Menguat, Tuntutan Kembali ke UUD 1945 yang Asli

0
365
Penyampaian aspirasi dan penyerahan buku berjudul “Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD 1945” oleh sejumlah komponen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI) kepada Ketua MPR di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (6/2/2019)

Nusantara.news, Jakarta – Sejumlah komponen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI), yaitu purnawirawan TNI-Polri, organisasi kejuangan (Pepabri, FKPPI, IARMI), mahasiswa dari enam perguruan tinggi, dan sepuluh organisasi kemasyarakatan menyampaikan aspirasi perihal kembali ke UUD 1945 yang asli. Penerimaan aspirasi ditandai dengan penyerahan buku berjudul “Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD 1945” kepada Ketua MPR di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Turut hadir Letjen TNI Purn Sayidiman Suryohadiprojo, Mantan Ketua KPK Irjen Pol Purn Taufiequrachman Ruky, Jenderal TNI Purn Agustadi, aktivis nasional dr. Hariman Siregar, eks wagub DKI Jakarta Priyanto, Pimpinan Badan Pengkajian MPR, Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR, Sesjen MPR Dr. Ma’ruf Cahyono, dan Sesjen DPD Reydonnizar Moenek.

Penyampaian aspirasi diawali dengan pengantar dari Taufiequrachman Ruky. Dalam pengantarnya, Ruky menyatakan UUD yang dibuat pada tahun 2002 dengan cara melakukan amandemen terhadap UUD 1945 telah menjadikan UUD 1945 kehilangan jiwa, spirit, dan semangatnya.

Sementara Aktivis Malari 1974, dr. Hariman Siregar, menilai UUD 1945 perlu ditinjau ulang. Mantan Ketua Dewan Mahasiswa UI ini menyebut, amandemen UUD 1945 sebelumnya dilakukan terburu-buru sehingga secara teknis kekurangan dan secara subtansi berlebihan. Meski demikian, dia menyarankan agar amandemen UUD 1945 nantinya dilakukan saat negara dalam kondisi stabil, baik secara ekonomi, sosial ataupun politik.

“Kalau sedang emosi apa yang kita mau ubah bisa keliru lagi kayak kemarin,” imbuhnya.

Dalam tanggapannya, Ketua MPR Zulkifli mengatakan akan menampung aspirasi dari GKI dan akan disampaikan pada rapat gabungan pimpinan MPR dengan fraksi-fraksi. “Ini menjadi bahan kajian di Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR,” ujarnya.

Harus diakui, seiring bergulirnya reformasi sebagai gerakan koreksi atas penyalahgunaan kekuasaan Orde Baru, euphoria perubahan tidak hanya melahirkan demokratisasi di segala bidang tetapi juga peninjauan kembali UUD 1945 lewat amandemen. Amandemen pertama ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 1999, amandemen kedua ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, amandemen ketiga ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, dan amandemen keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Banyak yang berubah: UUD 1945 tidak asli lagi.

Namun sayangnya, amandemen itu bukanlah proses menyempurnakan UUD 1945 itu agar senafas dengan kemajuan zaman, tetapi justru upaya mengotak-atik isinya dan membuang segala fondasi yang berbau anti-kolonialisme dan pro kesejahteraan rakyat. Dalam amandemen itu, kita justru menemukan kembali bentuk-bentuk kolonialisme lama, yang dulu diperangi founding fathers kita, dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, politik, dan budaya.

Sebagaimana disebut oleh Sunario dalam buku Mengapa Harus Kembali ke UUD 1945?, pasca amandemen UUD 1945 justru pengaturan ekonomi oleh negara dihilangkan: yang muncul liberalisasi perdagangan, deregulasi, dan privatisasi. Model pengelolaan kekayaan alam dan sumber daya nasional pun berorientasi keluar (asing). Tujuan kegiatan ekonomi adalah keuntungan bagi usaha perseorangan, bukan lagi kemakmuran rakyat. Kita bukan lagi warga negara, tetapi sudah menjadi warga pasar.

