Menggugat Pembantu Presiden

0
83

PRESIDEN Joko Widodo dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada 19 September 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memvonis Presiden Joko Widodo. Presiden dianggap bersalah dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah sehingga menimbulkan bencana asap yang menganggu warga.

Seperti kita ulas kemarin dalam Tajuk Nusantara ini, peristiwa tersebut adalah momentum penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan berprinsip setiap warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. (Baca: https://nusantara.news/rekor-baru-presiden-divonis-bersalah/)

Kasus ini merupakan gugatan warganegara terhadap penyelenggara negara (citizen lawsuit). Presiden dianggap lalai memenuhi hak-hak warganegara, dan karenanya dinilai melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)

Tujuh orang warga Kalimantan Tengah menggugat Presiden Joko Widodo secara perdata ke PN Palangkaraya. Selain Presiden sebagai Tergugat I, warga juga menggugat secara berurutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan Tengah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim PN Palangkaraya, dan menghukum Presiden menerbitkan peraturan pelaksana UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Presiden menerima putusan itu dan akan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Kemarin kita mengapresiasi sikap Presiden karena itu menunjukkan kepatuhannya kepada hukum.

Tetapi ada sisi lain yang penting dikritisi. Presiden dinyatakan bersalah oleh pengadilan itu adalah sesuatu yang sangat serius. Kasusnya memang sederhana, dalam arti tidak sampai ke terpenuhinya syarat pemakzulan. Menurut Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia 1945, pelanggaran hukum yang dapat membuat presiden/wakil presiden diberhentikan adalah pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

Namun, kalau Presiden di sebuah negara hukum dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dampak psikologisnya tidak sederhana. Ini ibarat –mengutip pepatah Minangkabau—tongkat yang membawa rebah. Presiden sebagai orang tertinggi adalah sumber keteladanan, perbuatannya akan ditiru rakyatnya. Jika presidennya terbukti melawan hukum, akan mudah bagi rakyat mencari pembenaran untuk pelanggaran serupa.

Satu hal lagi: Rakyat menggugat presidennya, berarti rakyat berdiri berhadap-hadapan dengan kepala negaranya sendiri dalam sebuah persengketaan.

Maka yang harus dipertanyakan adalah di mana para pembantu presiden yang seharusnya menjaga marwah kepala negara tersebut? Mestinya para pembantu presiden itu melakukan upaya apa pun agar presiden tidak diadili di pengadilan. Para menteri atau kepala lembaga itu tidak boleh menafsirkan tugasnya hanya sebagai pelaksana kebijakan belaka. Sebab, dalam jabatannya itu terselip kewajiban menjaga nama dan reputasi kepala negara.

Mustahil rasanya rencana gugatan warganegara itu tak sampai ke telinga mereka. Siapa saja yang menggugat dan apa yang dituntut dari gugatan itu pasti sudah diketahui sebelum perkara itu didaftarkan ke pengadilan.

Kalau itu sudah diketahui, mestinya ada pendekatan kepada penggugat. Toh yang dituntut sesuatu yang sangat normatif yang memang harus dipenuhi pemerintah, yakni diterbitkannya peraturan pelaksana UU Nomor 32 Tahun 2009 untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat.

Apalagi ini gugatan perdata. Sangat terbuka kemungkinan mediasi. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008, gugatan perdata wajib didahului mediasi kedua belah pihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Lain halnya jika ini adalah perkara pidana, yang memang tidak ada aturan tertulis yang memungkinkan mediasi.

Jadi, agak meragukan, apakah para pembantu presiden itu meringankan atau justru menambah berat beban kepala negara?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here