Menggugat Neoliberal Governance Ala Soekarwo

0
148
Saresehan Jurnal Trisakti Menggugat Neo Liberal Governance (Foto: Tudji Martudji)

Nusantara.news, Surabaya – Prinsip keadilan sosial adalah mengutamakan rasa adil dan pemenuhan kesejahteraan hak hirup bagi masyarakat. Prinsip tersebut menjadi solusi menghadapi neoliberal yang terus menggurita dengan penerapan efisiensi, menyerahkan pasar sebagai penguasa dan menghilangkan bantuan terhadap rakyat tidak mampu.

“Kita harus kembali pada konsep keadilan sosial yang ada pada konstitusi kita, yakni Pancasila, seperti yang dirumuskan Soekarno,” ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Sarasehan dan Soft Launching Jurnal Trisakti Menggugat Neo Liberal Governance, di Surabaya, Kamis (7/9/2017).

Lanjut Karwo, yang diutamakan harusnya adil dulu, baru kemudian mewujudkan kesejahteraan bersama. Bisa diterapkan melalui program-program oleh pemerintah. “Itu yang jadi fokus untuk menghadapi neoliberal,” tambahnya.

Kebijakan Pro Rakyat

Soekarwo: adil dulu, baru kemudian mewujudkan kesejahteraan bersama (Foto: Tudji Martudji)

Prinsip keadilan sosial harus diwujudkan melalui keberpihakan pemerintah, bentuknya berupa kebijakan yang membela dan pro terhadap kepentingan rakyat kecil, kelompok marjinal. Bentuknya, bisa melalui perbankan dengan suku bunga murah terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Serta berbagai program untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dengan suku bunga murah, dimaksudkan bisa mendongkrak hasil produksi UMKM agar menjadi lebih efisien. Agar bisa bersaing dengan produk dari perusahaan besar yang juga efisien karena menggunakan mesin. “Yang diefisienkan adalah produknya, bukan tenaga kerjanya. Karena 87 persen tenaga kerja di Jatim bekerja pada sektor UMKM,” jelas suami Nina Soekarwo itu.

Karwo melanjutkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan stimulus kredit murah kepada UMKM dengan metode loan agreement melalui perbankan. Skemanya, APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dijembatani ke Bank Jatim dengan bunga 2 persen per tahun. Selanjutnya, Bank Jatim berperan menjadi APEX Bank bagi BPR-BPR di Jawa Timur dengan suku bunga kredit efektif sebesar 6 persen per tahun, dan melalui BPR diperkenankan menyalurkan dana untuk UMKM dengan bunga 7 hingga 9 persen per tahun.

Kemudian, untuk meningkatkan kualitas SDM, dilakukan restrukturisasi pendidikan dengan cara memperbanyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mini dan bekerja sama dengan berbagai negara-negara maju untuk melahirkan tenaga kerja siap pakai, berkualitas dan memiliki sertifikasi tingkat internasional.

Gubernur dua periode tersebut juga menjelaskan neoliberal sebagai paham yang dapat membawa dampak negatif bagi rakyat kecil. Karena paham tersebut mengutamakan tiga hal pokok. Yakni, negara dilarang ikut campur dalam pasar perdagangan, efisiensi adalah segala galanya, dan memotong bantuan terhadap orang yang tidak mampu.

“UMKM dijual dan diberikan kepada swasta, neoliberal juga berpegangan terhadap pajak, jadi agar ekonominya berkembang, maka pajak terhadap perusahaan besar itu dikenakan secara murah, agar produknya efisien,” katanya.

Jika pajak terhadap perusahaan besar menjadi murah, maka usaha kecil seperti UMKM akan mati karena tidak efisien. Kemudian, akibat yang ditimbulkan munculnya banyak pengangguran.

Keterbatasan dan Kegagalan Paradigma Kapitalisme Neoliberal

Bung Karno, piyunganonline.co

Pasca tumbangnya rezim Orde Baru Soeharto, salah satu diskursus yang paling mengemuka adalah tentang keutamaan pasar bebas dalam pengelolaan ekonomi. Saat krisis ekonomi 1997 yang mengiringi  kejatuhan rezim Soeharto yang sarat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, ideologi pasar bebas diterima sebagai sebuah kenistaan. Tetapi, setelah lebih dari satu dekade kebangkrutan ekonomi politik orba, janji dari para proponen ideologi pasar bebas hanya tinggal janji. Pasar ternyata gagal bekerja tanpa intervensi negara dan pada saat yang sama praktek ekonomi ala orba yang sarat KKN justru semakin membuncah tanpa tahu mana ujung pangkalnya.

