Menimang “Mahathir Effect” di Indonesia

0
173

Nusantara.news, Jakarta – Mantan perdana menteri Malaysia sekaligus pemimpin oposisi Mahathir Mohamad mencetak kemenangan bersejarah dalam pemilihan umum yang digelar pada Rabu (9/5/2018). Kemenangnan Mahathir yang mengejutkan dunia itu masih akan manis untuk dibahas.

Bagaimana tidak? Banyak yang menyebut ini adalah bentuk ‘pembaruan’ dan kemenangan hakiki di Malaysia. Sejak setahun belakangan Malaysia memenuhi pemberitaan dengan skandal korupsi dan tingkah polah Perdana Menteri sekaligus inkumbennya, Najib Razak. Mulai dari korupsi fantastis dalam 1MDB, aksi pembubaran parlemen, tertidur saat KTT ASEAN di Filipina, cuci uang dengan aktor Hollywood, hingga mempercepat jadwal Pemilu. Menghadapi jurus-jurus Najib, tak mengherankan kemenangan Mahathir dianggap sebagai penawar.

Di luar itu, tentu kita terkesan dengan kesederhanaan pemilu di Malaysia. Rabu pemungutan suara, malamnya hasil diketahui. Esok dinihari diumumkan siapa yang menang. Dan Kamis malam, perdana menteri terpilih sudah dilantik.

Bandingkan dengan yang terjadi di negeri ini. Pemilu yang ribet. Bahkan untuk hajatan tahun 2019 mendatang, mengutip pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemilu yang merupakan gabungan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden ini merupakan pemilu teruwet di dunia. Dalam rentang waktu sehari, suara yang masuk baru sampai di tingkat kecamatan. Jauh dari kantor Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, lembaga yang berhak mengumumkan siapa pemenang pemilu. Belum lagi jika ada gugatan karena ada dugaan pelanggaran. Semua berujung gaduh dan lelah belaka.

Kembali ke kemenangan Mahathir. Kembalinya politisi kawakan berusia 92 tahun yang pernah memerintah Malaysia selama 22 tahun itu ke dunia politik menjadi sebuah kelahiran kembali yang dramatis. Hal ini dipicu kekesalan Mahathir terhadap Najib, anak didiknya, yang terlibat megaskandal korupsi dan dinilai gagal menyejahterakan rakyat Malaysia. Bergabung dengan kelompok oposisi, Mahathir kini membuang dadunya dengan gabungan partai dalam koalisi Pakatan Harapan (aliansi harapan), yang ironisnya, partai-partai koalisinya itu pernah ditekannya pada masa dia berkuasa.

Koalisi yang terbentuk pada 22 September 2015 ini terdiri dari Partai Aksi Demokratis, Partai Keadilan Rakyat, Partai Amanat Negara, dan Partai Pribumi Bersatu Malaysia pimpinan Mahathir. Hasil resmi menunjukkan, koalisi Pakatan Harapan memenangkan 113 dari 222 kursi parlemen. Sementara koalisi pemerintahan Najib Razak yang berkuasa, Barisan Nasional (BN), hanya meraih 79 kursi. Dengan kemenangan itu, menandai berakhirnya jabatan Najib, yang telah berkuasa sejak 2009, sekaligus menggusur dominasi koalisi UMNO yang telah bertahta selama enam dekade.

Sebelumnya, Mahathir pernah menjadi perdana menteri Malaysia sejak 16 Juli 1981 sampai 31 Oktober 2003 bersama koalisi Barisan Nasional. Kemudian, dia mengundurkan diri pada 2003. Di bawah kepemimpinannya, Malaysia menjadi salah satu macan Asia, sebuah kelompok negara dengan perkembangan ekonomi yang pesat pada 1990-an. Namun, dia merupakan sosok yang otoriter dengan menerbitkan undang-undang kontroversial untuk mengunci lawannya. Wakilnya kala itu, Anwar Ibrahim, dituduh melakukan korupsi sehingga dipecat, ketika dia menyerukan reformasi ekonomi dan politik pada 1998.

