Mengukur Pembuktian Prabowo-Sandi di MK

0
116
Anggota tim kuasa hukum Prabowo - Sandi, Denny Indrayana membacakan berkas permohonan versi perbaikan di sidang perdana MK

Nusantara.news, Jakarta – Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi, Denny Indrayana dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilpres 2019 membantah bahwa tautan berita bukan alat bukti dalam sengketa pemilu. "Izinkan kami menyampaikan pandangan kami, tidak tepat dan keliru untuk mengatakan, tautan berita bukanlah alat bukti sebagaimana dalam beberapa waktu terakhir dipropagandakan," katanya dalam argumentasi kualitatif yang dibacakannya pada sidang perdana di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Menurut dia, bukti tautan berita sesuai dengan pasal 36 ayat 1 UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal tersebut diungkapkan, alat bukti adalah surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Denny menyampaikan, tautan berita yang dijadikan alat bukti pihaknya berasal dari media-media massa utama, yang tidak diragukan kredibilitasnya seperti Kompas, Tempo, Detik.com, Kumparan, Tirto.id, Republika, dan berbagai media massa utama lainnya.

Selain itu, dalam gugatannya, tim hukum Prabowo-Sandiaga juga merumuskan adanya satu tindakan kecurangan Pilpres yang bisa dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Karenanya, tim hukum Prabowo-Sandiaga mendorong MK bukan sekadar menjadi mahkamah kalkulator yang bersifat numerik.

Jika merujuk ke angka hasil akhir, tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memang harus membuktikan bahwa setengah plus satu dari 16,9 juta suara mestinya jadi milik mereka. Angka 16,9 juta adalah selisih suara Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandi. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU, Jokowi-Ma'ruf (paslon nomor urut 01) memperoleh suara 85.607.362 atau sekitar 55,50 persen, sementara perolehan Prabowo-Sandiaga 68.650.239 suara.

“MK semestinya tidak memutus hasil pemilu berdasarkan hitung-hitungan suara saja. MK, harus lebih dari itu. Jika MK hanya menentukan pemenang pemilu berdasarkan benar atau salahnya rekapitulasi suara, itu sama saja membuat MK jadi ‘Mahkamah Kalkulator’,” kata Bambang Wjojanto dalam dokumen gugatannya.

Tim hukum Prabowo-Sandi lantas mengutip putusan MK untuk Pemilukada Jawa Timur tahun 2008. Ketika itu MK memerintahkan pemungutan suara ulang atas wilayah yang terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (disingkat TSM). Menurut tim hukum, putusan serupa harus diberlakukan di Pilpres 2019. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku pengacara atau kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tampil cerdik di sidang perdana ini. Mnurutnya, sidang perdana menarik untuk dicermati lantaran berbeda dengan yang dijanjikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) soal adu data C1. Musababnya, hampir seluruh permohonan Kuasa Hukum Prabowo-Sandi menyorot kecurangan kualitatif.

Mahduf menilai, kecurangan kualitatif yang diangkat Kuasa Hukum Prabowo-Sandi dapat menggiring jalannya sidang. Dasar dari itu setelah Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf sempat mengatakan MK berwenang memeriksa kecurangan dalam proses pemilu demi mengawal konstitusi dan keadilan substantif. "Tim Hukum pemohon cukup cerdik memfait-accompli dan mengarahkan sidang agar memeriksa kecurangan (kualitatif). Mereka mengutip Yusril, Jimly, Saldi, Arief, saya dll," kicau Mahfud.

Poin penting yang ditunggu, kata Mahfud, kubu Prabowo-Sandi dapat membuktikan kecurangan yang diklaim Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), sementara bagaimana kubu Jokowi-Ma'ruf menampiknya.

Actori Incumbit Probatio

Tentu saja, kuasa hukum 02 harus membuktikan adanya kecurangan TSM dalam sidang selanjutnya agar perjuangan hukum terkait kecurangan Pilpres 2019 bisa dibuktikan. Asas dari pembuktian tersebut dikenal dengan istilah actori incumbit probatio (barang siapa yang mendalilkan maka dia wajib membuktikan).

Mahkamah Konstitusi minta KPU dan tim hukum Jokowi tidak persoalkan revisi gugatan tim Prabowo dalam sidang perdana sengketa pilpres

Secara pendekatan kuantitatif, kekalahan Prabowo-Sandi itu sekitar 17 juta suara. Dalam hal ini untuk membuktikan adanya kecurangan itu, setidaknya tim hukum BPN harus membuktikan 50 persen lebih (+1) dari 17 juta itu terjadi kecurangan. 50 persen dari 17 juta, adalah 8,5 juta. Itu atinya, setidaknya tim hukum BPN butuh 8,5+1 atau sampai 9 juta bahwa ada potensi kecurangan dalam hasil penghitungan yang perlu dibuktikan dengan C1 asli yang dimiliki oleh saksi.

Kemudian jika menggunakan paradigm kualitatif, tim hukum BPN juga danya kecurangan pemilu berupa tindakan terstruktur, sistematis, dan masif harus terbukti secara signifikan. Misalnya bukti tentang keterlibatan ASN, penggunaan APBN, surat tugas atau apapun itu yang memerintahkan ke struktur pemerintah untuk bergerak memenangkan kandidat tertentu, serta politisasi program pemerintah yang didalilkan dalam gugatan.

Ada pun terkait tautan berita yang dijadikan alat bukti, jika perlu tim hukum BPN memanggil wartawan yang bersangktan untuk dijadikan saksi dalam persdiagan. Hanya saja, MK akan membatasi jumlah saksi dan ahli dari masing-masing pihak yang berperkara, yakni 15 saksi dan dua ahli sesuai keputusan yang diambil melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Pembatasan saksi yang dihadirkan dikhawatirkan bisa berdampak pada kurangnya penggalian bukti-bukti.

Di titik ini, pembuktian memang menjadi hal krusial dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu. Sebab itu, kuasa hukum Prabowo-Sandi harus benar-benar menghadirkan bukti yang signifikan dan meyakinkan. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here