Menkeu Akan Lacak Aksi Pecah Rekening Penghindar Pajak

0
185
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Nusantara.news, Jakarta – Langkah Menteri Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70/PMK.03/2017, di mana batas minimum saldo wajib lapor rekening dari Rp200 juta menjadi Rp1 miliar, direspon oleh nasabah dengan aksi pecah rekening dengan tujuan menghindari pajak.  Tapi sepandai-pandai nasabah menyembunyikan saldo dalam rekeningnya, ketahuan juga. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sudah tahu aksi pecah rekening itu.  “Saya semula yakin dan berpikir positif bahwa Indonesia tidak begitu,” katanya kepada media massa, seraya menegaskan bahwa aksi itu tidak akan berhasil karena bisa dicek semuanya.

PMK 70 merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Sebenarnya potensi pajak dari akses rekening dengan saldo minimal Rp2 miliar tidak terlalu besar, namun tetap saja yang namanya nasabah memanfaatkan celah kelemahan PMK tersebut.

Salah satunya dengan cara memecah-mecah rekening. Misalnya seorang nasabah memiliki total rekening sebesar Rp15 miliar. Dengan kelihaiannya ia memecah-mecah rekeningnya di 20 bank sehingga masing-masing rekening ditempatkan sebesar Rp750 juta, sehingga lolos dari PMK 70.

Belum lagi aksi memanfaatkan nama orang lain, teman, saudara, tetangga dan orang kepercayaan, sehingga rekeningnya dipecah menjadi 20 nama yang berbeda. Nasabah itu sudah benar-benar merasa aman dalam persembunyian rekeningnya.

Namun ternyata, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan tetap bisa melacak data keuangan nasabah meskipun ada praktik pemecahan saldo untuk menghindari batas minimum wajib lapor Rp1 miliar.

Itu artinya, berapa pun nasabah memecah saldo Rp1 miliar ke beberapa rekening, tidak ada yang bisa lari dari kejaran DJP.

Hal tersebut diakui Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. Sejauh ini, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berpikir positif terhadap masyarakat Indonesia tidak akan melakukan pemecahan saldo rekening guna menghindari pajak.

“Saya hampir yakin dan berpikir positif, masyarakat Indonesia tidak begitu,” katanya kepada media massa.

Menurut Sri Mulyani, dalam Perppu No. 1/2017, Ditjen Pajak memiliki wewenang membuka informasi keuangan secara langsung maupun secara by request.

“Kalau sudah dipecah (saldo) diapain? Nama tetap sama kan, misalnya dari Rp1 miliar dipecah Rp200 juta jadi 5 akun. Kalau Pak Ken (Dirjen Pajak) menganggap belum bayar pajak, dia bisa minta data ke bank walaupun saldonya cuma Rp 200 juta,” tegasnya.

Oleh karenanya, siapa pun tidak bisa menghindari pajak lagi karena sudah ada keterbukaan informasi keuangan. Sri Mulyani menyarankan, supaya masyarakat Indonesia patuh dengan aturan pajak. “Jadi cara terbaik hanya comply saja. Ada saja sih masyarakat yang masih menghindar. Kalau cinta RI, ya patuh saja,” imbaunya.

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, berapapun saldo yang bakal dipecah di banyak rekening, termasuk menggunakan nama yang berbeda, tetap akan ketahuan.

“Misalnya dipecah ke rekening di beberapa akun bank berbeda, nama sama atau beda, juga alamatnya, pasti akan ketemu. Lagian dipecah buat apa sih, toh di Perppu kita bisa minta data keuangan,” paparnya.

Sebelumnya lewat PMK 70, Menteri Keuangan mewajibkan nasabah bank dengan saldo rata-rata Rp200 juta secara otomatis wajib lapor pajak. Namun karena banyaknya masukan, terutama lantaran banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang keberatan, selain juga secara administrasi DJP bakal kesulitan mengelola 2,3 juta rekening, maka pemerintah merevisi PMK 780.