Mahathir juga seorang mentor bagi Najib Razak yang kemudian menjadi perdana Menteri pada 2008. Pada 2016, Mahathir secara dramatis meninggalkan Barisan Nasional untuk bergabung dengan Pakatan Harapan. Dia mengaku malu untuk dikaitkan dengan partai yang dianggap mendukung korupsi. Pada Januari 2018, dia menyatakan akan mencalonkan diri sebagai perdana menteri Malaysia. Dia berjanji akan memberi pengampunan pada Anwar Ibrahim untuk membuka jalannya dipilih kembali dan mengambil posisi teratas. Melawan ketakutan terkait usianya, dia pernah mengatakan bakal memerintah selama dua tahun, sebelum mengundurkan diri.

Kini, PM Mahathir kabarnya akan didampingi Wan Azizah Wan Ismail sebagai deputi PM, yang merupakan presiden Partai Keadilan Rakyat. Ini merupakan partai bentukan suaminya, Anwar Ibrahim. Mahathir, Wan Azizah, dan Anwar Ismail, telah mengadakan pertemuan pada 12 Mei 2018. Wan Azizah menjelaskan, ketiganya membahas soal proses pembentukan pemerintahan dan susunan kabinet. Posisi menteri yang sudah diumumkan antara lain, Menteri Keuangan diisi oleh Lim Guan Eng, sekretaris jenderal Partai Democratic Action Party. Menteri Dalam Negeri diisi Muhyiddin Yassin, Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia. Dan terakhir Menteri Pertahanan, diisi Mohamad Sabu, politisi Partai Amanah Negara.

Di Indonesia, kemenangan kubu oposisi Pemerintah Malaysia dinilai menjadi angin segar bagi gerakan oposisi pemerintah. Wajar saja jika para politisi oposisi berharap tuah dari “Mahathir Effect”. Momentum kalahnya petahana di Malaysia memang penting untuk segera dikapitalisasi. Akan tetapi, akankah kondisi serupa akan berlaku di Indonesia?

Berharap Mahathir Effect

Salah satu faktor utama dari kemenangan Mahathir dan Pakatan Harapan tidak lain adalah ketokohan Mahathir itu sendiri. Sebagai sosok yang pernah menjadi Perdana Menteri selama dua dekade, Mahathir jelas memiliki modal yang lebih dari cukup untuk memenangi pemilu. Terdapat perubahan citra dari pria berdarah Melayu tersebut. Selama bertahun-tahun, sang doktor kerap digambarkan sebagai strongman atau orang kuat yang mencengkeram erat kekuasaan di Malaysia. Jelang Pemilu 2018, Mahathir mencoba memunculkan citra batu sebagai orang tua yang ingin turun tangan memperbaiki kerusakan di negaranya.

Masyarakat Malaysia pun mulai mengubah pandangannya terhadap pria yang kerap disebut Dr. M tersebut. Terdapat keyakinan bahwa untuk kali ini, Mahathir akan bersikap berbeda saat  berada di puncak kekuasaan. Terlebih, masa pemerintahan Najib yang relatif buruk menguatkan kerinduan atas kejayaan Malaysia yang pernah jadi ‘macan Asia’ di bawah kepemimpinan Mahathir. Kepercayaan rakyat ditambah ketokohan Mahathir yang digadang-gadang mampu membawa harapan baru, menjadi titik padu yang memuluskan kemenangan kubu oposisi.

Faktor lain, oposisi Pemerintah Malaysia memenangkan pemilu dengan menggaungkan isu korupsi yang telah melekat pada Barisan Nasional atau kubu koalisi partai terbesar pendukung pemerintah, serta kegagalan PM Najib dalam menyejahterakan rakyat. Aksi-aksi rakyat antipemerintah seperti “gerakan kaos kuning” yang amat besar, kritik dari tokoh oposisi kharismatik seperti Mahathir, Anwar Ibrahim, dan Wan Azizah, serta ketidakpuasan warga Malaysia yang cenderung “bulat” terhadap kinerja pemerintahan, mempercepat keruntuhan rezim petahana.

