Mengulik Empat Program Prioritas Gubernur Baru Jakarta

0
160

Nusantara.news, Jakarta – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) menduduki kursi jabatanya mulai Senin kemarin, 16 Oktober 2017. Sebelum berkantor di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Anies-Sandi menerima hasil pemikirannya yang dijabarkan tim sinkronisasi dalam bentuk buku. Ketua Tim Sinkronisasi Sudirman Said telah menyerahkan hasil kerja tim kepada Anies-Sandi pada Jumat (13/10) lalu. Sebanyak 23 janji kerja diterjemahkan menjadi 167 program dan 527 kegiatan yang terbagi ke dalam 14 bidang.

Sudirman menjelaskan, tim sinkronisasi juga telah menggelar 232 pertemuan untuk menyusun rancangan program kerja tersebut. Pertemuan itu melibatkan 3.032 perwakilan masyarakat Jakarta. Timnya juga menggelar 18 pertemuan dengan SKPD yang diikuti 2.700 peserta. “Jadi ini merupakan proses yang kolaboratif, masif, dan partisipatif,” kata Sudirman.

Dari 23 janji kampanye Anies-Sandi, ada empat program yang menjadi prioritas. Yaitu program One Kecamatan One Center for Enterpreneurship (OK OCE), Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Kartu Jakarta Sehat Plus (KJS Plus), dan rumah dengan uang muka nol rupiah.

Tentu saja masih ada program lainnya yang mendapat banyak sorotan publik dan sering menghiasi media massa. Misalnya, janji menutup tempat hiburan kesohor Alexis, yang oleh kalangan sayap kanan dicap sarang maksiat serta lokasi peredaran narkoba. Belum lagi janji penghentian reklamasi yang baru-baru ini terhalang penerbitan SK pembatalan moratorium 17 pulau di pantai utara Jakarta oleh Menko Maritim Luhut Pandjaitan; atau janji menghentikan praktik penggusuran di kampung padat dan ruang hijau.

Empat Program Prioritas: Terobosan dan Hambatan

Empat program seperti One Kecamatan One Center for Enterpreneurship (OK OCE), Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Kartu Jakarta Sehat Plus (KJS Plus), dan rumah dengan uang muka nol rupiah, digadang-gadang akan menjadi prioritas pasangan Anies-Sandi dalam lima tahun ke depan.

Lewat OK OCE Anies-Sandi ingin melahirkan 200.000 pengusaha baru. Program ini sudah berjalan sejak kampanye serta turut melibatkan masyarakat. Berdasarkan situs Jakartamajubersama.com, hingga 12 April 2017 tercatat ada 12 ribu peserta OK OCE.

Ide yang senafas dengan OK OCE sebenarnya sudah dimulai dari Oita Prefecture yang dikembangkan salah satu orang Jepang tahun ’79 dengan nama OVOP, One Village One Product. Yang kemudian diadopsi oleh banyak negara di dunia, di antara yang paling berhasil adalah OTOP, One Tambon One Product (Satu Desa Satu Produk) di Thailand. Selain Thailand, China juga mengadopsi konsep ini dengan nama lain yaitu One Factory One Product, di Philipina dikenal dengan istilah One Barangay One Product, di Malaysia dikenal dengan nama Satu Kampung Satu Product Movement.

Pengamat Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, program OK OCE yang dicanangkan oleh Anies-Sandi sangat bagus untuk meningkatkan perekonomian kota Jakarta sekaligus dalam jangka panjang dapat mengatasi ketimpangan sosial. Pasalnya, akan ada semakin banyak Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) yang semakin berkembang.

Hanya saja lanjut Bhima, masih ada yang perlu diperbaiki untuk program OK OCE ini, khususnya dari sisi teknis pelaksanaannya. “Misalnya OK OCE mart itu biaya franchise-nya terlalu mahal. Lebih pas menggandeng toko kelontong yang sudah ada. Dibina dan dibimbing sehingga naik kelas bisa bersaing dengan ritel modern,” kata Bhima.

Sementara lewat program transportasi integrasi atau OK Otrip (One Karcis One Trip), Anies-Sandi berencana mengintegrasikan angkutan kota (angkot), metromini dan transjakarta. Hanya dengan Rp 5.000 pengguna bisa menaiki semua moda transportasi tersebut untuk satu kali perjalanan.

Pun begitu, salah satu yang perlu dilakukan saat menerapkan OK-Otrip, semua transportasi massa harus terintegrasi dengan manajemen transjakarta. Cara implementasinya tiada lain dengan melakukan rerouting pada trayek bus. Tujuan rerouting agar tidak terjadi perhimpitan antara transjakarta, bus besar, sedang, dan kecil. Sebab, bus-bus tersebut sifatnya sebagai pengumpan atau feeder.

