Menimang Cawapres Ulama untuk Jokowi

0
277

Nusantara.news, Jakarta – Nama-nama calon pendamping Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 masih terus mengalir, salah satu yang cukup mengemuka adalah usulan cawapres dari kalangan ulama. Usulan ini cukup beralasan mengingat capres petahana itu kerap dilanda isu miring seperti Jokowi anti-Islam, seorang ‘abangan’, bahkan dikaitkan dengan PKI (komunis). Dengan memilih RI-2 dari ulama, selain bisa menepis tuduhan Jokowi sebagai sosok yang berseberangan dengan aspirasi Islam, juga  menjadi kredit point tersendiri untuk menggaet pemilih dari umat muslim yang jumlahnya mayoritas.

Di sisi lain, tampaknya Jokowi pun menyadari pentingnya menggandeng ulama. Tak heran, dalam beberapa waktu terakhir, Jokowi kerap melakukan safari politik bersama sejumlah ulama dan pondok pesantren. Sejauh ini, Jokowi beralasan rangkaian pertemuan dengan para ulama bertujuan agar pemerintah bisa mendapatkan masukan yang mencerminkan realitas di masyarakat.

Meski begitu, aroma politik tak bisa dielakan. Terlebih ada sekelompok masyarakat yang menilai pemerintahan Jokowi kurang bersesuaian dengan umat Islam, sehingga rangkaian silaturrahim dengan ulama selain menepis tudingan tersebut, juga legitimasi moral untuk menguatkan posisi Jokowi di mata umat Islam. Di samping itu, tak menutup kemungkinan hal itu merupakan bagian dari upaya ‘penjajakan’ Jokowi untuk mendapuk ulama sebagai cawapresnya di pilpres mendatang.

Bahkan pada pertemuan Jokowi dengan 96 ulama dari Jawa Barat di Istana Bogor, Selasa (10/4), meski tak membahas soal Pilpres 2019, namun para ulama yang menemui Jokowi sempat memberikan masukan soal cawapres.

“Para ulama menyampaikan agar cawapresnya dari unsur ulama yang bisa mengangkat suara pak Jokowi. Jangan sekadar ulama, tapi ulama yang memang bisa mewarnai Nusantara,” ujar Ketua MUI Kota Depok KH Zainuddin Maksum Ali usai bersilaturahmi dengan Jokowi.

Dua hari berselang, usulan cawapres Jokowi dari ulama lebih tegas lagi disuarakan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Semarang, Jawa Tengah. Dalam pertemuan yang dihadiri Presiden Jokowi itu, dihasilkan sejumlah rekomendasi, salah satunya mengenai sosok cawapres Jokowi.

“Merekomendasikan dipilihnya calon wakil presiden untuk mendampingi Pak Jokowi adalah putra terbaik Indonesia yang memiliki beberapa kriteria menurut Islam;  memiliki kompetensi, integritas dan aspiratif;  santun, santri, berilmu, serta berjiwa ulama;  peduli kepada rakyat kecil; serta muda dan milenial agar mampu menyesuaikan perkembangan generasi,” ujar Ketum PPP Romahurmuziy atau akrab disapa Romy, saat membacakan rekomendasi.

Sementara ini, beberapa nama yang disebut-sebut dianggap mewakili ulama dan pantas mendampingi Jokowi adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin, Gubernur NTB Tuanku Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj. Ketiga nama tersebut dipandang mampu memperkokoh elektabilitas Jokowi, sekaligus membangun sinergi ‘kelompok nasionalis non-agama dengan nasionalis-Islam’ atau harmoni ‘ulama-umaro’.

Peluang Ma’ruf Amin

Munculnya nama KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres bermula dari usulan PPP. Menurut Ketum PPP Romy, Rais ‘Aam PBNU itu memenuhi syarat yang dibutuhkan Jokowi dalam pencapresan nanti. Salah satunya, Kiai Ma’ruf merupakan seorang ulama yang relatif diterima ormas-ormas Islam, termasuk ormas pengkritik pemerintah. Romy juga meyakini, jika Kiai Makruf yang menjadi cawapres Jokowi, para alumni 212 akan mendukung Jokowi.

