Mengintip Peluang di Jalur Sutra Modern

0
818
Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping menyaksikan penandatanganan perjanjian fasilitasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung oleh Direktur Utama PT KCIC Hanggoro dan Direktur Utama Bank Pembangunan Nasional Tiongkok Hu Huaibang di Beijing, 14/5.

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Joko Widodo pada 13 Mei bertolak ke Beijing, China, dalam rangka pertemuan dengan 29 negara yang ikut dalam pola dagang baru One Belt One Road (OBOR) yang digagas negeri Tirai Bambu tersebut.

Secara jujur, Presiden mengaku sedang meraba peluang apa yang dapat dimasuki dalam Jalur Sutra Modern antar negara tersebut.

Oleh sebab itu, “Kita ingin tahu sebetulnya arahnya ke mana OBOR ini. Oleh sebab itu, kita datang. Mau lihat konsep besar OBOR sendiri seperti apa. Nanti setelah kita lihat konsep besarnya, baru kita akan bisa masuk dari sebelah mana,” ujar Jokowi di Base Ops Halim Perdanakusuma, sesaat sebelum terbang ke Beijing.

Presiden Jokowi menyebut ada 50 negara yang hadir dalam pertemuan yang digelar pada 14 hingga 15 Mei 2017 tersebut. Namun, tercatat hanya 29 kepala negara yang ikut. “Ada PM Najib (Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak), ada Presiden Erdogan (Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan). Kita diundang, ya kita akan hadir,” ujar Jokowi.

Jalur Sutra

Jalur Sutra (Hanzi tradisional, Hanzi yang disederhanakan) adalah sebuah jalur perdagangan melalui Asia yang menghubungkan antara Timur dan Barat dengan dihubungkan oleh pedagang, pengelana, biarawan, prajurit, nomaden dengan menggunakan karavan dan kapal laut. Jalur Sutra ini menghubungkan Chang’an, Republik Rakyat Tiongkok, dengan Antiokhia, Suriah, dan juga tempat lainnya pada waktu yang bervariasi. Pengaruh jalur ini terbawa sampai ke Korea dan Jepang.

Pertukaran ini sangat penting tak hanya untuk pengembangan kebudayaan China, India, dan Roma, namun juga merupakan dasar dari dunia modern. Istilah ‘Jalur Sutra’ pertama kali digunakan oleh geografer Herman Ferdinand von Richthofen pada abad ke-19. Dinamakan Jalur Sutra karena komoditas perdagangan dari China yang banyak berupa produk-produk sutra, demikian penjelasan Wikipedia.

Jalur Sutra benua membagi menjadi jalur utara dan selatan meluas dari pusat perdagangan China Utara dan China Selatan. Rute utara melewati Bulgar-Kipchak ke Eropa Timur dan Semenanjung Crimea, dan dari sana menuju ke Laut Hitam, Laut Marmara dan Balkan ke Venezia. Rute selatan melewati Turkestan-Khorasan menuju Mesopotamia dan Anatolia, dan kemudian ke Antioka, di Selatan Anatolia menuju ke Laut Tengah atau melalui Levant ke Mesir dan Afrika Utara.

Hubungan jalan rel yang hilang dalam Jalur Sutra diselesaikan pada 1992, ketika jalan rel internasional Almaty-Urumqi dibuka

Pada masa lalu, sekitar tahun 114 Sebelum Masehi hingga tahun 1450-an Masehi, Jalur Sutra (Silk Road) menjadi rute perdagangan penting yang menghubungkan Timur dan Barat. Berkontribusi dalam perkembangan peradaban; penyebaran budaya, agama, serta pengaruh; juga meletakkan pondasi bagi dunia modern.

Kini, Tiongkok berusaha menghidupkan kembali Jalur Sutra. Dalam bentuk baru.

Presiden China  Xi Jinping pada 2013 mengumumkan inisiatif ‘Jalur Sutra Baru Abad ke-21’ atau The Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road atau yang dikenal juga sebagai Belt and Road Initiative.

Tujuannya, untuk menciptakan beberapa koridor ekonomi yang membentang lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Mengintegrasikan Asia, Eropa, dan juga Afrika. Wilayah darat, juga lautnya.

Posisi Indonesia

Uniknya, inisiatif tersebut, khususnya di bidang maritim juga melibatkan Indonesia. Presiden Tiongkok Xi Jinping bahkan memilih Indonesia sebagai tempat pertama melontarkan rencana menghidupkan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 yang sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi, kembali ke laut menjadi Poros Maritim.

Bahkan Xi Jinping menyempatkan diri berpidato di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meyakinkan peran penting Indonesia dalam program Jalur Sutra Modern ini.

Meski sudah lama dicetuskan, banyak pihak yang belum memahami inisiatif tersebut. Termasuk di Indonesia. “Masih banyak yang belum mengenal lebih jauh tentang kebijakan Jalur Sutra Baru,” pendiri kata Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal seperti dikutip BBC.

Mantan Dubes RI untuk AS itu menambahkan, meski sudah lama berhubungan dagang dengan China, kebijakan politik Beijing masih terbilang baru untuk dipahami masyarakat Tanah Air.

