Menunggu Kunjungan Wapres AS (2)

Menjadi Sekutu atau Seteru Demi Rp500 Triliun?

0
228

Nusantara.news, Jakarta – Freeport Indonesia berkilah untuk menambang cadangan bawah tanah dengan teknologi tinggi, harus menambah investasi Rp 212 triliun dan USD 2 miliar untuk pembangunan smelter Rp 26,6 triliun. Tentu PT  Freeport Indonesia (PT  FI) memerlukan persyaratan finansial sebagai jaminan untuk investasi yang akan dilakukan.

Jelas PT  FI tidak mau kehilangan hak operasi (jika divestasi saham 51% dipaksakan), akibat kehilangan kepercayaan publik pemegang saham, dan bisa digugat jika hal itu (pinjaman) dengan jaminan deposit PT  FI sudah diagunkan. Apalagi nilai deposit emasnya mencapai Rp 500 triliun.

Pada bulan Januari 2014, pemerintahan SBY sudah memberlakukan peraturan baru sesuai UU Minerba Tahun 2009, PT  FI harus melakukan pemurnian (smelterisasi) di negara Republik Indonesia. Bea keluar kondensat dikenakan tarif 25% – 60%, peraturan tersebut berlaku 6 bulan, sehingga Hatta Rajasa dan tim negosiasi Indonesia saat itu memberhentikan ekspor PT  FI sejak Juli 2014.

Ketika pemerintahan sudah di tangan Joko Widodo, ijin ekspor PT  FI dibuka kembali namun tetap harus membangun smelter, pada bulan Oktober 2016 – Januari 2017 ekspor, namun medio Januari 2015 kembali dilarang ekspor, karena selain smelter, banyak hal PT  FI tidak mengikuti perintah UU Minerba Tahun 2009.

Pada Januari 2017, pemerintah menerbitkan peraturan baru, yaitu: pertama, KK (Kontrak Karya) diubah menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) untuk melakukan ekspor; kedua, Pemerintah mewajibkan Divestasi Saham 51%.

Pihak PT  FI menolak mentah-mentah, dan CEO PT  Freeport International, Richard C. Adkerson mengancam pemerintah RI agar dapat menyelesaikan dalam 120 hari, jika tidak selesai, akan menggugat ke Arbitrase Internasional. Hal yang sama juga dilakukan di era Hatta Rajasa (Juli 2014) ketika ekspor diberhentikan.

Pihak PT  FI seakan meyakini secara politis bahwa Freeport Indonesia berupa “hadiah” dari pemerintahan Soeharto dan pihak Indonesia tidak akan berani “memaksa“ PT  Freeport Indonesia (Amerika Serikat) untuk menaati peraturan konstitusi UU Minerba Tahun 2009.

Nilai Pasar PT  Freeport Indonesia

Setoran (pajak, royalti, dan pungutan lainnya) PT  Freeport Indonesia kepada pemerintah Indonesia tahun 2015 hanya Rp 6,4 triliun. Angka yang kecil sebenarnya dibandingkan hasil yang dikuras. Cukai rokok saja pada tahun yang sama mencapai Rp 145 triliun. Sementara kapitalisasi pasar PT  FI senilai Rp 287 triliun. Bandingkan dengan Telkom Indonesia yang mencapai Rp 384 triliun, BCA mencapai Rp 381,5 triliun; Astra Internasional mencapai Rp 321 triliun.

Saham PT  Freeport Mc Moran (FCX) di Bursa New York sedang turun drastis, karena harga tembaga dan emas dunia sedang melorot. Diperkuat lagi dengan tambang PT  Freeport di negara-negara lain juga sedang anjlok.

Sewaktu negosiasi Divestasi Saham, PT  FI menawarkan 10,64% sahamnya senilai USD 1,7 miliar (Rp 23 triliun), yang dinilai over value. Perhitungan wajar hanya sekitar USD 533 juta atau Rp 7,088 triliun saja (sesuai market value FCX). Lalu pihak PT  Freeport merilis kompensasi Rp 500 triliun jika harus memutus Kontrak dengan pemerintahan Indonesia, atau senilai yang sama gugatan arbitrasenya. Padahal nilai pasarnya saat ini adalah Rp283,4 triliun.

Rakyat Papua ditakuti-takuti dengan isu PHK. Di Pemda Papua ada ancaman PDRB (Produk Domestik Regional Brutto, Papua senilai 30%, lalu PDRB Mimika yang mencapai 91% dari daya otonomi khusus berasal dari PT  FI. Dengan dasar tersebut, ancaman Arbitrase Internasional melengkapi tekanan bargaining  PT  FI dalam negosiasi dengan pemerintah Indonesia. Pasal 340 WTO, Jika Pemerintah Indonesia memutus Kontrak, harus mengembalikan investasinya, ditambah denda dan kerugian (termasuk sahamnya) yang akan hancur jika sengketa dan pemutusan Kontrak terjadi.

