Menguji Reputasi PKS di Pilpres 2019

0
242

Nusantara.news, Jakarta – Siapa tak kenal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang pernah digelari “The Phenomenal Party” (partai fenomenal) ini serupa kuda hitam di awal kemunculannya. Setelah bertransformasi dari Partai Keadilan (PK) pada pemilu 1999 menjadi PKS pada pemilu 2004, partai yang mengusung slogan bersih, peduli, dan profesional ini membuat gerakan dan gebrakan di luar nalar politik para analis.

Betapa tidak, pada pemilu pertamanya, PK hanya mampu meraih 1,436,565 suara atau 1,36 persen dengan tujuh kursi di DPR. Namun lima tahun kemudian, sebagaimana pengakuan Greag Fealy dan Anthony Bubalo, dua peneiliti Islamis dari Australia, mengatakan bahwa PKS mencatat rekor sebagai satu-satunya partai dengan keberhasilan luar biasa pada pemilu 2004. Perolehan suara PKS menjadi  8,325,020 atau sekitar 7, 34 persen, meningkat signifikan hingga lima kali lipat.

Dengan perolehan itu, PKS pun berhak mendudukkan 45 wakilnya di DPR dan menempati peringkat keenam partai dengan suara terbanyak. Bahkan, Presiden PKS saat itu, Hidayat Nur Wahid, terpilih sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan 326 suara, mengalahkan Sutjipto dari PDI-P dengan 324 suara. Setelah terpilih sebagai Ketua MPR, Hidayat menyerahkan jabatan presiden kepada Tifatul Sembiring.

Pada Pilpres 2004 itu pula, partai kader yang dideklarasikan di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, pada 20 Juli 1998 ini, mulai memasuki lingkaran istana. Sebabnya, PKS yang semula mendukung pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo yang kalah di putaran pertama, akhirnya mengalihkan dukungan kepada Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla  (SBY-JK) di putaran kedua. Pasangan ini kemudian keluar sebagai pemenang. Setelah itu, PKS terus mendukung 5 tahun pemerintahan SBY dan mendapatkan jatah menteri.

Reputasi PKS kian meroket. Pada pemilu berikutnya (tahun 2009), PKS berhasil meraih total 8.206.955 atau 7,88 persen. Hasil ini membuat kursi PKS di Senayan meningkat menjadi 57 kursi. Kenaikan raihan suara yang cukup signifikan ini melejitkan PKS menjadi satu-satunya partai Islam yang bertengger di posisi keempat perolehan suara terbanyak di bawah Partai Demokrat, Golkar, dan PDIP. Capaian ini juga membuat PKS semakin diperhitungkan dalam percaturan politik nasional. Tak sedikit pengamat yang memperkirakan partai ini suatu saat bisa menembus posisi tiga besar dan menjadi partai berhaluan Islam nomor satu di Indonesia seperti Partai Masyumi di masa pergerakan.

Di Pilpres 2009, PKS juga berhasil membawa SBY yang berpasangan dengan Boediono melanjutkan jabatan hingga periode kedua. PKS kembali mendapatkan jatah menteri di kabinet. Salah satunya adalah Tifatul Sembiring yang ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Setelah menjabat menteri, Tifatul melepas jabatan Presiden PKS dan menyerahkan ke Luthfi Hasan Ishaaq.

Namun jelang Pemilu 2014, badai akhirnya datang juga. Pada 2013, Luthfi Hasan Ishaaq ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap impor daging sapi. Luthfi Hasan kemudian mundur dan posisinya diambil alih oleh Anis Matta. Inilah masa tersulit dan ujian mahaberat bagi reputasi partai dakwah, baik dari sisi elektoral maupun citra sebagai partai yang dikenal paling bersih. Sejak saat itu, publik mulai mengalihkan pandangan dari PKS. Imbas dari kasus ini, suara PKS anjlok di Pemilu 2014: hanya mendapatkan 8.480.204 suara atau 6,79 persen.