He Yafei, Vice President of the Chinese Overseas Exchange Association menjelaskan kondisi dunia yang melatar belakangi inisiatif tersebut. Salah satunya krisis ekonomi global 2009.

“Perekonomian global menghadapi banyak kesulitan. Tak ada satu negara pun yang bisa menghadapinya tanpa menjadi bagian dari inisiatif global,” kata mantan Wakil Menteri Luar Negeri China itu dalam diskusi ‘China’s One Belt, One Road Policy: To Enhance 21st Century Linkage between Asia and Europe’ di Ritz Carlton, Mega Kuningan, beberapa waktu lalu.

Itu sebabnya mengapa China mengajukan konsep untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi regional, secara terintegrasi, dan dalam wilayah seluas mungkin. Bukan semata ekspansi ekonomi Tiongkok.

Sejumlah negara menjadi mesin pertumbuhan yang kuat dan signifikan di Asia Tenggara dan Asia Selatan: China, Jepang, Korea Selatan, India, juga ASEAN.

Inisiatif Jalur Sutra Baru Abad ke-21 juga melibatkan negara-negara Eropa. “Meski dihantam krisis, negara-negara di Eropa adalah negara industri dan sebagian besar adalah negara maju.”

Ia menegaskan, Jalur Sutra Modern berbeda dengan skema perdagangan bebas, terutama soal integrasi ekonomi. Konektivitas dalam Belt and Road Initiative tersebut tercipta dalam 5 hal: yakni konsultasi kebijakan, konektivitas infrastruktur, perdagangan bebas, sirkulasi mata uang lokal, dan hubungan people-to-people.

Terkait mata uang, He Yafei mengungkapkan arti penting menghilangkan ketergantungan para dolar Amerika, memiliki sistem yang mengandung risiko. Keputusan Federal Reserve menaikkan suku bunga membuat dolar ‘pulang kampung’ ke Negeri Paman Sam. Imbasnya, nilai mata uang sejumlah negara rontok. “Termasuk Malaysia, salah satu yang paling melemah,” kata He Yafei.

Sementara, “tanpa hubungan antar masyarakat (people-to-people) yang luas, niscaya kita akan menghadapi kesulitan dalam integrasi ekonomi,” tutur dia.

Harapan Presiden

Presiden Jokowi sendiri berharap kunjungan tersebut dapat mendatangkan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia dan juga rakyat di negara-negara yang hadir dalam forum tersebut.

Dalam forum tersebut diharapkan dapat memberikan banyak peluang bagi Indonesia. Mengingat program “One Belt One Road” (OBOR) ini akan diinisiasi kerjasama 65 negara, dengan 4,4 miliar penduduk dan 40% GDP dunia.

Presiden akan mengutamakan kepentingan nasional dalam kerja sama besar lintas negara mulai negara-negara di Asia sampai Afrika, terutama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang sedang gencar dilakukan di tanah air.

Dalam forum ini, Kepala Negara akan berbicara di dalam dua sesi, yaitu sesi tentang sinergi kebijakan untuk kerja sama yang lebih erat dan sesi tentang kerja sama konektivitas untuk pembangunan yang terkoneksi.

Selain menghadiri OBOR, Presiden juga melakukan pertemuan dengan sejumlah Kepala Negara sahabat guna meningkatkan hubungan bilateral dan kerja sama antarnegara, di antaranya Presiden RRT Xi Jingping, Perdana Menteri Fiji, Perdana Menteri Polandia, Presiden Swiss, Managing Director IMF, Sekretaris Jenderal Liberal Democratic Party Japan.

Agenda lainnya, Presiden akan mengunjungi Masjid Niujie di Beijing. Masjid ini merupakan pusat komunikasi muslim di Beijing yang jumlahnya mencapai 250.000 jiwa. Di masjid yang tertua dan terbesar di Beijing ini, Presiden juga akan bertemu para ulama dan tokoh muslim.

Indonesia sendiri yang memiliki target pembangunan infrastruktur senilai Rp5.000 triliun, sangat berkepentingan dengan forum tersebut. Tambahan pula China berjanji memback up akan pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut.

Hal ini tergambar dari Rp5.300 proyek infrastruktur Indonesia, sejak 2014-2017, China telah mengambil peran berupa komitmen ikut serta hingga 70%-nya. Apakah realisasinya akan sama dengan komitmen tersebut? Kita lihat saja.

Fitch Rating, lembaga pemeringkat ekonomi, memperkirakan China akan menggelontorkan US$900 miliar atau sekitar Rp12.000 triliun dalam wujud beragam proyek infrastruktur di sepanjang koridor jalur sutera modern.

Untuk tahun ini saja, China berencana membangun jalur pipa dan pelabuhan di Pakistan, beberapa jembatan di Bangladesh, dan rangkaian rel kereta di Rusia.

“Perebutan pengaruh sedang terjadi, tapi tidak dalam arti frontal. Kekuatan Cina meningkat luar biasa. Cina menawarkan alternatif untuk menghubungkan negara dengan dalih itu adalah kerja sama yang menguntungkan semua pihak, walau keuntungan lebih besar ada pada China,” kata Tirta Mursitama, Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara, beberapa waktu lalu.

