Menguji Ambisi  Densus Tipikor

0
102

SOAL rencana pembentukan detasemen khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi oleh Polri, pernah kita sarankan dalam ruangan ini, agar ditunda dulu realisasinya. Sebab, waktunya tidak tepat. Rencana itu akan diwujudkan di tengah posisi KPK yang sedang dikoreksi oleh banyak pihak. Kita tak menginginkan Polri ikut dalam kekalang-kabutan itu dan mendapat persepsi negatif oleh publik sebagai lembaga yang ikut melemahkan KPK.

Sebab, koreksi terhadap KPK itu dibaca publik sebagai serangan untuk melemahkan eksistensi lembaga pemberantas korupsi itu. Tak bagus bagi citra Polri jika dikesankan seperti itu. Sebab, semestinya, dalam negara yang benar, citra yang baik harus melekat pada setiap lembaga negara. Karena citra yang baik itu menentukan seberapa besar publik dapat menggantungkan harapan mereka.

Namun, melihat perkembangan selama sepekan-dua pekan terakhir, pembentukan itu tampaknya bukan lagi sebatas rencana. Tapi, sudah tinggal menunggu waktunya saja. Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar rencana itu dipaparkan dalam rapat terbatas kabinet dalam yang diselenggarakan minggu depan.

Jadi, ya, sudahlah. Anggap sajalah densus tipikor itu (atau apa pun namanya nanti) tinggal memukul gong peresmian saja.

Nah, sekarang apa yang mau dilakukan? Polrilah yang harus membuktikan bahwa kehadiran densus itu bisa menambah tenaga pemberantasan korupsi. Kapolri menjanjikan, densus ini akan memburu koruptor sampai ke desa.

Bagus, kalau memang demikian. Sebab, jika diikuti data Indonesia Corruption Watch (ICW), 97 persen kasus korupsi terjadi di pemerintahan daerah. Berdasarkan data KPK, hingga Juni 2017 tercatat sebanyak 78 orang kepala daerah terjerat kasus korupsi.

Belum lagi potensi korupsi dari dana desa. Berdasarkan UU Nomor 6/2014 tentang Desa, setiap desa mendapat paling sedikit 10% dari dana perimbangan, atau dana yang membiayai pelaksanaan desentralisasi. Kucuran dana akan langsung sampai kepada desa, tanpa perantara. Tahun ini saja, pemerintah menggelontorkan dana desa Rp60 triliun. Setiap desa mendapat jatah Rp720.442.000, yang menurut PP Nomor 60/2014, diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Inilah peta potensi korupsi di daerah. Kalau Kapolri mengatakan densus akan memburu  sampai ke desa, maka itu ibarat berburu di kebun binatang. Perumpamaan itu hanya punya satu arti: Keterlaluan kalau tak dapat!

Benar, keterlaluan kalau tak dapat. Kata Kapolri, densus ini nanti akan berkekuatan 3.560 personil. Anggarannya, diperkirakan Rp2,6 triliun. Sementara KPK, total personilnya hanya 1.124 orang, termasuk 139 penyelidik, 96 penyidik dan 80 penuntut umum. Anggarannya di tahun 2017 berjumlah Rp734,2 miliar.

Artinya, dari segi personil dan anggaran, densus ini tiga kali lipat KPK.

Dengan kemampuan KPK yang sekarang, sepanjang 2016, mereka sudah menyidik 140 kasus, 99 kasus di antaranya adalah kasus baru pada 2016. Dari jumlah itu, 111 perkara sudah di tahap penuntutan.

Nah, kalau densus tipikor Polri ini tak ingin disebut keterlaluan, dan tak mau dikatakan sebagai bagian dari pelemahan KPK, pakai saja angka-angka ini sebagai patokan. Dengan kekuatan personil dan anggaran tiga kali lipat, maka jumlah kasus yang harus mereka sidik dalam satu tahun anggaran harus tiga kali lipat pula dari KPK. Sederhana, kok, masalahnya.

Memberantas korupsi itu hajat hidup orang banyak. Dan bagi orang banyak, tak penting kucing hitam atau kucing putih yang penting bisa menangkap tikus. Jika kucing tak bisa menangkap tikus, jangan-jangan kucing itu ternyata tikus![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here