“Apalagi setelah meledaknya krisis ekonomi pada penghujung 2007 di jantung ekonomi kapitalis terkuat di dunia, Amerika Serikat, dogma-dogma keutamaan pasar bebas ini semakin terpinggirkan,” kata Pakde Karwo.

Sementara, narasumber lainnya yang juga Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi menilai kalau di kepemimpinan Pakde Karwo selama dua periode menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur mampu membela dan meningkatkan keberpihakan untuk kesejahteraan rakyat kecil.

“Pakde Karwo mampu memberikan contoh bahwa pembangunan ekonomi harus ditekankan kepada mereka yang kecil. Ini sejalan dengan konsep Marhaen,” ungkap Doktor Ekonomi, Politik Asia Research Centre Murdoch University itu.

Keberpihakan Gubernur Soekarwo kepada rakyat kecil, menurut Airlangga Pribadi dibuktikan lewat politik partisipatoris yang diterapkan untuk menjalankan roda kebijakan pemerintahan yang dipimpinnya, Jawa Timur.

Dalam perumusan pembuatan kebijakan misalnya, Pakde Karwo mengajak dan mengikutkan untuk dialog semua elemen yang berkepentingan. Airlangga juga menyebut, di pemerintahannya, Soekarwo berhasil menjaga stabilitas politik di Jawa Timur.

Dibandingkan, jika sebelum kepemimpinan Pakde Karwo, Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh gubernur berlatar belakang militer. Saat peralihan tersebut, sempat muncul keraguan saat Soekarwo terpilih menjadi gubernur. Apakah bisa seorang berlatar belakang sipil memimpin politik dengan latar belakang masyarakat Jawa Timur yang beragam. Nyatanya, masih menurut Airlangga, Soekarwo bisa membuktikan, berkat politik yang stabil, pembangunan dan ekonomi di Jawa Timur berjalan dengan baik.

Di acara tersebut juga dihadiri pembicara yang juga pengamat politik serta praktisi Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika, dari Ekonomi Pembangunan Universitas Brawijaya (Unibra) Malang. Undangan lainnya, sejumlah elemen ormas, mahasiswa dan masyarakat umum.

Trisakti Bung Karno untuk Kesejahteraan Rakyat

Seperti diketahui, Presiden RI Pertama Soekarno dalam pidatonya pada tahun 1963, menyampaikan tentang resep Trisakti. Berisi tiga hal penting yang harus diterapkan untuk menjalankan pemerintahan menuju negara merdeka dan berdaulat.

1.Berdaulat secara Politik
2.Berdikari secara Ekonomi
3.Berkepribadian secara Sosial Budaya

Kemandirian Politik

Di bidang kemandirian politik, Soekarno berhasil memperjuangkan Pancasila sebagai kemandirian bangsa Indonesia dengan memiliki ideologi negara sendiri. Soekarno juga berhasil mempertahankan persatuan dengan menumpas setiap pemberontakan yang terjadi seperti Permesta, PRRI, DI/NII, dan persoalan Papua.

Hanya saja karena kurangnya kemandirian dalam persoalan persenjataan, Soekarno cenderung mendapatkan pasokan senjata dari Rusia, sehingga ideologi komunis berkembang di Indonesia yang puncaknya, meletus Peristiwa Gerakan 30 September (30S/PKI).

Sedangkan dalam politik luar negerinya, Soekarno menerapkan politik bebas aktif. Artinya, Indonesia tidak berpihak pada salah satu blok dunia, sosialis atau kapitalis. Namun ikut proaktif dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia.

Dalam politik, Soekarno berhasil mengadakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang digelar di Bandung. Namun karena negara-negara yang hadir memiliki afiliasi politik terhadap kekuatan komunis, sehingga kemandirian politik yang dicita-citakan makin bias, terlebih ketika terjadi konfrontasi dengan negara Malaysia.

