Menghitung Peluang Politik Jenderal Gatot

0
311

Nusantara.news, Jakarta – Nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, hari-hari ini tengah menjadi perbincangan publik usai melempar ajakan untuk nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI dan soal pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer secara ilegal. Kedua pernyataan itu kemudian menuai kontroversi, karena disampaikan di forum terbuka pada bulan yang sama, September 2017.

Sebelumnya, dalam Rapimnas Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Mei silam, Jenderal Gatot membacakan sajak Denny JA yang berjudul ‘Tapi Bukan Kami Punya’. Puisi karya Denny JA itu dianggap mengkritik pemerintah karena menggambarkan seorang pemuda bernama Jaka yang melihat kekayaan alam di sekelilingnya, namun ia sadar kekayaan itu bukan milik dia atau rakyat kebanyakan.

Ketika Aksi Bela Islam 212 Desember lalu, Jenderal Gatot memakai peci putih yang umumnya dikenakan para peserta aksi. Ia mengenakan peci berbeda dengan peci yang dikenakan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menko Polhukam Wiranto, yang mengenakan peci hitam. Dalam soal peci ia menjelaskan, itu justru bagian dari strategi komunikasi dengan massa aksi.

Ketika polisi menetapkan beberapa nama tersangka makar, Panglima TNI membantah dan tidak percaya umat Islam terlibat makar sebab andil para ulama terhadap berdirinya Republik Indonesia sangat besar. Menurut Gatot, ulama telah berjuang jauh sebelum TNI ada. Tentang peran ulama dalam mendirikan Republik Indonesia tentu tak terbantahkan.

Karena itu, Gatot menyatakan bahwa upaya makar dan aksi-aksi demonstrasi adalah hoax semata atau berita bohong. Ia yakin bahwa kelompok dan organisasi Islam, tidak mungkin berniat menjatuhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Perjalanan 6 bulan terakhir, sudah membuktikan bahwa kita ditakut-takuti, sekarang jangan baper. Kita cuma ditakut-takuti doang. Itu beda, demo dengan makar itu,” ujarnya dalam wawancara pada program “Rosi” di Kompas TV, Mei lalu.

Sejumlah pernyataannya, ditambah aktivitasnya yang menghadiri dan berpidato di berbagai kampus, partai politik (Golkar, PKS, Hanura, PAN), pondok pesantren, serta ormas, tak pelak memunculkan spekulasi apakah Gatot bermanuver politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Meski sebenarnya, dukungan terhadap Gatot maju dalam pilpres 2019 telah mencuat sejak dia dinilai berhasil mendekati kelompok–kelompok Islam saat digelarnya ‘Aksi Bela Islam’ pada November dan Desember tahun lalu.

Namun, Gatot membantah bahwa apa yang ia lakukan adalah manuver politik jelang Pilpres 2019. “Di sini (gedung DPR) tempat banyak orang politik. Kalau orang politik di sini, itu (menilai) bodoh yang saya lakukan. Konstituen saya pada kabur,” kata Gatot di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Menurut Gatot, jika sedang bermanuver politik, maka dia hanya akan menyampaikan pernyataan yang baik dan menarik simpati publik.

Peluang Jenderal Gatot

Sebetulnya, peluang politik Jenderal Gatot cukup besar jika ia berniat maju sebagai capres atau cawapres pada pemilu 2019 nanti.

Pertama, prakondisi jejaring dukungan yang dibangun Jenderal Gatot belakangan ini lewat roadshow-nya ke sejumlah partai politik, kampus, pondok pesantren, ormas, dan tokoh, menjadi modal politik yang besar.

Kedua, posisi tawar sebagai panglima TNI saat ini dipandang sebagai tokoh yang bisa menjawab kerinduan masyarakat terhadap presiden berlatar belakang militer karena ketegasan dan kedisiplinannya di tengah kepemimpinan sipil yang cenderung lemah dan korup.

Ketiga, terbuka peluang beberapa partai politik meminangnya di pilpres 2019. PKS, misalnya, sudah melempar wacana mendukung Gatot. “Pak Gatot bagi PKS salah satu calon (capres) potensial. Bahkan ada daerah yang sudah meminta,” kata Presiden PKS Sohibul Iman di Yogyakarta, Jumat (29/9/2017).

Begitu pula dengan PAN, Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengungkapkan kemungkinan menjadikan Gatot sebagai calon presiden dari PAN. Dukungan itu dikatakannya merupakan aspirasi dari daerah. Setali tiga uang, pendiri PAN Amien Rais juga menyampaikan pujian kepada Gatot sebagai patriot sejati. Sedangkan Partai Nasdem dan Gerindra, berniat menduetkan Gatot dengan Capres mereka masing-masing, yakni Prabowo dan Jokowi.

Keempat, kedekatan Gatot dengan massa Islam yang notabene umat mayoritas di negeri ini, menjadi aset bagi perolehan suara. Tersiar kabar, Jenderal Gatot mendapatkan dukungan dari sejumlah ormas Islam untuk maju dalam Pilpres 2019. Pasalnya, Gatot merupakan salah satu figur yang kerap memberikan pernyataan yang membela beberapa kelompok ormas yang selama ini dicap negatif.