Poros Maritim

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah koneksitas Jalur Sutra yang digagas China dan Poros Maritim yang digagas Indonesia dapat menyatu?

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengatakan Indonesia terbuka bagi kerja sama dengan pihak luar, termasuk dalam konteks inisiatif Belt and Road itu. Menurutnya, inisiatif itu penting untuk mendukung Indonesia dalam mengimplementasi program pembangunan infrastruktur serta konektivitas nasional.

“Indonesia selalu menekankan bahwa kerjasama tersebut harus membawa kepentingan bagi rakyat dan memberikan kontribusi bagi perdamaian, stabilitas dan perdamaian dunia,” kata Retno.

Meski terbuka untuk bekerja sama dalam konteks jalur sutera modern, belum ada keinginan konkret Indonesia dalam inisiatif yang digagas Cina tersebut. Tirta mengatakan Indonesia bisa saja menawarkan kepada Cina sejumla proyek infrastruktur, seperti pembangunan pelabuhan.

“Keinginan Indonesia belum terlalu jelas. Apakah pembangunan pelabuhan-pelabuhan? Indonesia harus aktif bernegosiasi,” kata Tirta.

Negosiasi, menurut Tirta, amat krusial lantaran Cina pasti menginginkan keuntungan besar dalam konteks bisnis maupun politik.

“Saya berpandangan win-win solution bukan selalu dalam konteks 50-50. Cina punya kekuatan ekonomi, militer, geopolitik. Kita mungkin mendapatkan sesuatu, tapi tidak dengan harga yang murah. Pasti mereka minta tradeoff (timbal balik). Masalahnya, seberapa besar yang kita bisa tawarkan?” kata Tirta.

Forum jalur sutera modern akan digelar pada 14-15 Mei 2017. Dalam forum itu, Presiden Jokowi dijadwalkan menyampaikan pidato pada dua sesi. Dia juga dijadwalkan bertemu Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Christine Lagarde.

Menghidupkan kembali rute perdagangan jalur sutra menjadi ambisi jangka panjang Presiden Tiongkok Xi Jinping yang telah dimulai tahun lalu.

Xi membagi jalur sutra menjadi dua, darat dan maritim. Jalur darat akan menghungkan Tiongkok ke Asia Tengah, Asia Timur hingga Eropa. Sementara Jalur Sutra Maritim akan menghubungkan pelabuhan Tiongkok ke perairan Samudra Hindia, Teluk Persia, Laut Merah hingga Teluk Aden.

Di Indonesia, Jalur Sutra Maritim Tiongkok akan melewati Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera serta menghubungkan Samudera Hindia dan Laut Jawa, dan Selat Karimata diantara Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera yang juga menghubungkan Laut Jawa dan Laut China Selatan.

Program Jalur Sutra Maritim Tiongkok itu sejalan dengan ambisi Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Tahun lalu Tiongkok juga sudah membahas mengenai jalur sutra maritim. Oleh karena itu, Tiongkok ingin mengadakan kerja sama dengan negara-negara yang dilalui oleh jalur perairan tersebut,” ujar Philips Vermonte, pengamat dari CSIS kepada CNN Indonesia.

Beberapa sikap

Tentu saja ide Jalur Sutra dan Poros Maritim adalah dua sisi yang bersinggungan dan saling menguntungkan. Sinergi antara Indonesia-China diharapkan dapat membangun pengaruh bersama di mata dunia.

Indonesia perlu melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur maritim, termasuk 24 pelabuhan strategis dan 5 pelabuhan laut dalam. Pembangunan Tol Laut pada periode 2015-2019 diperkirakan membutuhkan anggaran US$57 miliar.

Sedangkan dalam lingkup regional, ASEAN juga mempunyai masterplan untuk konektivitas (ASEAN Master Plan for Connectivity–AMPC), yang sejalan dengan konsep OBOR. AMPC merupakan hasil diskusi tingkat tinggi dan pertemuan tim kerja teknis sejak 2009, yang konsepnya jauh lebih matang daripada OBOR yang baru dicetuskan 2013.

AMPC bisa menyediakan kesempatan bagi perusahaan infrastruktur China bekerja sama dengan mitra lokal ASEAN. Dalam kerangka AMPC, proyek perhubungan darat utama adalah jalur kereta api Singapura—Kunming sepanjang 7.000 kilometer. Sedangkan untuk perhubungan laut, dicanangkan tiga rute pelayaran jarak dekat yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia, Filipina, dan Thailand.

Bagi Indonesia yang memproyeksikan diri sebagai Poros Maritim Dunia, yang dibutuhkan bukan sekadar infrastruktur laut yang tangguh, tetapi juga peran yang lebih besar dalam hal diplomasi kelautan. Indonesia telah mengambil sikap tegas untuk menangkap dan menenggelamkan kapal pencuri ikan yang melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah lautnya.

Indonesia juga harusnya bisa mengambil peran yang lebih besar dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan, yang menjadi masalah utama dalam hubungan antara ASEAN dengan China. Dengan demikian, geoplitik Indonesia benar-benar strategis.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here