Mengukur Kekuatan Kandidat di Pilgub Jatim

0
126
Jelang Pilkada di Jatim

Nusantara.news, Surabaya – Direktur Eksekutif Surabaya Survei Center (SSC) Mochtar W Oetomo menyebut, aroma jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018 terus menarik perhatian banyak pihak. Dosen yang juga pengamat politik itu mengurai, munculnya Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf menambah serunya kontestasi.

Tak hanya karena keduanya sama-sama kader Nahdlatul Ulama (NU) asal Jatim, tetapi juga karena keduanya pernah bertemu dan ‘tanding’ di Pilgub Jatim dua periode sebelumnya. Saat itu, dua periode berturut-turut pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa 1), menyisihkan pasangan Khofifah-Mujiono (Kadji Mantep). Begitu pun di periode kedua, Khofifah-Herman Surjadi Sumawiredja.

Setelah mendapat dukungan Partai Golkar dan NasDem, menyusul kemudian Partai Demokrat, sangat dimungkinkan partai lainnya, PAN, PKS akan menyusul meski hingga saat ini belum menentukan pilihan.

“Hari ini Khofifah ke PPP, berikutnya kemungkinan besar Hanura dan lainnya,” ujar Mochtar, Kamis (19/10/2017).

Mochtar menyebut peta itu bisa beda, jika PDIP mengusung calon sendiri baik Tri Risma atau Djarot.

Dia menyebutkan, alasan Partai Golkar, NasDem, PPP, dan Hanura kompak mengarahkan dukungan ke Khofifah di antaranya, pertama, karena Khofifah sangat berpeluang besar untuk bisa memenangkan Pilgub Jatim 2018. Kedua, track record Khofifah yang cukup baik selama dua kali menjabat menjadi menteri. Ketiga, karena koalisi partai pendukung Jokowi dan karena Khofifah mendapat restu dan didukung oleh Jokowi.

“Untuk Demokrat, menurut perhitungan politik sama pertimbangannya. Karena track record Khofifah yang cukup baik selama dua kali menjabat sebagai menteri, memiliki banyak pengalaman. Ketiga, dukungan Demokrat karena ada kemungkinan besar dapat jatah slot cawagub. Karena Demokrat punya kursi terbanyak (13 kursi) diantara partai pendukung Khofifah lainnya. Keempat, kemungkinan ada deal antara SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Jokowi soal pengganti Khofifah di posisi Menteri Sosial atau bahkan deal di Pilpres 2019,” urainya.

Dosen di Universitas Trunojoyo, Bangkalan, Madura itu juga menegaskan, bahwa kekompakan partai koalisi tersebut mendukung Khofifah adalah berharap dan yakin menang di Pilgub Jatim. “Sangat jelas menang jika komposisi partainya seperti itu,” tambah dia.

Lanjutnya, kekompakan partai politik yang akan mengusung Khofifah tampaknya akan kuat karena memiliki keyakinan siapa pun yang akan mendampingi, pasangan Khofifah punya peluang besar untuk menang.

Kedua, karena akan mendapatkan akses ekonomi politik jika ‘jagonya’ menang di Pilgub Jatim. Dan, akan menjadi jembatan untuk kestabilan menghadapi putaran di pemilihan legislatif (Pileg) dan saat putaran pemilihan presiden (Pilpres) 2019 digelar.

Kemudian, harapannya di Pilpres 2019, di antaranya, pertama, mereka akan satu suara mendukung dan mengamankan Jokowi untuk melanjutkan jabatannya dua periode. Kedua, karena ada kemungkinan mendapat jatah di bursa cawapres. Ketiga, partai politik pengusung itu akan seirama dengan konsolidasi di Pileg.

Masih terkait Pilgub Jatim 2018, pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet, Mojokerto, Kiai Asep Saifuddin Chalim menyebut rekomendasi DPP PDIP yang memunculkan pasangan Gus Ipul-Anas, menguntungkan pihak Khofifah. Karena merupakan pasangan ‘santri-santri’.

“Barangkali lebih menguntungkan kami, sebab tak ada vote getter dari daerah Mataraman bagi pasangan itu (Saifullah-Anas),” terang Kiai Asep.

Untuk itu, lanjut Kiai Asep, pihaknya mengaku biasa-biasa saja dengan keputusan yang dilakukan DPP PDIP. “Kita biasa-biasa saja dengan dimunculkannya Azwar Anas sebagai wakil,” tegasnya.

Pegawai Negeri Jangan Berpolitik, Termasuk Jadi Timses

Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi (Foto: Humas dan Protokol Pemprov Jatim)

Dalam rangkaian pelaksanaan Pilkada di Jatim, Pemerintah Provinsi Jatim tegas memberikan pelarangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) alias pegawai negeri sipil di Jatim untuk tidak melibatkan diri dalam politik praktis. Penegasan dan peringatan itu dilontarkan Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi.

“Dulu ada SE Gubernur, agar PNS atau ASN harus netral, tapi nanti akan saya ingatkan lagi. Karena tahun depan ada 18 Pilkada kabupaten/kota dan Pilgub Jatim. Surat edaran gubernur akan diperbarui,” kata Akhmad Sukardi, Kamis (19/10/2017).

Ditegaskan, ASN memang tidak boleh berpolitik praktis, meski mereka tetap boleh menyalurkan hak politiknya.

“ASN tidak boleh jadi tim sukses. Meskipun itu dilakukan di luar jam atau hari kerja, tetap tidak boleh. Status ASN melekat, tidak boleh dan tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Lanjutnya, penegasan pelarangan soal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan diperbarui di PP tentang ASN.

Jika terbukti ada yang melanggar, Pemprov Jatim melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan menjatuhkan sanksi tegas. Pelanggaran berat bisa dipecat, pelanggaran berat sedikit atau sedang bisa turun pangkat, bisa satu tingkat atau dua tingkat. Pelanggaran ringan, bisa ditegur secara lisan atau secara tertulis.

Hukuman disiplin sedang diberikan kepada ASN yang terbukti memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara terlibat kegiatan kampanye. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Hukuman pelanggaran sedang berupa, penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, hingga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Hukuman disiplin berat yang terbukti memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, dengan cara menggunakan fasilitas jabatan untuk kegiatan kampanye. Serta jika kedapatan membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Hukuman berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atau ASN. Sampai yang paling berat adalah, pemberhentian dengan tidak hormat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here