Menjerat Kejahatan Korporasi Lippo Group

0
1190
CEO Lippo Group James Riady diapit Presiden Kelompok Lippo Theo L Sambuaga, Komisaris Lippo Group Agum Gumelar, CEO Meikarta Ketut Budi Wijaya, dan pengamat ekonomi Didik J Rachbini usai memperkenalkan Meikarta.

Nusantara.news, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang tidak seharusnya berhenti pada penyidikan terhadap sembilan orang yang terkait kasus suap perizinan proyek Meikarta. Komisi antirasuah juga bisa menyeret Lippo Group secara korporasi.

Bicara soal kejahatan korporasi di Indonesia, banyak sekali bentuknya. Rata-rata kejahatan korporasi dilatarbelakangi oleh ekonomi. Bentuk dari kejahatan dalam bidang ekonomi cukup banyak, seperti pencurian uang secara langsung, penggelapan hingga monopoli.

Apabila tindakan penipuan biasanya hanya menguntungkan seorang individu saja, dalam kejahatan korporasi, kecurangan dilakukan untuk mencapai tujuan atau keuntungan tertentu bagi perusahaan. Jadi, pelaku dalam tingkat kejahatan ini bukan seseorang.

Di Indonesia, kejahatan korporasi ini jarang terdengar pemberitaannya. Ada beberapa sebab yang menyebabkan masyarakat Indonesia masih awam tentang kejahatan korporasi ini.

Pertama, masyarakat menganggap kejahatan ini bukan sebagai kejahatan konvensional saja, yang hanya menuntut adanya hukuman bagi para pelakunya. Kejahatan korporasi ini lebih kepada perbaikan dan ganti rugi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut kepada korban yang terlibat.

Seperti halnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang telah memenangkan gugatan ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp 17,9 triliun.

Kedua, informasi mengenai kejahatan korporasi yang masih minim. Karena mungkin jarang adanya pelaporan mengenai tindak kejahatan korporasi inilah yang menyebabkan para penegak hukum masih belum paham betul mengenai hal tersebut, sehingga terkesan untuk enggan melanjutkan penyelidikan.

Dalam perlawanan hukum kasus kejahatan LHK terdapat 24 permohonan praperadilan dan dua gugatan perdata. Perlawanan hukum tersebut dilakukan terhadap 518 korporasi yang telah dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, pembekuan dan pencabutan izin. Sebanyak 519 kasus pidana sudah diproses dan dibawa ke pengadilan, serta 18 perusahaan digugat perdata.

Untuk kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), sebanyak 171 korporasi dikenakan sanksi administratif, 11 korporasi digugat secara perdata. Sebanyak lima di antaranya sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan nilai pertanggungjawaban korporasi senilai Rp 1,4 triliun dan 12 kasus diproses pidana oleh penyidik Kementerian LHK.

Ketiga, seringkali kejahatan korporasi melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki status sosial yang tinggi, sehingga dihormati oleh masyarakat. Padahal di mata hukum, semua kejahatan apapun bentuknya tidak memandang status sosial.

Apakah kasus suap Meikarta bisa diseret sebagai kejahatan korporasi?

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan ada peluang Lippo Group menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta. Namun pihaknya masih harus melakukan gelar perkara terlebih dahulu untuk melihat konstruksi kasus ini secara lebih jelas.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang mengatakan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru dalam menetapkan korporasi sebagai tersangka.

“Sabar dulu dipelajari pelan-pelan, enggak akan lari gunung dikejar, hukum itu yang utama itu keadilannya, bukan dendamnya apalagi atasi masalah malah timbul masalah baru,” kata Saut.

Saut memastikan, KPK tetap berkomitmen menyeret korporasi bila memang menemukan bukti-bukti yang kuat terkait keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi.

“Sudah ada yang dikenakan [korporasi tersanka] ya, KPK harus prudent tapi setiap kasus itu memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri sehingga yang diminta banyak orang, penyidik harus inovatif, progresif,” kata Saut.

Untuk menyeret Lippo Group dalam kejahatan korporasi, KPK sudah pernah melakukannya. Ya, untuk kali pertama pada Juli 2017, KPK menetapkan PT Duta Graha Indah (DGI) sebagai tersangka dugaan korupsi pengerjaan pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010.

Dalam surat panggilan bernomor Spgi-3471/23/07/2017, Sandiaga Uno sebagai mantan komisaris PT DGI diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi untuk tersangka PT DGI.