Memang ada beberapa kesamaan antara Malaysia dengan Indonesia, misalnya isu kegagalan ekonomi dan sentimen tenaga kerja asing, serta hadirnya partai oposisi (PKS-Gerindra) yang kritis terhadap pemerintah. Namun pandangan rakyat soal kinerja pemerintah saat ini terbelah dalam dua kutub besar: pro-kontra. Bahkan beberapa hasil survei merilis sebagian besar masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah (60 – 70 persen). Begitu pula koalisi partai oposisi masih belum mampu mengakpitalisasikan isu “kerusakan” pemerintah menjadi sebuah gelombang besar perlawanan rakyat.

Ditambah, sulit untuk melihat bahwa terjadi kleptokrasi di Indonesia serupa di negeri jiran. Tentu siapapun mengamini korupsi masih belum benar-benar hilang di negeri ini. Akan tetapi, hingga hari ini belum ditemukan megaskandal serupa 1MDB yang menimpa Jokowi secara khusus. Ketiadaan kleptokrasi tersebut, membuat pemerintahan Jokowi tidak mengalami penurunan tajam popularitas seperti yang dialami oleh Najib. Jokowi, hingga saat ini masih belum dipandang sebagai musuh bersama yang menyengsarakan rakyat sehingga harus segera ditumbangkan.

Absennya musuh bersama tersebut membuat kekuatan oposisi kesulitan terkonsolidasi. Hingga saat ini, oposisi yang digawangi Gerindra dan PKS masih belum jelas sikap resminya jelang Pilpres 2019. Sejumlah politikus PKS bahkan sempat menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan koalisi Jokowi ataupun poros ketiga (koalisi  di bawah mantan Presiden SBY). Sementara PAN dan PKB, sejauh ini cenderung menganut politik mendua alias abu-abu. Hal ini membuat soliditas barisan Gerindra-PKS belum sekuat Pakatan Harapan.

Koalisi Oposisi Gerindra-PKS-PAN (jika ditambah Partai Demokrat), berpeluang merebut kemenangan di Pilpres 2019

Apalagi, tradisi oposisi di Indonesia seringkali cair: merapat ke penguasa jika dapat posisi, namun menjadi oposisi jika tak dapat posisi. Untuk melihat gejala ini bisa dicermati misalnya dalam jejak dan sikap politik Partai Golkar, PPP, dan PAN. Sedangkan di Malaysia, partai-partai opsisi konsisten berada di luar pemerintahan petahana dan berjuang berpuluh-puluh tahun mengambil hati rakyat. Kerja politik mereka berbasiskan ideologi, kritik yang dilontarkannya pun (baik oleh partai oposisi maupun masyarakat umum) bukan atas dasar like atau dislike, tetapi rasional sesuai realitas objektif.

Selain itu, kalangan oposisi di Indonesia juga tidak memiliki sosok serupa Mahathir Mohamad untuk melakukan Mahathir Effect. Hingga saat ini, kelompok oposisi masih bergantung pada sosok Prabowo Subianto untuk dijual kepada rakyat. Jika dibandingkan Mahathir, Prabowo tidak memiliki pengalaman memimpin pemerintahan dan warisan yang dapat mengakibatkan Mahathir Effect.

Berdasarkan kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa kejadian di Malaysia belum tentu benar-benar mempengaruhi hasil Pemilu Indonesia di 2019 nanti. Namun, jika sejumlah syarat dan prakondisi terpenuhi seperti di Malaysia, bukan tidak mungkin oposisi di Indonesia bisa memetik kemenangan: 2019 ganti presiden. Karena itu, oposisi perlu membentuk koalisi besar (misalnya Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan PKB), segera mengeskalasi isu-isu menjadi gerakan perlawanan rakyat, serta memunculkan sosok yang kuat di mata publik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here