Ketentuan divestasi  saham 51%, tentu PT  FI kehilangan akan kendali manajemen dan pemegang saham, ketika siapapun memaksakan hak itu saat ini tidak mungkin dilakukan. Penyebabnya, bisa 2 hal, yaitu: Pertama, Deposit emas yang tercatat Rp 500 triliun sudah dieksekusi dan diuangkan sebagai kredit melalui obligasi, dan aset tersebut menjadi agunan; Kedua, Ada nilai deposit (bisa saja Uranium) yang belum dirilis oleh pihak PT  FI karena bagi AS juga berisiko, sehingga sangat mungkin main kayu dalam negosiasi.

Secara hukum pemerintah Republik Indonesia memang harus menempuh proses negosiasi, karena tidak dapat menggunakan hukum kekuasaan (Sovereignty Law), dengan memaksakan UU Minerba Tahun 2009 tanpa persetujuan pihak PT  FI dengan memotong hukum kontrak, karena pemerintah para pihak langsung. Rezim hukum perjanjian harus diselesaikan keduabelah pihak.

PT  FI dalam negosiasi skema IUPK, berdalih dengan alasan harus disertai dengan perjanjian stabilitas investasi, dengan kepastian hukum dan fiskal yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak Karya saat ini. Hal tersebut jelas ditolak oleh pemerintah RI. Walau PT  FI beralasan akan melakukan investasi sebesar USD 19 miliar untuk pengembangan PT  FI, sehingga butuh jaminan investasi senyaman dalam Kontrak Karya. Singkatnya secara substansi tetap pada Kontrak Karya berbasis perjanjian tahun 1967.

Tekanan Sudah Dilakukan

PT  FI mulai melakukan PHK, yang didorong demonstrasi ke istana (Jakarta), dan mulai ada gejolak di Mimika tertembaknya prajurit Kopasus (akhir Februari 2017). Sementara negara-negara Melanesia mempermasalahkan ada pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) berat di Papua dan Operasi HAM Papua Merdeka, dan bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM)  mulai berkibar di beberapa kota.

Memang jika ada masalah dengan PT  FI dengan pemerintah Indonesia, selalu ada kerusuhan di Papua, seperti ketika Hatta Rajasa, dan kawan-kawan negosiasi mengenai smelter pada Juli 2014, dan Agustus 2014 sudah terjadi.

Persoalan sangat bergantung pada sikap dasar pemerintahan Joko Widodo, karena di satu sisi adalah amanat Konstitusi, namun di sisi lain berhadapan dengan AS yang jarang berkompromi mengenai sengketa energi. Apalagi Presiden Trump dikenal dengan semboyan “America First Make America Great Again”.

Pemerintahan Joko Widodo yang dekat dengan Cina juga secara geo-politik “buruk” bagi Trump yang menganggap Cina seteru perang dinginnya, dan akan memenangkan kembali, menempatkan AS sebagai negara terbesar dalam perdagangan dunia yang semenjak 2010 direbut Cina.

Populisme ala Trump adalah bangkitnya Yahudi Ortodok dari Partai Republik, tidak heran jika sokoguru Yahudi direkrut di kabinet dan Staf Khususnya. Tercatat Carl Icahn (Icahn Enterprises – Staf Khusus); Wilbur Ross (Rothschild – Menteri Perdagangan), Steven Mnuchin (mantan Eksekutif Goldman Sachs – Menteri Keuangan); menantunya, Jared Kushner  (Yahudi Ortodoks – Staf Khusus); Rex Tillerson (mantan CEO ExxonMobil – Menteri Luar Negeri), memperlihatkan sikap dan arah politik Trump. Dukungan-dukungan pada Brexit (Inggris), Israel dalam hal Palestina dan Iran, serta tokoh-tokoh populis dunia di Perancis (Marine Le Pen), Belanda (Geert Wilders), Italia (Matteo Salvini), dan Jerman (Frauke Petry), adalah wujud bahwa di balik kebijakan politik Trump ada Yahudi.

Kita memahami ketidaksukaan Inggris akan kejayaan Jerman pada Uni Eropa, ini salah satu penyebab Brexit. Kita juga mengetahui bahwa Jerman pada era Hitler adalah musuh besar Yahudi. Presiden Trump secara terbuka memperlihatkan ketidaksukaannya pada Perdana Menteri Jerman, Angela Merkel ketika berkunjung ke AS, dengan tidak menyalaminya sewaktu konferensi pers.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo karena mengandalkan pembangunan infrastruktur kepada Cina, maka secara geo-politik Indonesia terseret pada kemesraan Jakarta–Beijing di era Soekarno. Persepsi tersebut masih membekas bagi penguasa Partai Republik.

Persoalan PT  FI sangat serius bagi AS, jika ada uranium di Papua (PT  FI) tentu sulit bagi Wapres Mike Pence untuk melakukan kompromi. Pihak Indonesia harus dapat mencari alternatif untuk tetap menjaga kedaulatan, atau menjadi seteru AS. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here