Menguji Keampuhan Kampanye “Jokowi Dua Periode”

0
291
Jokowi saat dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pembukaan Rakernas III PDIP. Propaganda ‘Jokowi dua periode’ pun mulai didengungkan.

Nusantara.news, Jakarta – Saat ini muncul propaganda memenangkan Jokowi untuk dua periode. Selain Jokowi, tidak ada calon lain yang sanggup memenangkan Pilpres 2019. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Sri Adiningsih dalam diskusi ‘Kenapa Jokowi Harus 2 Periode’ di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (11/3/2018), menyebut alasan mengapa Jokowi harus lanjut ke periode dua. Sebab, masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, seperti menjaga stabilitas ekonomi dan menurunkan angka pengangguran.

Kemenangan dua periode juga diciptakan media-media mainstream pendukung setia Jokowi. Penempatan head-to-head Jokowi versus Islam radikal, Jokowi versus non-NKRI, Jokowi versus mafia, Jokowi versus teroris, Jokowi lawan bandar narkoba, Jokowi lawan preman, Jokowi lawan budaya korup, adalah simplifikasi alias penyederhanaan perang politik Pilpres 2019. Itu bagian dari propaganda.

Sementara di sisi lain, Jokowi selama berkuasa, hampir tidak ada pemberitaan miring terkait pemerintahan. Mobilitas  pemberitaan terlihat sangat tinggi, apalagi melihat Jokowi berkeliling ke seantero Indonesia dengan pesawat ke Presiden ditambah dengan berbagai kegiatan pembagian sertifikat tanah, kartu kartu pintar, dan dana desa. Ini membuat ruang gerak Jokowi semakin leluasa untuk memenangkan Pilpres 2019. Sehingga yang diperebutkan seolah hanya posisi cawapres Jokowi. Parpol-parpol berlomba mendekati Jokowi dan partai pengusungnya, yakni PDI Perjuangan.

Usaha Demokrat mendekati Jokowi tampaknya tidak bisa dipungkiri merupakan bagian dari kebutuhan politik. Kalau sebelumnya Demokrat menjajaki terbentuknya poros ketiga, tapi kini ‘gong’ itu bisa saja berubah. Sebab usaha SBY untuk mendekatkan putranya AHY mendampingi Jokowi sangat kuat.

Bukan cuma SBY dan AHY saja yang terkena magnet, para petinggi Parpol lain tampaknya juga begitu. Semua berbondong mendekati Jokowi untuk menjadi cawapres. Lihat saja Airlangga dari Golkar, Muhaimin dari PKB, Romi dari PPP, Tengku Guru yang merupakan Gubernur NTB, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo hingga Ketua MPR Zulkifli Hasan dari PAN. Bahkan belum lama ini ada wacana menduetkan Jokowi dengan Prabowo Subianto, ketua umum Partai Gerindra.

Ya, semua itu sebenarnya bagian dari propaganda untuk memenangkan Jokowi. Hal ini tentu sudah dirancang jauh hari sebelumnya, di mana ketika Jokowi disandingkan dengan Jusuf Kalla (JK), harapannya pada 2019 Jokowi tidak memiliki pesaing. Pada Pilpres 2014 JK dipilih mendampingi Jokowi pada usia 72 tahun. Terbukti sekarang JK tidak akan menjadi saingan bagi Jokowi di Pilpres 2019. Kalkulasi politik dalam jangkauan 10 tahun ke depan sepertinya memang sudah diperhitungkan secara matang bagi partai politik, terutama PDI Perjuangan untuk tidak akan mencetak lawan berat bagi kadernya dalam laga Pilpres 2024 mendatang.

Dengan tidak adanya lawan berat, maka Jokowi dengan mudah melenggang hingga 2024. Sementara di tahun itu sudah menunggu pengganti Jokowi. PDI Perjuangan saat ini masih mengikhlaskan tampuk kekuasaan dikendalikan petugas partai.  Tapi itu ada masanya. Tentunya PDI Perjuangan sudah menyiapkan pengganti Jokowi sejak 2019. Pengganti Jokowi itulah yang menjadi cawapresnya.

