Menguji Kebuasan Buwas

1
139

KETIKA Budi Waseso ditunjuk menjadi Direktur Utama Perum Bulog pada 27 April 2018 silam, publik mengapresiasinya sangat tinggi. Ketika itu Presiden Joko Widodo menjelaskan, penunjukan mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) karena “kita perlu orang yang tegas untuk memimpin Bulog”.

Pengertian konotatif dari pernyataan Presiden itu adalah selama ini Bulog tidak dipimpin orang yang tegas, sehingga terjadilah apa yang dipersepsikan publik selama ini bahwa lembaga itu adalah sarang korupsi. Pengetahuan publik tentang Bulog, apa boleh buat, ya memang seperti itu. Coba saja masuk ke mesin pencari di internet, ribuan kasus korupsi di lembaga tersebut langsung terpampang. Mulai dari strata pejabat tertingginya sampai yang paling rendah, dan berbagai perusahaan yang berkait dengan pengadaan atau penyaluran komoditas yang dikuasai Bulog.

Tingginya apresiasi publik terhadap penunjukan Budi Waseso sebagai Direktur Utama Perum Bulog tempo hari, sebenarnya berada dalam konteks tersebut. Budi Waseso, atau biasa disapa Buwas, diharapkan akan memperlihatkan kebuasan yang sama ketika dia masih memimpin BNN. Orang masih ingat usulan buasnya akan menahan bandar narkoba di penjara yang dikelilingi seribu buaya buas. Usulan itu tidak bergurau karena disainnya sudah diserahkannya kepada Presiden Joko Widodo.

Masuknya Buwas ke Bulog disertai harapan publik bahwa dia tidak saja akan menghapus sejarah kelam pengadaan beras di badan tersebut, tetapi juga membasmi mafia-mafia komoditas pangan lainnya. Harapan itu tidak berlebihan karena sepak terjang Buwas selama di BNN dijadikan sebagai tolok ukur. Publik mensimpifikasikan, jika Buwas bisa menangkap mafia narkoba, tentu meringkus mafia beras adalah perkara teramat mudah baginya.

Persepsi publik yang seperti itu juga menyertai perang kata –atau mungkin lebih tepat disebut konflik—antara  Buwas dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal impor beras kemarin.

Seperti ramai diberitakan, di tengah keinginan keras Enggartiasto Lukita hendak mengimpor beras, Buwas mengatakan Bulog sampai menyewa gudang tambahan untuk menampung cadangan beras yang berlimpah. Maksudnya, kita tak perlu impor karena stok lebih dari cukup. Dijelaskannya, stok beras di gudang Bulog saat ini 2,4 juta ton dan bisa mencapai 2,7 juta ton hingga akhir tahun. Itu hampir dua kali lipat dari batas aman cadangan beras nasional di gudang Bulog sebesar 1-1,5 juta ton beras. Impor beras pada saat stok aman, menurutnya mubazir, apalagi di saar nilai tukar dolar sedang tinggi sehingga menguras devisa negara.

Tapi menurut Enggartiasto soal impor sudah diputuskan dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Direktur Utama Perum Bulog. Menteri Perdagangan telah menambah izin impor beras untuk Perum Bulog sebesar satu juta ton, sehingga jumlahnya yang boleh diimpor Bulog menjadi dua juta ton. Enggar menambahkan, soal menyewa gudang bukan urusan kementeriannya. Mendengar kalimat itu, Buwas kontan meradang. “Matamu itu!” rutuknya. Sebab, penuhnya gudang Bulog saat ini adalah konsekuensi dari penugasan pemerintah.

Dalam pandangan publik,  meradangnya Buwas itu sama konteksnya ketika sebagai Kepala BNN dia dulu sering mengamuk tentang mafia narkoba atau tentang lembaga pemasyarakatan yang tak kunjung tertib sehingga para tahanan narkoba masih leluasa mengendalikan perdagangan narkoba dari dalam lapas. Mengamuknya Buwas tentang narkoba dulu diikuti dengan tindakan yang keras untuk pemberantasan peredaran gelap barang terlarang itu. Kini, naik pitamnya Buwas sebagai Dirut Bulog juga diharapkan akan diikuti tindakan keras untuk pemberantasan penyimpangan beras.

