Menilik Pertemuan Jokowi dengan PA 212

0
70

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Joko Widodo bertemu dengan Persaudaraan Alumni (PA) 212 di Istana Bogor pada Minggu (22/4) lalu. Dari foto yang beredar, Jokowi terlihat berada di salah satu ruangan masjid. Jokowi berdiri diapit pengurus Persaudaraan Alumni 212, di antaranya Al-Khaththath, Sobri Lubis, Usamah Hisyam, Slamet Maarif, dan Yusuf Marta. Para pengurus Persaudaraan Alumni 212 itu terlihat berbincang dengan Jokowi. Pertemuan tersebut sontak menarik perhatian sekaligus memunculkan sejumlah spekulasi.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon merespons positif pertemuan Presiden Jokowi dengan PA 212. Politisi dari partai Gerindra tersebut memahami perjumpaan itu sebagai upaya dialog secara langsung. Namun, menurutnya, tak menutup kemungkinan ada agenda lain yang juga dibahas. Dialog dua belah pihak bisa jadi adalah langkah politis Jokowi untuk meraup dukungan dari kantung Islam seperti 212. Mengingat momentum dialognya juga berdekatan dengan pemilu 2019.

“Namanya juga usaha mendapatkan dukungan dari mana-mana. Tapi ya mungkin agak sedikit terlambat sih, harusnya dari dulu-dulu. Jangan baru mau Pemilu kemudian mendekati dan berusaha meyakinkan,” imbuhnya.

Jokowi sendiri mengakui pertemuan tersebut. Dikatakannya bahwa apa yang dia lakukan bersama alumni 212 merupakan sesuatu yang biasa. Sebab, dia memang kerap bertemu dengan sejumlah ulama baik di Jakarta, Bogor, maupun saat kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Melalui pertemuan ini, Jokowi berharap pemerintah dan para ulama bisa menjalin persaudara ukhuwah dalam rangka persaudaraan dan persatuan di semua pihak.

“Kami harapkan dengan bersambungnya silaturahmi, beriringnya ulama umarah dapat menyelesaikan banyak masalah, problem yang ada di masyarakat, di umat, diselesaikan bersama-sama,” ujar Jokowi usai meninjau ekspor mobil di pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (25/4).

Terkait isu pertemuan tersebut beraroma politis untuk dukungan pada Pilpres 2019, PA 212 menegaskan tidak ada pembahasan politik dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi itu. PA 212 yang diwakili Tim 11 hanya membicarakan masalah kriminalisasi ulama.

“Pertemuan kami tidak ada pembicaraan dukung mendukung dan lain sebagainya. Pertemuan kami hanya khusus membicarakan masalah ketidakadilan kriminalisasi yang dialami para ulama, habaib dan tokoh-tokoh umat Islam,” kata Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak dalam jumpa pers di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (25/4/2018).

Yusuf Martak lantas menyinggung pertemuan para ulama dengan Presiden Jokowi beberapa bulan lalu. Saat itu, Jokowi, menurut dia, menginstruksikan Menko Polhukam guna menindaklanjuti permasalahan terkait dugaan kriminalisasi ulama.

“Namun setelah berjalannya waktu 9 bulan, tidak ada kasus-kasus menimpa ulama bisa dieselesaikan dengan baik. Sedangkan laporan laporan penistaan terhadap para ulama para habaib bahkan kitab suci umat Islam tidak satu pun mendapat proses akurat, bahkan cenderung di ulur-ulur. Persoalan-persoalan ini yang disampaikan langsung kepada Jokowi dalam pertemuan hari Minggu (22/4),” sambungnya.

Gerakan 212 Sebagai Kekuatan Alternatif

Gerakan 212 tidak dapat dipungkiri merupakan gerakan terbesar umat Islam sepanjang sejarah Indonesia. Gerakan 212 telah menyatukan umat muslim di Indonesia, dari berbagai golongan, aliran serta daerah untuk membela agamanya. Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama kala itu jadi musuh bersama. Penyebabnya adalah pidato Ahok di pulau Pramuka yang menyinggung surat Al-Maidah 51 pada 27 September 2016 dianggap menistakan agama Islam. Sontak gelombang demonstrasi nyaris tak surut di Ibukota. Aksi-aksi dengan “tanggal cantik” terus bergulir sampai akhirnya Ahok ditetapkan sebagai tersangka.

Kelompok Islam memanfaatkan isu ini untuk menggalang kekuatan dan konsolidasi akbar. Aksi 212 itu pun menorehkan sejarah baru sebagai demonstrasi terbesar pasca-1998. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI yang menjadi motor gerakan itu mengklaim ada tujuh juta umat Islam yang ikut serta. Sampai saat ini, tidak ada hitungan yang jelas soal jumlah peserta aksi. Gerakan ini bahkan menjadi perhatian dunia.

Lautan Massa Aksi Damai 212

Pasca-aksi 212, beberapa tokoh yang pernah tergabung dalam aksi Bela Islam 212 belum berhenti bergerak, rentetan aksi pun terus berlanjut. Sampai pada akhirnya mereka membentuk wadah gerakan alumni 212. Gerakan alumni 212 bermetamorfosis menjadi tiga kelompok: Presidium Alumni 212, Persaudaraan Gerakan 212, dan Garda 212. Setidaknya itu yang tampak di permukaan. Munculnya ketiga wadah alumni tersebut disinyalir karena terjadinya perpecahan di tubuh gerakan 212. Namun, para petinggi wadah tersebut membantah adanya perpecahan. Menurut mereka, gerakan yang membawa embel-embel “212” memiliki tujuan yang sama, hanya saja misi yang ditempuh cenderung berbeda-beda.

