Menguak Henky Pengky Penghapusan Utang Dipasena di Pengadilan

0
250
Mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsjad Temenggung ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemberian SKL BLBI SJamsul Nursalim. Proses penghapusan utang Dipasena sebesar Rp3,7 triliun mencurigakan dan oleh karenanya KPK menangkap Syaf.

Nusantara.news, Jakarta – Setelah lama tak ada kabarnya, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim kembali mengegliat. Kabar teranyar, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsjad Temenggung ditahan komisi anti rasuwah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (21/12) menahan Syafruddin setelah sebelumnya memeriksa mantan Kepala BPPN itu selama 6 jam. Serta merta kasus BLBI Sjamsul Nursalim pun seperti hidup kembali.

Kasus ini sempat terhenti setelah Syafruddin juga diperiksa oleh KPK selama 11 jam di awal Oktober 2017. Lalu pengacara Sjamsul Nursalim pun membuat pernyataan hukum di surat kabar, bahwa persoalan BLBI Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) sudah tuntas dengan diterbitkannya Surat Keterangan Lunas (SKL) dari BPPN.

SKL itupun terbit didasarkan Instruksi Presiden No. 8/2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitor yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitor yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Babak baru

Tentu saja ini adalah babak baru bagi penyelesaian kasus BLBI Sjamsul Nursalim, dimana KPK sudah maju selangkah dengan menahan pengambil kebijakan SKL. Lantas apakah gerangan yang membuat KPK begitu yakin sehingga menahan Syafruddin?

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK akan mengejar dan mendata aset-aset Sjamsul Nursalim untuk mengembalikan kerugian negara. Pemegang saham pengendali BDNI itu masih berutang sekurang-kurangnya Rp3,7 triliun kepada negara.

“Kalau diperlukan, akan kami buat tim pemulihan aset,” kata Febri Diansyah di KPK beberapa waktu lalu.

BDNI merupakan salah satu penerima BLBI saat krisis moneter melanda Indonesia. Nilainya mencapai Rp47,2 triliun. Ketika krisis usai, Sjamsul menyerahkan aset bank, perusahaan, dan uang tunai untuk membayar utang itu. Namun utang Sjamsul tersisa Rp4,75 triliun. Pada April 2004, Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsjad Temenggung menerbitkan surat keterangan lunas (SKL) untuk Sjamsul.

KPK menetapkan Syafruddin sebagai tersangka dan mencegahnya ke luar negeri, pada Selasa 25 April 2017. Syafruddin diduga menyalahgunakan wewenang sebagai penyelenggara negara.

Menurut Febri, penerbitan SKL itu bermasalah karena ternyata Sjamsul baru melunasi Rp1 triliun dari Rp4,75 triliun utang tersisa. Sedangkan sisa Rp3,75 triliun tak pernah dibayarkan. “Namanya SKL, ya, harus lunas dulu baru terbit,” katanya.

Meski BDNI telah dilikuidasi, Febri melanjutkan, KPK akan mengusut ke mana aset-aset bank itu beralih. KPK akan mengusut aset Sjamsul itu dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ataupun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. “Tergantung mana yang relevan,” katanya.

Dugaan Dipasena

Syafruddin sendiri mengaku telah menjalankan kebijakan SKL BDNI sesuai prosedur, bahkan sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Saya hanya mengikuti aturan yang ada,” jelasnya singkat.

Versi Syafruddin menyebutkan bahwa dirinya diduga merugikan negara senilai Rp4,58 triliun menurut audit BPK terbaru 2017. Dugaan itu muncul lantaran hak tagih utang petambak Dipasena Citra Darmaja, perusahaan tambak yang dibiayai lewat kredit BDNI. Jumlah tersebut adalah bagian dari pembayaran utang BDNI ke BPPN, namun aset tersebut dijual BPPN hanya Rp220 miliar.

Padahal Syafruddin mengaku selama memimpin BPPN tak pernah menghapus utang petambak. Kalau pun ada potensi kerugian negara, menurut dia, yang melakukan adalah Menteri Keuangan yang saat itu adalah Boediono dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

PPA adalah badan yang dibentuk pemerintah setelah BPPN bubar pada 2004. Tugas PPA adalah menyelesaian sisa-sisa aset yang belum selesai, bahkan sekarang PPA berlanjut sebagai perusahaan pengelola aset modern.