Ketika itu, yang dianggap penyelewengan ideologis, adalah banyaknya konsepsi Presiden Soekarno yang diletakkan lebih tinggi dari Pancasila. Misalnya, Nasakom dan Manipol-Usdek. Pidato-pidato Soekarno saat itu, kerap dianggap menggeser kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Meskipun, Soekarno sendiri berpendapat konsep-konsep itu merupakan penjabaran dari Pancasila.

Kemandirian Sosial Budaya

Soekarno secara tegas menolak budaya asing, padahal secara natural suatu bangsa tidak dapat mengisolasi diri dari pengaruh asing dan buktinya nilai-nilai komunis juga telah masuk di Indonesia.

Demi mewujudkan kemandirian sosial budaya, pada era Soekarno hampir terperosok pada paham chauvinistik dengan mengisolasi diri dan fasisme dengan merendahkan bangsa lain, sehingga sering terjadi konflik dengan negara-negara tetangga.

Kemandirian Ekonomi 

Soekarno menegaskan, bahwa lebih baik potensi sumber daya alam Indonesia dibiarkan, hingga para putra bangsa mampu untuk mengelolanya. Bung Karno menolak eksploitasi atau penjajahan oleh kekuatan asing.

Namun sayang, sikap kemandirian itu bias oleh pertarungan politik internal sehingga yang muncul adalah konfrontasi melawan barat dan keberpihakan atau kedekatan kepada negara-negara komunis.

Dan pada saat itu, semangat nasionalisme mengarahkan pada nasionalisasi perusahaan asing menjadi perusahaan milik negara. Peluang bagi swasta besar untuk berkembang dapat dikatakan minim. Pandangan liberalisasi ekonomi pada masa itu dapat dikatakan sebagai musuh negara.

Kecenderungan dan keberpihakan Soekarno mengakibatkan terjadinya krisis politik dan ekonomi yang terjadi pada tahun 1965, sehingga ada tuntutan Ampera (amanat penderitaan rakyat) yaitu bubarkan PKI, perombakan kabinet dan turunkan harga.

Trisakti Soekarno Diadopsi Fidel Castro

Fidel Casto, telegraph.co.uk

Ajaran Soekarno yang diadopsi oleh Fidel Castro dalam konteks Kuba adalah ajaran Trisakti. Yang menarik, Fidel Castro mengadopsi dan menerapkan prinsip Soekarno itu secara konsisten dan tegar dalam seluruh sistem pemerintahannya. Konsistensi yang paling nyata adalah menolak segala bentuk imperialisme dan kapitalisme yang didikte oleh Barat tentang ekonomi, politik dan budaya.

Castro sangat jelas menolak kehadiran dan campur tangan IMF dalam negaranya, bahkan menyerukan agar lembaga pendanaan kapitalis internasional yang menindas negara-negara berkembang itu dibubarkan dan dihentikan. Ini merupakan wujud pelaksanaan Trisakti yang konsisten oleh Castro dalam konteks Kuba, yakni kemandirian dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Di Kuba menerapkan kekuatan ekonomi sendiri (dalam negeri) sebagai landasan bagi pemerintahannya untuk membangun negara dan rakyatnya. Tidak ada hutang luar negeri yang diterima sebagai landasan, sehingga tak ada kewajiban cicilan bunga hutang yang tinggi yang harus dibayar oleh pemerintah Kuba.

Seluruh pendapatan negara dialokasikan pertama-tama untuk belanja tunjangan sosial, dan untuk belanja pendidikan. Kepentingan lain berada dalam urutan prioritas berikutnya. Karena berdikari dalam bidang ekonomi, Kuba telah mampu mempertahankan kedaulatan di bidang politik dan kedaulatan dalam kebudayaan nasionalnya.

Wasiat tersebut merupakan resep manjur untuk menuju sebuah negara yang adil makmur dan sejahtera atau dipahami dengan kalimat bijak “gemah ripah loh jihnawi toto tentrem kerto raharjo”, menuju Indonesia Raya yang mandiri. Yakni Indonesia sebagai “Negara Berdaulat Adil dan Makmur” ala “Nusantara”.

Namun, bagaimana sekarang? Setelah beberapa kali berganti pemimpin atau presiden, kondisi Indonesia masih seperti ini. Penjabaran gemah ripah loh jihnawi toto tentrem kerto raharjo, serta sebagai negara yang memiliki SDA melimpah, namun kesejahteraan rakyatnya masih seperti ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here