Menjaga Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Nasional Di tengah Badai Global

0
131
Ekonomi Kerakyatan (wong cilik) sudah membuktikan mampu berkontribusi terhadap ketahanan perekonomian Nasional dalam Krisis Ekonomi 1997. Foto: Iskandar Bakrie

Nusantara.news, Jakarta, –Joseph Schumpeter mengatakan dalam teori pertumbuhan ekonominya, perekonomian suatu negara sejatinya memiliki grafik menanjak. Namun begitu, di antara grafik yang menanjak tersebut terdapat siklus ekonomi, yaitu terjadinya resesi dan recovery yang terjadi secara bergantian pada rentang waktu tertentu. Menurut teori Schumpeter, saat ini ekonomi Indonesia sedang mengalami resesi atau perlambatan pertumbuhan.

Kita pahami, pada kondisi resesi ekonomi  umumnya membuat beberapa pabrik dan pengusaha menurunkan jumlah produksinya dan biaya produksinya. Imbas dari pengurangan ini adalah dirumahkannya karyawan-karyawan operasional pabrik. Hal ini tentunya juga memicu semakin melemahnya daya beli masyarakat. Para pekerja yang tadinya mendapatkan upah utuh, saat ini hanya mendapatkan sebagian karena kebijakan dari perusahaan tersebut. Sehingga para karyawan yang dirumahkan melakukan penghematan pengeluaran pribadi dan keluarganya.

Dalam  beberapa hal, terjadinya resesi ekonomi memang memiliki dampak negatif. Tetapi hikmah di balik semua itu, jika mereka percaya pada teori siklus ekonomi Schumpeter, sebenarnya terdapat  peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha dan. Untuk para pengusaha, kondisi resesi ekonomi ini sebaiknya dimanfaatkan untuk membuat sebuah penelitian untuk menciptakan sebuah inovasi produk dengan kualitas yang lebih baik dari sekarang. Ketika nanti terjadi kondisi recovery, tentunya masyarakat akan memiliki daya beli yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Ketika pengusaha mengeluarkan produk yang lebih inovatif dan memiliki added value yang berguna, tentunya produk tersebut akan lebih laris dan dibeli oleh masyarakat ketimbang produk sejenis yang tanpa perubahan atau inovasi seperti ketika masa resesi. Ini juga merupakan suatu strategi untuk para pengusaha dalam memenangkan persaingan pasar. Sedangkan bagi masyarakat, masa resesi ini juga harusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah skill dan keterampilan pribadi.

Di Indonesia hingga saat ini masih merasakan terhambatnya pertumbuhan ekonominya.   Salah satu penyebab pelambatan ekonomi Indonesia adalah oleh pelambatan ekonomi global. Melemahnya ekonomi Tiongkok yang terjadi pada  pertengahan 2015, serta belum ada negara lain yang bisa menggantikan turunnya permintaan Tiongkok ini mengakibatkan dunia menghadapi kelebihan penawaran di semua pasar, baik komoditas, barang manufaktur, tenaga kerja, maupun dana. Dampak dari turunnya permintaan ini menyebabkan pula persediaan menumpuk, harga-harga menurun. S&P GCSI yang mengukur harga komoditas global, misalnya, menurun 34 persen dalam 12 bulan terakhir – kembali ke tingkat tahun 2009. Kombinasi deflasi-resesi di tingkat global ini paling ditakuti karena Jepang pernah mengalaminya selama 20 tahun (dikenal sebagai the lost two decades) sejak 1991, apabila deflasi-resesi global ini terjadi, Indonesia bisa terseret dalam periode malaise yang panjang.

Presiden Jokowi mengatakan, penyebab melambatnya ekonomi saat ini lebih dominan pada faktor eksternal, yakni kondisi ekonomi global.  Dan itu, sangat meresahkan dunia. Gejolak ekonomi dunia yang akhir-akhir ini melanda dunia telah menimbulkan kekhawatiran akan rentannya fundamental ekonomi global. Perekonomian dunia terombang-ambing ketika nilai tukar dolar Amerika bergerak terlalu kuat seiring pelemahan hampir seluruh mata uang lainnya. Ditambah jatuhnya harga komoditi dan pasar saham dunia, telah menimbulkan keresahan global akan munculnya krisis ekonomi baru dalam skala yang lebih masih. Kondisi ini membutuhkan penanganan yang serius dan kompleks didukung oleh informasi keuangan yang memadai. Pelemahan ekonomi domestik masih harus siap-siap mengantisipasi akibat keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) serta getolnya Donald Trump berteriak tentang “proteksionis” (Trump Effect), serta masalah pengungsi yang mengalir ke negara-negara Eropa, dan perang di Timur Tengah yang tak berkesudahan.