Menindaklanjuti program OK Otrip, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan akan mempelajari visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI tersebut. Pihaknya masih mengkaji rute-rute yang bisa diterapkan pada program itu. Baik itu sistem sekali jalan atau point to point, atau bisa menempuh seluruh wilayah hanya dengan nominal Rp 5.000.

Progra lain, KJP Plus dan KJS Plus merupakan pengembangan dari program yang sudah ada dan dijanjikan bakal segera direalisasikan. Saat kampanye Anies-Sandi sempat membagikan contoh KJP Plus beserta penjelasan besaran bantuan. KJP Plus Anies-Sandi akan diperluas bagi anak-anak putus sekolah. Bahkan, warga yang kurang mampu bisa mendapatkan bantuan tunai dari KJP Plus.

Ahok tertawa melihat media kampanye Anies-Sandi saat proses Pilkada Jakarta 2017 lalu

Perluasan manfaat juga akan diakomodir lewat KJS Plus. “Hari ini kita meluncurkan program KJS Plus, yang ditujukan bagi yang belum mendapatkan layanan kesehatan termasuk guru guru ngaji, marbot, penunggu rumah ibadah dan kalangan yang belum tersentuh,” kata Sandiaga, beberap waktu lalu.

Namun program KJP dan KJS baik versi Ahok-Djarot maupun Anies-Sandi masih terbatas pada alokasi dana, belum menyentuh aspek keselamata pasien (termasuk cara penanganan dari petugas kesehatan). Menurut Marius Widjajarta, Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, program-program tersebut hanya mengulang problematika lama kesehatan: “Asal bisa masuk puskesmas dan Rumah Sakit.” Yang belum tergambar adalah aspek keselamatan pasien.

“Seharusnya, menurut standar WHO, terdapat standar keselamatan pasien, mulai dari tindakan ke biaya. Intinya sistem pelayanan kesehatan diubah dari profit oriented jadi layanan yang mengutamakan keselamatan pasien,” kata Marius.

Karena Indonesia belum memiliki standar tersebut, Marius menyarankan di periode ini Anies-Sandi dapat membuat keputusan untuk membuat standar sendiri. Menurutnya, jika pemda dan dinas kesehatan turut mengubah sistem menjadi berorientasi standar keselamatan pasien, fasilitas pelayanan publik yang berkaitan dengan kesehatan seperti fasilitas bagi disabilitas, perempuan, dan lansia akan terbangun.

Program prioritas keempat yang tak kalah penting dan juga dinanti  warga Jakarta adalah rumah dengan uang muka (Down Payment/DP) nol rupiah. Program ini diklaim sebagai solusi kekurangan hunian warga Jakarta. Berdasarkan laman resmi Anies-Sandi, www.jakartamajubersama.com, tertera keterangan jumlah kepemilikan hunian di Jakarta baru 51 persen dari total warga Jakarta untuk rumah tapak dan hunian vertikal. Sedangkan 40 persen sisanya disebut berasal dari kalangan masyarakat miskin dan belum punya rumah atau hunian sendiri. Fasilitas KPR diberikan oleh Perbankan, sementara Pemprov hanya mengurusi soal uang muka saja.

Janji Anies-Sandi dalam kampanyenya untuk memberikan rumah bagi warga miskin tanpa DP seharga Rp 350 juta, sempat mengundang polemik di kalangan masyarakat, termasuk dunia properti dan perbankan. Sehingga memunculkan pertanyaan, apakah mungkin direalisasikan mengingat secara prosedural, banyaknya hambatan dalam soal administrasi pertanahan, kebijakan perbankan, skema pembiayaan, dan sebagainya.

Diketahui, saat ini backlog perumahan di DKI sudah mencapai  sekitar 1,3 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah. Di sisi lain, menurut data BPS DKI, jumlah penduduk miskin pada 2016 telah meningkat menjadi 384.300 orang atau 3,75 persen dari tahun sebelumnya yang pada September 2015 mencapai 368.670 atau 3,61 persen dari total jumlah penduduk DKI Jakarta. Artinya ada peningkatan sebesar 15.630 orang atau meningkat 0,14 poin.

Untuk pengadaan rumah murah seharga Rp350 juta per unit untuk memenuhi backlog 1,3 juta rumah, selain memerlukan lahan yang besar juga biaya yang tidak sedikit. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana skema pembiayaan tersebut? Jika harga satu unit rumah Rp 350 juta sedangkan backlog rumah di DKI mencapai 1,3 juta maka dana yang dibutuhkan mencapai jumlah Rp455 triliun.

Jika target itu harus dicapai selama satu periode (5 tahun), maka pertahunnya butuh dana Rp91 triliun. Kalau pembiayaannya ditanggung APBD, jelas mustahil. Sebab APBD DKI Jakarta tahun 2017 hanya sekitar Rp70,91 triliun. (Selengkapnya lihat: https://nusantara.news/rumah-dp-rp0-terkendala-lahan-dan-dana/).