Dalam politik juga terjadi demikian. Sistem pemerintahan kita menjadi penyokong kuat otonomisme yang hanya membesarkan raja-raja kecil di daerah dan mempermudah penetrasi modal asing di seluruh pelosok negeri. Praktik korupsi pun bahkan turut terdesentralisasi. Politik kita pun bergerak mirip dengan politik kolonial: politik yang mengabdi kepada kepentingan segelintir elite dan mengabaikan mayoritas rakyat.

Kehancuran budaya jauh lebih parah lagi. Semangat kolektivisme, yang menjadi ciri bangsa kita sejak dulu, telah hancur digerus oleh konsumerisme dan semangat mementingkan diri sendiri. Kecintaan kepada negeri dan rakyat sudah berganti menjadi pemujaan terhadap komoditas.

Amandemen UUD 1945 akhirnya berjalan salah kaprah. Alih-alih mengikuti semangat reformasi, amandemen justru menjadi “kuda tunggangan” agenda neo-kolonialisme dan liberalisme yang keluar dari akar keindonesiaan. Yang dituntut reformasi adalah adendum, yaitu penambahan klausul tanpa mengubah naskah aslinya, tetapi yang dijalankan oleh kaum reformis (yang di belakangnya adalah lembaga-lembaga asing) mengubah substansi UUD 1945.

Hasil Amandemen UUD 1945 Dianggap Kacaukan Sistem Ketatanegaraan

Jika ditelisik, pada mulanya yang dianggap bermasalah dalam UUD 1945 asli adalah soal masa jabatan Presiden. Hal ini yang membuat Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto berkuasa hampir tanpa batas dan kerap menyalahgunakan kekuasaan. Karena itu, ketika Reformasi bergulir, ada kehendak untuk membatasi masa jabatan presiden. Pertanyaannya, mengapa hampir semua Batang Tubuh, dan Penjelasan dalam UUD 1945 asli itu diobrak-abrik juga secara serampangan?

Soal masa jabatan presiden, memang pada pasal 7 UUD 1945 asli tidak dijelaskan secara eksplisit. Pasal itu berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali (tanpa ada batasan mengenai berapa banyak Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali)”. Lalu dalam amandemen, diubah menjadi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Pun begitu, mengutip penuturan Hariman Siregar, jika merujuk pada pengakuan Bung Hatta (wapres sekaligus founding fathers yang terlibat menyusun UUD 1945), bahwa sebenarnya dalam kalimat “dan sesudahnya dapat dipilih kembali” tersebut maksudnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan lagi. Hanya saja, secara redaksional atau pembahasaan kala itu memang kurang jelas dan multi-tafsir.

Kini, sebagai respons atas berbagai problematika kebangsaan pasca amandemen, keinginan untuk kembali kepada semangat UUD 1945 yang asli yang diinisiasi oeh berbagai kalangan. Meski sebenarnya, sengkarut masalah di negeri ini juga tak bisa dilepaskan dari buruknya leadership dari para penyelenggara negara.

Hasil amandemen UUD 1945 yang diharapkan membawa menyempurnakan sistem ketatanegaraan dan memperkuat pondasi keindonesiaan, nyatanya membawa sejumlah anomali:

Pertama, setelah amandemen UUD 1945 tidak dikenal lagi Lembaga Tertinggi Negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Semua menjadi Lembaga Tinggi Negara. Praktis Lembaga Tinggi Negara seperti lembaga Kepresidenan, Mahkamah Agung (MA) ,Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi, dan lainnya menjadi “kerajaan” masing-masing. Egosentrisme lembaga mengental.

Dikutip dari tulisan Hatta Taliwang tentang “Keanehan Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”, MPR sebagai tempat bermusyawarah mufakat tertinggi sesuai nilai budaya Indonesia hilang digantikan dengan nilai “voting”, yang terkadang amat transaksional. MPR sebagai tempat mempertanggungjawabkan tugas di masa akhir jabatan pemimpin lembaga tinggi negara lainnnya tidak diperlukan. Presiden cukup di-SK-kan oleh KPU yang beranggotakan 7 orang, yang entah apa kapasitas dan track record-nya.

