Menggugat Loyalitas Kepala Daerah

0
117

WAKIL Gubernur DKI Sandiaga Uno mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pemerintah sampai saat ini belum berhasil mengentaskan ketimpangan ekonomi di masyarakat, belum mampu menciptakan lapangan kerja, belum bisa menghadirkan stabilitas harga dan biaya hidup. Pernyataan itu disampaikan Sandiaga Uno beberapa waktu lalu di Jakarta.

Sandiaga menyampaikan hal itu dalam konteks kompetisi pada Pemilu Presiden di Indonesia tahun depan. Menurutnya, kondisi di Indonesia hampir sama dengan di Malaysia sekarang. Keadaan di Malaysia itu mengantarkan Mahathir Mohammad mengalahkan Perdana Menteri petahana Najib Razak dalam pemilu belum lama ini.

Fenomena kemenangan Mahathir, diyakini Sandiaga, akan terulang dalam Pemilu Presiden di Indonesia tahun depan. “Yang terjadi di Malaysia itu adalah isu ekonomi terutama biaya hidup. Biaya hidup semakin tinggi, rakyat semakin terbebani, kejadiannya sama dengan di sini. Insya Allah Pak Prabowo presiden RI 2019,” kata Sandi.

Bagaimana kita melihat kritik seorang wakil kepala daerah terhadap kepala negara tersebut? Dalam pandangan kita, katakanlah apa yang disampaikan Sandiaga itu benar adanya, tetapi kritik secara terbuka itu tidak pada tempatnya.

Sebab sebagai Wakil Gubernur Sandiaga Uno adalah bawahan Presiden Joko Widodo. Itu memang konsekuensi dari negara kesatuan. Kekuasaan negara secara nasional dipegang sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Namun pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya secara berjenjang kepada daerah dalam jenis-jenis yang ditentukan. Karena sifatnya berjenjang itu, maka kepala pemerintahan pusat adalah atasan kepala pemerintahan daerah.

Dalam Pasal 91 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, gubernur adalah wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Pada Pasal 2 PP Nomor 19/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, tegas disebutkan bahwa gubernur berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi, dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Berbeda dengan negara federasi. Pemerintah negara bagian memberikan sisa kekuasaannya kepada pusat, dalam urusan yang bersifat lintas negara bagian, seperti pertahanan dan hubungan luar negeri. Sehingga kepala negara bagian bukan perpanjangan tangan pemerintah federal.

Kedudukan kepala daerah sebagai bawahan presiden mensyaratkan satu hal pokok: Loyalitas!

Lalu apakah sistem pemerintahan seperti itu mematikan kritik dari bawah? Tidak. Sebab tersedia banyak cara dan tempat untuk menyampaikannya. Salah satunya adalah forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang diselenggarakan setiap tahun. Di forum itulah semestinya segala kritik ditumpahkan. Perbedaan pandangan antara presiden dan kepala daerah lumrah saja terjadi. Sejauh disikapi positif, itu akan memperkaya perspektif.

Tetapi kalau disampaikan secara terbuka, yang terbaca oleh publik adalah tindakan insubordinasi terhadap pemerintah pusat –satu hal yang terlarang dalam konsep negara kesatuan. Kritik terbuka bawahan kepada atasan hanya akan mencerminkan tidak solidnya pemerintahan yang pasti berpengaruh pada tampilan negara ini di mata dunia.

Kritik terbuka Sandiaga tadi memang diucapkan dalam konteks kompetisi Pilpres 2019. Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sudah tentu dia berpihak kepada Prabowo Subianto, yang hampir bisa dipastikan akan menjadi kompetitor Joko Widodo dalam pemilu nanti. Masalahnya,  Sandiaga juga Wakil Gubernur Jakarta yang notabene bawahan Presiden Joko Widodo.

Mana yang lebih penting didahulukan di antara dualisme kedudukan itu? Menurut kita, kedudukan wakil gubernur lebih utama. Sebab, jabatan itu hasil pilihan rakyat. Dalam pilihan rakyat terselip amanat penderitaan rakyat.

Politisi memang harus setia kepada perjuangan partainya. Tetapi, seyogianya, kesetiaan kepada partai terletak dalam kesetiaan kepada negara. Partai politik hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan partai politik yang benar adalah terwujudnya kepentingan bangsa dan negara.

Kasus Sandiaga Uno ini sebetulnya hanya puncak gunung es dalam gambaran  kisruh loyalitas kepala pemerintahan di daerah kepada kepala pemerintahan negara. Ini harus segera diakhiri, jika kita tak ingin sistem bernegara kita rusak oleh oknum-oknum eksekutif daerah yang tak paham aturan –atau justru sengaja menabrak ketentuan.

Fenomena ini tidak hanya ujian bagi para kepala daerah, tetapi juga ujian untuk parpol. Pimpinan parpol yang paham sistem pemerintahan di negara kesatuan memikul tanggungjawab mengingatkan kadernya yang menduduki  jabatan kepala atau wakil kepala daerah untuk sepenuhnya memposisikan diri sebagai bawahan presiden.

Sebab pemilihan kepala daerah secara langsung yang sudah diterapkan selama 15 tahun –terhitung sejak  1 Juni 2005 berdasarkan UU No. 32 tahun 2004— memang telah melahirkan raja-raja kecil di daerah. Kini terpulang kepada partai-partai pengusung untuk mencegah mereka tidak menjadi raja-raja kecil yang menyempal dari sistem negara kesatuan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here