Mengukur Pengaruh Ulama

0
119

PANTAS saja ulama menjadi rebutan para politisi setiap menjelang pemilu. Menurut hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, tokoh agama adalah orang yang paling kuat pengaruhnya terhadap pemilih. Sebesar 51,7 persen pemilih menyatakan bahwa mereka mendengar imbauan dari tokoh agama seperi ulama, pastor, biksu. Hanya 11 persen yang mendengarkan imbauan politisi. Pengaruh para ulama ini pun merata di semua segmen pemilih.

Dalam survei terhadap 1.200 responden yang dilakukan 10-19 Oktober 2018 itu ditemukan kesimpulan tokoh agama (Islam) bahwa Ustaz Abdul Somad adalah ulama yang mempunyai popularitas dan pengaruh besar saat ini, disusul Arifin Ilham, Yusuf Mansur, Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) dan Rizieq Shihab. Jadi, masuk akal juga mengapa tempo hari UAS –demikian inisial populer ulama asal Asahan itu—pernah dilirik untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo.

Entah survei ini netral atau tidak, tapi benarkah ulama bisa meningkatkan elektabilitas politisi? Anehnya, sejarah politik Indonesia tidak mencatat seperti itu.

Seperti pernah kita bahas, ulama adalah bagian tak terpisahkan dari gerakan politik. Ulama bahkan menjadi aktor ulama melawan kolonialisme dan pergerakan kemerdekaan. Ulama juga menjadi figur utama di berbagai partai politik.

Puluhan partai-partai Islam sudah berdiri sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Pada umumnya ada tokoh ulama di dalamnya. Sebab ulama diperspsikan sebagai salah satu faktor determinan dalam penentuan preferensi politik masyarakat. Partai-partai yang berbasis keagamaan (Islam) itu cukup eksis dalam blantika politik nasional.

Tetapi belum ada partai Islam yang pernah meraih peringkat teratas dalam klasemen perolehan suara pada pemilu. Berdasarkan penghitungan Biro Riset Nusantara.News, perolehan suara rata-rata kumulatif partai Islam sejak pemilu pertama tahun 1955 sampai Pemilu 2014 –dengan mengecualikan pemilu selama Orde Baru yang hanya diikuti oleh tiga partai politik—hanya 31,06% dari total suara. Artinya jumlah itu tidak sebanding dengan jumlah umat Islam yang mencapai 70-80% dari populasi penduduk Indonesia. Padahal, ulama-ulama yang ada di partai politik, maupun ulama pendukung partai politik, tentu sudah menyerukan umatnya untuk memilih partai yang didukungnya.

PKB, misalnya, partai yang sejak awal kelahirannya disebut sebagai “anak kandung Nahdlatul Ulama” dan tokoh-tokoh PB NU pun selalu menyerukan agar warga NU memilih PKB. Namun, dalam Pemilu 1999, partai ini hanya mendapat suara 13.336.982 suara atau 12,61%. Pada Pemilu 2004, PKB menurun dengan 11.989.564 suara (10,57%). Pada pemilu 2009, suara PKB anjlok menjadi 5.146.122 suara (4,94%). Untuk Pemilu 2014, PKB menargetkan perolehan suara 10%, tapi hanya meraih 9.04 persen (11.298.957 suara). Perolehan suara itu jelas tidak sebanding dengan jumlah warga nahdliyin yang konon 90 jutaan orang itu.

Dari kalangan Muhammadiyah, lahir PAN. Tetapi, empat kali mengikuti pemilu, perolehan partai ini belum pernah mencapai 10 juta suara. Padahal jumlah anggota Muhammadiyah hampir sama dengan NU.

Itu di tingkat partai. Di tingkat perorangan tak jauh beda. Ketika K.H. Hasyim Muzadi, menjadi calon wakil presiden yang mendampingi Megawati dalam Pemilu Presiden 2004, pasangan ini hanya mendapat 28.186.780 suara (26,24%) pada putaran pertama dan 44.990.704 (39,38%) pada putaran kedua.  Atau ketika Amien Rais maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2004 berpasangan dengan Siswono Yudohusodo. Mereka hanya mendapatkan 17.392.931 suara (14,66%).

Berdasarkan perolehan tersebut, maka keberadaan ulama dengan ketokohan setinggi Hasyim Muzadi, tidak signifkan menambah jumlah perolehan suara dalam Pemilu Presiden. Padahal, pada waktu itu, Hasyim Muzadi secara resmi masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Di atas kertas, jika Ketua Umum PBNU dianggap sebagai titik kohesiftas massa nahdliyin yang diklaim berjumlah 90-an juta orang itu, bisa dipastikan akan besar sumbangannya bagi perolehan suara Mega-Hasyim. Begitu juga Amien. Dia adalah tokoh besar Muhammadiyah, ormas Islam yang hampir sama besarnya dengan NU. Ulama-ulama di struktur NU atau Muhammadiyah tentunya sudah aktif mengkampanye Hasyim atau Amien di komunitasnya masing-masing.

Mengapa pengaruh ulama tidak berbanding lurus dengan perolehan suara, padahal –seperti hasil survei LSI tadi—51,7 persen pemilih mendengar imbauan tokoh agama?

Mungkin perlu dikaji soal ini lebih serius. Tapi kalau dicermati, kelima ulama berpengaruh versi LSI tadi, di atas kertas, adalah ulama netral –dalam pengertian belum pernah mengkampanyekan untuk memilih partai atau calon tertentu secara eksplisit. Dan terlepas dari netralitas survei ini, catatan perolehan suara yang digambarkan di atas menunjukkan, hanya ulama yang netral saja yang mampu menanamkan pengaruh di masyarakat.

Kita belum tahu, jika satu saat para ulama itu memberikan endorsement politik secara terang-terangan, dan dilakukan survei yang netral terhadap tingkat pengaruh mereka, apakah pengaruh itu masih tetap sama atau justru anjlok. Tetapi fenomena erosi pengaruh ulama terhadap masyarakat di era budaya politik transaksional seperti sekarang adalah indikasi yang nyata tentang ulama seperti apa yang didambakan umat.

Eksistensi ulama itu tegak di wilayah nilai-nilai yang mensyaratkan netralitas. Syarat seperti itu tidak bisa dibawa ke dunia politik, sebab politik berada di ranah kepentingan yang rukun utamanya adalah keberpihakan.

Netralitas itulah yang membuat ulama dihargai. Meski tidak sedikit juga ulama yang memilih melepaskan netralitas, yang membuat mereka kehilangan penghargaan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here