Politik Pangan (2)

Mengintervensi Harga Melawan Kartel

0
102

Nusantara.news – Pemerintah dengan segala upaya berusaha melindungi petani. Pada 3 April 2017 Menteri Perdagangan RI berupaya memegang kendali distribusi bahan pokok hasil pertanian, industri, peternakan dan perikanan, dengan cara mewajibkan distribusi, sub-distribusi dan agen barang sembako untuk mendaftar dan melaporkan stok setiap bulan sekali.

Pelaporan dilakukan secara berkala dan terbuka serta tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok. Barang Kebutuhan Pokok yang wajib dilaporkan seperti beras, kedelai, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam dan telur ayam, diberi pengenal dengan kode QR (Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi/TDPUD).

Gangguan pasokan dan intervensi harga

Para pedagang juga wajib melaporkan jika terjadi gangguan pasokan. Jika lalai ada sanksi administratif, dan berikutnya pencabutan keanggotaan TDPUD. Dengan demikian, pemerintah mengeluarkan dua kebijakan, yakni stabilisasi harga pangan  dan pendaftaran serta pelaporan stok pangan untuk menstabilkan harga dan mencegah adanya gangguan pangan.

Intervensi harga menjadi pilihan pemerintah untuk mengendalikan harga pangan yang terjangkau dan ketersediaan stok. Intervensi harga khusus untuk 3 komoditi  yaitu gula, minyak goreng dan daging beku. Dikontrol hanya melalui pasar ritel modern di bawah Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia). Pengusaha ritel wajib menjual sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) dengan Aprindo, karena anggotanya terdaftar dan terkendali serta memiliki izin, sehingga bisa diajak dialog dan membuat kesepakatan.

Pasar tradisional yang rumit dan panjang agak sulit dikontrol, sulit diurai, harus ditata ulang agar terorganisasi dan terkendali, baru kemudian dimungkinkan harga diintervensi.

Langkah tersebut untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sosial, namun ke depan tetap dilihat dampaknya terhadap pasar tradisional dan petani. Apakah petani menikmati keuntungan dari kebijakan tersebut? Pemerintah tidak cukup hanya menstabilkan dan mengintervensi harga di ritel modern.

Namun, di sisi lain rezim impor pada beras, gula, daging sapi dan beberapa komoditi pokok lainnya dilindungi oknum. Hal ini marak terjadi pada rezim SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan sekarang mereka memainkan harga agar diperoleh opini bahwa produksi dalam negeri tidak memadai, sehingga impor perlu dilakukan seperti gejolak harga bawang, cabai dan daging sapi baru-baru ini.

Kartel pangan bermain karena pemerintah tidak mempunyai statistik pangan yang baik. Misalnya, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), konsumsi beras per kapita 102 kg, dinilai underestimate (meremehkan) karena hanya berdasarkan pengakuan narasumber tanpa verifikasi stok di lapangan.

Ketidak-akuratan statistik juga terjadi pada stok sapi yang hanya berdasarkan berapa ekor jumlah stok, padahal dari 1 ekor sapi yang dihitung hanya 60% saja, karena jeroan dan tulang kepala tidak dihitung sehingga kerancuan statistik ini dijadikan peluang kartel untuk alasan mengimpor.

Ketahanan pangan setengah hati

Ketahanan pangan merupakan salah satu ‘komoditi’ yang harus dijaga karena jika salah mengelola bisa menghancurkan suatu negara. Dalam Proxy War dikenal 2 komoditi, utamanya dengan istilah Food and Energy Security, sehingga ketersediaan pangan dan kemudahan masyarakat untuk mengaksesnya disebut ketahanan pangan. Penilaian ketahanan pangan dibagi menjadi keswadayaan dan keswasembadaan (self sufficiency) dan ketergantungan eksternal yang membagi serangkaian faktor risiko. Keswadayaan perorangan yang tinggi tanpa perekonomian yang memadai akan membuat suatu negara memiliki kerawanan produksi.