Ketika ditanya soal SKL adalah atas arahan Presiden Megawati, Syafruddin tak menjawab. Ia hanya tersenyum sambil memasuki mobil.

Tentu saja penahanan Syafruddin ini tentu saja merupakan babak baru dari skandal BLBI, itupun baru terbatas BLBI Sjamsul Nursalim. KPK sendiri memutuskan menahan Syafruddin setelah selama tiga tahun, sejak 2014, melakukan penyelidikan kasus tersebut.

KPK mengaku telah memiliki dua alat bukti yang kuat untuk menahan Syafruddin. KPK juga telah meminta masukan dari Rizal Ramli, Kwik Kian Gie, Dorojatun Kuntjoro-jakti, Bambang Subiyanto, Rini Mariani Soemarmo, dan I Putu Gede Ary Suta.

Dalam Inpres No. 8/2002 yang ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri itu disebutkan bahwa pemberian SKL dilakukan oleh Kepala BPPN setelah mendapat persetuuan dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan Menteri Negara BUMN.

Klarifikasi Sjamsul Nursalim

Lewat pengacaranya Maqdir Ismail dan Otto Hasibuan, Sjamsul membantah semua tuduhan KPK. Intinya, bahwa sebenarnya utang Sjamsul Nursalim sudah lunas.

“Klien kami sudah menandatangani perjanjian penyerahan aset pemegang saham bank yang niliainya dinyatakan mencukupi (Master of Settlement of Acquisition and Agreement–MSAA), menerima surat Release and Discharge (R&D), akta Letter of Settlement, dan dipertegas dengan Surat Keterangan Lunas (SKL), serta hasil pemeriksaan terakhir Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan SKL layak diberikan kepada klien kami,” ungkap Maqdir.

Dengan demikian, Sjamsul Nursalim telah menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tuntas dan bertindak sesuai dengan seluruh peraturan maupun kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan BLBI-BDNI.

Ihwal utang Sjamsul Nursalim sebesar Rp3,7 triliun, diceritakan Maqdir, sebelum krisis BDNI mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dengan memberikan kredit kepada lebih dari 11.000 petambak plasma yang tergabung dalam Dipasena Citra Darmaja. Sebagian besar kredit diberikan dalam mata uang dolar AS, karena hasil ekspor udang yang diterima petambak dalam mata uang dolar AS, plus suku bunga dalam dolar AS yang lebih rendah dari suku bunga rupiah.

Adapun jumlah utang petambak tersebut, sebelum krisis nilainya sekitar Rp1,3 triliun. Setelah krisis jumlah itu melonjak menjadi Rp4,8 triliun, selisih itu timbul akibat kenaikan nilai dolar AS terhadap rupiah secara drastis ditambah dengan suku bunga dan denda.

Dalam MSAA, utang petambak telah disepakati dan diperhitungkan sebagai bagian dari aset BDNI. Aset itu telah dialihkan ke BPPN pada 1999.

Pada 2004, Maqdir menambahkan, berdasarkan keputusan KKSK No. KEP.02/K.KKSK/02/2004 butir 3 (a), utang petambak direstrukturisasi dan ditetapkan setinggi-tingginya Rp100 juta per petambak. Atau secara total menjadi Rp1,1 triliun, dan sisanya Rp3,7 triliun dihapuskan.

“Mengingat utang petambak telah dimiliki BPPN sejak 1999 dan telah direstrukturisasi berdasarkan keputusan KKSK pada 2004, jumlah yang dihapuskan tersebut merupakan hasil dari keputusan pemerintah, sehingga jelas bukan merupakan kewajiban klien kami,” demikian Maqdir.

Sampai di sinilah titik kritis kasus BLBI Sjamsul Nursalim, dimana Syafruddin terpaksa ditangkap karena adanya penghapusan sisa kredit yang sudah diputuskan pemerintah. Bagi KPK justru di titik inilah terjadi kejanggalan terkait pertemuan Sjamsul Nursalim dengan Taufiq Kiemas di Australia. Mungkin saja KPK memegang data yang menjadi benang merah ini semua.

Tentu saja babak baru ini penting yang akan menguak banyak hal dimasa lalu, termasuk henky pengky dalam penyelesaian utang di BPPN. Semua akan terkuak di pengadilan tentunya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here