Menguji Konsep Partai Politik

0
142

PARTAI politik peserta pemilu 2019 sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Itulah 14 partai yang akan berburu kuasa di pemilu nanti. Apakah hanya kuasa yang mereka kejar?

Kalau mendengar pidato para pimpinan partai-partai itu dalam acara pengundian nomor urut di KPU kemarin, bukan hanya kuasa yang mereka buru. Tapi ada sisi idealistik yang hendak mereka perjuangkan dalam menjalankan fungsi partai politik peserta pemilu. Salah satu kesamaan mereka adalah berjanji untuk berpihak kepada kepentingan rakyat, menjaga sistem demokrasi dan mempertahankan NKRI.

Benarkah demikian? Itulah yang perlu diuji terlebih dahulu. Bisa ditelusuri, misalnya, dari rekam jejak sikap dan perilaku politik mereka selama ini. Atau dari sistematika filosofi, visi sampai program. Dari sistematika itu akan terlihat apakah janji-janji itu sesuatu yang realistik atau semata janji manis yang menggantang asap?

Partai politik peserta pemilu memang perlu diuji apa yang akan mereka lakukan jika kelak mereka memerintah negeri ini. Selama ini kita tak pernah mendengar platform, konsep atau visi sebuah partai politik terhadap pembangunan bangsa. Publik hanya dijejali iming-iming agar memilih tanda gambar atau tokoh mereka dalam pemilu. Tapi, apa alasan rasional sehingga memilih mereka tidak pernah dijelaskan. Sehingga publik juga tidak tahu apa untung ruginya jika partai tersebut dipilih. Partai-partai politik masih mencoba menggali sentimen emosional pemilih untuk menjatuhkan pilihan.

Siapa yang harus menguji janji-janji partai itu? Masyarakat secara langsung belum memungkinkan. Sebab, seperti biasa, interaksi partai dengan masyarakat itu hanya terjadi setiap menjelang pemilu. Di luar itu, partai politik sangat berjarak dengan masyarakat, yang notabene menentukan hidup mati mereka di ajang kontestasi pemilu.

Peran masyarakat itu mestinya diambil-alih oleh lembaga-lembaga yang ada. Komnas HAM, misalnya, bisa menggali konsep partai-partai peserta pemilu itu mengenai komitmen tentang HAM atau bagaimana menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu jika mereka nanti duduk di pemerintahan.

Elemen masyarakat lain perlu mengikuti langkah itu. Gerakan perburuhan, misalnya, harus juga menanyai partai politik tentang konsep mereka dalam ketenagakerjaan, pengentasan pengangguran, pemberdayaan serikat buruh, hubungan industrial, profesionalisme, upah, perlindungan buruh migran dan lokal, antisipasi masuknya tenaga kerja asing, dan sebagainya.

Kalangan pengusaha juga mesti tahu juga apa konsep partai politik dalam membangun ekonomi, perpajakan, industrialisasi, investasi dan segala rupa masalah ekonomi. Hal yang sama juga harus dilakukan oleh kalangan pendidikan. Sebab, pendidikan kita seolah jalan di tempat, dan tidak menghasilkan produk pendidikan yang bermutu. Padahal, semua negara maju merintis kesuksesan mereka melalui peningkatan kualitas pendidikan bangsanya.

Begitu juga dengan para aktivis pemberdayaan perempuan, aktivis mahasiswa, pers, atau bahkan para penyandang cacat. Semuanya harus bertanya kepada partai politik tentang apa yang akan mereka lakukan.

Sebab, kita tidak bisa menyerahkan nasib bangsa ini kepada partai politik yang tidak punya konsep dan rencana. Akan makin gelap nasib negeri ini jika dikelola oleh orang-orang yang tak tahu harus berbuat apa ketika mereka duduk di kursi kekuasaan.

Dari berbagai dialog itu nanti akan terpapar jelas seberapa hebat sebuah partai politik. Apakah mereka hanya sekumpulan orang-orang penghamba kekuasaan belaka, atau justru pribadi-pribadi yang memasuki dunia politik dengan berbekal konsep jitu membangun negara.

Kita kerap mengatakan dalam ruangan ini, betapa reformasi politik yang kita lakukan hanya menghasilkan berkarung-karung politisi kagetan, tapi gagal membibitkan negarawan.

Untuk menjawab bahwa reformasi memang berhasil memberikan perubahan signifikan pada substansi berpolitik, tidak ada pilihan lain agar partai menerima undangan Komnas HAM, atau siapa pun yang mengundang nantinya. Bahkan, akan lebih bermanfaat dalam aspek publikasi, jika partai politik itu yang “menyerang” lebih dulu, dengan mendatangi kandang-kadang macan itu.

Partai politik, jika benar klaim mereka sebagai agent of development,  harus mendidik masyarakat dengan membangun dukungan dengan basis ketertarikan rasional, dan bukan ketertarikan emosional. Di sinilah integritas para pemimpin politik diuji. Jika benar para pemimpin partai itu mengklaim dirinya sebagai pemimpin sejati bagi bangsa, mereka seyogianya tak hanya memainkan rasa, tetapi juga mengasah logika bangsanya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here