Menguji Kejujuran Capres 

0
47

PESERTA Pemilu 2019, baik pasangan capres-cawapres maupun partai politik, sudah melaporkan dana awal kampanye mereka ke KPU pada hari Minggu (23/9/2018) kemarin. Pasangan capres dan cawapres nomor urut 1, Joko Widodo-Ma’ruf Amin melaporkan dana awal kampanye mereka sebesar Rp11 miliar. Sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, melaporkan rekeningnya sejumlah Rp 2 miliar.

Laporan dana awal ini adalah salah satu dari tiga kewajiban peserta pemilu untuk melaporkan ke KPU. Laporan lainnya adalah sumbangan dana kampanye yang diterima dan laporan akhir penggunaan dana tersebut.

Menurut keterangan anggota bendahara Tim Kemenangan Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Sayfrizal, uang Rp11 miliar terdiri dari uang tunai Rp8,5 miliar dan lainnya berupa jasa. Semuanya berasal dari sumbangan empat perusahaan dan satu penyumbang pribadi. Sedangkan dana kampanye Prabowo-Sandi yang Rp2 miliar berasal dari kantong pribadi Prabowo dan Sandi, masing-masing sebesar Rp1 miliar.

Cukupkah uang itu? Sudah pasti tidak. Politik adalah kegiatan yang hi-cost. Sejujur apapun kegiatan politik, pastilah membutuhkan uang. Apalagi untuk kegiatan seperti pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden. Calon pimpinan eksekutif itu praktis bertempur sendirian, sementara partai hanya sebagai pendukung saja.

Melihat gebyar kampanye presiden pada pemilu-pemilu sebelumnya, jelas tak sedikit uang yang tergelontor ke situ. Calon-calon presiden dan wakil presiden itu harus mencarter pesawat dan helikopter karena mobilitas kampanye yang tinggi. Mereka juga memasang iklan di televisi yang harganya mahal. Belum lagi pengeluaran lain yang sukar menghitungnya. Rakyat kecil mungkin akan terkesima menyaksikan betapa kaya raya para capres itu. Uang mereka bagai air laut, selalu mengalir keluar tapi tak pernah berkurang.

Artinya, pasti akan banyak sumbangan lain yang akan berdatangan.  Menurut UU Pemilu, sumbangan dana kampanye dari penyumbang perseorangan maksimal Rp2,5 miliar, sedangkan sumbangan dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha non-pemerintah paling banyak Rp25 miliar.

Inilah yang perlu diawasi secara ekstraketat. Sebab, jika bercermin pada kegiatan pilkada serentak tempo hari, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 1.119 transaksi keuangan mencurigakan terkait pencalonan dalam pilkada serentak. Rinciannya, 53 transaksi elektronik dan 1.066 transaksi tunai. Jumlahnya jauh lebih besar dari jumlah pasangan calon yang mencapai hanya 569 pasangan yang bertarung di 171 daerah pemilihan.

Itu baru di tingkat pilkada. Logikanya, hal yang sama juga akan terjadi di tingkat pilpres –dan bisa jadi dalam skala, volume dan jumlah transaksi yang lebih besar.

Pengawasan ketat dalam soal dana kampanye ini lebih dari sekadar mematuhi perintah undang-undang. Tetapi ada hal yang lebih substansial, yakni soal moral. Kejujuran dalam soal uang adalah tolok ukur paling dasar untuk menilai bersih tidaknya moral seseorang.

Uang adalah salah satu alat uji yang paling jitu untuk menentukan apakah seseorang layak dipercaya, atau justru termasuk jenis orang yang suka menggunting dalam lipatan. Jika dalam soal ini saja para capres-cawapres itu tidak lulus, maka terlalu besar pertaruhan bangsa ini jika menyerahi mereka tampuk kekuasaan negara.

Memang, tradisi akuntabilitas di negeri memang nyaris nol. Dan khusus untuk dana politik, akuntabilitas itu justru dianggap tabu karena sumber-sumbernya “gelap”.

Maka, sebenarnya ini adalah momen bagi kita semua untuk berpikir dewasa. Akuntabilitas dana politik diperlukan agar proses politik kita berlangsung sehat dan jujur.

Sebab itu semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bersatu dalam semangat memperbaiki keadaan. Para capres-cawapres, para pimpinan partai pengusung, dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu, harus mensukseskan pendidikan akuntabilitas ini dengan serius.

Para akuntan publik yang nanti akan memeriksa laporan keuangan mereka juga harus bekerja professional. Dan rakyat pun harus peduli pada transparansi proses itu. Pengamatan rakyat terhadap proses itu semestinya menjadi tolok ukur menentukan pilihan dalam pemilu nanti. Jika akuntabilitas capres-cawapres tidak terlihat, rakyat harus segera berkata tidak kepada mereka. Sebab, ini soal moral. Dan kita sedang mencari pemimpin yang bermoral.

Akuntan publik yang nanti ditunjuk akan memikul tanggungjawab besar untuk membangun transparansi di negeri ini. Mereka tidak hanya mempertaruhkan profesionalisme dan ketaatan pada kode etik profesinya, tetapi juga mempertaruhkan masa depan bangsa ini.

Jika kita sepakat, bahwa korupsi yang telah melumatkan negara ini harus dipangkas mulai dari pucuk kekuasaan, maka inilah momentum untuk menebaskan pedang melawan korupsi.

Para capres-cawapres yang nanti terpilih harus dipersaksikan di depan publik bahwa mereka benar-benar orang yang transparan, jujur, tidak menerima dana secara tidak halal, serta tertib dalam mempertangungjawabkan setiap rupiah yang masuk ke kas mereka.

Audit secara ketat dan profesional terhadap dana kampanye capres ini penting. Jika tidak, para pemimpin negeri ini nantinya akan tersandera oleh para penyumbang “investasi dana politik”.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here