Partai ini kehilangan 17 kursi di Senayan, sehingga tinggal memiliki 40 kursi saja. PKS juga gagal membawa Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memenangkan pemilihan presiden. Di saat seperti itu, PKS mulai bebenah. Di antaranya dengan merombak struktur kepengurusan dan mencoba mempeluas pangsa pasar, di samping melontarkan narasi-narasi keberpihakan pada rakyat.

Namun di tengah upaya pemulihan reputasi partai, batu sandungan menghadang. Salah satunya, pernyataan-pernyataan Fahri Hamzah yang kontroversial, utamanya serangan terhadap KPK dan geture politiknya yang di luar mainstream PKS. Karuan saja, serangannya pada KPK selain tak disukai rakyat dan bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi, juga dengan status kader PKS yang melekat pada diri Fahri berdampak buruk bagi PKS: muncul persepsi publik bahwa PKS partai prokoruptor, anti-KPK, dan ujungnya bisa merugikan secara elektoral. Pada 2016, Fahri akhirnya dipecat. Bukan semata-mata lantaran “mulutnya”, Fahri juga dianggap melanggar disiplin partai.

Kini, jelang Pemilu 2019, PKS yang berada di bawah kepemimpinan Sohibul Iman menargetkan mampu meraih 12 persen suara pada Pemilu Legislatif 2019. PKS pun menyusun target politiknya, dimulai dari pilkada 2018. Presiden PKS menuturkan, partainya menargetkan kemenangan pada Pilkada Serentak 2018 sebesar 60 persen. Target 60 persen ditetapkan PKS mengacu pada hasil Pilkada Serentak 2015 dan 2017. Pada Pilkada 2015, PKS berhasil meraih kemenangan sebesar 52 persen. Sedangkan pada 2017 PKS meraih 56 persen kemenangan.

Tentu saja, peluang PKS merebut kembali hati rakyat masih ada. Kemenangan Pilkada DKI 2017 dan gelombang kebangkitan umat Islam yang ditandai gerakan 212 serta isu-isu miring terhadap pemerintah seperti tak pro-Islam, PKI, pro-asing (Cina), dan kriminalisasi ulama, menjadi momentum awal partai berbasis massa Islam ini kembali unjuk gigi. Terlebih, elektabilitas presiden Jokowi yang terus menurun dan performa pemerintah yang dianggap “gagal” memperbaiki taraf hidup rakyat. Di luar itu, kader PKS yang dikenal solid, ideolgis, terdidik, dan pekerja keras dalam menggerakan mesin politik, membuka celah terdongkraknya suara PKS di Pemilu 2019 mendatang.

Hanya saja, partai berlambang padi dan bulan sabit kembar ini terkesan tidak mempunyai hubungan emosional yang kuat dengan calon pemilih non-kader (simpatisan dan massa mengambang). Jika tak dikelola dengan baik, kedua kelompok pemilih ini bisa lari dari PKS dan memutuskan memilih partai lain. Di samping itu, beberapa tahun terkahir PKS belum muncul ke permukaan dengan narasi-narasi politik yang fresh dan memikat, serta tak cukup memiliki banyak tokoh yang tampil di muka publik sebagai solidarity maker dan pembawa magnet suara yang tinggi.

Pilpres 2019, Koalisi Terakhir PKS-Gerindra?

Menghadapi Pilpres 2019, PKS sudah secara resmi mengumumkan sembilan kader yang akan diusung sebagai capres atau cawapres. Mereka adalah Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf, Presiden PKS Sohibul Iman, mantan presiden PKS Anis Matta, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzamil Yusuf, serta Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Pengumuman sembilan nama capres dan cawapres PKS itu menurut beberapa pengamat dinilai bagian dari strategi meningkatkan daya tawar partai sekaligus mengukur respons publik terhadap para kader yang dimunculkan. Apalagi, hingga sekarang hanya PKS partai di parlemen yang belum pernah menempatkan kadernya sebagai capres maupun cawapres di ajang kontestasi pemilu presiden. Partai ini baru sebatas “digdaya” menjadi mesin pemenangan di balik panggung bagi “para capres-cawapres” dari partai lain.