Jika gubernur baru nanti tidak bisa mengandalkan APBD DKI, dari mana lagi sumber dananya? Sementara, kalau mengandalkan dana perbankan, bank mana saja yang bersedia bekerja sama mengucurkan KPR-nya? Apalagi, perumahan yang akan dibangun adalah berbentuk subsidi pemerintah, sedangkan dunia perbankan tak lepas dari cara berpikir komersil. Persoalan lain yang perlu dipikirkan Anies-Sandi soal rumah DP 0 persen, adalah pengadaan dan pembebasan tanah yang tentu akan menemui banyak hambatan.

Kritik juga datang termasuk ketika Sandiaga mengungkapkan program ini hanya bisa diakses oleh warga Jakarta yang punya penghasilan Rp7-10 juta per bulan, yang rata-rata ada di level pekerjaan menengah, bukan mereka yang bergaji UMR di kisaran Rp3-4 juta. Tentunya, perlu dipikirkan juga cicilan yang harus dibayar perbulan jika membeli rumah tanpa uang muka.

Anies mencoba menjelaskan soal polemik DP rumah 0 persen ini pada saat Debat Calon Gubernur/Wakil Gubernur DKI beberapa waktu silam. “Bukan DP 0 persen, enggak ada DP 0 persen. DP Rp 0. DP itu hanya sekali, jadi diberikan sekali. Kalau kredit, nah itu ada persennya, cicilan ada persennya. Kalau DP kan uang yang diberikan diawal. Bukan 0 persen, tetapi enggak bayar, Rp 0 rupiah, atau tanpa DP. Persen itu kalau ada cicilan,” ujar Anies.

Terlepas dari polemik yang muncul, DP 0 persen memang butuh dukungan segenap pihak, termasuk regulasi. Sebab, program ini pada prinsipnya menunjukkan keberpihakan pada rakyat berpenghasilan rendah. Namun demikian, Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said memastikan program rumah dengan uang muka (DP) nol persen belum bisa direalisasikan tahun 2017. Pogram DP Nol persen masih memerlukan kajian lebih mendalam karena membutuhkan aturan dari instansi lain untuk merealisasikannya.

Program Anies-Sandi Masih “Menganggur” di Tahun 2017

Pasca dilantik, publik riuh menagih janji kampanye Gubernur baru. Warga Jakarta berharap Anis-sandi dapat segera merealisasikan program-program yang diusungnya. Namun apa daya, sejumlah program Anies-Sandi tampaknya bakal menganggur selama enam bulan awal kepemimpinannya. Penyebabnya, tak satu pun program Anies-Sandi masuk secara utuh ke APBD Perubahan 2017. Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik, membenarkan hal tersebut.

Menurut Taufik, eksekutif terlalu abai terhadap Anies-Sandi, sampai-sampai tak bersedia memasukkan satu pun program yang jadi janji politik Anies-Sandi. “Seharusnya eksekutif memberi ruang buat Anies-Sandi memenuhi janji politiknya,” ujar Taufik.

Serah Terima Anies-Sandi sebagai gubernur dan wakil gubernur baru di Balai Kota DKI Jakarta

Jauh sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta terdahulu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sudah memberikan sinyal penolakan jika tim transisi bentukan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies-Sandi memasukkan program kerja mereka saat pembahasan APBD-Perubahan 2017. “Enggak bisa, kalau APBD-P itu masih punya kami,” kata Ahok, 2 Mei 2017 lalu.

Ahok menyarankan agar tim transisi Anies-Sandi memasukkan program-program mereka di saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran 2018.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati mengatakan semua program Anies-Sandi dapat segera dilaksanakan pada Oktober 2017. Namun, program tersebut akan menggunakan nama berbeda dari yang telah diperkenalkan oleh pasangan tersebut.

Tuty mencontohkan program OK Otrip yang nantinya dianggarkan melalui program public service transportation (PSO) PT TransJakarta. Dia mengatakan nama program PSO tetap akan digunakan sebagai dasar anggaran di 2017. “Nama kegiatannya OK Otrip, tapi dasarnya tuh apa anggaran yang dibutuhkan, kan PSO. PSO-nya tetap PSO, nggak bisa diubah juga,” kata Tuty.

Publik memang tengah menanti terobosan pemimpin bau Jakarta, namun di saat bersamaan hambatan dan tantangan juga menghadang. Tantangan pertama adalah Anies-Sandi akan berhadapan dengan pemerintah pusat. Tantangan kedua, Anies-Sandi akan kesulitan mencari sumber pendanaan. Dan terakhir, tantangan Anies-Sandi akan menghadapi tuntutan publik soal perbaikan kinerja DKI pada periode keduanya. Semoga Anies-Sandi mampu menghadapinya agar Jakarta ini menjadi kota yang maju dan warganya bahagia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here