Mengukur Nyali Anggota OKI Menekan Israel

0
164
Pemimpin dan perwakilan negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OIC) berfoto bersama saat rapat luar biasa di Istanbul, Turki, Rabu (13/12).

Nusantara.news, Jakarta – Seperti sudah diduga, Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Istanbul mengeluarkan deklarasi yang mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Deklarasi yang diberi nama  “Freedom for Jerusalem” itu dikeluarkan kemarin (13/12/2017) seusai pertemuan puncak kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara Islam tersebut.

“Kami mengkonfirmasi bahwa kami mengakui negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, dan meminta dunia untuk mengenali Yerusalem Timur sebagai ibukota Palestina yang diduduki,” demikian bunyi itu.

KTT juga menyatakan kutukan terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerussalem sebagai ibukota Israel, dan akan segera memindahkan kantor kedubesnya dari Tel Aviv.

“Keputusan Trump tentang Yerusalem tidak berlaku dan batal berdasarkan sejarah, hukum dan hati nurani,” begitu deklarasi tersebut berbunyi.

Apakah deklarasi akan efektif mengembalikan hak-hak rakyat Palestina? Belum tentu. Sebab itu menyangkut keberanian total seluruh anggota OKI untuk menyatakan sikap resmi negaranya, yang mesti ditindaklanjuti dengan aksi politik dan ekonomi –lebih dari sekadar basa-basi megaphoce diplomacy seperti selama ini.

Keberanian inilah yang diragukan. Tanda-tandanya sudah kelihatan. Sikap negara-negara Arab moderat, Bahrain atau Arab Saudi, terlihat mengambang. Bahrain cuma mengirim menlunya, Khalid bin Ahmed Al Khalifah, untuk menghadiri KTT OKI di Istanbul. Raja Arab Saudi Salman bin Abdulazis Al Saud, juga tak datang. Dia hanya mengirim Menteri Urusan Agama, Salih bin Abdulaziz al-Shaikh, sebagai utusan.

Raja Salman hanya mengeluarkan pernyataan diplomatis dari negaranya. ”Kami meminta solusi politik untuk menyelesaikan krisis regional, yang terpenting adalah masalah Palestina dan pemulihan hak-hak sah orang-orang Palestina, termasuk hak mereka mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya,” ujar Salman.

Negara penting Arab lain yang tidak hadir adalah Mesir. Delegasi  Mesir hanya dipimpin Menlu Sameh Hassan Shoukry. Selain fakta sejarah bahwa Mesir sudah berdamai dengan Israel lewat Perjanjian Camp David tahun 1978, ketidakhadiran Mesir juga karena hubungan buruk antara Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, yang menjadi tuan rumah.

Sikap mengambang negara-negara di atas juga terlihat dalam pemberitaan di media massa di masing-masing negara. Hampir semua saluran televisi negara-negara Arab menyiarkan KTT di Istanbul ini, kecuali TV Al Arabiya, teve berita di Abu Dhabi yang dimiliki oleh Middle East Broadcasting Center (MBC) Arab Saudi .

Sikap Arab Saudi ini memang sudah bisa diduga, karena berhubungan sangat akrab dengan Amerika. Bukti keakraban itu antara lain terlihat dari dipilihnya Arab Saudi sebagai negara pertama yang dikunjungi Presiden AS Donald Trump dalam lawatan pertamanya ke luar negeri pada 20 Mei 2017 lalu. Setelah bertemu Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Trump langsung menuju Israel.

Bagi Amerika, Israel adalah segala-galanya. Kebijakan politik luar negeri standard ganda yang diterap Washington di Timur Tengah bertolak dari keharusannya menjaga kepentingan Israel di tengah kepungan bangsa Arab.

Petugas keamanan Israel yang menyamar menahan pengunjuk rasa Palestina saat memprotes keputusan Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, dekat pemukiman Yahudi Beit El, kota Ramallah, Tepi Barat, Rabu (13/12).

