Bursa Cawapres Jokowi Nonpartai (2)

Mengukur Tuah Sri Mulyani Sebagai Cawapres Jokowi

0
76

Nusantara.news, Jakarta – Berkaca pada Pilpres 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggandeng mantan Gubernur Bank Indonesia Budiono menjadi wakilnya. Saat itu, kondisi ekonomi Indonesia tengah menghadapi situasi krisis akibat kondisi ketidakpastian global. Tentu saja, tokoh profesional dari bidang ekonomi menjadi salah satu dari sekian banyak latar belakang tokoh sebagai bahan pertimbangan.

Kali ini, salah satu nama yang cukup kuat dalam bursa cawapres dari tokoh profesional non-partai adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Apakah tuah seorang ekonom Sri Mulyani akan serupa Budiono?

Dalam beberapa bulan terakhir, nama Sri Mulyani memang selalu nangkring di posisi yang lumayan tinggi dalam survei-survei politik. Hasil survei PolMark Indonesia misalnya, menempatkan Sri Mulyani dalam angka popularitas 46,5%, mengungguli Puan Maharani(44,3%) dan bahkan Gatot Nurmantyo (32,5%).

Begitupun Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut Sri Mulyani selalu masuk 5 besar dan meraih skor tertinggi untuk kualitas personal cawapres Jokowi, terutama dari hasil survei di antara para opinion leader atau elite politik. Sementara Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebut Sri Mulyani sebagai tokoh profesional dengan tingkat keterpilihan tertinggi – selain Susi Pudjiastuti – untuk mendampingi Jokowi.

Sri Mulyani memang bukan tokoh sembarangan. Lahir dan besar di keluarga yang akademis – mengingat baik ayah maupun ibunya adalah profesor – kiprah wanita kelahiran Lampung, 26 Agustus 1962 ini telah terlihat sejak muda.

Lulusan Universitas Indonesia dan University Illinois at Urbana-Champaign ini mulai menonjol kariernya ketika menjadi konsultan untuk lembaga USAID pada tahun 2001. Setahun kemudian kariernya meningkat setelah ditunjuk menjadi Direktur Eksekutif IMF mewakili 12 negara Asia Tenggara – posisi yang kemudian mengantarnya menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2004. Kemudian, Sri naik pangkat lagi menjadi Menteri Keuangan.

Kiprahnya selama pemerintahan SBY dinilai cukup baik, mulai dari pembenahan birokrasi Kementerian Keuangan dari oknum-oknum koruptif, hingga kebijakan-kebijakannya dalam meningkatkan nilai investasi asing langsung. Kiprah Sri Mulyani mungkin hanya sedikit tercoreng setelah terjadi skandal Bank Century di akhir masa tugasnya. Sri kemudian tidak lagi ikut kabinet SBY di periode kedua kekuasaan sang jenderal.

Sejak 2010 hingga 2016, ia melanjutkan kiprah internasionalnya dengan menjadi Direktur Pelaksana di Bank Dunia – kedudukan yang lagi-lagi tidak bisa dianggap enteng. Ia baru kembali ke pemerintahan setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Menteri Keuangan pada pertengahan 2016 lalu. Kiprah Sri di era Jokowi memang mendatangkan kritik, utamanya dari pihak oposisi.

Jokowi tentu saja harus membuat pilihan yang tepat untuk menentukan cawapres. Secara ekonomi dan dukungan eksternal, Sri Mulyani punya nilai lebih dibanding tokoh lain. Secara kompetensi Sri Mulyani pun mumpuni, maka tentu ia adalah pilihan yang sangat rasional bagi Jokowi. Memilih Sri Mulyani sebagai cawapres juga dipandang akan mencuri suara pemilih perempuan yang jumlahnya cukup banyak.

Persoalannya tinggal apakah Bu Ani diterima oleh partai-partai koalisi Jokowi? Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, menilai tokoh profesional seperti Menkeu Sri Mulyani belum tentu mendapatkan ruang di kancah politik.

Menurut dia, Sri Mulyani yang mendapatkan penghargaan sebagai menteri terbaik dunia pada 2018 itu belum tentu dapat diterima oleh partai politik. Terutama oleh Golkar yang memiliki latar belakang hubungan tak harmonis antara SMI dan mantan Ketum Golkar Aburizal Bakrie. Kerena itu, Sri Mulyani diperkirakan dapat memicu perlawanan dari partai utama.

Hambatan lain, Sri Mulyani dinilai tak memiliki basis masa yang kuat. Ditambah, selama menjadi Menkeu di era Jokowi, menteri yang katanya terbaik dunia ini, juga tak mampu melepaskan perekonomian dari belenggu kesenjangan, utang, dan ganasnya investasi asing.

Rekam jejak Sri Mulyani sebagai orang yang pernah menjadi petinggi di lembaga pemberi utang (IMF dan World Bank), juga dikhawatirkan bisa mencemaskan kemandirian ekonomi sebagaimana didengungkan Jokowi lewat ‘Trisakti’ (berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan). Jika cawapres Sri Mulyani, bisa jadi akan memberikan “karpet merah” bagi penumpukan utang dari negara-negara dan lembaga pemberi utang, serta  kemungkinan besar negara akan dikelola serupa pasar (korporasi).

Terlebih menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, untuk memastikan laju pemerintahannya cukup kuat menggenjot laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan tak mesti harus memilih cawapres berlatar belakang ekonom. “Yang dibutuhkan adalah tim ekonomi yang kuat, yang dulu dikenal dalam tim presidensil, dalam hal ini second kabinet yang berisi ahli profesional,” ujarnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here