Perekonomian Indonesia seperti menanggung beban yang berat atas krisis ekonomi global. Apalagi jika melihat posisi utang luar negeri Indonesia yang terus membengkak saat ini. tercatat hingga akhir Agustus 2016, posisi Utang Luar Negeri sebesar US$40,5 miliar atau 12,5 persen dari total ULN. Angkanya turun 4,8 persen dibandingkan dengan posisi Agustus 2015. April 2015 posisi utang luar negeri Indonesia sebesar 302,292 miliar dollar AS. Angka ini didominasi utang swasta (termasuk BUMN) hingga 56 persen atau 168,740 miliar dollar AS. Dengan terus membumbung-tingginya utang ini jelas akan memperberat perekonomian nasional.

Sebenarnya, seperti yang dikatakan Anwar Nasution Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi Indonesia, beberapa indikator sudah memberikan gambaran bahwa ekonomi Indonesia tengah menghadapi kesulitan, seperti nilai tukar rupiah yang terus melemah, meningkatnya suku bunga bank, menurunnya ekspor dan tingkat harga ekspor kita di pasar dunia, juga kegagalan panen di sentra produksi padi. Menurut Anwar,  seperti pemerintahan Soeharto pada 1997, pemerintahan Jokowi juga mengatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat. Padahal, ekonomi sudah menunjukkan adanya empat bentuk gejolak eksternal yang mengancam. Namun tidak ada kebijakan ataupun upaya pemerintah untuk mengatasinya. Pemerintah justru menghabiskan energi  dan waktunya untuk cekcok sendiri. Gejolak eksternal pertama berkaitan dengan berakhirnya boom komoditas primer mulai akhir tahun 2011. Sejak itu, baik permintaan maupun tingkat harga internasional hasil tambang, pertanian, dan perikanan terus merosot hingga saat ini.

Gejolak eksternal kedua berkaitan dengan kemungkinan peningkatan tingkat suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat, the Federal Reserve System. Berita akan adanya kenaikan tingkat suku bunga menyedot aliran modal, dari negara-negara membangun, kembali ke AS. Pada gilirannya, aliran balik dana ini telah meningkatkan suku bunga pinjaman pemerintah, dunia usaha, dan mengempaskan harga SBI, SUN, dan efek-efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta.

Gejolak eksternal keempat adalah devaluasi mini renmimbi (1,9 persen), mata uang Republik Rakyat Tiongkok. Koreksi kecil itu dipersepsikan masyarakat sebagai awal kembalinya perang mata uang. Padahal, bank sentral RRT berjanji menggunakan sistem devisa mengambang dan menyerahkan nilai tukar kepada pasar. (Kompas, 2/9 /Ekonomi 2015 dan Krisis 1997).

Menyadari hal yang demikian itulah akhirnya yang menyadari Presiden Jokowi rajin meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi yang berjumlah 14 kebijakan. Di antara kebijakan tersebut adalah tentang bagaimana agar investor luar terundang ke dalam negeri menanamkan modalnya dengan memberikan kelonggaran perizinan. Dan, deregulasi besar-besaran terjadi. Semua yang menghambat dipangkas habis.

Tiongkok Penyerap Ekspor Banyak Negara

Perekonomian Tiongkok memang sedang menurun, dari pertumbuhan tertinggi 14 persen pada 2007 menjadi 5-7 persen di tahun 2015-2016 lalu. walau demikian, masih banyak pihak yang sepakat bahwa Tiongkok tidak dalam krisis. Perlambatan ekonomi Tiongkok membawa konsekuensi berkurangnya permintaan barang tambang, seperti batubara dan nikel padahal, Tiongkok negara tujuan utama ekspor barang tambang Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

Dampak dari pelemahan ekonomi Tiongkok memang berimbas negatif yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara lain yang sudah ketergantungan ekspornya kepada Tiongkok. Sebelumnya, peran Tiongkok sebagai penarik gerbong perekonomian global akibat resesi Besar ( The Great Recession) 2008 mampu menyerap ekspor berbagai belahan dunia.

Leonid Bershidsky, dalam tulisannya di The Jakarta Post (6/9) menyatakan, di samping menyerap ekspor negara-negara G-20, Tiongkok juga telah membuat ekspor Australia, Brasil, dan Afrika Selatan sangat tergantung kepadanya (Fachry Ali, Kompas, 1/10).