Keputusan Trump mengakui Yerussalem sebagai ibukota Israel bisa dibaca dari situ. Popularitas Trump sedang anjlok ke titik terendah. Menurut jajak pendapat Reuters, popularitas Presiden Trump terus merosot pada September lalu. Penurunan terjadi paling besar di kawasan pedesaan dan kota-kota kecil, yang selama masa kampanye menjadi basis pendukung terbesar Trump.

Untuk itu, dengan dalih memenuhi janji kampanyenya dan melaksanakan undang-undang, Trump mengambil keputusan yang kemudian diprotes dunia itu. Memang, sejak 1995, Kongres AS sudah mengesahkan UU yang mengharuskan AS memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. UU itu mewajibkan AS menghormati pilihan Israel yang menjadikan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Selama lebih dua dekade, presiden AS, mulai dari Clinton, George Bush (Jr) sampai Barrack Obama, menunda pelaksanaan UU tersebut.

Dengan menggunakan isu Yerussalem ini, Trump yakin terhindari dari upaya pemakzulan. Isu kepentingan Israel memang perkara menentukan dalam politik dalam negeri AS. Salah satu contoh, Bill Clinton yang popularitasnya terpuruk menjelang pemilihan presiden karena terbongkar skandal seksnya dengan gadis Yahudi bernama Monica Samille Lewinsky, tahun 1990-an. Clinton kemudian mengeluarkan jurus pamungkasnya dengan menyatakan, “keamanan Israel adalah bagian dari keamanan Amerika Serikat”. Hasilnya, serangan terhadap Clinton mereda, dan kemudian terpilih kembali menjadi penguasa di Gedung Putih.

Sederhananya, dalam politik internasional, Israel adalah Amerika, atau lebih tepatnya Amerika Serikat adalah Israel.

Amerika Serikat, kendati di atas kertas dikenal sebagai negara adikuasa tunggal, sesungguhnya berada di bawah kendali penuh Israel. Tidak secara langsung memang. Tetapi, melalui jaringan lobi yahudi yang sangat kuat, tidak saja di Amerika Serikat tapi juga di seluruh dunia. Jaringan Jewish Syndicate itulah yang memerah-birukan Amerika, dan karenanya juga dunia.

Dalam beberapa literatur disebutkan, Jewish Syndicate mengusai sebagian besar pusat-pusat politik di Amerika. Mereka juga merajai jaringan media massa, industri perfilman, industri perbankan sampai usaha retail. Belum lagi mereka juga merasuk di berbagai lembaga pendidikan, birokrasi dan lembaga pengambil keputusan militer.

Sebutlah nama Alan Greenspan, mantan bos Federal Reserve yang legendaris itu, bekas menlu Henry Kissinger, Albert Einstein, Steven Spielberg, produser dan sutradara Hollywood, Goldman dan Meyer pendiri perusahaan film raksasa MGM, Levy Strauss pemilik merk busana Levi’s, semua adalah orang Yahudi. Pasar uang di Wallstreet banyak dikuasai oleh investor Yahudi. Bahkan mayoritas anggota Kongres adalah orang-orang keturunan Yahudi.

Saat ini ada 51 organisasi Yahudi di Amerika Serikat yang tergabung dalam Major American Jewish Organizations. Salah satu yang berpengaruh adalah The Jewish Institute for National Security of America (JINSA). JINSA aktif mengedukasi para pengambil keputusan keamanan nasional, militer dan sipil mengenai kepentingan pertahanan dan strategis Amerika, terutama di Timur Tengah, yang merupakan kerjasama keamanan AS-Israel yang kuat. Menurut JINSA, postur keamanan militer dan nasional Amerika yang kuat adalah jaminan terbaik untuk perdamaian dan kelangsungan hidup nilai dan peradaban Yahudi.

