Mengurai Anatomi Benang Kusut Kondensat Mangkrak TPPI

0
235
Jejak rekam PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) makin panjang, setelah mengalami kerumitan pada 1998, kini TPPI kembali dihadapkan pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari kasus kondensat mangkrak senillai US$2,7 miliar.

Nusantara.news, Jakarta – Ini bukan cerita jurus dewa mabok, bukan pula cerita fiksi seperti film Hulk atau Star Wars. Tapi ini nyata, MAKI menggugat Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK sekaligus gegara dianggap tidak serius menggarap kasus kondensat mangkrak dan merugikan negara sekira Rp35 triliun.

MAKI adalah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, sebuah lebaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang pengawasan korupsi dan hukum. Lewat Koordinatornya, Boyamin Saiman, MAKI menggugat Polri, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apa pasal?

Ya, apalagi kalau bukan kasus kondensat mangkrak senilai US$2,7 miliar atau ekuivalen dengan Rp36,45 triliun. Pengusutan kasus penjualan kondensat tanpa tender ke TPPI ini pada 2009-2011 ini diduga merugikan negara.

Mabes Polri telah menahan mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial BP Migas (sekarang SKK Migas) Djoko Harsono. Sedang seorang lagi bos PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) Honggo masih di Singapura.

“MAKI telah mendaftarkan gugatan Praperadilan melawan Kapolri, Jaksa Agung dan KPK atas berlarut-larutnya penanganan perkara korupsi Kondensat SKK Migas dan PT TPPI yang sedang ditangani Bareskrim Polri,” ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, hari ini.

Boyamin mengungkapkan bahwa Kapolri Jenderal Tito Karnavian digugat karena Bareskrim dianggap tidak mampu memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal tersebut membuat berkas perkara selalu dikembalikan oleh JPU.

Sementara Jaksa Agung HM Prasetyo digugat karena dianggap bersalah dalam memberikan petunjuk kepada penyidik bersifat subyektif dan sulit dipenuhi oleh penyidik Bareskrim. “Jaksa Agung nampak ingin selalu mempersulit penyidik,” kata Boyamin.

KPK juga ikut digugat oleh MAKI karena tidak mau mengambil alih perkara ini hingga hampir tiga tahun (sejak Juni 2015). Dirinya memaksa Tito dan Prasetyo untuk mengungkap pihak yang tidak mampu menangani perkara ini. Boyamin menilai kedua lembaga ini saling lempar tanggung jawab dalam kasus ini.

Dirinya melihat Bareskrim seakan telah memenuhi petunjuk, sementara jaksa nampak akan mengarahkan kasus menjadi perdata dan bukan korupsi. “Dengan gugatan ini maka hakim akan menilai siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang menghambat,” kata Boyamin.

Sementara Direktur Eksekutif Institute for Strategic and Indonesia Studies (ISIS) Kisman Latumakulita mengatakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) patut diduga melakukan penyelundupan hukum skandal mega korupsi kondensat dengan kerugian negara diperkirakan Rp36,45 triliun. Pasalnya, sudah 2,5 tahun lebih Jampidsus selalu bilang alat bukti masih kurang.

“Perkara ini bolak-balik antara Bareskrim dengan Jampidsus sekitar lima sampai enam kali. Jampidsus selalu nyatakan P-19 ke penyidik Bareskrim, yang berarti alat bukti masih kurang,” ujar Kisman.

Kisman mencium ada upaya penyelundupan hukum yang dilakukan pihak Jampidsus. Caranya, dengan mengarahkan atau menggeser perkara ini ke ranah perdata. Jika demikian, maka besar kemungkinan bakal ada P-19 sebanyak sepuluh sampai dua puluh kali lagi dari Jampidsus sebagai institusi memeriksa perkara ini.

Kisman mengungkapkan skandal mega korupsi kondensat Rp36,45 triliun sampai sekarang sudah diperiksa oleh tiga Jampidsus, yaitu Widyo Pramono, Arminsyah yang sekarang menjadi Wakil Jaksa Agung dan Adi Toegarisman yang sebulan lalu menjabat Jampidsus.

Menurut Kisman, perkara yang sejak awal disidik oleh Bareskrim Polri ini juga sudah ditangani tiga Kabareskrim, yaitu Komjen Budi Waseso—sekarang Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Anang Iskandar dan sekarang Komjen Aridono Sukmanto.

Kisman menambahkan, mendapatkan informasi bahwa skandal mega korupsi kondensat ini mau darahkan atau diselundupkan ke ranah perdata. Penyebabnya, papar dia, karena kasus ini diduga melibatkan tokoh-tokoh penting di lingkaran lembaga Presiden dan Istana Negara. Caranya, dengan mengembalikan kerugian negara.

Temuan BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan pelanggaran dalam kasus penjualan kondensat oleh TPPI. BPK menyebut TPPI ini mendapat proyek kondensat tanpa tender dan menjualnya malah bukan ke Pertamina. Pelanggaran itu meliputi tiga hal.

Pertama, yakni penunjukan langsung TPPI oleh SKK Migas untuk menjual kondensat.

Kedua, TPPI telah melanggar kebijakan wakil presiden untuk menjual kondensat ke Pertamina. TPPI justru menjualnya ke perusahaan lain. Penyidik juga menemukan bahwa meski kontrak kerja sama SKK Migas dengan TPPI ditandatangani Maret 2009, namun PT TPPI sudah menerima kondensat dari BP Migas sejak Januari 2009 untuk dijual.

Ketiga, PT TPPI juga diduga tidak menyerahkan hasil penjualan kondensat ke kas negara. Kalkulasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara akibat dugaan korupsi itu mencapai US$139 juta. Sangat berbeda jauh dengan hasil perhitungan BPK senilai US$2,7 miliar.