Pemerintah Tiongkok mengklaim statistik  pertumbuhan ekonomi Tiongkok adalah 7 persen di triwulan kedua (2015), tetapi pasar percaya bahwa pertumbuhan yang sesungguhnya adalah 5 persen. Tak ada yang tahu sesungguhnya bagaimana kondisi Tiongkok. Keraguan terhadap angka pertumbuhan ekonomi Tiongkok juga disampaikan Kemal Dervis dari Brooking Institute, termasuk para investor.

Semua cemas karena ketidaktahuan. Jika dalam hal kenaikan the Fed, pasar sudah dapat mengantisipasi dan memperhitungkan risikonya. Namun, dalam hal ekonomi Tiongkok, pasar tak tahu apa yang benar-benar terjadi di sana. Karena itu,reaksinya bisa sangat ekstrim dan berlebihan (overshoot).  Inilah yang menjelaskan mengapa devaluasi yuan yang relatif kecil pada bulan lalu direspons pasar secara ekstrim. Perlambatan ekonomi Tiongkok membawa dampak kepada harga energi yang rendah. Harga energi  yang rendah akan mendorong nilai ekspor komoditas menurun. Implikasinya, ekspor Indonesia, pertumbuhan ekonomi, serta penerimaan pajak nonmigas dan migas terpukul secara signifikan. Dalam kondisi ini, ekspor terpukul.

Kebijakan ekonomi Tiongkok lebih mengandalkan badan usaha milik negara (BUMN) daripada mekanisme pasar. Dan justru karena itu, perekonomian Tiongkok tidak saja sintas (survive) tetapi juga terus tumbuh. Ini yang membuat Tiongkok tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian utama dunia.

Bahkan, majalah berpengaruh di Inggris The Economist memberikan julukan yang fantastis BUMN di negeri Tiongkok bagaikan “monster raksasa bengkak” (bloated behemoths). Salah urusnya BUMN di mempunyai kaitan erat dengan masalah ekonomi Tiongkok. Sebut saja China National Erzhong Group, BUMN Permesinan, yang berpotensi gagal  membayar bunga pinjaman 150 juta dollar AS. Namun, dalam faktanya, justru BUMN-BUMN TIongkok memperlihatkan kemampuan ekspansif tingkat global, seperti National Offshore Oil Corporation (CNOOC) dengan kemampuan modal raksasa berani melakukan blockbuster deal (tindakan bisnis besar) (Kompas/1/10) .

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok memang tergolong fantastis. Banyak negara lain termasuk Indonesia terkagum-kagum. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya, bukan hanya ekuatan ekonominya, tetapi juga kekuatan militernya yang mampu meresahkan  kehadiran kekuatan militer AS di kawasan Asia-Pasifik.  Tiongkok sejak dipimpin Deng Xioping pada 1979 telah terjadi beragam reformasi dan kemudahan aturan bagi investor asing untuk menambah modalnya di daratan Tiongkok. Dari penganut perekonomian tertutup menjadi terbuka, pertumbuhan ekonomi Tiongkok melesat bagaikan roket yang tak bisa dikendalikan. Daya serap ekspor Tiongkok begitu besar sehingga banyak negara pengekspor menjadi ketergantungan kepada Tiongkok.

Ada hal yang membuat dunia tercengang yaitu ketika  tiba-tiba, pada 11 Agustus 2015, Pemerintah Tiongkok mengumumkan mata uangnya didevaluasi karena ekspor telah turun hanya 8,3 persen. Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang luar negeri. mata uang Yen melemah dari 6.229 per dollar AS menjadi 6,116 pe dollar AS di pasar valuta asing. Kebijakan pemerintah Tiongkok tersebut dilakukan setelah sebelumnya terjadi pada tahun 1994, dan kebijakannya selalu menggunakan Peg terhadap valuta asing.  Kebijakan yang diambil Pemerintah Tiongkok ini sangat berpengaruh kepada dunia, termasuk Indonesia. Akibat kebijakan yang dilakukan Tiongkok, Indeks Dow Jones tergerus 1,22 persen menjadi 17.402 dan indeks S&P 500 persen turun hampir 1 persen menjadi 2.084, sedangkan indeks DAX Jerman anjlok 2,7 persen. Bagi Indonesia, pengaruhnya terlihat pada indicator yang ditunjukkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai kurs valuta asing yang mengalami kelemahan. Akibat lain, barang-barang produksi Tiongkok akan lebih murah dibandingkan dengan barang lain yang diproduksi negara lain (Kompas,27/9).

Menghadapi gejolak perekonomian dunia seperti saat ini, mau tidak mau, Indonesia harus bertahan di tengah gelombang badai, baik yang terjadi di luar negeri, lebih-lebih kondisi di dalam negeri. apalagi, Indonesia memilik pengalaman krisis keuangan yang terjadi pada 1997/1998. Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde seperti ikut menyakinkan pernyataan Pemerintah, bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini lebih baik jika dibandingkan krisis keuangan Asia tahun 1997/1998.