Oleh karena itu ketergantungan siapa pun yang jadi presiden di Amerika terhadap Lobi Yahudi sangat besar. Tidak setuju pada kehendak Yahudi, sama artinya dengan melawan mereka. Salah satu kehendak Yahudi itu adalah Amerika memberikan apapun yang diperlukan untuk negara Israel. Ketika Israel melakukan kesalahan besar pun, Washington tetap harus membenarkannya. Bahkan jika Israel melanggar butir-butir kesepakatan dari serangkaian perjanjian damai dengan Palestina yang disponsori Amerika,  Gedung Putih  tak akan berani berbuat sesuatu.

Bahkan sebuah polling yang dilakukan Selzer and Co. of Des Moines, pada April 2015, 45% warga AS menyatakan Israel adalah sekutu utama dan AS harus mendukung kepentingan Israel sekalipun tidak sejak dengan kepentingan Amerika.

Jika demikian, efektifkah deklarasi OKI di atas menekan Amerika untuk membatalkan keputusannya tentang Yerussalem? Itulah yang akan tetap menjadi tanda tanya abadi. Hampir semua negara dunia punya ketergantungan terhadap Amerika –sedangkan presiden Amerika sendiri sangat patuh pada skenario Yahudi mengamankan Israel. Ketergantungan itu bisa secara ekonomi, perdagangan, politik atau bahkan sudah menjadi “negara satelit” Amerika, seperti beberapa negara kaya minyak di Timur Tengah itu.

Apalagi banyak negara OKI yang sejak dulu rajin menandatangani deklarasi mengecam Israel ternyata memiliki hubungan dagang langsung dengan negara zionis itu. Turki, misalnya. Kendati Erdogan dikenal keras terhadap Israel, tapi Turki adalah salah satu mitra dagang utama Israel. Sekitar 4% dari total ekspor Israel berlabuh di Turki.

Israel memang tak banyak mempunyai mitra dagang langsung. Mitra terbesarnya adalah AS yang porsinya sekitar 27% dari volume ekspor Israel. Selain itu Cina termasuk Hongkong (13%), Inggris dan Belgia masing-masing sekitar 5-6%. Terbatasnya jumlah negara yang jadi mitra dagang langsung ini adalah strategi Israel untuk mengamankan ekspornya. Sebab dengan begitu, ancaman pemboikotan produk Israel tidak terlalu melebar.

Produk Israel lebih banyak dipasarkan melalui pihak ketiga, terutama negara-negara pro-Barat. Di Asia Tenggara, pemasarannya dilakukan dari Singapura. Indonesia yang sejak 15 tahun terakhir mempunyai hubungan dagang dengan Israel juga banyak memanfaatkan pihak ketiga di Singapura.

Presiden Jokowi, ketika menutup KTT Luar Biasa OKI di Jakarta, 7 Maret 2016, juga menyerukan boikot atas produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukannya di Palestina. Tetapi, transaksi perdagangan Israel-Indonesia terus berjalan.  Sampai dengan September 2017, menurut situs www.kemendag.go.id  terungkap, total perdagangan Indonesia-Israel tercatat sebesar US$192,96 juta atau naik 30,02% dibandingkan tahun 2016.

Ekspor Indonesia ke Israel tercatat sebesar US$92,14 juta atau naik 24,53% dibandingkan tahun 2016. Sementara total impor Indonesia dari Israel pada periode yang sama tercatat sebesar US$100,82 juta.

Dengan demikian, perdagangan dengan Israel, Indonesia mengalami defisit sebesar US$8,67 juta. Defisit terutama terhadap perdagangan migas sebesar US$6,15 juta dan perdagangan non migas sebesar US$2,53 juta. (Baca: https://nusantara.news/mendag-bohongi-publik-soal-hubungan-dagang-indonesia-israel/)

Jadi, menekan Israel atau Amerika soal Yerussalem, memang bukan sekadar perkara diplomasi. Spektrum permasalahannya sangat luas. Belum lagi soal “nyali” negara-negara yang dalam retorika diplomasinya selalu mengutuk Israel. Bisa jadi ini memang sebuah mission impossible.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here