“Saya sudah menyampaikan kepada beliau (Jokowi) ada figur yang sangat cocok itu sejak bulan Desember 2017, yaitu KH Ma’ruf Amin. Malah pak Jokowi sempat mengatakan, (Cawapresnya) harus orang NU,”  beber Romy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (13/3) lalu.

Bak gayung bersambut, hubungan Jokowi-Ma’ruf Amin belakangan ini kerap tampil bersama. Dalam sejumlah pertemuan dengan ulama dan pondok pesantren, Jokowi tak luput didampingi Ma’ruf Amin. Di dunia maya pun demikian, kedekatan Jokowi dan Kiai Ma’ruf terlihat dari unggahan sejumlah foto.

Kekompakan Jokowi dan Ma’ruf juga terlihat saat menghadiri zikir kebangsaan di Asrama Haji pada Rabu (21/2), berlanjut dengan pertemuan di Istana seminggu setelahnya Rabu (28/2), serta ketika Jokowi meresmikan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara di Banten Rabu (14/3). Di hadapan para santri, Ma’ruf bahkan tak ragu menyatakan Indonesia beruntung memiliki Presiden Jokowi.

Teranyar, di acara Harlah PPP ke-45, di Semarang, Sabtu (14/4), Kiai Ma’ruf memuji kinerja Jokowi sebagai Presiden. Bahkan, ia menyebut Jokowi pemimpin pilihan Allah. Tak hanya itu, Ma’ruf Amin mengaku suka dengan kepribadian Jokowi. “Terus terang saya tertarik dengan kepribadian Pak Jokowi sebagai Presiden. Beliau itu orangnya tidak merasa pintar,” ucap KH Ma’ruf Amin.

Momen kebersamaan Presiden Jokowi bersama Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H. Ma’ruf Amin dalam satu pesawat

Tak hanya kompak, akhir-akhir ini Ma’ruf Amin pun ‘rajin’ menepis komentar miring yang dialamatkan ke pemerintahan. Saat Amien Rais menuding 74 persen lahan di Indonesia dikuasai kelompok elite, Ma’ruf menyatakan bahwa Jokowi sama sekali tidak melakukan itu. Ia, katanya, justru membagi-bagikan tanah kepada orang miskin lewat reforma agraria. Dengan posisinya saat ini, apa yang dilakukan oleh Ma’ruf wajar memunculkan tafsir bahwa secara tidak langsung MUI menjadi corong pemerintah.

Pun, ketika Prabowo mengeritik pemerintah soal sistem ekonomi Indonesia yang tidak berpihak kepada orang kecil atau ia menyebutnya sebagai sistem neoliberal, Ma’ruf Amin menyanggah tudingan itu. Ma’ruf menyebut sistem ekonomi yang diusung pemerintahan Jokowi justru melawan neoliberalisme. Alasannya, Jokowi sedang membangun perekonomian dari sektor paling kecil seperti pondok pesantren.

“Kan justru Pak Jokowi melawan itu (neoliberalisme),” ujar Ma’ruf Amin usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/4/2018).

Melihat kedekatan dan kesepahaman Jokowi-Ma’ruf, serta peluang elektablitas keduanya, rasanya sejalan dengan syarat yang pernah diajukan PDIP. Saat itu, Wasekjen PDIP Ahmad Basarah mematok kriteria bakal cawapres pendamping Jokowi. Kriteria pertama, memiliki kesepahaman dalam pemikiran. Kriteria kedua, mampu meningkatkan elektabilitas Jokowi. Ketiga, punya chemistry untuk bekerja sama dengan Jokowi.

Ditambah, Ma’ruf Amin juga tak punya kepentingan untuk 2014 sebagaimana yang syaratkan relawan Jokowi ‘Projo’, mengingat pria kelahiran 1943 silam ini sudah sepuh (saat ini berusia 75 tahun).