MPR kini bagaikan macan ompong dan pertanyaan dikerdilkan seolah hanya mengurus “proyek empat pilar” tanpa aura sebagaimana layaknya lembaga negara yang dihormati dan disegani. Dan seiring terdegradasinya fungsi MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara seiring itu pula negara kehilangan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kesinambungan pembangunan juga sulit terwujud karena selalu mengalami bongkar-pasang dari awal sesuai dengan selera dan visi presiden terpilih.

Kedua, jika UUD45 asli memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada Presiden, maka UUD’45 hasil amandemen memberikan kekuasaan yang terlalu besar  kepada DPR. Saat ini, DPR memiliki kekuasaan yang sangat besar, khususnya dalam  pengawasan dan pengangkatan pejabat publik.

DPR punya kewenangan melakukan fit and proper test terhadap calon Hakim Agung, calon Gubernur Bank Indonesia (BI), calon Kepala Polri, calon Panglima TNI, calon dubes, calon pimpinan KPK, hingga direksi BUMN. Anehnya, rekrutmen calon anggota DPR saja oleh partai politik masih dipertanyakan kualitasnya. Tiba-tiba mereka menjadi “penguji” untuk jabatan-jabatan strategis negara. Sehingga yang terjadi adalah ‘sandiwara’ yang dibiayai negara.

Kondisi ini mulai dipandang negatif karena menciptakan politisasi  dan perdagangan kepentingan jabatan-jabatan publik. Hal tersebut ditambah dengan menurunnya  kepercayaan masyarakat terhadap DPR yang sudah tidak dianggap lagi  memperjuangkan kepentingan masyarakat mulai dari kinerjanya yang tidak produktif, kerap berperilaku tak etis, hingga berbagai praktik korupsi di tubuh  DPR.

Ketiga, hasil amandemen juga melahirkan DPD yang sebenarnya hal ini sudah terakomodasi lewat utusan daerah dan utusan golongan di dalam MPR. Dulu menurut Bung Hatta, mekanisme utusan golongan dan daerah dipilih dari orang-orang terbaik di daerah dan lembaga masing-masing untuk menjaga kualitas parlemen. Hal ini sekaligus untuk mengimbangi kelemahan dari rekrutmen anggota DPR yang terbuka:  tanpa syarat kualifikasi individu ataupun kepakaran.

Kini, kedudukan DPD yang seharusnya merupakan salah satu “kamar ” dari sistem perwakilan dua-kamar, bahkan tak jelas karena kekuasaan dan hak-haknya amat terbatas. Akibatnya, prinsip checks and balances diabaikan oleh konstitusi hasil amandemen dalam relasi DPR sebagai representasi rakyat dan DPD sebagai representasi wilayah (teritori). Ironisnya, syarat menjadi anggota DPD pun boleh berasal dari pengurus partai politik. Bukan lagi dari kalangan independen yang dianggap representasi daerahnya.

Keempat, keberadaan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, selain Mahkamah Agung, bukan hanya cenderung merancukan locus kekuasaan yudikatif, tetapi juga menafikan urgensi supremasi kekuasaan yudikatif yang bersifat tunggal sebagai bagian dari prinsip pemisahan kekuasaan dalam presidensialisme. Konflik kelembagaan segi tiga MK-KY-MA adalah dampak dari kerancuan itu. Bukankah sebaiknya MK dan KY masuk ke dalam cabang yudikatif di bawah MA?

Atas segala anomali tersebut, saat ini muncul dua kelompok; (1) yang menghendaki amandemen terbatas mengajukan agar “Haluan Negara” dihidupkan kembali, sekaligus mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang berfungsi mengawal haluan negara, (2) Kelompok yang menginginkan UUD 1945 dikembalikan ke teks asli tahun 1945 untuk menjaga konstitusi supaya tetap murni dan mempertahankan pondasi keindonesiaan.

Namun melihat kekacauan bernegara, kuatnya aroma liberalisasi, serta tidak kompatibelnya hasil empat kali amademen dengan hajat hidup orang banyak, tampaknya pilihan kembali ke UUD 1945 yang asli dengan disertai adendum adalah pilihan rasional. Sebab jika kembali ke UUD asli tanpa adendum, juga akan membuat kekacauan ketatanegaraan dan ratusan undang-undang yang sudah ada.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here