Menguji Kewarasan KPK di Sumber Waras

1
104
Para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti mengulur-ulur waktu dalam menangani kasus RS Sumber Waras

Nusantara.news, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penyelidikan atas kasus RS Sumber Waras masih berlanjut. Tim penyelidik masih mendalami kasus untuk mendapatkan alat bukti.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya pernah melakukan gelar perkara atas penyelidikan Sumber Waras. Dalam gelar perkara, penyidik dan penuntut umum menyatakan kasus Sumber Waras belum memenuhi syarat untuk naik ke tahap penyidikan.

“Makanya kita tidak berani dan belum memutuskan menghentikan RS Sumber Waras. Silakan didalami lebih lanjut, ada masukan penuntut umum, ada masukan penyidik. Itu yang harus ditindaklanjuti penyelidik untuk mendapatkan alat bukti yang diminta penuntut umum maupun penyidik,” ujar Alexander dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR beberapa hari lalu.

Jawaban ini disampaikan Alexander menjawab pertanyaan Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo. Kepada pimpinan KPK, Bambang menanyakan tindak lanjut penanganan Sumber Waras. “Ini gimana, masuk nggak? Jalan nggak? Apa masuk di laci?” tanya Bambang dalam RDP.

Alexander menjelaskan dalam penyelidikan, KPK menggunakan jasa penilai independen. Jasa penilai ini digunakan untuk menyokong kebutuhan penanganan kasus.

Pernyataan itu, tidak lebih baik dari pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo saat puncak kasus ini meledak. Agus mengatakan dalam kasus RS Sumber Wars tidak ada niat jahat.

Mengecewakan

Tentu saja pernyataan kedua petinggi KPK ini benar-benar mengecewakan, bagaimana mungkin sebuah kasus yang sudah sangat terang benderang dan didukung oleh dua hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penyelesaiannya seperti tidak tegas, main-main (buying time), bahkan KPK terkesan diskriminatif.

Paling tidak ada beberapa hikmah penting yang perlu ditarik dari sikap KPK yang tidak tegas, main-main (buying time) dan terkesan diskriminatif dalam kasus Sumber Waras.

Pertama, hukum dan sejarah hukum tidak pernah mengadili niat pelaku, hukum itu fokus pada penanganan delik yang dilakukan pelaku. Dalam kasus Sumber Waras, deliknya jelas yakni perbuatan merugikan keuangan negara senilai Rp191,33 miliar. Namun KPK membelokkan isu terkait penanganan delik hukum menjadi niat pelaku.

Kedua, KPK benar-benar tidak konsisten dalam menyikapi hasil audit BPK. Sudah banyak kasus yang berbasis audit BPK dan dipakai acuan KPK dalam penyelesaiannya. Seperti seperti kasus Hambalang, Bank Century, potensi korupsi PT Pelindo II oleh RJ Lino, penyalahgunaan dana operasional menteri oleh Jero Wacik, kasus travel check Miranda Gultom.

Tapi dalam kasus Sumber Waras, KPK menolak hasil audit BPK. Padahal BPK melakukan audit investigasi kasus Sumber Waras atas perintah KPK. BPK dua kali mengaudit Sumber Waras, pertama, audit laporan atas laporan keuangan daerah DKI yang dilakukan pada 2013. Kedua, berdasarkan permintaan KPK, pada Juli 2015, BPK diminta melakukan investigasi, dan telah melakukannya lalu diserahkan ke KPK. Tapi KPK malah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan meminta audit independen.

Ketiga, KPK telah melecehkan BPK sebagai lembaga resmi pemeriksa dengan mengabaikan hasil auditnya atas Sumber Waras. Karena BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara.

BPK memiliki dasar hukum serta peraturan yang menjadi acuan utama dalam setiap proses audit yang dilakukannya, seperti UU No 17/2003, UU No. 15 tentang BPK, Peraturan BPK No. 01 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara serta dilengkapi dengan Peraturan BPK No. 2 tahun 2007 tentang Kode Etik BPK.