World Health Organization (WHO) mendefinisikan 3 komponen ketahanan pangan: (1) Ketersediaan pangan; (2) Akses pangan; (3) Pemanfaatan pangan. Ketersediaan dibatasi kecukupan untuk kebutuhan dasar dengan parameter konsumsi per kapita. Akses, kemampuan masyarakat untuk mengakses dari segi ekonomi, wajar jika rakyat miskin disubsidi, jika tidak, akan terjadi kelaparan dan kegagalan suatu negara. WHO bahkan ingin menentukan 3 faktor di atas dengan jaminan waktu dan periode yang panjang.

Ketahanan pangan adalah sebuah kondisi yang terkait dengan ketersediaan pangan secara berkelanjutan. Di Cina dan Mesir sudah ada tradisi sejak 10 ribu tahun yang lalu dengan menggunakan penyimpanan (lumbung), hal serupa juga ada di beberpa daerah di Indonesia. Mereka mensuplai ketika terjadi kekurangan di suatu daerah.

Ketahanan pangan dikenal dalam konteks nasional dan menjadi kewajiban negara untuk mengendalikannya. Mulai dari peningkatan kapasitas produksi sesuai permintaan dan kestabilan harga. Negara akan disebut “gagal” jika tidak dapat menyuplai pangan, karena ini adalah kebutuhan pokok dan pemerintah harus dapat membuat harga tetap stabil, karena negara mempunyai seluruh perangkat hukum.

Kita heran ketika harga cabai mencapai Rp 130.000 per kilogram, sama dengan harga 1 kilogram daging sapi dengan jangka waktu lama. Apapun alasannya negara dapat dikatakan “gagal” saat itu, jika menggunakan standar WHO.

Ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan

Ketersediaan berhubungan dengan suplai pangan melalui produksi, distribusi, dan pertukaran. Produksi pangan ditentukan oleh pemilihan lahan dan penggunaannya, jenis dan manajemen tanah (pemilihan dan pemuliaan), baik pertanian maupun peternakan, serta pemanenan.

Produksi tanaman pertanian bukanlah suatu kebutuhan mutlak untuk mencapai ketahanan pangan. Jepang dan Singapura membuktikan bagaimana suatu negara yang tidak memiliki lahan memadai tapi mampu mencapai ketahanan pangan.

Indonesia sangat lemah dalam transportasi, karena bentangan area dari Sabang sampai Merauke, sehingga biaya distribusi tinggi, mengakibatkan terjadinya disparitas harga yang signifikan antara Indonesia Barat (pusat produksi) dengan wilayah Indonesia Timur.

Akses, tergantung pada kemampuan membeli dan besarnya alokasi bahan pangan, juga selera pada suatu individu dan rumah tangga. FAO menyatakan bahwa kelaparan sering terjadi karena kemiskinan, yang rentan kemampuan dalam mengakses pangan.

Pemanfaatan, jika sudah didapatkan bahan pangan harus aman menutupi kebutuhan fisiologis sesuai azas-azas kesehatan dan gizi manusia. Butuh pengetahuan dalam cara penyiapan, pemrosesan dan kemampuan memasak di suatu komunitas atau rumah tangga. Kualitas sanitasi dan standar gizi menjadi indikasi utama, tugas pemerintah adalah memberi penyuluhan tentang hal ini.

Stabilitas pangan mengacu pada kemampuan suatu individu mendapatkan bahan pangan pada waktu tertentu. Kerawanan pangan dapat berlangsung secara transisi, musiman, ataupun kronis sehingga harus mengimpor.

Indonesia mengalami degradasi lahan sekitar 40% karena alih fungsi lahan untuk sektor industri maupun perumahan. Gangguan produksi lainnya adalah hama dan penyakit, oleh karena itu petani perlu dibantu. Pemerintah harus kreatif dan selalu waspada terhadap gangguan hama dan penyakit. Kita pantas bersyukur karena sebagai negara tropis tidak mengalami krisis air bersih, hujan turun sepanjang waktu dan jarang mengalami kekeringan.

Berikutnya perebutan lahan, beberapa negara di dunia menyewa lahan dari negara lain untuk ketahanan pangan di negaranya. Korea Selatan memiliki lahan luas di Madagaskar, Libya mengamankan lahan 250.000 hektare di Ukraina, Cina bekerja sama dengan beberapa negara di Asia Tenggara, Qatar menyewa lahan di Pantai Kenya. Semua itu, untuk mengantisipasi krisis pangan dunia tahun 2030. Kok, Indonesia terkesan santai, padahal impor sembako semakin tinggi? Jika terjadi kelaparan, berarti kelaparan di lumbung padi sendiri.