Persaudaran Alumni 212 yang dipimpin Slamet Maarif sekaligus juru bicara FPI memandang perlu mengawal pemerintah agar tak membuat langkah yang merugikan umat Islam. Dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, Persaudaraan Alumni 212 tidak menafikan tendensi politik dalam gerakannya. Mereka misalnya mengkritik program nawacita dan jargon Trisaksi yang dinilai belum terealisasi, serta menolak kriminalisasi ulama. Tampaknya, kelompok ini hendak menggabungkan gerakan moral dan politik non-partai sekaligus dalam garis perjuangannya.

Berbeda dengan Persaudaraan Alumni 212, sikap Presidium Alumni 212 secara tegas menolak mencampurkan urusan politik dengan persoalan keumatan. Kegiatan Presidium 212 lebih difokuskan pada diskusi dan pembelaan umat.  “Saya kira kami akan menjadikan umat sebagai poros tengah, kekuatan tengah. Jangan lagi dipermainkan partai politik atau kepentingan-kepentingan yang sifatnya jangka pendek,” kata juru bicara Presidium Alumni 212 Aminudin.

Sementara, Ketua Garda 212, Ansufri Idrus Sambo, memiliki pandangan yang lebih spesifik lagi perihal urusan politik. Karena itu, Garda 212 akan memberi akses kepada alumni 212 agar bisa terjun menjadi calon anggota legislatif, khususnya dari PAN, PKS, dan Gerindra. “Kita tidak bisa pisahkan politik dengan gerakan ulama,” jelas Sambo. Bahkan, ia menambahkan, gerakan 212 termasuk gerakan politik praktis.

Lepas dari perbedaan wadah dan coraknya, sejatinya gerakan 212 tak menyeret ‘cita-cita keumatan’ pada syahwat politik dan kapaitalisasi kekuasaan pragmatis bagi segelintir orang. Jangan sampai, simpati umat pada aksi 212 tergerus oleh manuver-manuver yang tak berkaitan dengan kepentingan umat. Sebab, sebagai sebuah gerakan, aksi 212 telah cukup berhasil.

Secara politik, harus diakui para alumni dan organisasinya itu juga merupakan sebuah kekuatan politik riil di negeri ini. Mengisi kekosongan pembawa asprasi dan persatuan umat yang sejauh ini masih absen digarap partai politik. Secara ekonomi pun terbilang sukses. Para alumninya perbuat dengan pembukaan toko minimarket 212, atau dikenal dengan “212 Mart” yang dikelola oleh koperasi syariah 212 yang anggotanya adalah jamaah muslim sekitar toko. Hal ini tentu menggembirakan sebab potensi kaum muslim sangat besar, jadi sangat baik apabila kemudian umat masuk sebagai pemain, bukan lagi hanya sebagai penonton, konsumen sekaligus pasar.

Ke depan, gerakan 212 sebaiknya tetap menjadi gerakan moral, ekonomi, dan politik non-partai. Mengapa politik non-partai? Karena ternyata fakta di Indonesia bahwa partai Islam tidak cukup mendapat tempat dan pemilih. Politik non-partai atau nonpraktis artinya hanya bersandar pada politik nilai: menyuarakan nilai-nilai keislaman, nilai kebenaran, keadilan, kemanusiaan. Siapa pun penguasa yang bertentangan dengan itu, maka gerakan 212 harus hadir.

Pertemuan Jokowi-PA 212 Tak Perlu Jadi Polemik

Kembali ke pertemuan PA 212 dengan Presiden Jokowi, meski belum ada penjelasan resmi tentang isi pertemuan tersebut tetapi Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin menjelaskan pertemuan itu untuk mencari solusi terbaik atas berbagai permasalahan bangsa. Tentu saja, tujuan tersebut amat positif mengingat situasi sekarang memunculkan kesan kekuatan alumni 212 sebagai “musuh bebuyutan” dengan Jokowi atau pemerintah. Terlebih di tahun politik yang lazimnya diikuti oleh semakin memanasnya iklim politik, maka bertemunya Jokowi dengan tokoh PA 212 sedikit membuat politik nasional menjadi teduh.

Konferensi Pers Tim 11 PA 212 soal pertemuannya dengan Presiden Jokowi

Dalam konteks kebangsaan, pertemuan tersebut tak perlu menjadi polemik. Presiden punya kepentingan untuk bertemu dan merangkul semua pihak guna menjaga kondisi masyarakat-bangsa hidup rukun dan bersatu. Sebaliknya, sebagai gerakan moral, kelompok 212 harus menjadi corong dan bagian dari perbaikan bangsa. Tentu tak elok membatasi bertemu dengan siapa pun, termasuk dengan pihak seteru, manakala menyangkut kepentingan umat dan negara.

Namun, biasanya gerakan moral pun rentan pada dua hal: dikooptasi penguasa atau mengkapitalisasikan diri dan gerakan demi kepentingan kuasa. Karena itu, elemen 212 harus benar-benar menjaga marwah gerakan dan konsisten berada di tengah kepentingan umat. Jika tidak, gerakan 212 akan ditinggalkan umat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here