Namun, kendala yang mungkin akan membebani Jokowi, yaitu usia Ma’ruf yang sudah cukup senja. Terlebih, Jokowi sendiri berharap pendampingnya nanti bisa ikut merangkul generasi milenial yang kemungkinan akan berjumlah 52 persen atau setara dengan 100 juta orang dari jumlah pemilih. Selain itu, meski dengan menggandeng M’aruf Amin berpeluang meraih ceruk suara di Jabar dan Banten (di dua provinsi ini Jokowi kalah telak dari Prabowo di Pilpres 2014), tapi ke-NU-an Ma’ruf yang berasal dari Banten tak sekuat magnet elektoralnya dibanding trah dari NU Jatim.

Peluang TGB Zainul Majdi

Selain Ma’ruf Amin, Muhammad Zainul Majdi atau yang dikenal dengan sebutan Tuan Guru Bajang (TGB) merupakan alternatif cawapres potensial bagi Jokowi dari unsur ulama. Selain berusia muda, TGB diprediksi mampu membantu Jokowi dalam meraih simpati pemilih dari basis Islam, utamanya dari pulau luar Jawa. TGB juga punya pengalaman di pemerintahan sebagai gubernur dua periode, bersih dari korupsi, dan merupakan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (ormas terbesar di NTB).

Dengan memilih TGB yang notabene kader Partai Demokrat, Jokowi juga akan mendapat tambahan partai koalisi sekaligus limpahan suara dari partai bergambar ‘bintang mercy’ itu. Saat ini, Jokowi telah mengantongi lima dukungan partai politik. Mereka adalah PDIP (109 kursi atau 19,4% kursi DPR), Golkar (91 kursi atau 16,2% kursi DPR), PPP (39 kursi atau 7% kursi DPR), NasDem (36 kursi atau 6,4% kursi DPR) dan Hanura (16 kursi atau 2,9% kursi DPR). Itu berarti total dukungan yang sudah dikantongi Jokowi saat ini sebesar 52,21%, melebihi syarat minimal presidential threshold (PT) 20 persen kursi di DPR. Jika ditambah Demokrat yang kini menguasai 61 kursi atau 10,89, maka modal politik yang dikantongi Jokowi menjadi 63,1%.

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Gubernur NTB TGB Zainul Majdi (kanan)

Namun, akan sangat sulit peluang TGB untuk diusung Partai Demokrat. Pasalnya, Demokrat saat ini sudah memiliki putra sulung Ketum Demokrat SBY untuk ‘dijual’ ke Jokowi atau Prabowo. Hampir semua momen penting dan resources Demokrat diserahkan sepenuhnya untuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Salah satunya yakni Rakernas Partai Demokrat yang digelar awal bulan lalu. AHY mendapatkan tempat paling megah di panggung.

Apalagi, wacana poros ketiga yang disebut-sebut akan diracik SBY bersama Demokrat, PAN, dan PKB dengan menyorongkan pasangan capres-cawapres sendiri di luar Jokowi dan Prabowo. Hal ini tentu menjadi batu sandungan TGB melenggang mulus menjadi cawapres Jokowi.

Dari sisi elektabilitas dan popularitas menurut beberapa lembaga survei, TGB juga masih tergolong rendah. Wakil Ketua umum Demokrat Syarief Hasan menilai, elektabilitas TGB masih jauh di bawah putra mahkota Demokrat, AHY. Memang dari hasil survei sejumlah lembaga, nama AHY moncer sebagai cawapres paling potensial mendampingi Jokowi maupun Prabowo Subianto. Syarif menilai, sosok TGB biasa saja dan tak ada sesuatu yang spesial. “Sangat jauh (di bawah AHY). Sangat jauh,” ujarnya kepada di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3) lalu.b

Sebagian pengamat juga menilai, kelemahan TGB masih dianggap sebatas tokoh lokal. Massa riil TGB memang tidak hanya berasal dari kalangan muslim dan rakyat NTB, tetapi sosok TGB belum dikenal luas di seluruh pelosok tanah air (secara nasional).

Peluang Said Aqil Siradj

Nama Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj pun dinilai cocok untuk mendampingi Jokowi di Pilpres 2019. Said Aqil dikenal sebagai tokoh Islam moderat yang memiliki jaringan luas dan pendukung massa yang cukup signifikan. Kapasitas dan kemampuan Said Aqil djuga dipandang mampu diterima semua kalangan agama di Indonesia.