Di atas kertas, Buwas bisa memenuhi harapan itu. Dia punya pengalamannya yang panjang sebagai reserse. Selama menjadi polisi, integritasnya bagus. Sikapnya sangat tegas, seperti diakui sendiri oleh Presiden Joko Widodo. Dengan profil seperti itu, kini di depan matanya terpapar aneka kejanggalan soal beras.

Soal kejanggalan impor misalnya, sudah ada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017, yang menemuka 11 kesalahan dalam impor beras, gula, garam, hingga daging sapi. Kesalahan itu antara lain, penerbitan Persetujuan Impor (PI) tanpa koordinasi dari kementerian terkait. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017 BPK, kesalahan impor pangan terjadi karena penerbitan persetujuannya tidak sesuai kebutuhan dan produksi dalam negeri.

Kejanggalan lain, misalnya  ada pernyataan dari Ekonom Rizal Ramli tentang adanya komisi gelap dalam impor beras sebesar US$20-30 per ton. Jika yang dikatakan Rizal ini benar, berarti impor dua juta ton beras itu menghasilkan komisi sekitar US$60-an juta dolar, atau hampir Rp900 miliar.

Rizal tentu tak sembarang bicara. Dia sangat paham silang-sengkarut bisnis beras. Sebab, dia pernah menjabat Kepala Bulog di era Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah Gus Dur lengser, Presiden Megawati mencopot Rizal,  dan menggantinya dengan politikus PDI Perjuangan, Widjarnarko Puspoyo. Pengganti Rizal ini berakhir di penjara karena terbelit kasus beras.

Dengan semua indikasi itu, makin besar harapan publik bahwa Buwas akan menunjukkan kebuasannya sebagai Dirut Bulog, sama seperti ketika dia menjadi Kepala BNN.

Persoalannya, “lingkungan” kedua masalah ini berbeda. Narkoba,  dari hulu sampai ke hilir, adalah bisnis haram. Penyalahgunaan dan peredaran gelapnya diperangi di seluruh muka bumi ini. Semua bersatu untuk memerangi peredaran gelap itu. Dalam peredaran gelap narkoba, kekuatan utamanya adalah para mafia itu sendiri. Tak ada kekuatan resmi negara atau pejabat yang berada di belakangnya. Kalau ada aparat yang terlibat, levelnya menengah ke bawah dan pasti akan ditindak jika ketahuan.

Tetapi dalam bisnis beras tidak begitu. Ini mutlak bisnis yang legal. Kekuatan utama dalam bisnis ini adalah pemerintah. Importasi beras adalah keputusan pemerintah. Bahwa ada kesalahan impor seperti yang ditemukan BPK, tentu ada yang bermain. Aktor yang bermain, ya, pejabat pemerintah sendiri, yang bersimbiosa dengan kekuatan politik dan perusahaan swasta.

Nah, masihkah Buwas buas menghadapi spektrum seperti ini? Sebagai Dirut Bulog, dia bukan lagi penegak hukum. Artinya, kalau kekusutan soal beras ini mau diselesaikan, perlu sinergi antara Bulog dan semua lembaga penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK.

Tanpa itu, pada akhirnya perang kata antara Buwas dan Enggartiasto itu, akan dipandang publik sebagai omong kosong tiada guna.[]

1 KOMENTAR

  1. Selama berkarier bpk jend.Budi Waseso menunjukkan integritas nya..tegas menindak praktek2 ilegal..jujur..bersih..he has nothing to loose..berkarya demi bangsanya..tidak punya interest pribadi..Bagus..kiprahnya..Dari duluuu sudah seperti kanker penyakit korupsi pembelian beras..harus dibasmi..Move on pak Buwas..kami dukung!Allah swt selalu bersama bapak.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here