Sebagai contoh, PKS sukses mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) pada Pilpres 2004. Di Pilpres 2009, PKS pun gemilang melapangkan pasangan SBY—Boediono kembali ke istana. Terakhir, di Pilpres 2014, PKS mendukung pasangan Prabowo Subianto—Hatta Rajasa. Memang gagal dengan selisih suara yang tipis dari pasangan Jokowi-JK. Akan tetapi, rekan sekoalisi dan publik mengapresiasi loyalitas dan totalitas PKS dalam memenangkan kandidat yang diusungnya. Sayangnya, PKS belum teruji kehebatannya dalam mengantarkan kadernya sebagai capres ataupun cawapres di ajang pilpres.

Sementara partai lainnya seperti PDIP pernah menjadikan Megawati Soekarnoputri sebagai capres di Pilpres 2004 dan 2009. PPP pernah menjadikan Hamzah Haz sebagai capres di Pilpres 2004. Kemudian PAN pernah menjadikan Amien Rais sebagai capres di Pilpres 2004 dan Hatta Rajasa sebagai cawapres di Pilpres 2014. Selanjutnya PKB – meski belum pernah menempatkan kadernya sebagai capres dan cawapres di pilpres—namun partai ini setidaknya pernah menjadikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden di tahun 1999. Tak ketinggalan, Partai Demokrat pun sukses mencapreskan SBY tahun 2004 dan 2009 menjadi RI-1.

Hanura yang saat ini menjadi partai dengan perolehan kursi terendah di Parlemen Senayan, bahkan pernah menjadikan Wiranto sebagai cawapres di Pemilu 2009 mendampingi JK. Begitu pula Gerindra, pernah menempatkan Prabowo sebagai capres di Pilpres 2014, dan kemungkinan dimajukan kembali pada PIplpres 2019. Sementara partai Golkar yang berjaya di era Orde Baru dan bahkan menjadi “bulan-bulanan” massa di masa awal reformasi, percaya diri menjagokan cawapres JK di Pilpres 2004, capres pada Pilpres 2009, dan kemudian cawapres kembali di Pilpres 2014 .

Karena itu, langkah PKS menyodorkan sembilan nama sebagai capres/cawapres bisa jadi sebagai titik awal menjawab tantangan itu. Namun, di tengah romantisnya PKS dengan sahabat karibnya Gerindra, langkah itu pun terbilang amat berani. Sebab, pengumuman sembilan capres dan cawapres PKS ini bisa membuyarkan impian Gerindra untuk kembali bergandeng tangan dengan PKS.

PKS bisa saja sedang mengirim pesan bahwa mereka tidak lagi ingin didikte oleh sahabatnya tersebut. Selama ini, PKS tampak hanya mengikuti keinginan Gerindra dan Prabowo. Pada pemilu 2014, nama kader partai nomor tujuh di Pemilu 2014 ini tidak dipilih untuk mendampingi Prabowo. Koalisi lebih memilih Hatta Rajasa dari PAN untuk mendampingi Prabowo. Kondisi serupa terjadi pada berbagai gelaran Pilkada.

Pada Pilgub Jabar 2018 misalnya, PKS harus mengalah dari Gerindra dan hanya memperoleh kursi cawagub. Padahal, PKS adalah pemilik gubernur dua periode di tanah Pasundan itu dan raihan kursi partai ini lebih tinggi ketimbang Gerindra. Di Pilgub Jakarta 2017, nasib mereka lebih tragis lagi. Nama kader mereka Mardani Ali Sera, tak dipilih dan kalah mentereng dari kader Gerindra Sandiaga Uno. Namun bukannya “kecewa”, sikap mengalah PKS justru ditunjukkan dengan kinerja all out sebagai pemimpin tim sukses Anise-Sandi di bawah Mardani Ali Sera yang mengantarkan pasangan ini memenangkan kontestasi di DKI.