Dengan pengabaian hasil audit BPK oleh KPK dalam kasus Sumber Waras, maka KPK benar-benar telah merusak tatanan kenegaraan.

Keempat, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 4/2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 4/2016). SE ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

Pada Bagian A angka 6 SEMA Nomor 4/2016 disebutkan bahwa, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, artinya badan-badan audit lain selain BPK, tidak berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara. Badan-badan audit lainnya, termasuk BPKP, hanya berwenang mengaudit dan memeriksa pengelolaan keuangan negara. Dengan KPK mengabaikan hasil audit BPK, maka sama saja melecehkan MA sebagai institusi hukum tertinggi.

Kelima, Ketua Yayasan Sumber Waras Kartini Muljadi mengembalikan uang hasil penjualan Sumber Waras senilai Rp355 miliar. Padahal Pemprov DKI telah mengeluarkan dana Rp755 miliar pada 31 Desember 2014 pada malam hari. Kemana kelebihan uang pembelian senilai Rp400 miliar? Mengapa dilakukan pada malam hari di akhir tahun? Fakta hukum ini seperti diabaikan pula oleh KPK.

Keenam, pada 27 Juli 2017, sesaat setelah dilantik menjadi Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan, bahwa dirinya bersedia mengembalikan uang negara jika ditemukan adanya kerugian. Ini merupakan sebuah pengakuan bahwa ada potensi kerugian negara sebagaimana hasil audit BPK dan kesediaan Djarot mengembalikan juga sebuah kejujuran yang selama ini disembunyikan.

Ketujuh, Andi Zoelkarnain (Choel) Mallarangeng mengaku menerima uang kasus Hambalang dan telah mengembalikan uang senilai Rp2 miliar dan US$550.000 pada 2013. Tapi toh pengadilan tetap menghukum Choel 3,5 tahun penjara karena dinilai telah menjadi justice collaborator. Artinya, berapapun kerugian negara yang dikembalikan Pemprov DKI, tidak menghilangkan delik pidana bagi pelakunya.

6 Temuan itu

Sebagai bahan refreshing, ada baiknya kita menengok Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP BPK LKPD), sedikitnya ada enam penyimpangan dalam proses pengadaan tanah RS Sumber Waras.

Pertama, penunjukan lokasi pengadaan tanah Sumber Waras senilai Rp755,6 miliar oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak sesuai ketentuan. Yakni UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Kedua, disposisi Plt Gubernur DKI Jakarta yang memerintahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI untuk menganggarkan dana pembelian tanah RS Sumber Waras senilai Rp755,6 miliar dalam APBD Perubahan 2014 tidak sesuai ketentuan.

Ketiga, penetapan lokasi tanah untuk pembangunan RS Jantung Khusus dan Kanker Pemprov DKI tidak melalui proses studi kelayakan dan kajian teknis yang wajar dan terindikasi bersifat formalitas.

Keempat, proses pembalian tanah Sumber Waras dilakukan pada saat Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) masih terikat perjanjian jual beli tanah dengan pihak lain (PT Ciputra Karya Utama) dengan harga yang lebih rendah. Namun dibeli oleh Pemprov DKI dengan harga lebih tinggi senilai Rp191,3 miliar.

Kelima, pihak YKSW menyerahkan fisik tanah kepada Pemprov DKI tidak sesuai dengan yang ditawarkan dengan selisih harga tanah senilai Rp484,6 miliar

Keenam, akta pelepasan hak dan pembayaran telah dilakukan kepada YKSW senilai Rp755,6 miliar sebelum pihak YKSW memenuhi kewajibannya membayar tunggakan PBB RS Sumber Waras senilai Rp6,6 miliar

Keenam fakta temuan BPK ini juga termasuk yang diacuhkan oleh KPK. Sehingga pengabaian demi pengabaian KPK atas kasus Sumber Waras, cukup terang benderang bagi kita untuk menyatakan bahwa KPK sangat diskriminatif dalam penanganan kasus Sumber Waras.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here