. Sebab di sisi lain ini adalah kebijakan “Innalilahi”. Sebuah kebijakan yang mematikan,” urai Suparto.

Sebaliknya Suparto mempertanyakan logika berpikir Presiden Jokowi dan jajarannya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Bagaimana bisa Jokowi bilang hutan ditanami jagung, tembakau, coklat dan tanaman lain yang bisa menjadi komoditi. Hutan kok menjadi sawah dan tambak. Logika berpikirnya di mana. Kalau hutan fungsinya ya hutan. Ada pohonnya besar-besar. Kalau membuat sawah ladang ya hamparan sawah ladang.

Setelah bertahun-tahun keutuhan hutan dijaga, di era reformasi agraria sebagai perwujudan kebijakan pertanahan pro-rakyat memasuki hutan. Dengan dalih penyeimbangan penguasaan lahan, khususnya untuk petani, program ini sekaligus dijadikan alasan mempercepat penyelesaian masalah penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam hutan yang semakin pelik dan meluas. Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dengan terbitnya Permen LHK P39 seperti melegalkan perambahan kawasan hutan.

Melihat praktik pokoknya adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memiliki atau mengolah lahan hutan memberi arti bahwa intensi kebijakan untuk kehutanan ini adalah reforma agraria. Namun Suparto mengkhawatirkan bahwa proses penyeimbangan kepemilikan tanah dilakukan tanpa ditopang perhitungan ilmiah justru akan membahayakan pelestarian ekosistem lingkungan.

“Penguasaan hutan oleh Perhutani di Jawa kini telah terkena kebijakan perhutanan sosial sebenarnya bukan program perhutanan sosial biasa. Bayangkan saja 1,007 juta hektar lahan di Jawa, kini masuk dalam program perhutanan sosial. Maka 89 persen perhutanan masuk areal perhutani.

Artinya jika pemerintah melakukan metamorfosis, di mana hutannya menjadi sawah dan tambak, dikhawatirkan ini bisa mengakibatkan keselamatan hutan Jawa yang sudah sempit tersebut dan masalah sosial-ekonominya terganggu. Kalau hutan jadi sawah dan tambak, itu bukan hutan dong. Kalau hal ini terjadi, maka tinggal tunggu saatnya. Yang sekarang selamat nanti akan selametan. Sebab bukan tidak mungkin longsor terjadi dimana-mana,” urainya.

Suparto mencontohkan, beberapa kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo kini berubah jadi perkebunan jahe. Apa yang terjadi, longsor. Ribut lagi. Duka cita Jawa Timur. Begitu pula dengan kawasan hutan di berubah menjadi jalanan di Pacitan-Trenggalek. Longsor di mana-mana. Padahal, ini semua masuk kawasan hutan yang harus diselamatkan.

“Tapi kini (presiden) memberi kunci untuk membuka lahan. Bayangan saya, Permen LHK 39 adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bukan lingkungan hidup persawahan, bukan perkebunan, bukan ladang atau halaman. Dan sekarang atas nama produksi dan komoditi, lahan hutan mau dirombak. Ini pola pikirnya kok aneh. Hanya berpikir bahwa hutan itu tidak produktif. Kalau memang hutan tidak produktif, tidak juga harus mengubah kehutanan menjadi persawahan. Toh, kalau mau kehutanan bisa menjadi jasa lingkungan. LMDH yang merawat dapat insentif. Devidennya dari jasa lingkungan. Bukan dengan cara mengubah lingkungan hutan menjadi tambak,” kritik Suparto.

Ditambahkannya, Perhutanan sosial bagus kalau diterapkan dalam posisi yang tepat. Konsep Perhutanan Sosial tidak harus menjadikan lingkungan hutan menjadi persawahan dan pertamanan. Konsep awal Permen LHK 39, hutan di Jawa jangan diutak-atik. Sebab, hutan di Jawa justru butuh diselamatkan akibat banyak tragedi longsor.

Baca juga: Jangan Jadikan Hutan Jawa Obyek Reforma Agraria 

“Kalau mau menerapkan konsep Perhutanan Sosial, pemerintah bisa menerapkannya di pemegang-pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPA). Tempatnya di di luar Jawa. Pemegang HPA di Indonesia, satu perusahaan bisa memiliki areal luasan hutan hingga jutaan hektar. Bahkan bisa diolah menjadi kelapa sawit, untuk kepentingan non hutan (komoditi). Kalau itu yang diterapkan, maka konsep Perhutanan Sosial bisa jalan,” tutup Suparto.

Mengelola kehutanan memerlukan nakhoda yang mumpuni atau orang yang mengerti hutan. Hanya pada periode 1983-1988 dan 1993-1998 saja kehutanan dipimpin oleh rimbawan profesional. Bahkan sejak tahun 1999 kehutanan terus dikuasai orang-orang politik.

Namun di era reformasi ini, pengelolaan hutan diserahkan pada orang yang bukan nahkoda. Sekalipun konsep kehutanan sejalan dengan lingkungan hidup, ternyata telah membuat hutan seakan “tak bertuan”. Bagaimana juga hutan akan terus menjadi incaran banyak orang yang memiliki kepentingan-kepentingan produktif. Namun bukan berarti pemerintah begitu mudahnya membagi pengelolaan hutan.

Mengelola kehutanan tidak cukup hanya dengan “kerja, kerja, kerja”. Tetapi harus mereview konsep dasar, mengenali penyebab utama keterjadian persoalan, dan tidak membiarkan kebijakan pengelolaan hutan yang melenceng dibiarkan tetap ada.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here