Disiapkan Trah Soekarno

Hingga kini belum muncul calon kuat pengganti Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Pilihannya, Jokowi tetap menjabat dua periode hingga ditemukan pengganti Megawati. Tentu dengan perhitungan jauh ke depan. Minimal target 2024 sudah ada garis keturunan Soekarno kader PDIP yang sudah disiapkan sebagai estafet ikut Pilpres 2024 berikutnya.

Di awal Rakernas PDIP di Bali, Megawati dan Jokowi sudah sepakat. Jokowi maju kembali sebagai capres 2019 setelah bertemu empat mata di Jakarta. Karena itu Mega sudah menyiapkan pendamping Jokowi yang sangat setia dan dipercaya.

Antara Puan Maharani dan Budi Gunawan dari internal PDIP sudah disiapkan Megawati sebagai cawapres Jokowi. Budi Gunawan dinilai paling aman, meski nilai jualnya belum teruji. Paling tidak Budi Gunawan tidak tidak akan menjadi batu sandungan bagi munculnya kader muda PDIP pada Pilpres lima tahun mendatang. Sedang Puan Maharani masih keturunan Soekarno yang bisa menjadi pewaris.

Dalam sejumlah survei, nama AHY memang beberapa kali muncul sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden. Kiprahnya saat maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta dinilai cukup menarik perhatian masyarakat. Sejumlah lembaga survei juga sempat membuat skenario jika AHY bersanding dengan Jokowi.

Survei IndoBarometer menunjukkan jika Jokowi-AHY bisa mendapat elektabilitas 38,6 persen. Bahkan paling unggul dibandingkan skenario pasangan lain, misalnya Jokowi-Gatot Nurmantyo 38,4 persen, Jokowi-Ridwan Kamil 37,5 persen dan Jokowi-Tito Karnavian 37 persen. Survei ini dilakukan pada 1.200 responden di 34 provinsi dengan margin of error: 2,83 persen. Survei dilakukan pada 23-30 Januari 2018.

Dari Poltracking Indonesia pada waktu survei 7 Januari sampai 3 Februari 2018 menghasilkan Jokowi-AHY mendapat elektabilitas sebesar 43 persen, jika berhadapan dengan Prabowo Subianto-Anies Baswedan 30,9 persen. Skenario lainnya, Jokowi-AHY bisa mendapat 50,9 persen jika berhadapan dengan Gatot Nurmantyo-Anies Baswedan yang mendapat 13,1 persen. Survei ini dilakukan dengan metode stratified multistage random sampling, dengan jumlah responden 1.200 di 34 Provinsi. Margin of Error 2,83 persen dan dilaksanakan pada 27 Januari sampai 3 Februari 2018.

Dari PolMark menghasilkan perolehan jika Jokowi bersanding dengan AHY mendapat elektabilitas sebesar 6,8 persen. Angka itu lebih besar jika dibandingkan dengan Jokowi-Sri Mulyani 3,2 persen, Jokowi-Muhaimin Iskandar 2,1 persen, atau Jokowi-Zulkifli Hasan 1 persen. Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin of error 1,9 persen. Ada 2.600 responden yang melakukan survei pada 13-25 November 2017.

Populi Center juga melakukan survei serupa dalam rentang waktu dari 7 hingga 16 Februari 2018. Hasilnya, Jokowi-AHY memperoleh sebesar 50,8 persen jika berhadapan dengan Prabowo-Anies Baswedan yang memperoleh sebesar 27,8 persen. Survei dilakukan dengan multistage random sampling terhadap 1.200 responden dan margin of error 2,89 persen.

