Mengupas Ketidakharmonisan Bupati dan DPRD Jember

0
115

Nusantara.news, Jember – Menginjak tahun 2017 ini publik Jember diramaikan dengan kondisi hubungan Bupati dan DPRD yang tidak harmonis dalam beberapa momen. Opini yang berkembang di  publik tentang perselisihan kedua lembaga tersebut membuat Radio Republik Indonesia (RRI) Jember menyelenggarakan sebuah diskusi publik pada hari Senin malam (13/2/2017).

Dalam acara yang berjudul “Mencari Solusi Kebuntuan Komunikasi Politik di Jember” ini menghadirkan Ketua Komisi C, Pakar Komunikasi Universitas Jember, dan PKS. Meskipun Wakil Bupati dan Ketua DPC PDIP–yang sebelumnya tercantum sebagai narasumber dalam acara–tidak dapat hadir, acara tersebut tetap berjalan semarak karena membahas salah isu “panas” di Kabupaten Jember.

Dalam diskusi itu Ketua Komisi C DPRD Jember Siswono menyatakan, bupati perlu lebih terbuka dan berkomunikasi secara intensif dengan DPRD Jember. “Bupati harus melakukan loby-loby politik kepada parlemen secara personal maupun membentuk tim khusus untuk mengkomunikasikan segala permasalahan yang ada,” lanjutnya.

Di sisi lain,  tokoh masyarakat Jember Soeseno menyatakan, harus ada upaya menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif agar tercipta susana yang komunikatif. “Jangan langsung menjustifikasi ada kebuntuan komunikasi politik”, ungkapnya. Menurutnya, hubungan yang tidak kondusif ini tercipta karena terdapat pola komunikasi dan manajemen pengelolaan pemerintahan yang kurang pas dari segi cara.

Analisis menarik diutarakan pakar komunikasi Politik FISIP UNEJ Mohamad Iqbal bahwa fenomena yang terjadi di Jember ini sudah dialami oleh perpolitikan Indonesia sejak 2005, satu tahun setelah sistem pemilu langsung dilaksanakan. “Fenomena politik di Jember ini mencerminkan pola pembelahan pemerintahan”, ungkapnya.

Mohamad Iqbal menambahkan, kebuntuan komunikasi politik yang terjadi diantara kedua lembaga adalah sebagai wujud dari resiko pembelahan pemerintahan. Otomatis yang dirugikan adalah masyarakat. “Untuk menyelesaikan persoalan ini harus ada perubahan pola komunikasi diantara kedua belah pihak, baik secara kultural maupun komunal. Yang terpenting, lanjut Iqbal, kedua belah pihak harus mendasarkan sikapnya pada asas “jangan ada dusta diantara kita.” []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here