Menguliti Capres di Kampus

0
70

KAMPANYE Pemilu Presiden di kampus perguruan tinggi menjadi wacana ramai belakangan ini. Tim pemenangan kedua pasangan calon presiden-wakil presiden menyatakan kesiapannya untuk mengadu jagonya masing-masing dalam debat di kampus.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir juga memberi peluang untuk mengadakan debat antarcalon pemimpin itu di lingkungan perguruan tinggi. Nasir menyerahkan kepada KPU, karena itu kewenangan KPU. “Kalau KPU mengizinkan dan KPU meminta pada saya, pasti saya persilakan perguruan tinggi mana yang akan ditunjuk. Kami akan melakukan pengamanan yang baik,” ujar Menristek Dikti di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Jika mengacu pada aturan, memang tidak boleh mengadakan kampanye di lingkungan lembaga pendidikan, meskipun dalam format debat antarkandidat. Sebab, debat kandidat adalah salah satu bentuk kampanye.

Menurut Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,  pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Dalam Bab VIII Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum juga dijelaskan hal yang sama.

Jika melanggar, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (3) PKPU Nomor 23 Tahun 2018, akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

KPU sendiri sudah tegas menyatakan tidak boleh menggelar acara kampanye di kampus. Namun, menurut  Komisioner KPU Ilham Saputra, kampus boleh diisi dengan kegiatan akademis yang memberikan pemahaman tentang gagasan dan program masih-masing pasangan calon presiden. “Fungsinya adalah akademik. Bukan mengajak orang untuk memilih calon dia,” ujar Ilham di Kantor KPU, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Artinya, ini menyangkut soal format debat. Sejauh tidak menganjurkan memilih calon tertentu, ya tidak masalah. Tinggal penyebutan istilah saja yang perlu disesuaikan. Jangan menyebutnya sebagai “debat calon presiden dan wakil presiden”, sebab itu seolah-olah mengambil pekerjaan dan kewenangan KPU. “Debat kandidat sama kami lah. KPU lah yang bertanggung jawab,” kata Ilham Saputra.

Kalau tidak disebut sebagai debat, maka kandidat tidak perlu saling berhadapan. Kalau masih berbentuk debat, belum tentu perguruan tinggi mampu mengendalikan debat yang lebih baik dari KPU. Selama ini debat di KPU cenderung hanya menjadi adu mulut, dan lomba kemeriahan yel-yel pendukung.

KPU memang mempunyai keterbatasan untuk mengatur debat yang tidak berisik dengan teriakan para pendukung. Sebab, ini adalah forum kampanye. Akibatnya, KPU tidak terlalu berhasil menghadirkan tampilan konsepsional dari para calon. Karena keterbatasan format dan durasi, forum ini masih terlalu jauh untuk menggali konsep para kandidat secara menyeluruh.

Format debatnya memang tidak memberi peluang kepada para kandidat untuk menyampaikan paparan lengkap. Sebab, setiap calon diberi waktu untuk memaparkan visi dan misinya hanya rata-rata 2-3 menit. Setelah itu penajaman oleh panelis dan harus dijawab kandidat dengan durasi yang kurang lebih sama. Tentu mustahil memaparkan konsep pembangunan dalam tempo sependek itu.

Dengan pertanyaan mendadak yang diajukan panelis, sang calon harus menjawab dengan cepat dalam tempo singkat. Akibatnya yang muncul hanya gagasan-gagasan sloganistik, tanpa penggalian yang memadai tentang bagaimana kebijakan, strategi dan operasionalisasi gagasan tersebut.

Nah, debat di kampus ini mestinya bukan debat antarkandidat, melainkan debat antara kandidat dengan akademisi.

Tapi, apa pun, persoalan istilah atau bentuk ini tidak penting. Sebab yang terpenting adalah konsep dan pemikiran calon-calon pemimpin negara itu harus diuji secara akademis oleh perguruan tinggi. Negara ini tidak boleh diurus dengan konsep yang lemah.

Itu baru pengujian dari sisi akademis. Konsep dan rencana calon presiden itu perlu dikuliti dari berbagai aspek lain, agar diperoleh konsep yang komprehensif, matang, dan layak. Negara ini tidak boleh lagi dikelola bermodalkan slogan dan kebijakan situasional belaka.

Menghadapi ujian-ujian itu, para calon presiden itu harus memposisikan diri sebagai orang yang diperkaya perspektifnya. Keliru kalau mereka menempatkan diri sebagai orang yang dihakimi, sehingga mati-matian membela diri. Sepulang dari pengujian itu diharapkan mereka menyempurnakan konsep-konsep pemerintahannya.

Konsep yang sudah sempurna itulah yang mesti disosialisasikan kepada publik, oleh tim pemenangan masing-masing. Dan biarkan masyarakat untuk menentukan dengan memilih calon yang memiliki konsep terbaik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here