Hasil survei Alvara untuk sosok cawapres potensial di 2019 di urutan pertama adalah AHY 17,2 persen, Gatot 15,2 persen, Jusuf Kalla 13,1 persen, Anies 9,3 persen dan Muhaimin alias Cak Imin 8,9 persen. Untuk Cak Imin, dia unggul dalam kategori cawapres potensial dari tokoh Islam dengan 21,7 persen, disusul Anies 14,9 persen dan Jusuf Kalla 7,8 persen.

Meski AHY, Cak Imin, atau Gatot Nurmantyo merupakan cawapres potensial, namun jangan harap Megawati mau melepaskan kursi RI-2 kepada pihak seteru politiknya. Sebab hal itu hanya akan memberi ruang bagi mereka untuk persiapan Pilpres 2024. PDIP tidak mau peluang hilang di depan mata. Karena itu dibutuhkan pewaris Bung Karno atau kader murni PDIP. Jadi untuk cawapres pendamping Jokowi sepertinya sudah close.

Masih Ingat Poros Tengah Gus Dur?

Upaya propaganda ‘Jokowi dua periode’ boleh saja dilakukan. Semua hasil survei boleh saja menempatkan Jokowi di atas angin. Namun jangan lupa dengan fakta sejarah. Adanya poros ketiga, pernah menghempaskan Megawati.

Adalah Gus Dur, sosok yang pernah mengalahkan Megawati. Dia terpilih karena berada di bandul tengah sebagai seorang pluralis, nasionalis dan religius. Sementara Megawati dengan partai pemenang Pemilu tidak terpilih karena dianggap pada bandul kiri. Pada laga berikutnya Amin Rais juga kalah telak karena dianggap terlalu ke kanan atau sangat Islami.

Kemenangan Gus Dur menjadi kejutan besar bagi bangsa Indonesia. Betapa tidak, PDIP yang kala itu menjadi pemenang Pemilu, sudah giat mencari pendamping Megawati. PDIP merasa di atas angin.

Namun kejutan muncul, dimulai ketika Habibie (incumbent) yang diusung Golkar mengumumkan pengunduran dirinya dari calon presiden. Praktis, hanya tersisa Gus Dur dan Megawati.

Pemilihan presiden tahun 1999, kala itu masih menggunakan sistem pemilihan yang dilakukan oleh anggota MPR. Ketika penghitungan mulai dilakukan, Megawati pada awalnya memimpin, namun perlahan dan pasti, perolehan suara Gus Dur yang disokong kubu poros tengah dapat mengimbangi perolehan suara Megawati. Bahkan, keadaan menjadi berbalik ketika pada penghitungan akhir Gus Dur mengumpulkan 60 suara lebih banyak. Gus Dur jadi Presiden.

Saat itu poros tengah sangat cerdas dengan memunculkan tokoh nasional dan mempunyai reputasi internasional yang dapat diterima di kalangan Islam kultural (NU) karena selalu berpihak kepada rakyat bawah (kebanyakan NU).  Gus Dur juga bisa diterima di kalangan Muhammadiyah karena tingkat kecerdasan, integritas dan kemampuannya. Sebaliknya tokoh tersebut dapat diterima oleh kalangan nasionalis kultural/Soekarnois, karena konsep dan rekam jejaknya secara terus menerus selalu berpihak kepada rakyat jelas kemandiriannya sangat kuat visi nasionalisnya.

Kedua kalinya pula, Megawati kalah dari SBY, walaupun wakilnya NU. Padahal saat itu Megawati menjadi incumbent. Namun pada Pemilu Presiden 2004, suaranya kalah dari SBY.

Sah saja kubu Jokowi melakukan propaganda kemenangan dua periode sebagai bagian dari strategi kampanye. Tetapi, politik itu dinamis. Sampai pelaksanaan pemungutan suara di tahun 2019 nanti, berbagai kemungkinan masih bisa terjadi. Posisi leading di tahap awal, bisa berubah jika muncul calon lain yang memposisikan diri sebagai tokoh tengah. Posisi petahana pun belum tentu menjadi jaminan menang. Sebab, dalam catatan pemilu presiden, petahana pernah kalah, dan pernah pula menang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here