Walau dikatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih kuat, namun kita tentu saja tak boleh lengah, karena di 2017 ini perekonomian Indonesia diprediksi masih akan menghadapi ancaman global. Ke depannya, agar terbukanya ruang pertumbuhan perekonomian nasional, kuncinya adalah adanya indikasi perbaikan dari sisi domestik.

Hal ini pernah disampaikan pula di penghujung tahun 2016 lalu (22/12/16) oleh Chief Economict PT Bank CIMB Niaga Tbk, Adrian Pangabean pada acara Tantangan Pasar Finansial 2017 di Graha CIMB Niaga. menurut Adrian, ancaman global tersebut di antaranya adalah dari sisi eksternal, prospek kenaikan Fe Fund Rate (FFR) sebanyak tiga kali pada 2017 akan menciptakan tren penguatan Dolar AS (USD) secara global. Tren penguatan ini akan berdampak negatif terhadap pelemahan Rupiah dan perekonomian nasional.

Walau demikian, Adrian menilai kenaikan tingkat suku bunga di Amerika Serikat serta akan relatif kuatnya mata uang USD belum tentu menguntungkan perekonomian AS. Masalahnya, struktur perekonomian AS masih menunjukkan pelemahan dengan menurutnya tingkat produktivitas, lemahnya dinamika di pasar tenaga kerja, serta masih kurang kuatnya pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) secara nominal. hal inilah, kata Adrian, yang membuka kemungkinan temporernya sifat penguatan mata uang USD di tahn 2017.

Untuk menangkal efek negatif dari ancaman global, perlu diberlakukannya kebijakan dari pemerintah yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan modal, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, serta menjaga angka inflasi pada level terendah. sedangkan dari sisi domestik, semakin banyak indikasi yang menunjukkan perbaikan sejak awal kuartal IV/2016, setelah pada dua tahun terakhir dalam kondisi yang melemah. Pada kondisi ini, harga komoditas mulai bergerak naik, diikuti dengan mulai dinamisnya berbagai indikator permintaan agregat yang terlihat di banyak sektor ekonomi. Bergerak naiknya angka pertumbuhan kredit di sektor perbankan ikut menambah indikasi bahwa ruang pertumbuhan perekonomian Indonesia mulai terbuka.

Optimisme Adrian ini, juga didukung dengan ekspektasi pasar, sebagaimana ditunjukkan oleh kurva yield di pasar obligasi, yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang sedikit lebih baik pada 2017 dibandingkan dengan realisasi 2016 (infobanknews.com)

Pengalaman dari krisis tahun 1997 membuat Indonesia belajar banyak. Saat itu, transaksi neraca berjalan, meskipun negatif, masih di dalam batas yang diizinkan undang-undang. Inflasi tetap terjaga walau hal itu juga menggambarkan lemahnya daya beli. Neraca perdagangan surplus selama tahun ini meski disebabkan penurunan impor yang mengindikasikan perlambatan kegiatan industri. Bank Indonesia memilik cukup cadangan devisa untuk membiayai enam bulan impor.

Pengalaman demi pengalaman pahit perekonomian Indonesia yang terjadi, baik pada masa lalu maupun saat ini, tentu mempunyai makna tersendiri, agar bangsa ini harus cepat-cepat bangkit memperbaiki berbagai kendala yang selalu mengganjal diberbagai sektor kehidupan lainnya. bukan hanya ekonomi tentunya, tetapi bidang kehidupan lain seperti politik, budaya, pertahanan, kerukunan hidup beragama pun masih perlu dibenahi di sana-sini. Korupsi yang semakin terang-terangan, praktik illegal loging, pembakaran hutan, illegal fishing, mafia peradilan, mafia tanah, dan sebagai, memerlukan wibawa hukum yang kuat.

Bangsa ini memang tidak  boleh lengah. Sebab, Tak ada yang konstan, karena dunia selalu dipenuhi perhelatan banyak negara. Mimpi Indonesia itu sebenarnya hanya sederhana, bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan mampu mensejahterakan rakyatnya dengan pemerataan ekonomi yang adil. Mungkin jika ini menjadi nawaitu yang tulus dan ikhlas bagi penyelenggara negara, di sana ada tangan Tuhan yang akan meridhoi perjalanan bangsa ini. dan hal ini sangat sesuai dengan Sila terakhir (5) dari Pancasila, Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia! (Dari berbagai sumber)

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here