Menimbang Kepentingan di Balik Wacana Provinsi Madura

0
186

Nusantara.news, Surabaya – Setelah sempat merebak pada 2015, wacana pembentukan Provinsi Madura pun kini mulai surut. Beragam argumen dilontarkan kubu pendukung maupun yang kontra. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? faktor apa yang menjadikan Madura begitu seksi untuk berdiri sendiri?

Pada 1994, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Indonesia yang akhirnya jadi Presiden RI Indonesia ke-3, BJ Habibie, mendengungkan mega proyek industrialisasi Pulau Madura. Nilainya pun cukup spektakuler, yakni sebesar 400 juta dollar AS. Dana sebesar itu dialokasikan untuk mengubah Madura jadi Batam ke dua. Sayang, rencana pemerintah kala itu banjir tentangan, hingga kemudian proyek jembatan Surabaya-Madura dipilih menjadi prioritas daripada jembatan penghubung Jawa-Sumatera atau Jawa-Bali.

Di balik tanah tandus yang mendominasi pulau garam itu ditengarai tersimpan sumber daya alam yang cukup besar. Pulau ini diperkirakan memiliki potensi minyak dan gas. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung. Berdasarkan hasil observasi terdapat sekitar 100-an blok migas yang sebagian kini sudah dieksplorasi. Potensi itu terbagi di daratan yang hak eksplorasinya dipegang Exspan Nusantara, anak perusahaan Medco. Sedangkan potensi migas offshare (lepas pantai), dibagi antara ConocoPhillips, Santos, Kodeco, Arco dan beberapa operator asing lain.

Menariknya, peta seismik potensi itu, menurut sumber nusantara.news, hanya dimiliki ExxonMobil dan Pertamina. Dari empat kabupaten di Madura, kandungan migas di Sumenep dianggap yang terbesar.  Lebih dari 10 perusahaan operator migas skala global yang telah, sedang, dan akan mengelola beberapa blok migas di kabupaten ini. Beberapa di antaranya adalah Trend Java Sea, Masalembu Shell, British Petroleum, Mobile Oil, Arco Kangean, Amco Indonesia, Hudbay Oil International, Anadarko, Petronas Carigali, dan Santos Oil.

Itu baru potensi migas di Sumenep. Padahal sumber migas Madura juga terdapat di lepas pantai dan daratan, seperti Bangkalan, Sampang dan Pamekasan. Kabupaten Sampang, misalnya, memilikisekitar 14 ladang minyak dan gas seperti Migas Oyong di lepas pantai Camplong, Sumur Jeruk di lepas pantai Sreseh, sumur Foram dan Pollen di lepas pantai Ketapang, sumur Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, dan lain-lain. Di Bangkalan terdapat Blok Madura Offshore di lepas pantai dan Blok West Madura di Kecamatan Sepulu yang menghasilkan 14 ribu barel atau 113 juta kaki-kubik per hari. Tak berlebihan jika ada yang menyebut bahwa masyarakat Madura belum sadar sepenuhnya jika duduk di atas ladang emas hitam.

Selain migas, Madura juga memiliki phosphat, dolomit, pasir kuarsa, kapur, batu gamping, calsit/batu bintang, gipsum, batu lempung, dan kaolin. Sebagian di antaranya sudah dieksploitasi. Bahkan, dari pantauan satelit Amerika, Pulau Garam ini juga mengandung besi, uranium, dan emas. Semua itu modal penting menuju keinginan untuk menjadi provinsi tersendiri, lepas dari Jawa Timur.

Namun perkembangan terbaru justru bisa disebut surut. Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, dalam jangka pendek hanya fokus pada tiga program utama dalam upaya mengembangkan kawasan Madura. “Pemerintah akan fokus menjalankan tiga program untuk mengembangkan Kawasan Khusus Madura (KKM),” ujar Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo di Jakarta, Rabu (4/1/2017).

Paparan ini menegaskan sikap pemerintah yang dilontarkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sehari sebelumnya dalam Rapat Koordinasi Pembahasan BPWS (Badang Pengembangan Wilayah Suramadu) di Jakarta. Menurut dia, fokus tersebut sudah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2008 tentang BPWS.

Merujuk pada perkembangan ini, Madura pun rawan terjebak perang kepentingan pro dan kontra menjadi provinsi. Indikasi itu diperkuat dengan situasi di internal Badan Silaturrahim Masyarakat Madura (BASSRA) yang didominasi kiai. Suara mereka terbelah sehingga ada yang memilih tidak aktif lantaran tidak setuju dengan progres yang terjadi.

Secara adminsitratif pembentukan provinsi mempersyaratkan memiliki 5 daerah sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada titik ini Pulau Madura belum memenuhi syarat lantaran hanya memiliki 4 daereah.

Padahal seperti yang dilontarkan Hendry Zhara Rhafa Rabbani, yang merupakan salah satu tokoh muda Madura, sejak tahun 1997-an masyarakat kepulauan Kangean ingin membentuk DOB (daerah otonomi baru) sebagai kabupaten baru. “Namun entah pertimbangan apa, sampai sekarang Kabupaten Sumenep enggan mengesahkan rancangannya. Padahal gagasan itu bisa mempermulus terbentuknya Madura menjdi provinsi baru,” jelasnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here