Kedaulatan pangan sebagai Task Force

Pada awal 2015 Presiden Joko Widodo pernah membentuk tim Task Force untuk kedaulatan pangan yang dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia kala itu Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Namun sayang, karena LBP dipindah tugas menjadi Menkopolhukam, tim tersebut tidak jadi dibentuk. Tim Task Force yang mengkoordinir 17 Kementerian/Lembaga bagian dari akselerasi kedaulatan pangan. Tahap awal TNI AD juga dilibatkan ketika Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjadi KASAD.

Seiring dengan keinginan pembangunan infrastruktur utama, seperti jalan tol, bandar udara dan pelabuhan untuk infrastruktur pertanian cenderung dilupakan, selain keterbatasan dana pembangunan yang tersedia (APBN).

Prinsipnya, menjamin ketersediaan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor menuju ketahanan pangan. Diharapkan, Bulog kembali menjadi penyangga nasional, BUMDES di tingkat desa akan menjadi lokomotif pertanian untuk stockist nasional dan membangun perdagangan antar-dua wilayah. Dipahami, bahwa membangun desa dan pertanian adalah membangun 60% rakyat Indonesia, keberhasilannya merupakan keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan adalah keberhasilan suatu pemerintahan.

Ada 4 hal utama yang harus dijaga dalam ketahanan pangan:

  1. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan bahwa ketersediaan pangan dalam arti luas mencakup pangan berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang bermanfaat sesuai kebutuhan kesehatan.
  2. Terpenuhinya pangan dengan kondisi aman, yakni bebas dari pencemaran.
  3. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, tersedia setiap saat di bumi Indonesia.
  4. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau.

Strategi ketahanan pangan meliputi produksi pangan secara berkelanjutan, revitalisasi industri hulu, revitalisasi industri pasca-panen, dan pengolahan pangan (hilirisasi). Selanjutnya, kemampuan revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan seperti koperasi, UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dan lumbung desa.

Berikutnya, pemerintah harus membina dan menciptakan iklim yang kondusif agar terciptanya kemandirian pangan dari hulu ke hilir seperti insentif, alokasi kredit, dan harmonisasi tarif dan bea masuk serta pajak resmi.

Semua strategi itu tercermin dalam hasil kerja 17 Kementerian/Lembaga dalam sistem ekonomi pangan meliputi produksi, pasca-panen dan pengolahan, distribusi, dan sistem konsumsi dalam pengaturan stok dan pasar (harga dan suplai), didukung oleh pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan efisien.

Kemandirian pangan adalah terpenuhinya jumlah pangan, sumber daya manusia berkualitas, ketahanan pangan yang merupakan ketahanan ekonomi yang juga bagian dari ketahanan nasional.

Kita sadari, ketahanan pangan merupakan bagian dari ketahanan nasional, adanya ancaman krisis pangan dunia tahun 2030 harus diwaspadai, serta disiapkan program untuk mengantisipasinya. Indonesia terkesan lengah sampai saat ini, dalam hal menanam dan mengoptimalkan tanaman pangan karena negara kaya pangan akan menjadi negara kaya di dunia, seperti halnya kaya energi.

Harmonisasi sektor industri dengan sektor pertanian masih menjadi masalah. Alih fungsi lahan masih menjadi momok bagi petani, pemerintah harus berani memproteksi petani seperti era Soeharto. Warisan Soeharto saat ini hanya tinggal 25% saja dibandingkan pertanian era Orde Baru.

Inikah arah reformasi yang lain? Liberalisasi pertanian terjebak kartel rezim Impor?

Perlu gerakan nasional agar dunia usaha dari sektor industri memfokuskan Corporate Social Responsibility (CSR)-nya pada sektor pertanian. Ini suatu terobosan kebijakan dalam memproteksi petani yang saat ini tidak dalam posisi menguntungkan, sehingga perlu pemihakan dari pemerintah untuk mendorong petani bangkit dan menjadi bagian dari swasembada pangan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here