Menguji Kelas Sandiaga

0
105

CALON Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno, kelihatannya ingin menunjukkan diferensiasinya sebagai daya tarik bagi pemilih. Dalam beberapa kesempatan terakhir, dia sering bicara soal utang luar negeri yang semakin memberatkan. Utang kita, ujar Sandiaga, sudah terlampau banyak. Kalau dia terpilih sebagai wakil presiden dalam pemilu nanti, Sandiaga menegaskan tak ingin bergantung pada utang.

Sebab, utang luar negeri membuat Indonesia secara tidak langsung didikte pihak asing. “Itulah sebabnya, kalau saya menjadi wakil presiden, kita tidak ingin bergantung pada utang, karena kita tidak ingin asing mendikte kita,” ujar Sandiaga ketika bertemu dengan pengusaha UMKM di Surabaya, Selasa (1/1/2019) kemarin.

Alasan itu kita setuju. Selama ini setiap ditanya soal utang yang semakin menggunung, pemerintah selalu berlindung di balik alasan legalistik, bahwa  menurut UU Keuangan Negara, ratio utang maksimal 60% dari PDB. Jadi, kalau masih di bawah itu, pemerintah merasa tidak ada masalah. Sebab rasio utang Indonesia masih berada di 27,5% dari PDB.

Pemahaman pemerintah terhadap utang luar negeri yang terbatas pada pertimbangan legalistik itu sama sekali kurang memperhitungkan aspek politik, misalnya ketergantungan Indonesia kepada asing. Padahal, Pemerintah Jokowi ini sedemikian gagahnya mengumandangkan slogan Trisakti, yang antara lain kemandirian ekonomi.

Sebab, setiap sen utang yang diterima sudah pasti disisipi aneka rupa konsesi yang mendegradasi peran negara dan kedaulatan negara.

Belum lagi dari aspek lain, misalnya kemampuan kapasitas kelembagaan kita. Padahal kapasitas kelembagaan ini menentukan bagaimana utang dikelola secara hati-hati dan ketat, karena menentukan pula kemampuan membayar kembali utang tersebut. Pemerintah merasa punya hak untuk berutang, dan tidak berkewajiban untuk membayar. Sebab, utang berjangka waktu panjang, sementara periode pemerintahan mereka amat singkat. Jadi kewajiban menanggung pembayaran utang itu ada di pundak rakyat.

Oleh karena itu, jika Sandiaga Uno menjanjikan tidak akan berutang ke luar negeri ketika nanti terpilih menjadi wakil presiden, tentunya menarik untuk ditunggu. Selama ini wacana tentang melepaskan diri dari ketergantungan utang luar negeri, baru berupa wacana retoris yang tidak pernah benar-benar bisa diterapkan. Pemerintah yang sekarang pun, ketika menjelang Pemilu 2014, juga berapi-api menjanjikan tidak akan berutang. Tapi toh nyatanya menadahkan juga tangan mereka ke tetangga.

Sandiaga menjanjikan tidak akan berutang, dan dia memberi contoh berhasil membangun jalan tol ruas Cikopo-Palimanan (Cipali) sepanjang 116 km tanpa utang. It’s ok! Kita berbaik sangka saja, Sandiaga memang mempunyai kemampuan dan kiat untuk itu.

Jadi, kalau hasil pemilu besok, suara rakyat ternyata berpihak kepada pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno, janji Sandi sudah terekam di benak publik. Kata sudah diucapkan, tak mungkin lagi dicabut dengan sejuta alasan. Rakyat akan menunggu, dan sejarah akan mencatat, apakah janji Sandi itu bukan hanya sekadar menanam tebu di bibir.

Kita ingin menggarisbawahi soal janji-janji seperti ini. Sebab ini adalah janji seorang calon wakil presiden, yang tentunya tak boleh sembarang diucapkan. Pernyataan calon pemimpin bukan sebatas ucapan man on the street yang boleh bicara apa saja tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan dari calon presiden atau wakil presiden tidak boleh hanya sekadar ucapan kosong, karena itu bisa diartikan sebagai pembohongan kepada rakyat.

Posisi pasangan capres-cawapres penantang memang berbeda dengan pasangan petahana. Petahana akan lebih banyak berkonsentrasi membela diri, dan menambahi janji-janji. Tapi penantang memang harus lebih banyak menggagas sesuatu yang baru, yang belum dilaksanakan atau sama sekali belum terpikirkan oleh petahana.

Asumsi kita, gagasan Sandiaga soal utang luar negeri ini sudah dikaji dengan matang –karena memang begitulah seyogianya konsep seorang calon pemimpin nasional.

Tapi, untuk apa konsep itu sekiranya dia kalah dalam kontestasi pemilu nanti?

Kalau dia yakin dengan konsepnya, tidak ada salahnya diajukan sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah, atau setidaknya menjadi kekuatan bagi koalisi partai yang sekarang mendukung pasangan Prabowo-Sandi dalam menjalankan fungsi penganggaran di DPR.

Di sinilah nanti akan terbukti apakah gagasan itu hanya sekadar retorika kosong kampanye politik, atau memang pemikiran yang patut disebut sebagai konsep.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here