Kini, meski mengajukan calon sendiri, tapi PKS memahami bahwa dari perhitungan suara, Gerindra yang paling besar di koalisi ini. Oleh sebab itu, Mardani memaklumi jika Gerindra yang nantinya mendapat jatah kursi capres. “Koalisi PKS-Gerindra sudah cukup memenuhi syarat presidential threshold. Hal ini karena PKS memiliki 40 kursi dan Gerindra 73 kursi yang jika ditotal berjumlah 112. Jadi cukup 20 persen kursi (dari total 560 kursi DPR) kalau Gerindra sama PKS mau maju capres cawapres,” kata Mardani.

Koalisi PKS-Gerindra: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengadakan pertemuan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto membahas Pilpres 2019

Di Pilpres 2019, PKS memang “berhak” mendapat giliran sebagai cawapres yang dipilih Prabowo, tapi partai ini tak bisa maju sendiri dalam Pilpres 2019. PKS harus berkoalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Gerindra sendiri tampak masih mengharapkan ‘sekutu politiknya’ ini tetap mau mendukung Prabowo. PKS amat penting bagi Gerindra mengingat loyalitas kader dan kemampuan PKS dalam memobilisasi massa yang luar biasa. Partai berlogo Garuda ini terlihat sudah sehati dengan PKS sehingga tidak ingin bersusah payah mencari kawan koalisi baru.

Akhirnya, PKS tampaknya akan mengalah lagi. Sebab selain sembilan kader yang diajukan belum memiliki elektabilitas dan popularitas yang memadai, juga jika dipasangkan dengan Prabowo masih belum “aman” secara elektoral. Keduanya selama ini dipersepsikan berasal dari kelompok politik sejenis (Islam politik, kanan, dan kelas menengah atas) sehingga tak terlalu menolong mendongkrak elektabilitas, utamanya untuk mencuri kantong suara lawan.

Namun, Guru Besar Universitas Airlangga Kacung Marijan mengungkapkan hal berbeda. Dia tidak setuju jika Prabowo dianggap sebagai tokoh religius Islam. Menurutnya, Prabowo tetaplah seorang nasionalis, meskipun dengan basis pendukung religius Islam. Yang menjadi soal, Prabowo terkunci oleh persepsi bahwa pendukungnya hanya segmented dari kalangan kanan.

Karena itu, kubu Prabowo perlu mematahkan persepsi itu dengan memperluas basis pendukung dari kalangan kiri, tengah, anak muda milenial, dan memproduksi wacana-wacana kemajemukan. Salah satu cara barangkali dengan menggaet koalisi politik, bahkan cawapres, yang merepresentasikan corak dari lawan politik.

Dari titik ini, PKS akan kembali realistis ‘melepas’ sembilan kadernya ke tokoh lain yang dianggap lebih unggul baik dari segi elektabilitas, popularitas, maupun kualitas untuk menjadi cawapres Prabowo. Atau pilihan lain, PKS dan Gerindra memunculkan nama capres baru selain Prabowo. Ini mengingat sejumlah survei yang menempatkan elektabilitas Prabowo terpaut cukup jauh dari capres petahana Jokowi.

Pertanyaannya, apakah selepas Pilpres 2019, koalisi PKS-Gerindra masih akan berlanjut di Pilpres 2024 seiring “pensiunnya” Prabowo sebagai capres? Entah. Yang jelas, pada pilpres-pilpres selanjutnya, PKS seharusnya sudah mampu menawarkan capres/cawapres sendiri dengan ketokohan yang punya elektabilitas tinggi dan memikat publik. Tak hanya sukses sebagai tim pemenangan, tetapi digdaya sebagai aktor utama di panggung pencalonan RI-1 dan R1-2 mendatang. Begitulah sejatinya partai besar.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here