Menguji Jokowi

0
101
Presiden Jokowi selama dalam masa pemerintahannya telah membangun aneka proyek infrastruktur, namun para ekonomi menilai proses pembangunan infrastruktur itu ngawur.

TUGAS paling berat bagi seorang presiden bukanlah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Sebab tugas-tugas pemerintahan sudah terdistribusi ke dalam fungsi-fungsi kementerian dan lembaga, yang di dalamnya ada jajaran birokrasi yang telah terbiasa dengan pekerjaan sehari-hari selama puluhan tahun. Bagi Indonesia, misalnya, dengan usia kemerdekaan lebih tujuh dasawarsa ini, birokrasinya relatif sudah mapan. Sehingga presiden cukup memberi aksentuasi saja sesuai kebijakan pokok pemerintahannya.

Presiden memang ibarat nakhoda dalam kapal besar pemerintahan. Tetapi analogi kapal tanpa nakhoda, tak bisa digunakan di sini. Sebab, tanpa nakhoda sekalipun kapal  birokrasi pemerintahan pasti tetap akan berjalan. Para pejabat karir di kementerian atau lembaga itu bahkan jauh lebih menguasai pekerjaan tersebut ketimbang presiden yang duduk di sana hanya karena “keberuntungan” politik”. Justru semakin modern suatu kapal birokrasi, sang nakhoda cukup tidur-tiduran di ruang kendali, karena semua sistem berjalan secara otomatis.

Lalu apa tugas presiden yang paling berat, dan hampir-hampir muskil dilakukan? Tugasnya adalah menjamin pemilihan umum berjalan sesuai prinsip-prinsip universal yang sudah kita sepakati: Luber dan Jurdil.

Penyelenggara pemilu memang KPU. Dan KPU independen dalam melaksanakan tugasnya. Namun independensi KPU itu berbeda independensi lembaga tinggi negara seperti DPR, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. KPU adalah lembaga yang oleh Undang-Undang mendapat mandat melaksanakan sebagian tugas pemerintahan, yakni menyelenggarakan pemilu.

Itu berarti independensi yang diberikan kepada KPU adalah independensi dalam aspek teknis. Definisi independensi KPU harus diartikan sebagai kemandian dalam tata kelola lembaganya saja. Kemandirian tata kelola itulah yang memberi ruang dan keleluasaan kepada KPU agar dapat bekerja secara profesional sebagai penyelenggara pemilu, sehingga pemilu memenuhi prinsip Luber dan Jurdil. Independensi KPU bukan menjadikannya sebagai negara dalam negara, melainkan penegasan untuk tidak berafiliasi atau memihak kepada kelompok politik tertentu.

Pada akhirnya tanggungjawab mensukseskan pelaksanaan pemilu berada di tangan pemerintah, yang puncaknya ada di tangan presiden.

Mengapa tugas ini kita sebut berat? Sebab, dia harus ikut menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip univesal pemilu tadi, agar pemilu sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat tidak melenceng dari nilai sejatinya.

Lalu, kenapa tugas ini kita katakan hampir-hampir muskil? Karena presiden adalah bagian dari kontestan pemilu. Baik sebagai peserta langsung, atau bagian dari peserta. Dalam kasus pemilu kita saat ini, Presiden Jokowi adalah peserta pemilu presiden. Sebagai peserta, dia tentu berusaha menang.

Melihat gelagat agresivitas kampanye Jokowi belakangan ini, usahanya untuk menang nyaris at all cost. Kalau tak pandai-pandai memilah antara posisi sebagai Presiden dan posisi sebagai Calon Presiden, maka “ruang gelap kekuasaan” terbentang di sini. Dalam ruang gelap itu apa pun bisa terjadi, mulai dari yang fair, sampai yang menciderai kejujuran. Pelakunya bisa sang petahana maupun orang-orang yang mendapat manfaat politik dari kedudukan tersebut.

Dalam konteks itulah bisa dipahami mengapa Mendagri Tjahjo Kumolo, misalnya, berkali-kali menyatakan kebohongan bahwa alokasi Dana Desa ada karena jasa Jokowi. Atau Menkominfo, Rudiantara yang viral lantaran ucapan “Yang menggaji kamu siapa?”. Atau Gubernur Jawa Tengah Gandjar Pranowo yang mengumpulkan 31 kepala daerah se-Jawa Tengah dan mendeklarasikan diri untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Serta banyak kejadian yang sama di berbagai daerah.

Belum lagi isu mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan Jokowi yang memang sudah lama menjadi bisik-bisik. ASN memang strategis. Sebab, jumlah mereka sangat signifikan, 4.351.490 orang menurut data Kementerian PAN-RB. Arti strategis ASN tidak hanya soal jumlah, tapi juga posisinya sebagai orang yang berhubungan dengan pelayanan publik. Bawaslu mencatat pelanggaran ASN itu tersebar di 15 provinsi. Padahal, sudah lama diwanti-wanti, agar ASN netral dalam pemilu.

Semakin agresif kampanye petahana, semakin besar “ruang gelap kekuasaan” yang terbentang. Maka ujian sebenarnya bagi Presiden terletak pada besar atau kecilnya ruang gelap tersebut. Nihil sama sekali tentu tak mungkin, karena kekuasaan pasti cenderung korup.

Itu sebabnya kita katakan bahwa pemerintahan Jokowi selama empat setengah tahun ini tengah berada dalam ujian: Apakah dia mampu mewujudkan pemilu yang benar-benar jujur dan adil. Integritas atau kelancungannya sebagai kepala negara ditentukan di sini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here