Bansos PKH Non Tunai Tembus Perbatasan Papua

Mensos: Negara Hadir dalam Percepatan Penanganan Kemiskinan

0
50

Nusantara.news, Jayapura – Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Bansos PKH) yang disalurkan secara non tunai kini telah menembus wilayah perbatasan Papua. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan hal ini merupakan perwujudan hadirnya negara dalam pemerataan percepatan penanganan kemiskinan di Indonesia Timur.

“Sebanyak 22 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua kini dapat menikmati bantuan sosial PKH non tunai. Ini adalah komitmen pemerintah dalam upaya pemerataan percepatan penanganan kemiskinan di Indonesia Timur khususnya di wilayah Papua,” kata Mensos saat meninjau proses pencairan PKH Nontunai di Distrik Muara Tami, distrik terdekat dengan perbatasan PNG.

Sebanyak 22 kabupaten yang telah menerima PKH Non Tunai adalah Kabupaten Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Merauke, Mimika, Nabire, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Tolikara, dan Yahukimo.

Satu kota yang juga menerima secara non tunai adalah Kota Jayapura. Untuk wilayah tersebut, BNI 46 dan BRI akan menjadi bank penyalur bansos PKH non tunai.

Para Penerima manfaat PKH mendapatkan buku tabungan sekaligus Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).  Dalam kartu tersebut terdapat paket bansos PKH nilai total sebesar Rp2.000.000 yang dapat dicairkan bertahap 4 kali dalam setahun.

KKS berfungsi sebagai kartu debet ATM bagi penerima PKH. Keunggulan utama KKS adalah terdapat dua sistem yang tertanam di dalamnya, yaitu fungsi tabungan (saving) dan fungsi sebagai e-Wallet. Sebagai e-Wallet kartu debit tersebut juga dapat digunakan untuk berbelanja bahan sembako.

Dengan dua fungsi tersebut, penerima manfaat bantuan sosial PKH dapat membelanjakan dana bantuan sosial atau berupa pembelian bahan kebutuhan pokok, atau menarik dana bantuan sosial secara tunai.

“Terkoneksinya warga Papua dengan perbankan semakin mempermudah akses mereka dalam mendapatkan bantuan sosial, mereka juga dapat menabung dan tarik tunai secukupnya sesuai kebutuhan menggunakan layanan BNI dan BRI,” papar Mensos.

Dalam berbagai lawatannya ke daerah Mensos selalu menyempatkan diri mencek proses pencairan bansos baik di ATM, agen bank, maupun teller.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan total bansos PKH yang disalurkan untuk Provinsi Papua adalah Rp675.340.759.600. Jumlah itu terdiri atas  bansos PKH untuk 29.180 keluarga, Beras Sejahtera (Rastra) untuk 448.931 keluarga, Bantuan Sosial Lanjut Usia untuk 450 jiwa dan Bantuan Sosial Disabilitas untuk 109 jiwa. Keluarga penerima bansos PKH juga akan mendapatkan pendampingan dan bimbingan dari 233 Pendamping  PKH se-Provinsi Papua.

Penyerahan bansos PKH non tunai dilakukan dalam rangkaian kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jayapura, Selasa (9/5) bertempat di Kantor Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Dalam kegiatan ini secara simbolis Presiden memberikan bantuan-bantuan lintas kementerian yakni 150 penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), 200 penerima PKH, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk 30 ibu hamil, 70 balita. Jumlah keseluruhan sebanyak 842 jiwa.

Sehari sebelumnya, Senin (8/5), Presiden dalam kunjungan kerjanya ke Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara juga menyerahkan bansos PKH non tunai. Bansos PKH untuk Maluku Utara dengan nilai total sebesar Rp43.534.260.000 untuk 23.034 keluarga.

Sebagai tambahan informasi, saat ini BRI memiliki 10.628 unit kerja konvensional, 23.125 jaringan ATM BRI, dan 97.597Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara BNI memiliki lebih dari 1.700 cabang, 16.000 BNI ATM dan lebih dari 13.000 Agen46 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Lompatan Besar dalam Pengentasan Kemiskinan

Untuk semakin memudahkan penerima PKH mencairkan bantuan, saat ini sedang diuji coba EDC (Electronic Data Captured) berbasis android oleh BNI. Salah satu lokasi uji coba adalah kota Jayapura. Nantinya mesin ini menggunakan internet sebagai jalur komunikasi dalam bertransaksi.

Khofifah menambahkan, penyaluran bantuan sosial secara non tunai yang telah dimulai sejak November 2016 merupakan sebuah lompatan besar yang sangat  revolusioner dalam sejarah program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penerima manfaat tidak perlu mengantre lama dan tidak perlu menempuh perjalanan jauh menuju lokasi pengambilan bansos.

“Ini adalah sejarah yang patut kita catat. Betapa kini warga prasejahtera yang menjadi penerima PKH mulai mengenal perbankan, bisa menabung karena punya  buku tabungan dan KKS yang bisa digunakan akses ke  ATM. Sewaktu-waktu mereka perlu uang tinggal mencairkan ke agen bank atau e-warong terdekat. Ada BNI Layanan Gerak (BLG) berbasis mobil multiguna maupun Teras Kapal BRI yang melayani wilayah pesisir dan kepulauan Indonesia, di Solo bahkan sudah ada e-Warong Mobile yang menjangkau KPM yang tinggal jauh dari lokasi e-warong atau agen bank. Intinya pemerintah ingin memberikan layanan terbaik kepada KPM dan memperlakukan mereka seperti layaknya nasabah prioritas,” ujar Mensos. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here