Kelima, meredupnya elektabilitas Jokowi dan Prabowo dalam beberapa survey akhir-akhir ini memberi angin segar bagi Gatot. Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia Denny JA mengakui nama Gatot ada dalam tiga besar calon presiden 2019, selain Jokowi dan Prabowo. “Sampai hari ini memang tiga nama itu yang kuat. Tapi Gatot kesulitan mencari partainya,” tulis Denny.

Sedangkan Lembaga Media Survei Nasional (Median) mempublikasikan hasil survei elektabilitas para calon presiden menjelang Pemilu 2019. Hasil survei menunjukkan tingkat elektabilitas Presiden Jokowi mencapai 36,2% dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebesar 23,2%. Elektabilitas kedua tokoh bila digabung menjadi 59,4%. Sisa suara yakni sebanyak 40,6% yang menginginkan tokoh alternatif lain saat Pilpres 2019, bisa digarap oleh Gatot. Peluang suara Gatot akan semakin besar apabila Prabowo dan SBY tak jadi mencalonkan diri. Sebab, suara non-Jokowi tersebut besar kemungkinan akan dialihkan ke Jenderal Gatot.

Persoalannya, mampukah Gatot Nurmantyo merawat modal politik dan ‘ritme citra baik’ di di masyarakat hingga digelarnya Pilpres 2019? Apalagi, dalam sejarah politik Indonesia pascareformasi, belum ada satupun bekas panglima TNI yang sukses menjadi presiden/wakil presiden. Barangkali inilah tantangan bagi Gatot.

Skenario Dukungan Parpol

Saat ini, sudah terbentuk pola dua kubu politik. Yaitu, ‘kubu koalisi pemerintah’ ada PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PKB, PAN, dan PPP. Hanya PDIP, PAN, dan PKB yang belum tegas akan kembali mengusung Jokowi di 2019.

Di kubu ini, peluang Gatot Capres bisa diusung PAN dan PKB. Sementara PDIP, meski belum memutuskan kembali mengusung capres Jokowi, secara kalkulasi politik akan lebih menguntungkan mengajukan petahana. Hampir bisa dipastikan, PDIP akan menyodorkan posisi cawapres dari kader sendiri. Kabarnya, nama yang beredar adalah Puan Maharani.

Melihat peta politik di ‘kubu koalisi pemerintah’ tersebut, PDIP tampaknya akan menutup peluang Gatot sebagai Capres dan Cawapres. Sknario ini akan diikuti partai anggota koalisi lainnya jika koalisi berlanjut di Pilpres 2019. Akan tetapi, melihat dinamika politik di Golkar (soal krisis elektabilitas dan kasus Novanto) dan PAN (kerap berseberangan dengan sikap pemerintah), kedua partai ini bisa saja keluar dari koalisi. Dengan begitu, Golkar dan PAN dimungkinkan mengusung Gatot sebagai Capres ataupun Cawapres.

Foto: merdeka.com

Di kubu lain, ada Gerindra yang sudah mengusulkan nama Prabowo. Sementara PKS, diyakini akan bergabung dengan Gerindra melihat kemesraan mereka di sejumlah Pilkada. Sisanya, Demokrat yang belum tahu akan mengusung siapa.

Di kubu ini, terbuka peluang menduetkan Prabowo-Gatot sebagai pasangan Capres dan Cawapres. Akan tetapi, jika Prabowo dan Gatot berpasangan mempunyai kekurangan, yakni keduanya sama-sama berlatar belakang militer. Hal yang sama jika paket SBY-Gatot, atau Gatot-Agus Harimurti, diajukan Demokrat.

Sknario lainnya, PKS ditambah pecahan dari kubu koalisi pemerintah (PAN, PKB, dan Golkar) membangun koalisi baru mencalonkan Capres Gatot. Dengan siapa Gatot berpasangan? Tergantung pada dinamika dan deal politik dari partai koalisi baru ini. Sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi Cawapres di antaranya Muhaimain Iskandar (Ketum PKB), Zulkifli Hasan (Ketum PAN), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan nama lain dari Golkar. Salah satunya bisa diajukan mendamingi Gatot.

Namun begitu, peluang Gatot Nurmantyo tersebut akan bergantung pada minimal dua hal. Pertama, adanya dukungan parpol yang mampu menembus aturan ambang batas presiden atau presidential thresold. Kalau syaratnya parpol atau gabungan parpol memiliki 20 persen ‎kursi di DPR, maka harus berkoalisi mengajukan Capres. Salah satu bentuk konsesi koalisi biasanya adalah posisi cawapres bagi parpol. Posisi Gatot akan ditentukan dalam skema koalisi nanti.

Kedua, adanya modal finansial yang menjadi amunisi dalam bertarung. Soal finansial ini, Gatot akan dihadapkan pada kekuatan raksasa ekonomi-politik. Salah-salah, ia bisa terperangkap dalam kendali para pemilik sumberdaya material dan politik (oligarki) yang merasa berjasa melapangkan jalan Gatot. Atau sebaliknya, ia dapat melewati hambatan itu dengan jejaring pendanaan yang kuat dan mandiri, tanpa intervensi dari broker atau ‘pemodal politik’. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here