Sangkaan terhadap PT DGI didasarkan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik-52/01/07/2017 tanggal 5 Juli 2017. Inilah kejahatan korporasi pertama yang ditetapkan sebagai tersangka dalam sejarah kasus korupsi.

Pada April 2018 lalu, KPK mentersangkakan dua korporasi dalam kasus korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar muat pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Proyek itu dibiayai dengan skema anggaran multiyears dari APBN 2006-2011. Nilai total proyek adalah Rp793 miliar. KPK menduga korupsi dalam proyek ini menyebabkan kerugian negara mencapai Rp313 miliar.

Dua korporasi itu adalah PT Nindya Karya (NK) dan PT Tuah Sejati (TS). Nindya Karya merupakan BUMN. Dua korporasi itu ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pengembangan perkara korupsi dengan terpidana Heru Sulaksono, yakni Kepala Cabang PT Nindya Karya Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam sekaligus kuasa Nindya Sejati Joint Operation.

KPK menduga PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati menerima keuntungan dari korupsi di proyek ini mencapai Rp94,58 miliar. Perinciannya, PT Nindya Karya mendapat keuntungan Rp44,68 miliar dari proyek itu. Sementara PT Tuah Sejati diduga memperoleh keuntungan sebesar Rp 49,9 miliar.

KPK menyangkakan PT Tuah Sejati dan PT Nindya Karya melanggar pasal 2 ayat 1 dan/atau pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1.

Kejahatan korporasi diatur UU

Tindak pidana korporasi sebenarnya telah diatur dalam kurang lebih 70 Undang-undang di luar dari KUHP. Contoh dari UU tersebut adalah UU no.41 tahun 1999 tentang kehutanan, lalu UU No.16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah mengatur dengan tegas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Pasal 3 berbunyi: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Mahkamah Agung (MA) juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Oleh Korporasi.

Perma itu mengidentifikasi sejumlah kesalahan korporasi baik berbentuk kesengajaan maupun karena kelalaian. Pertama, apabila kejahatan dilakukan untuk memberikan manfaat atau keuntungan maupun kepentingan korporasi. Kedua, apabila korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Ketiga, apabila korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan termasuk mencegah dampak yang lebih besar setelah terjadinya tindak pidana.

Bila penegak hukum menemukan bukti bahwa pemegang saham, atau anggota direksi atau komisaris bahkan pegawai rendahan sekalipun melakukan tindak pidana untuk kepentingan korporasi dan korporasi menerima keuntungan dari tindakan tersebut, dapat diindikasikan korporasi telah melakukan tindak pidana.

Dalam Perma juga ditentukan penyesuaian identitas korporasi dalam surat panggilan, surat dakwaan dan surat putusan terhadap korporasi, sehingga proses penanganan korporasi lebih memberikan kepastian hukum. Selanjutnya, aset korporasi yang digunakan sebagai alat atau dari hasil kejahatan juga dapat segera dijual melalui lelang meskipun belum ada putusan pengadilan.

Ketentuan ini tidak saja menguntungkan penyidik atau jaksa penuntut umum dalam mengelola barang sitaan, tapi juga menyelamatkan tersangka atau terdakwa dari risiko kerugian karena penurunan nilai ekonomis dari barang yang digunakan sebagai jaminan pembayaran pidana denda atau uang pengganti.

Di sini, Lippo Group bisa dijerat telah melakukan kejahatan korporasi. Pasalnya, siapapun dalam organisasi perusahaan yang melakukan tipikor untuk kepentingan perusahaan dapat disebut mewakili korporasi, karena itu korporasi dapat ditempatkan sebagai subjek pelaku.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar, menilai dalam kasus suap Meikarta, pelaku mengatasnamakan Lippo Group. “Karena semua perizinan untuk dan atas nama kepentingan perusahaan, maka korporasi juga sudah menjadi subjek pelaku dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurusnya, termasuk salah seorang yang kena OTT KPK,” kata Fickar.

Karena dalam kasus Meikarta yang terjadi dugaan suap perizinan proyek, KPK seharusnya bisa lebih gampang mentersangkakan perusahaan yang didirikan Mochtar Riady itu. Alasannya, komisi antirasuah tidak perlu lagi menghitung kerugian negara.

Untuk menjerat korporasi berdasarkan regulasi yang berlaku, kata Fickar, maka tindak pidana korupsi harus dilakukan oleh orang secara individual atau bersama-sama yang bertindak dalam lingkungan korporasi terkait.