“Sikap Said Aqil Siradj tegas terkait intoleran dan radikalisme yang ada di Islam. Beliau juga diterima dikalangan agama lain di Indonesia,” ungkap Koordinator Komite Pemilih (Tepi) Jerry Sumampouw Jerry Sumampaou di Jakarta, Sabtu, 24 Maret 2018.

Menurut Jerry yang juga Humas PGI ini, masyarakat Indonesia bagian timur merasa dihargai oleh PBNU. Khususnya masyarakat Papua yang sebelumnya bernama Irian Jaya. Mereka sangat berterimakasih kepada Gus Dur sebagai tokoh PBNU. Faktor ke PBNU-an ini berperan dalam meningkatkan elektabilitas, jika Aqil Siradj dipasangkan dengan Jokowi.

Sedangkan Koordinator Pemuda Ahlus Sunnah Wal Jama’ah (Aswaja), Nur Khalim, mengklaim kedudukan Said Aqil akan memperkuat posisi Jokowi di Pilpres 2019. Pasangan Jokowi-Said Aqil dianggap sebagai pasangan yang lahir dari kalangan nasionalis dan santri. “NU itu warga terbesar di Indonesia. Jika ketua umumnya jadi cawapres dipastikan akan memilih. Dua kekuatan akan bergabung menjadikan Indonesia hebat dan jaya,” ucapnya.

Presiden Jokowi saat bertemu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj, di kantor pusat PBNU, Jakarta.

Tidak dapat dibantah, Said Aqil memang merupakan tokoh pemersatu, khusunya di kalangan muslim moderat. Namun, ada hal lain yang sebenarnya juga tak dapat dibantah bahwa kondisi NU di bawah Said Aqil kerap dirundung konflik internal, bahkan sejak Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jatim, tahun 2014 silam. Prahara juga menimpa NU pada April 2017 lalu, seluruh elemen dari PBNU atau Pengurus Cabang NU di Aceh Barat Daya (Abdya) membubarkan diri.

Mereka secara tegas menyatakan mundur dari ormas Islam terbesar di Indonesia itu, karena menilai Said Aqil Siroj mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Adapun elemen NU yang membubarkan diri tersebut yakni, Dewan Mustasyar (Dewan Penasehat), Pengurus Harian Syuriyah, A’wan (Dewan Pakar) dan Pengurus Harian Tanfidziyah.

Belum lagi jika berbicara soal sikap tokoh muslim di luar NU. Tak terelakan bahwa Ormas Islam yang sering dicap “radikal” banyak yang bertentangan dengan Said Aqil. Artinya, Said Aqil hanya tokoh pemersatu di kalangan NU atau kalangan muslim moderat. Untuk sebagian kalangan Islam modernis, kelompok muslim konservatif, fundamentalis apalagi radikalis, kemungkinan besar Said Aqil tidak dapat diterima.

Hal yang juga menjadi tantangan bagi Said Aqil jika menjadi cawapres Jokowi adalah bahwa basis pemilih NU tidak akan serta-merta memilih pasangan yang mengusung sang ketua umumnya. Bukankah saat Pilpres 2004, pasangan SBY-Jusuf Kalla (JK) yang didukung partai gurem sanggup mengalahkan raksasa politik Ketua Umum PDIP Megawati-Ketua Umum PBNU 1999-2004 Hasyim Muzadi yang didukung partai-partai kakap? Pada putaran kedua Pilpres 2004 itu, pasangan Mega-Hasyim dikalahkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dengan perolehan persentase suara yang telak: 60,62 persen-39.38 persen.

Kelemahan lain, popularitas dan elektabilitas Said Aqil masih terlalu kecil. Sejauh ini, wacana pencapresan Said Aqil bahkan tak menjadi sorotan khusus dari berbagai media dan lembaga survei.

Tentu saja, di luar ketiga nama di atas masih banyak sosok ulama potensial yang bisa dilirik Jokowi. Kini, biarkan Jokowi memilih. Yang terpenting, ulama didekati bukan semata-mata alat pencitraan politik jelang pemilu, lebih-lebih meminta mereka sebagai katup pengaman kekuasaan dari rongrongan oposisi dan kritik publik. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here