Menguji Kegilaan Jokowi

0
145

JAUH sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi yang berimplikasi pada kemenangannya dalam Pemilu Presiden, Jokowi sudah sesumbar akan mengeluarkan kebijakan “gila”. Setidaknya dua kali niat bertindak gila itu diungkapkan. Pertama ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2019 di Jakarta, 9 Mei 2019. Kedua sewaktu bertemu aktivis 98 pendukungnya, 16 Juni kemarin.

“Saya dalam lima tahun ke depan, Insya Allah sudah tidak memiliki beban apa-apa. Saya sudah enggak bisa nyalonkan lagi. Jadi, keputusan yang gila, keputusan yang miring-miring, akan kita kerjakan. Apa pun yang paling baik, terbaik untuk negara, akan saya lakukan," kata Jokowi,” katanya.

Luar biasa, kalau betul begitu. Untuk melakukan yang terbaik, adakalanya, orang memang membutuhkan tingkat “kegilaan” tertentu. Apalagi kalau tolok ukurnya jelas: Yang terbaik untuk kepentingan negara.

Asas kepentingan negara itu memang seyogianya menjadi premis dalam setiap kebijakan pemerintahan. Karena kepentingan negaralah yang menjadi dasar, maka mekanisme keputusan “gila” itu tentu saja ditentukan oleh faktor-faktor yang intrinsik dalam kebijakan. Misalnya, aspek planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), staffing (penyusunan personil), directing (pengarahan), budgeting (penganggaran) dan sebagainya.

Salah satu hal yang ingin kita soroti adalah staffing, terkait struktur dan formasi kabinet yang nanti akan dibentuknya. Sebab, tanpa didukung oleh kabinet yang mampu melaksanakan kegilaan dalam perspektif kepentingan negara, bisa dipastikan apa yang disesumbarkan Jokowi itu hanya akan menjadi wacana hampa belaka.

Hal terbaik untuk negara yang dapat dilakukan presiden adalah kebijakan terbaik. Dan kebijakan terbaik itu bisa diputuskan dan dilaksanakan kalau didukung kabinet terbaik.

Jokowi sudah menjanjikan akan membentuk kabinet ahli, tanpa membedakan latar belakang apakah berasal dari partai politik atau profesional. Sudah banyak yang menyarankan kepada Jokowi –bahkan sejak periode pertamanya dulu—untuk membentuk kabinet yang terdiri dari para ahli di bidang kerjanya, zaken kabinet. Dalam periode pertama belum terwujud.

Salah satu kendala utama dalam menyusun kabinet ahli adalah campur tangan partai pengusung. Mereka jelas meminta imbalan kursi kabinet. Sebagai orang yang bukan pemimpin partai, Jokowi jelas amat bergantung pada partai-partai itu. Kalau dia mengabaikan, mana pula ada partai yang mau mendukungnya untuk mencalonkan diri kembali di Pemilu Presiden kemarin.

Nah, kini di masa jabatannya yang kedua, seperti dikatakannya sendiri, dia tak lagi punya beban. Jokowi, karena tidak mungkin lagi mencalonkan diri sebagai presiden untuk ketiga kalinya, jelas dia tak butuh lagi dukungan partai. Bahkan kalaupun semua partai pendukungnya di Koalisi Indonesia Kerja itu menarik dukungan pun, keabsahan kepresidenan Jokowi tak tergerus secuil pun.

Karena itu, setelah dilantik 20 Oktober nanti, di situlah  kesempatan terakhir Jokowi untuk bertindak sebagai presiden yang sebenar-benarnya, agar –lagi-lagi seperti yang diucapkannya sendiri— dapat melakukan yang terbaik bagi negara.

Stop segera kebiasaan menyusun formasi dengan negosiasi. Karena negosiasi pasti berujung pada konsesi, entah politik atau ekonomi.

Apakah itu berarti mengabaikan partai politik pendukung? Tidak juga, sejauh partai merekomendasikan calon menteri yang mumpuni dalam segala segi, termasuk paham arah dan irama permainan Jokowi. Tetapi, kalau calon yang diajukan jauh panggang dari api, Jokowi harus berani menepiskannya dan berkata “I am the boss!”.

Jadi, kualifikasi utama personil kabinet adalah keahlian, dengan semua aspeknya yang terkait, seperti kapasitas, kapabilitas, integritas dan loyalitas. Maka sebetulnya tak soal apakah dia dari partai politik atau bukan. Namun, pada kenyataanya, menteri dari partai memang sering kali terjebak dalam dilema klasik loyalitas ganda: Kepada presiden atau kepada partai. Menggabungkan kedua, tentu saja, nyaris mustahil –walaupun bisa saja terjadi dengan keajaiban.

Kalau demikian, ketimbang membuka risiko, lebih baik tidak sama sekali. Kabinet Jokowi nanti harus benar-benar terdiri dari all the president’s men.

Sangat keliru, jika presiden mengisi portofolio pemerintahan itu dengan orang-orang yang tidak dia kenali betul integritas, kapasitas, kapabilitas dan loyalitasnya. Salah, kalau presiden menunjuk pembantunya yang tidak mengerti kebiasaan, cara kerja atau cara berpikir presiden. Kedua belah pihak harus saling mengenali secara baik. Dan itu hanya bisa ditemukan dari orang dekat, the president’s men.

Tentu saja, semuanya harus diukur secara simultan dengan kecakapan dan kelayakan pejabat bersangkutan menurut standard normatif.

Nepotisme, kata yang paling dibenci dalam era reformasi dan disebut dalam satu tarikan nafas dengan korupsi dan kolusi (dengan istilah KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme), mesti dipahami secara proporsional. Jika ada orang dekat yang memenuhi semua persyaratan tersulit sekalipun, lalu diangkat dalam jabatan tertentu, di mana letak nepotisnya?

Jika presiden mengabaikan syarat-syarat normatif ini, dan hanya mendasarkan pertimbangan kepentingan partai politik, artinya presiden sudah melakukan kesalahan besar. Biasanya kesalahan itu terjadi karena tekanan atau negosiasi politik yang galib terjadi dalam pemerintahan koalisi. Presiden dipaksa menerima orang-orang titipan partai politik pendukung pemerintah, meski dalam segala segi orang tersebut jauh dari parameter paling minimal sekalipun.

Kalau itu yang terjadi, artinya Jokowi gagal mengambil “keputusan gila” seperti yang dijanjikannya, tapi justru menjadi keputusan gila dalam arti harfiah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here