Audit BPK terhadap kasus TPPI ini dilakukan dari 2002 sampai 2012, jadi cukup lama, Hasil audit itu menyebutkan ada potensi kerugian negara sebesar US$2,7 miliar.

Skandal mega korupsi kondensat ini, menurut Kisman, sudah diaudit oleh BPK sejak 2016. BPK adalah auditor resmi negara. Selain itu, BPK juga satu-satunya lembaga negara yang sah dan resmi diberi mandat oleh undang-undang menghitung kerugian negara.

BPK, telah menemukan adanya pelanggaran prosedur dalam penunjukan langsung dari BP Migas kepada TPPI. Selain itu, pihak TPPI juga melakukan pembayaran atas bagian pemerintah. Akibatnya, negara dirugikan puluhan triliun rupiah.

Akar masalah

Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menyebut kunci pengungkapan kasus korupsi dan pencucian uang dalam penjualan kondensat yang melibatkan SKK Migas dan TPPI, berada di tangan bos TPPI Honggo Wendratno.

Noorsy mengatakan, dalam salinan risalah rapat 21 Mei 2008 yang dia miliki, Wakil Presiden Jusuf Kalla masih melihat adanya keuntungan jika pengolahan kondensat dilakukan oleh PT TPPI. JK pun menyerahkan pengelolaan kondensat ke PT TPPI asalkan penjualannya dilakukan Pertamina.

“Dalam hal ini Jusuf Kalla mengatakan Pertamina menyediakan kondensat bagi TPPI di mana bisa saling menguntungan bagi kedua perusahaan itu. Ini yang disebut penyelamatan karena pemerintah memang berhak,” kata Ichsanuddin.

Meski demikian, dia mempertanyakan peran pemerintah yang menyerahkan TPPI di tangan Honggo Wendratmo. Sebab, dia menilai Honggo adalah orang yang bermasalah dan terbukti tidak berhasil mengelola TPPI dengan baik.

“Pemerintah kacau, menyerahkan ke orang yang punya banyak masalah, yaitu kepada Honggo Wendratmo. Jelas saat di tangan dia kondisinya merugi. Ini yang harus dipertanggungjawabkan,” ujar Noorsy.

Dia menduga, Honggo memiliki kedekatan dengan pemerintah saat itu, sehingga TPPI mendapat banyak kemudahan. Noorsy menyayangkan pemerintah yang tidak dapat mengontrol Honggo sehingga arahan wapres Jusuf Kalla untuk menjual kondensat ke Pertamina dilanggar. TPPI justru menjual kondensat ke perusahaan luar.

“Kenapa Sri Mulyani juga tak bisa mengatur Honggo,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia berharap agar Bareskrim Polri segera memeriksa Honggo Wendratno. Dengan begitu, kasus ini dapat terungkap ke permukaan. Apalagi, kata dia, peran Honggo dalam menentukan arah kebijakan TPPI sangat dominan, padahal sebagian besar saham TPPI dimiliki oleh pemerintah.

“Selain itu pihak Bareskrim juga harus melihat bagaiman proses pengiriman kondesatnya, siapa yang mengirim, bagaimana dokumennya dan PT TPPI menjualnya kemana,” ucap dia.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Victor Edison Simanjuntak sebelumnya mengatakan bahwa penyidiknya menemukan dokumen salinan rapat Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait aktivitas penjualan kondensat.

“Ada kebijakan Wakil Presiden saat itu, kalau memang TPPI yang ditunjuk, hasil minyak, seperti premium, solar, dan minyak tanah itu prioritasnya dijual ke Pertamina,” ujar Victor di Kompleks Mabes Polri beberapa waktu lalu.

Tapi, pada pelaksanaannya PT TPPI itu tidak menjual ke Pertamina. Dia malah menjualnya ke pihak lain, ada yang di luar negeri, ada yang di dalam negeri. Jadi TPPI ini tidak sesuai dengan kebijakan Wapres saat itu.

Berkas Tiga Tersangka

Setelah diributkan kembali kasus kondensat mangkrak ini dalam dua minggu terakhir, tampaknya Polri mulai bergeming.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Mohammad Iqbal mengatakan, penyidik telah menyelesaikan berkas perkara TPPI dengan membagi menjadi dua berkas.

Pertama, berkas perkara dengan tersangka Raden Priyono dan Djoko Harsono. Kedua, berkas perkara dengan tersangka Honggo Wendratno,” kata Iqbal dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (16/12).

Iqbal menjelaskan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka adalah tindak pidana korupsi pengolahan kondensat bagian negara yang melawan hukum, tanpa dilengkapi kontrak kerjasama, mengambil dan mengolah, serta menjual kondensat bagian negara yang merugikan negara.

“Sebagaimana telah dilakujan audit perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sebesar US$2,72 miliar,” demikian Iqbal.

Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini penyidik telah mengirimkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum (JPU) sebanyak empat kali. Penyidik juga telah memenuhi petunjuk formil dan materiil dari JPU.

Namun, JPU belum memberikan P-21 kendati telah dilakukan ekspose bersama dengan JPU.

“Rencana tindak lanjut adalah melakukan koordinasi dengan JPU, dan melakukan gelar perkara ulang bersama JPU,” pungkas Iqbal.

Tampaknya anatomi benang kusut kasus kondensat mangkrak mulai terkuak, kotak pandoranya pelan tapi pasti makin dipahami publik. Tinggal seberapa efektif langkah MAKI menggugat ketiga lembaga hukum di negeri ini. Namun demikian kita harus apresiasi terobosan hukum yang sedikit memaksa ini, demi memastikan proses hukumnya berjalan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here