Kasus Lippo Group sebenarnya tak jauh beda dengan suap PT Agung Podomoro Land Tbk (PT APL) terkait proyek reklamasi teluk Jakarta ketika perusahaan itu menjadi pengembang proyek. PT APL melalui Presiden Direktur Ariesman Widjaja menyuap Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi agar PT APL dapat mengintervensi kebijakan rancangan perda reklamsi teluk di Jakarta.

Lippo dan PT APL memang tidak secara langsung menerima keuntungan dari korupsi berupa suap yang dilakukan oleh pegawainya terhadap penyelenggara negara. Namun dari tindakan suap itu, Lippo dan PT APL memperoleh izin yang diduga berujung pada keuntungan perusahaan.

Untuk mengetahui keuntungan perusahaan di balik korupsi yang dilakukan pegawainya sebenarnya bisa dilihat dari laporan keuangan tahunan. Korporasi hanya menerima power atau izin. Itu tidak langsung tapi besar keuntungannya.

Meikarta bisa dipidana fraud

 Dalam kasus Meikarta, banyak celah hukum yang bisa menjerat Lippo Group. Jika perbuatan oleh Lippo Group membangun Meikarta dianalisis dengan salah satu doktrin hukum pidana doktrin Fraudulent Mispresentation, maka doktrin ini dapat dimaknai dengan “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menyampaikan fakta-fakta materiil yang benar kepada pihak lain namun fakta-fakta materiil yang benar tersebut tidak disampaikan oleh pelaku”.

Mengutip tulisan Ahmad Sofian, kriminolog dari Universitas Indonesia, dalam konteks kasus Meikarta pelaku tidak menyampaikan kebenaran yang utuh atas fakta-fakta yang seharusnya disampaikan, bahkan dengan sengaja cenderung menutupinya. Akibat dari perbuatan menutup-nutupi, dalam jangka pendek maupun jangka panjang mungkin saja atau berpotensi akan terjadi kerugian yang dialami oleh pihak yang seharusnya menerima informasi yang benar.

Doktrin Fraudulent Mispresention banyak digunakan dalam hukum kontrak dan juga dalam hukum perlindungan konsumen, namun dalam perkembangan selanjutnya doktrin Fraudulent Mispresention juga digunakan dalam hukum pidana terutama ketika dikaitkan dengan perbuatan curang (fraud).

Perbuatan curang Meikarta ini tidak saja dikategorikan sebagai pelanggaran etika bisnis, tetapi sebenarnya sudah masuk dalam ranah delik pidana. Dalam banyak literatur, fraud dikenal dengan kejahatan dengan penipuan.

Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 1601.K/Pid/1990 menyatakan bahwa unsur utama yang menentukan dalam delik fraud penipuan adalah unsur ‘cara yang dilakukan pelaku’, yaitu fakta yang disampaikan pelaku atau fakta yang tidak benar. Ketika unsur ketidakbenaran (kebohongan) terpenuhi maka unsur lain baru bisa dibuktikan, dan ketika unsur tersebut tidak terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan.

Aspek undang-undang yang juga berpotensi dilanggar oleh Lippo Group dalam mega proyek Meikarta, pertama Undang-Undang No. 20 Tahun2011 tentang Rumah Susun. Kedua, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketiga Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Pemukiman.

Kendati demikian, dalam setiap kejahatan korporasi setiap perusahaan biasanya akan selalu lepas tangan jika salah satu pegawainya terbukti melakukan korupsi. Mereka tidak mau dijerat pasal korporasi.

Seperti yang dikatakan kuasa hukum perusahaan Lippo Group, Denny Indrayana, bila perusahaan itu (Lippo) menjunjung tinggi prinsip good corporate dan antikorupsi. Lippo, menurutnya, akan melakukan investigasi internal mengenai kasus ini, dan tak segan-segan memberikan sanksi tegas pada orang-orang yang terlibat.

“Perlu juga kami tegaskan, bahwa kami menghormati dan akan mendukung penuh proses hukum di KPK, serta akan bertindak kooperatif membantu kerja KPK untuk mengungkap tuntas kasus dugaan suap tersebut,” kata Denny dalam siaran persnya.

Di bagian ini Denny tidak begitu jelas memaparkan, apakah akan membela ketiga karyawan yang terlibat suap Meikarta yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, serta Henry Jasmen yang merupakan pegawai Lippo, ataukah bertugas memulihkan nama baik Lippo Group. Tentu ujung-ujungnya bahasa lama tetap dipakai, lebih baik mengorbankan karyawan daripada membela orang yang jelas-jelas terbukti korupsi, sebab perusahaan hanya akan menanggung risiko besar.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here