Klausul jumlah saldo minimal rekening dari Rp200 juta ditingkatkan menjadi Rp1 miliar. Meskipun jumlah minimal Rp1 miliar untuk wajib lapor pajak masih di bawah standar internasional, karena benchmarking wajib lapor minimal di internasional sebesar Rp3,5 miliar, namun angka itu dianggap sudah moderat.

Sasaran utama diterbitkannya PMK 70 adalah untuk membuat wajib pajak lebih patuh dan lebih sadar akan pentingnya penerimaan negara dalam menopang pembangunan.

PMK 70 juga berusaha mengadopsi spirit Automatic Exchange of Information (AEoI), di mana lebih dari 100 negara berkomitemen untuk bertukar informasi soal informasi keuangan lintas negara sebagaimana tertuang dalam Perppu No. 1/2017.

Dengan demikian, selain memperoleh aspek pertukaran informasi, juga memperoleh aspek jumlah minimum Rp1 miliar saldo rekening rata-rata per tahun.

Rekening Gendut Kepala Daerah

Sementara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendapati 54 rekening gendut milik kepala daerah, yang di dalamnya juga turut melibatkan keluarga. Transaksi keuangan mencurigakan tersebut didapat berdasarkan hasil penelusuran informasi keuangan yang dilakukan oleh PPATK sejak 2014-2017.

Selain database yang ada di PPATK, informasi keuangan mencurigakan juga didapatkan dari database kepemilikan rekening yang ada pada Penyedia jasa Keuangan baik bank maupun non-bank.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat 26 bupati yang memiliki nilai rekening lebih dari Rp1 triliun dan 12 gubernur dengan kepemilikan duit di atas Rp100 miliar. Angka ini mencurigakan karena dinilai tidak sesuai dengan gaji yang mereka dapat sebagai kepala daerah.

Jumlah rekening tersebut disamarkan atas nama perusahaan. Sebagai contoh, ada kepala daerah yang menyamarkan data keuangannya di balik perusahaan miliknya yang bergerak di bidang pertanian. Aliran keluar-masuk uang ke perusahaan tersebut mencurigakan mengingat usaha di bidang pertanian harusnya mengikuti siklus masa panen dan masa jual.

Setelah ditelusuri, terungkap bahwa perusahaan itu fiktif. Dan uang yang masuk ke rekening itu didapat dari jatah proyek-proyek yang ada di lingkungan mereka.

Selain itu, ada pula kepala daerah yang berusaha mengelabui data keuangan dengan mengaku mendapat fee dari pihak swasta di luar negeri. Setelah PPATK melakukan pengecekan, perusahaan yang dimaksud tidak pernah ada. Mereka lantas mengaku uang itu sebagai pinjaman, demikian laporan PPATK.

Modus penyamaran rekening kepala daerah juga turut melibatkan keluarga. Tercatat ada satu istri gubernur dan seorang anak bupati yang kedapatan memiliki transaksi keuangan mencurigakan. Jika dijumlah, duit mereka tak kurang dari Rp18 miliar.

Menurut PPATK, pihak keluarga biasanya dilibatkan untuk menebar uang di banyak rekening. Mereka menyimpan uang tak tanggung-tanggung. Dalam satu hari bisa ada transaksi ratusan juta di banyak bank berbeda.

Dari hasil analisis, PPATK juga mendapati dua wakil bupati, seorang wakil gubernur dan dua wali kota yang memiliki rekening gendut. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat sembilan pejabat daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan BUMD yang kedapatan memiliki transaksi keuangan mencurigakan.

Semua laporan itu telah diserahkan kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2014.

Sudah saatnya aparat hukum yang telah mendapat paparan rekening gendut Bupati, Walikota dan Gubernur se-Indonesia dari PPATK menyelidiki kehalalan, maupun keabsahan rekening yang mereka peroleh. Jika benar-benar ditemukan dari hasil kriminal, tidak bisa tidak harus diproses secara hukum. []

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here